Beranda blog Halaman 1198

Musrenbang Desa Buluh Manis Bengkalis, Mira Roza Disambut Hangat

Mira Roza pakai jilbab (kanan) diapit Emil R, dan Legimun serta pejabat lainnya.
Mira Roza pakai jilbab (kanan) diapit Emil R, dan Legimun serta pejabat lainnya.

DURI, Tribun Riau – Musrenbang Desa Buluh Manis kali ini dihadiri oleh anggota DPRD Riau Hj.Mira Roza, yang diharapkan dapat membantu pembangunan desa kedepannya, Rabu (12/09/18) sore kemarin.

Seperti diutarakan Kepala Desa Buluh Manis Legimun, bahwa kehadiran Mira Roza di Musrenbang ini merupakan suatu kebanggaan bagi pemerintahan desa khususnya dan masyarakat desa umumnya, sehingga ia mengucapkan terimakasih kepada Mira Roza.

Dikatakan Kades, sebelumnya masyarakat sudah melakukan musyawarah ditingkat dusun-dusun, beberapa usulan yang sudah dirangkum di usulkan di Musrenbang ini.

“Untuk rencana pembangunan tahun 2018 ini, bisa dilihat di papan pengumuman depan kantor desa.Sekarang kita musyawarahkan untuk rencana pembangunan tahun 2019,” sebut Legimun.

“Ada 10 item usulan-usulan yang sudah dipersiapkan dari musyawarah di dusun-dusun, antara lain yaitu, peningkatan jalan, renofasi bangunan mesjid di Jl.Heli dan sebagainya,” tutup Legimun.

Lalu Tasarzon menyebutkan, kalau dirinya mewakili camat Bathin Solapan Amiruddin, SH yang berhalangan hadir karena ada kesibukan, dan mengucapkan selamat bermusyawarah.Dimana amanah undang-undang, desa harus dapat menyusun daftar RTMJ.Ia meminta bahwa usulan-usulan skala prioritas benar benar diukur dengan meter, supaya tidak ada yang keliru/salah.

“Perlu juga kami sampaikan, bahwa 9 desa sudah melakukan Musrenbang dan selanjutnya dilanjutkan ke kecamatan .Masalah peningkatan jalan, harus diteliti apa ada persoalan dengan tanah konsesi atau tidak, jadi status tanah harus jelas.Kami harapkan Musrenbang kali ini lebih baik dari tahun sebelumnya,” ujar Tasarzon.

Selanjutnya Emil Reza, SH menyampaikan terkait UU no.6 tahun 2014 tentang desa, dinyatakan didalamnya, desa diakui hak atas usulnya atau disebut rekofisi, bahwa seluruh potensi atau asset desa menjadi milik desa.Disamping itu pula desa diberikan kewenangan untuk mengelola.Sesuai dengan visi dan misi kabupaten Bengkalis yaitu menggali potensi yang ada didaerah, kaitannya sesuai dengan amanat undang-undang yaitu, menempatkan/memposisikan potensi -potensi yang ada di desa, termasuk produk-produk unggulan yang perlu ditampilkan.

“Kami minta, masyarakat proaktif dalam menjaga produk unggulan yang ada di desa dengan mengaktifkan lagi Bumdes.Dari 78 item dari daftar usulan, supaya dibuat urutan teratas usulan prioritas.Dengan kondisi sekarang ini, saya mohon masyarakat jangan terlalu berharap semua bisa dipenuhi,” pungkasnya.

Sementara Rianto menyinggung, bahwa usulan-usulan yang menyangkut pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan sebagainya harus membentuk kelompok tani, yang penting harus terdaftar kelompoknya di Gapoktan.Desa Buluh Manis tahun ini hanya mendapat beberapa titik proyek pembangunan, karena adanya penurunan anggaran.

“Jadi, kalau ada nanti membahas dana ADD jangan dihitung 3 M itu menjadi 100%.Berhubung penerimaan anggaran kita dari kementerian keuangan semakin menurun, sehingga berdampak pada ADD.Jadi saya minta bapak/ibu mengusulkan yang sangat skala prioritas saja,” harap Rianto.

Kemudian Mira Roza menyinggung, bahwa selama ini tiap tahun diadakan Musrenbang, pihak Pemdes tidak pernah mengundang anggota dewan dari propinsi.Bahwa kedatangannya di Musrenbang kali ini, karena waktu kegiatan resesnya di Desa Buluh Manis, Kades Legimun selalu hadir. Kemudian ia menerangkan bahwa anggaran propinsi bisa disalurkan ke kabupaten, dengan sistem bantuan keuangan yaitu, Bupati harus membuat usulan-usulan ke propinsi untuk membangun daerahnya.Dan Kepala Desa bisa meminta bantuan keuangan ke Gubernur diketahui oleh Bupati.

“Perlu bapak/ibu ketahui, bahwa Musrenbang hari ini pelaksanannya adalah untuk tahun 2020 bukan untuk tahun 2019.Setelah hasil Musrenbang ini dibawa ke tingkat kecamatan, selanjutnya Musrenbang tingkat kabupaten akan dilakukan pada bulan Maret 2019.Saya minta BUMDes diaktifkan lagi, bisa melalui BUMDes ini dibuat toko pengadaan pupuk, beras, pakaian seragam sekolah dan banyak lagi.Gunanya untuk peningkatan perekonomian masyarakat desa ini,” tutup Mira.

Acara dihadiri juga oleh anggota DPRD Bengkalis Rianto dan Syamsu Dalimunthe (Syamda), Kabid Kelembagaan Dinas PMD Bengkalis Emil Reza, SH, Kasi PMD Kecamatan Bathin Solapan Tasarzon, Bhabinkamtibmas Aiptu Hasrul, BPD, Kepala Dusun, RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan segenap masyarakat yang hadir.(Julieser)

Pemulihan Pasca Gempa NTB, Ini Kesimpulan Rapat antara DPR RI dan Kementerian

Tribun Riau- Anggota DPR RI melakukan rapat konsultasi dengan 16 Kementerian/lembaga tentang pemulihan pasca-gempa bumi di NTB, Senin (10/9/2018) lalu.

Adapun hasil kesimpulan dari rapat tersebut, dikutip dari Tweet @Kawan_FH Fahri Hamzah News, terdapat 5 point penting.

Pertama, DPR RI meminta pemerintah untuk mempertimbangkan revisi inpres No.5/2018, sehingga menjadi dasar hukum dalam penanganan bencana untuk seluruh daerah terdampak (Lombok dan Sumbawa). Serta untuk seluruh kementerian/lembaga digerakkan dalam pemulihan gempa Lombok-Sumbawa.

Kemudian, DPRD RI juga meminta penyederhanaan birokrasi penanganan bencana gempa Lombok-Sumbawa dengan kepemimpinan yang lebih solid, yang memastikan keterpaduan data, keterpaduan rencana penanganan dan keterpaduan dukungan pembiayaan penanganan dampak gempa.

Poin selanjutnya, meminta agar pemerintah memastikan alokasi pembiayaan pemulihan gempa Lombok-Sumbawa dengan memastikan program dan sumber pendanaannya. Hal ini untuk menghindari simpang siur alokasi biaya dalam jangka pendek sampai dengan jangka panjang.

Keempat, DPR meminta agar pemerintah meninjau kebijakan pembangunan hunian sementara (huntara) dan segala fasilitasnya untuk merespons musim hujan yang akan datang. Pemerintah dapat mengatur huntara menjadi rumah tumbuh yang pada waktunya menjadi permanen.

Terakhir, meminta agar dana bantuan stimulan segera ditransfer, sementara yang sudah ditransfer ke masyarakat dapat segera digunakan secara swakelola, sehingga tidak tersimpan lama di rekening, sehingga dapat menjadi modal masyarakat untuk membangun tempat tinggalnya. (red)

Target Raih Adipura 2018, Pj Sekda Rohul Minta Semua Satker Teken MoU

PJ Sekda Rohul saat membuka Rapat teknis Adipura tahun 2018
PJ Sekda Rohul saat membuka Rapat teknis Adipura tahun 2018

ROKAN HULU,Tribun Riau- Sejak Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) ‎berdiri hingga kini, daerah berjuluk Negeri Seribu Suluk ini belum pernah mendapat Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan (LHK).

Oleh karena itu, Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Rohul, H. Abdul Haris meminta Dinas Lingkungan hidup (DLH) Rohul serta dinas terkait juga pemerintah kecamatan, desa maupun kelurahan, melakukan MoU guna meraih Piala Adipura tahun 2018 ini.

Hal tersebut disampaikan PJ Sekda Rohul, saat membuka Rapat teknis Adipura tahun 2018, dan ekspos hasil adipura 2017/2018 kabupaten Rohul, yang diselenggarakan DLH Rohul di Hotel Sapadia, Rabu (12/9/2018).

Dikegiatan itu, juga dihadiri Kepala Dinas Tanaman Pangan dan holtikultura (TPH), Mubrizal, ‎Sekcam Rambah, Kades Babussalam, Basron, kepala desa Lubuk Bendahara, Yusron Fadli, dan tamu undangan lainnya.

Pj Sekda Abdul Haris dalam arahannya, juga meminta seluruh satker terkait hingga ke tingkat desa/kelurahan, untuk menandatangani MoU dalam meraih piala Adipura 2018.

Diakui Sekda, untuk mendapatkan Piala Adipura tentunya tidak hanya bisa dilakukan oleh DLH sendiri, namun harus dilakukan bersama-sama, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa. Rohul sendiri hingga saat ini belum pernah mendapatkan piala Adipura dari kementerian, akan tetapi Rohul telah mendapatkan Piagam Adipura pada 2017 lalu.

“Mungkin untuk mendapatkan piala adipura, ada beberapa kreteria yang harus dipenuhi, namun dirinya yakin, piala adipura akan didapatkan Rohul, bila semuanya bersinergi dan bekerjasama,” harapnya.

Dijelaskanya, dengan adanya MoU ini tentunya kinerja dalam mendapatkan piala Adipura akan terukur, sehingga setiap instansi akan melaksanakan peran dan tugasnya dalam mencapai target tersebut.

Piala Adipura ‎tidaklah terlalu penting, namun membuat lingkungan bersih dan masyarakatnya menerapkan hidup bersih menjadi hal yang utama, tanpa adanya hal itu piala Adipura tidak akan pernah tercapai.

“Pengakuan lingkungan Rohul bersih tentunya itu yang kita inginkan, walaupun Piala Adipura merupakan hadiah jika kita bisa menerapkanya. Terkait teknis nya tentunya orang DLH dan instansi terkaitlah yang lebih tau,” sebutnya.

Sementara, menurut Kepala DLH Rohul, Hen Irpan, hingga saat ini Rohul berlum pernah mendapatkan piala Adipura dari kementerian LHK, namun untuk Piagam Adipura Rohul telah mendapatkannya pada 2017 lalu.

Diterangkanya, dalam mendapatkan Piala Adipura maka tentunya harus bisa memenuhi kreteria-kreteria yang telah ditetapkan. Untuk memenuhi kreteria tersebut, haruslah dilakukan secara bersama-sama termasuk pemerintah desa.

“Kita optimis dengan dukungan dari Pak Bupati dan Sekda serta dengan adanya MoU ini, kita bisa meraih piala Adipura 2018,” jelasnya.

Hen Irpan berharap, agar pemerintah desa bisa menanamkan kepada masyarakatnya untuk hidup bersih, jika masyarakat sudah hidup bersih, maka pemerintah hanya akan memenuhi kreteria lainnya.

“Modalnya masyarakat hidup bersih, kalau sudah hidup bersih maka pemerintah akan mudah menatanya,” ucapnya. (mad)

Kakan Kemenag Rohul Lantik 14 Pejabat Fungsional

Proses pelantikan 14 Pejabat Fungsional di lingkungan Kemenag Rohul
Proses pelantikan 14 Pejabat Fungsional di lingkungan Kemenag Rohul

ROKAN HULU,Tribun Riau- Kepala Kantor Kementrian Agamaa Rokan Hulu (Kakan Kemenag Rohul), melantik 14 pejabat Fungsional di lingkungan Kemenag Rohul, untuk jabatan Penghulu/ Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) serta penghulu Madya di beberapa kecamatan.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Lingkungan Kemenag Rohul, digelar di Aula Kantor Kemenag Rohul oleh Kakan Kemenag, Syahrudin,M.Sy, dihadiri KTU H.Zulkifli Syarif, serta pejabat di lingkungan Kemenag Rohul, Senin (10/9/2018) sore kemarin.

“Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dilaksanakan ini, merupakan penyegaran bagi seluruh pejabat. Perpindahan, rotasi dan promosi habatan yang dilaksanakan di Kemenag Rohul sudah biasa. Berharap, nantinya bisa meningkatkan kinerja para pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya,” kata Kakan Kemenag Rohul, Syahrudin.

Ke14 pejabat Fungsional yang dilantik dan diambil sumpahnya, yaitu H. Abd. Rahman Jailani. M. Sy sevagai Penghulu/Kepala KUA Kecamatan Rambah Samo, Syamsuar.Sag sebagai Penghulu / Kepala KUA Kecamatan Rambah. Gustaman,Sag sebagai penghulu/ Kepala KUA Bangun Purba, Drs.H.Syafaruddin Pulungan sebagai Penghulu/ Kepala KUA Kecamatan Kunto Darussalam, Afriadi, S.Ag Penghulu/Kepala KUA Kecamatan Rokan IV Koto, Tamrin. S.Ag.M.Sy sebagai Penghulu/Kepala KUA Tambusai Utara dan H. Jalli Sitakar. M.Sy Penghulu/ Kepala KUA Kecamatan Ujung Batu.

Kemudian, Nurhaibun.S.Ag sebagai Penghulu/ Kepala KUA Kecamatan Kepenuhan Hulu, H. Makmur.S.Ag Penghulu/ Kepala KUA Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Ari Yusmanto. S.Fil penghulu/ Kepala KUA Kecamatan Tandun. Lalu ada nama H. Rahmat Taufik. Lc Penghulu/ Kepala KUA Kecamatan Tambusai, M.Darwis.S.Hi Penghulu /Kepala KUA Kecamatan Kepenuhan, Jhoni Usman.S.Hi Penghulu/Kepala KUA Kecamatan Bonai Daarussalam dan H. Akhiruddin. Nst. S.Ag sebagai Penghulu Madya Kecamatan Rambah Samo.

“Saya berharap, amanah yang diberikan agar bisa dijalankan dengan baik. Jabatan hanya amanah, dan bagaimana kita menjalankannya sehingga pekerjaan yang diberikan bisa dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab,” harap Kakan Kemenag. (mad)

Sandiaga Uno Disuruh Ngaca, @RoemahKreatiFZ minta Kang Emil Ngaca Balik

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil

Tribun Riau- Akun Twitter milik RoemahKreatiFZ @MuchlistHassan mengomentari pernyataan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang menyuruh Cawapres Sandiaga Uno untuk bercermin diri sendiri alias ngaca.

“Kepada Yth, Saudara @ridwankamil seharusnya anda yg bercaka,” tulis akun yang memiliki foto profil Fadhli Zon tersebut, Rabu (12/9/2018).

Dikatakannya, bahwa statemen Sandiaga Uno itu khusus untuk kepala daerah yang diusung dari Gerindra, bukan untuk keseluruhan.

“Perhatikan sampai habis statemen Bg @sandiuno, yg dia minta kepada kepala daerah dari @Gerindra… Pahamkan!,” sambung Tweet RoemahKreatiFZ ini.

Sebelumnya, Sandiaga Uno yang berstatus sebagai Cawapres dari pasangan Prabowo ini pernah meminta kepala daerah agar bersikap netral untuk menghindari konflik kepentingan.

“Tugas seorang kepala daerah itu kan membangun wilayah. Gubernur dan wakil gubernur itu harus independen,” kata Sandiaga saat di Malang dilansir dari Beritajatimcom, Rabu, (12/9/2018).

Karena statemen tersebut, Ridwan Kamil ketika dimintai pendapatnya, dikutip dari MerdekaCom mengatakan, bahwa pada saat pilkada 2018 lalu, Sandi Uno juga kerap berkampanye untuk calon kepala daerah lainnya, seperti di Jateng dan Jabar.

“Ya bercermin saja lah, pak Sandiaga Uno waktu Pilgub Jateng kampanye untuk Sudirman Said, di Jabar Pak Sandiaga Uno kampanye untuk pasangan Asyik (Sudrajat-Syaikhu),” katanya usai menghadiri acara di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (12/9). (red)

Dugaan Penyelewengan Anggaran PJU, Mantan Kadishub Rohul Resmi Tersangka

RR, mantan Kadishub Rohul diperiksa Tipikor Polres Rohul terkait dugaan penyeleweangan dana PJU sekitar Rp600 juta. RR sudah ditetapkan tersangka oleh kepolisian
RR, mantan Kadishub Rohul diperiksa Tipikor Polres Rohul terkait dugaan penyeleweangan dana PJU sekitar Rp600 juta. RR sudah ditetapkan tersangka oleh kepolisian

ROKAN HULU,Tribun Riau- Pihak penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reskrim Polres Rokan Hulu (Rohul), resmi menetapkan mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Rohul berinisial RR sebagai tersangka terkait kasus dugaan penyelewengan anggaran Penerangan Jalan Umum (PJU).

RR yang juga pernah menjabat Kepala Satpol PP Rohul resmi menyandang status tersangka karena terindikasi‎ menyelewengkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rohul tahun 2017 untuk pembiayaan PJU di 4 Kecamatan, yakni Kecamatan Rambah, Ujung Batu, Rambah Hilir, dan Kecamatan Tandun.

Informasinya yang didapatkan awak media, untuk pembiayaan PJU tersebar di empat kecamatan sudah dianggarkan dari APBD Rohul tahun anggaran 2017 lebih dari Rp 600 juta. Tapi, pembiayaan PJU tidak kunjung diterima PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Pasir Pangaraian.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, RR yang mengenakan kaos hitam menjalani pemeriksaan di Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Rohul, Senin (10/9/2018) siang. Saat itu RR datang ke Polres Rohul dengan mobil pribadinya, didampingi istri serta penasehat Hukumnya yang belakangan diketahui bernama Efesus Dewan Marlan Sinaga, SH.

Dikatakan Kapolres Rohul AKBP M. Hasyim Risahondua melalui Kasat Reskrim Polres Rohul AKP Harry Avianto, dirinya membenarkan bahwa RR sudah resmi sebagai tersangka. Kemudian, status tersangka tersebut diberikan pasca penyidik melakukan gelar perkara di Mapolda Riau belum lama ini.

“Kini RR sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik,” sebut AKP Harry Avianto.

Walaupun sudah berstatus tersangka, RR tidak langsung ditahan oleh penyidik. AKP Harry mengaku bahwa RR tidak ditahan karena sudah kooperatif, termasuk memenuhi panggilan penyidik.‎

“RR sudah kooperatif, sehingga kita belum melakukan penahanan,” sebut AKP Harry.

Ketika ditanya apakah akan ada tersangka lainnya yang menyusul, AKP Harry menerangkan bahwa tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka baru di perkara tersebut.

“Hingga kini kita sedang melakukan proses,” kata AKP Harry.

Terkait perkara dugaan penyelewengan anggaran PJU sekitar Rp 600 juta lebih, itu sudah dialokasikan dari APBD Rohul tahun 2017 namun dananya tiba-tiba hilang.

Dana lebih dari Rp 600 juta, seharusnya dibayarkan ke PT. PLN Rayo Pasir Pangaraian di tahun 2017. Namun tagihan tersebut belum juga dibayarkan Pemerintah Kabupaten Rohul, melalui Dishub Rohul.

Anggaran PJU di empat Kecamatan dianggarkan melalui APBD Rohul 2017 yang mencapai Rp 1,4 miliar. Sekitar Rp 700 juta lebih, sudah dibayarkan Pemkab Rohul melalui Dishub Rohul, namun kekurangannya lebih dari Rp 600 juta belum juga dibayarkan ke PT. PLN.

Sebelumnya, Manager PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian, David Sibarani juga membenarkan bahwa adanya tunggakan tagihan PJU di empat kecamatan di Kabupaten Rohul. David saat itu mengakui, masih ada sekitar Rp 600 juta lebih tagihan PJU yang belum dibayarkan ke pihaknya. (mad)

Proyek Pamsimas Boncah Mahang Bengkalis Diduga Mangkrak

Kondisi lokasi Proyek Pamsimas di di Dusun Pasir Putih Desa Boncah Mahang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis.
Kondisi lokasi Proyek Pamsimas di di Dusun Pasir Putih Desa Boncah Mahang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis.

DURI, Tribun Riau- Program Nasional Proyek Pamsimas (pengadaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat) yang berada di Dusun Pasir Putih Desa Boncah Mahang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, kelihatannya tidak selesai dikerjakan.

Tampak di lokasi pengerjaan, pada plank proyek menyebutkan, Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya, Pamsimas Kabupaten Bengkalis. Menerangkan bahwa proyek tersebut akan membangun menara air, pembuatan sumur bor, pengadaan mesin pompa, pembangunan WC sekolah, PLN, Kran air, dengan menggunakan dana APBD Bengkalis tahun 2017 sebesar Rp.300 juta, sumbangan/kontribusi masyarakat Rp.75 Juta, total anggaran dana Rp 375 juta, dengan masa kerja 120 hari kalender.

Sementara itu, pada lokasi yang dimaksud, hanya terlihat satu bangunan yang belum selesai, hal inipun menjadi tanda tanya warga sekitar.

Kepala Desa Boncah Mahang Romayono, S.IP ketika dikonfirmasi, Kamis (06/09/18) terkait keberadaan proyek tersebut mengatakan bahwa proyek tersebut bukan dihentikan, melainkan akan dilanjutkan pembangunannya.

“Proyek itu ada setelah satu bulan saya dilantik menjadi Kepala Desa Boncah Mahang defenitif September 2017. Saya yang mengizinkan lokasinya, dan yang mengerjakan masyarakat setempat,” sebut Romayono.

Ketika disinggung mengenai masa kerja pengerjaan proyek tersebut dibatasi 120 hari kalender (4 bulan), Romayono seakan tidak tahu batas pengerjaan proyek tersebut dan mengatakan proyek dikerjakan secara bertahap.

“4 bulan ya waktunya, proyek itukan dikerjakan secara bertahap, mungkin karena defisit anggaran APBD Bengkalis, pengerjaannya sementara dihentikan,” pungkas Romayono.

Sementara itu, Kepala UPTD PUPR Mandau, Rudi Rinaldo ketika dikonfirmasi, Selasa (11/09/18) mengatakan, bahwa proyek tersebut yang menanganinya adalah pemerintah desa, tidak ada hubungannya dengan mereka dan tidak ada mengawasi pekerjaan yang dimaksud.

“Kami tidak ada hubungan dengan proyek itu, karena setahu saya, proyek itu langsung ditangani orang desa,” sebut Rudi.

Begitu juga dengan anggota DPRD Bengkalis, Rianto dari komisi II yang membidangi pembangunan, ketika dikonfirmasi usai acara pembukaan Musrenbang Desa Petani mengatakan akan secepatnya turun ke lapangan untuk mengecek kondisi tersebut.

“Saya akan mengecek secara langsung ke lokasi proyek dan menanyakan kepada yang mengerjakannya, serta akan menanyakan langsung ke Dinas PUPR Bengkalis, Cipta Karya itu ya…?,” tutup Rianto.

Selain itu, Kepala Dusun Pasir Putih, Rahman melalui nomor selulernya, Rabu (12/09/18) siang ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya tidak tahu kapan dimulainya pekerjaan tersebut.

“Tanyakan saja langsung kepada ketua Pamsimasnya, saya dengar informasi sudah ada dibayar, cuma besarannya saya tidak tahu,” kilah Rahman.(jlr)

Modus Ngajak Bakar Ayam, 6 Pria di Rohul Gilir Seorang SPG

ROKAN HULU, Tribun Riau- Rokan Hulu – Dengan modus mengajak bakar ayam, seorang perempuan muda Sales Promotion Girl (SPG) di salah satu dealer sepeda motor di Pasir Pangaraian, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) digilir 6 lelaki.

Dikatahui, SPG cantik berusia 20 tahun berinisial DF, merupakan warga‎ Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rohul, resmi melaporkan kejadian menimpanya ke Polres Rohul. Sejauh ini, baru seorang terduga pelaku ditangkap, sedangkan 5 lelaki lagi buron.

Dari Laporan Polisi Nomor: LP/ 78/ VIII/ 2018/ Riau/ Res Rohul/ tanggal 22 Agustus 2018, kejadian menimpa Kenanga terjadi dekat tepi sungai arah ke Desa Tangun, Kecamatan Bangun Purba, Selasa 21 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib

Dikatakan ‎Kapolres Rohul AKBP M. Hasyim Risahondua melalui Paur Humas Polres Rohul Ipda Nanang Pujiono, awalnya pada Selasa (21/8/2018) sekitar pukul 20.00 Wib, terlapor AF (DPO) menjemput Kenanga dari rumah kakak korban, dengan alasan untuk bakar ayam di rumah teman terlapor.

Kemudian, tanpa curiga DF bersedia dijemput kenalannya AF. Keduanya pergi mengisi bahan bakar sepeda motor di SPBU, lalu berkeliling di sekitaran Perkantoran Bina Praja Pemkab Rohul.

Usai berkeliling dengan sepeda motor, AF lalu membawa DF ke tepian sungai arah ke Desa Tangun, Kecamatan Bangun Purba. Setibanya di lokasi, ternyata sudah ada 3 lelaki- yang juga teman AF.

Kemudian, sekitar pukul 23.00 Wib, ke 6 lelaki bejat memaksa DF berhubungan intim, dengan membuka paksa pakaian yang dikenakan DF, di gubuk. Tanpa bisa melawan, DF digilir 5 lelaki tersebut, dimana salah seorang pelakunya berinisial AF yang merupakan orang yang dikenalnya.

“Usai memperkosa DF dan mengilirnya secara bergantian, salah seorang diantaranya lalu mengantar DF ke rumah kakaknya,” kata Ipda Nanang, Rabu (12/9/2018).

Akibat digilir 6 lelaki, DF mengakui dirinya sempat mengalami sakit dan perih di bagian daerah kemaluannya. Kejadian itu, lalu dilaporkan ke Polres Rohul untuk diproses hukum.

Seorang Pelaku Ditangkap, 5 Lainnya DPO.

Usai menerima laporan korban DF, Polisi melakukan penyelidikan di bawah koordinasi Kasat Reskrim Polres Rohul AKP Harry Avianto, Senin (10/9/2018) sekitar ‎pukul 23.00 Wib, Tim Opsnal menerima informasi salah seorang pelaku pemerkosaan sedang berada di rumahnya di Desa Tangun, Kecamatan Bangun Purba.

Setelah dicek, Tim Opsnal Satreskrim Polres Rohul berhasil menangkap pemuda berinisial IR (22) di rumahnya Desa Tangun, Kecamatan Bangun Purba.

Dari hasil interogasi, IR mengakui dirinya ikut melakukan pemerkosaan terhadap DF bersama 5 rekannya, yakni AF, MA, IL, E, serta BA.

“Kini Tim Opsnal sudah membawa pelaku IR ke Mapolres Rohul untuk di proses lebih lanjut. Sementara lima pelaku lainnya kini masih dalam pengejaran Tim Opsnal dan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO),” tegas Paur Humas Polres Rohul Ipda Nanang Pujiono. (mad)

Camat Amiruddin Buka Musrenbang Desa Petani, Mandau

DURI, Tribun Riau -Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Desa Petani digelar hari ini di gedung pertemuan Desa Petani Jl.Rangau KM 10 Duri, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis dan dibuka secara resmi oleh Camat Bathin Solapan Amiruddin, SH, Rabu (12/09/18).

Acara selain dihadiri Kades Petani Rasikun, Camat Bathin Solapan Amiruddin, SH, juga dihadiri anggota DPRD Bengkalis Rianto, anggota DPRD Riau Hj.Mira Roza, Kabid Kelembagaan Dinas PMD Bengkalis Emil Reza, SH , Bhabinkamtibmas Aiptu Hasrul, UPTD PUPR Rudi Rinaldo, UPTD Pertanian dan Perjebunan Era Anita, unsur BPD, Kepala Dusun, RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan perwakilan masyarakat.
 Kades Rasikun dalam kata sambutanya, mengharapkan kerjasama semua unsur perangkat desa dalam pembangunan desa, dan kepada anggota DPRD dari Riau Hj.Mira Roza diminta untuk dapat membantu rencana pembangunan di desa.
“Kita mengharapkan pembangunan banyak di desa ini, kepada BPD, Kadus, RT/RW, tokoh masyarakat mari kita bekerjasama untuk membangun desa kita ini, tanpa ada kerjasama yang baik diantara kita, mustahil akan berhasil.Dan kepada ibu Mira Roza mohon dibantu kami dari anggaran dana Propinsi Riau untuk pembangunan desa kami,” pinta Rasikun.
Camat Amiruddin, SH mengatakan, agar kepada unsur perangkat desa untuk saling kerjasama dengan Kadesnya, jangan saling mencari kesalahan, karena  manusia pasti punya kelemahan.” Dengan kelemahan itu bisa kita mencari solusi untuk bermusyawarah, tidak saling mengejek atau memojokkan.Kalau kita membuka aib kawan kita sama juga membukakan aib diri kita sendiri,” ujar Amiruddin.
Dilanjutkan Camat, kalau dulu ada dana 3 Milyar pertahun untuk kecamatan yang merupakan program Inbup, tetapi sekarang tidak ada, karena langsung ke dana desa.Kepada BPD diharapkan dapat mengawasi semua proyek yang ada di desa, bila ada penyimpangan sedikit,  dilaporkan ke Camat, bukan ke Jaksa atau wartawan.
“Dan kepada RT/RW dan seluruh elemen masyarakat berhak mengawasi pelaksanaan proyek didesa ini.Untuk itu, dengan ridho Allah saya buka secara resmi acara ini,” tutup Amiruddin.
Rianto mengatakan, masa depan desa ini disini (Musrenbang) dan diupayakan masuk ke RKP.Kedepan diharapkan seminggu setelah ini dibentuk kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat.Karena pembangunan infrastruktur yang memperjuangkan adalah anggota DPRD.Selanjutnya masalah anggaran kita adanya defisit di APBD Bengkalis, karena pengaruh kenaikan harga dolar.Dimana negara kita membayar hutang dengan uang dolar, sehingga berpengaruh pada penerimaan yang juga semakin menurun.Diharapksn juga partisipasi dari ibu Mira Roza membantu pembangunan di desa ini dengan anggaran dari propinsi.Jadi masyarakat jangan hanya mengharapkan dan menyalahkan kami dari anggota DPRD Bengkalis, minta juga kepada dewan dari propinsi Riau, karena anggaran dananya ada.
Sementara Mira Roza mengatakan,  mohon maaf karena Musrenbang sebelum-sebelumnya tidak hadir, karena tidak diundang pihak desa, begitu pula dengan rekan dewan propinsi lainya mungkin menganggap seperti itu.”Hari ini kalau ada usulan masalah listrik, tanah dan kelautan harus ke dewan propinsi, karena kewenangan dewan Bengkalis tidak ada lagi, karena penetintah pusat sudah menarik kewenangannya ke propinsi,”sebut Mira.
Harapannya, sambung Mira Roza, agar hasil Musrenbang ini nantinya tepat guna, tepat sasaran bagi masyarakat.Ia minta BUMDes diaktifkan kembali untuk dapat mengolah sumber dana desa.Sepetti tertuang dalam UU No.,6 tahun 2014 tentang pengelolaan sumber dana desa.”Tujuannya, agar uang rakyat itu dapat dikelola secara profesional.Perlu bapak/ibu ketahui, fungsi kami hanya sebatas mengusulkan, mengesahkan dan memperjuangkan, jika dananya tidak ada pembangunan tidak bisa dilaksanakan,” tutur Mira.
Kemudian Emil Reza, SH menyinggung,  Bahwa UU no 6 tahun 2014 itu tentang desa, yang menjelaskan bahwa desa membangun dan membangun desa.Masalah kewenangan Pemkab Bengkalis sudah ada perubahan, karena beberapa permasalahan yang ada di masyarakat, sudah ditarik ke propinsi, seperti perikanan dan kelautan,  pertanahan, listrik dan lainnya.
“Untuk surat sertifikat tanah program PRONA sudah ditangani propinsi,  bisa ditanyakan ke sekretariat daerah kabupaten Bengkalis bagian pertanahan .Masalah Bumdes nanti kami koordinasi dengan ibu Mira Roza berapa persentasenya.Bisa dibuat suatu usaha kerakyatan seperti membuat toserba Bumdes dan lainnya,” terang Emil.
Kemudian dilanjutkan tanya jawab serta usulan-usulan dari peserta Musrenbang.Diperkirakan ada sekitar 40 usulan yang diusulkan, yang mencakup usulan pembangunan jalan, parit/drainase, rehab bangunan, rehab bangunan dan pagar sekolah dan lainnya.(Julieser)

Disomasi Nasdem, Begini Tanggapan Rizal Ramli

Pengurus DPP Partai Nasdem mensomasi mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, atas pernyataannya pada acara Indonesia Business Forum yang ditayangkan stasiun TV One pada 6 September 2018
Pengurus DPP Partai Nasdem mensomasi mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, atas pernyataannya pada acara Indonesia Business Forum yang ditayangkan stasiun TV One pada 6 September 2018

JAKARTA, Tribun Riau- Rizal Ramli belum mau menanggapi somasi dari pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem yang meminta bekas Menko Kemaritiman itu mencabut pernyataannya di acara ‘Indonesia Business Forum’ yang ditayangkan stasiun TV One pada 6 September 2018.

Dalam acara itu, Rizal Ramli menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak berani menegur Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita karena takut kepada Ketua Umum NasDem Surya Paloh.
“Maaf belum terima dan baca (somasi). Pada waktunya akan direspons,” ujar Rizal dilansir Tempo, Selasa, (11/9/2018).

Ketua DPP Nasdem Bidang Advokasi dan Hukum, Hermawi Taslim mengatakan, dirinya akan menyampaikan somasi tersebut kepada Rizal pada besok, hari Rabu, 12 September 2018.

“Jika dalam 3×24 jam tidak direspons, maka kami akan lanjutkan ke jalur hukum,” ujar Hermawi Taslim di kantor DPP Nasdem, Jakarta pada Senin, 11 September 2018.

Berikut pernyataan Rizal Ramli yang menurut Nasdem yang ditayangkan di TV One.

Sebetulnya biang keroknya ini menteri perdagangan saudara Engar, ya. Misalnya impor dari garam dia lebihkan 1,5 juta ton, petani garam marah, yang kedua impor gula dia tambahkan 2 juta ton, impor beras dia tambahin 1 juta ton, termasuk yang Faisal katakan tadi soal ban.

Jadi biang keroknya sebetulnya saudara Enggar, ya, cuma Presiden Jokowi gak berani negur, takut sama Surya Paloh, ya. Saya katakan Pak Jokowi panggil saya saja biar saya yang tekan Surya Paloh, karena ini brengsek. Impor naik tinggi sekali, petani itu dirugikan, petambak dirugikan dan akibatnya elektabilitas Pak Jokowi juga merosot digerogoti mereka ini, pada main dari komisi, dari importir yang sedemikian besarnya. (red)

Terbaru

Populer