Beranda blog Halaman 1199

Partai Restorasi Kok Tak Paham Demokrasi!

Penulis
Redaksi
-

PARTAI Nasdem menyomasi mantan Menko Perekonomian era Gusdur, Rizal Ramli. Partai dengan mengusung motto restorasi sepertinya lupa demokrasi.

Ancaman somasi terhadap Dr. Rizal Ramli menurut saya jauh dan tidak tepat. Apalagi mereka berlindung dengan pernyataan berdasarkan persepsi bahwa mengeritik menteri menjatuhkan martabat presiden.

Katanya partai restorasi, tapi belakangan motto tersebut sudah hilang tidak kedengaran lagi. Istilah milenialnya baper manakala dikritik.

Rizal Ramli tidak perlu menanggapi ancaman somasi tersebut, sebaiknya dicuekin saja.

Pernyataan RR di ruang publik mengeritik Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang secara fakta kerjaannya impor melulu dan melebihi kebutuhan, pastilah merugikan rakyat.

Dan hal ini salah satu penyebab dolar melonjak karena defisit neraca perdagangan, dimana nilai impor lebih banyak dari ekspor.

Ketua Umum Surya Paloh harusnya menegur bawahannya, karena Mendag diusung dari partai restorasi.

Dan juga Presiden menegur Surya Paloh karena tindakan menteri sokongannya berakibat turunnya elektabilitas Jokowi.

Itu hal yang sangat wajar dalam alam demokrasi. Entah kenapa partai restorasi mulai tidak paham tentang demokrasi.

Menganggap bahwa yang direndahkan martabatnya adalah Presiden Jokowi karena yang dikritik menteri menunjukan partai restorasi hendak berlindung di bawah ketiak kekuasaan Presiden.

Saya kira mereka lupa berhadapan dengan siapa. RR seorang aktivis pergerakan sejak 77-78 selalu kritis terhadap penguasa manakala tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Bagi para aktivis mengensal RR sebagai pejuang atau patriot yang tiada matinya. Sejak dulu selalu paling kritis manakala membela kepentingan rakyat, dan tidak mengenal takut, kecuali sama Allah SWT itu yang sering didengungkan oleh Rizal Ramli.

Menurut hemat saya, sebagai partai yang mengusung restorasi tapi tidak lagi membuka ruang demokrasi, maka Nasdem bisa dihukum oleh rakyat saat pileg.

Sebabnya, mereka terkesan membela kepentingan mafia impor bahan pangan, yang dimanjakan oleh Menteri Perdagangan.

Penulis: Ir. Syafril Sofyan, pengamat kebijakan publik, Koordinator Sekretariat Aktivis Gerakan 77-78

Sstt.. KPK Segera Produksi Film AntiKorupsi

Penulis
Redaksi
-

JAKARTA,Tribun Riau- Bukan masalah penangkapan koruptor atau OTT, kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi akan segera memproduksi 7 Film yang bertema anti korupsi.

Demikian dilansir dari kpk.go.id, Rabu (12/9/2018).

Dalam rilis tersebut, dijelaskan bahwa KPK telah memilih 7 proposal ide film yang terseleksi dari 378 proposal yang ikut berpartisipasi dalam gelaran ACFFest (Anti Corruption Film Festival) 2018.

ACFFest 2018 ini ialah festival tahunan yang telah dilakukan KPK sejak 2013 sebagai salah satu kegiatan kampanye antikorupsi kepada masyarakat, namun sempat vakum selama dua tahun terakhir. Dalam festival kali ini ACFFest mengusung tagline “Integrity Starts From You, Make Your Movie” yang menekankan bahwa integritas dan nilai-nilai antikorupsi harus dimiliki oleh semua insan, tanpa kecuali. Termasuk bagi para pegiat seni kreatif, integritas bisa dituangkan melalui setiap karya yang dibuat.

Dari ketujuh proposal yang lolos, masing-masing terdiri dari dua orang sebagai tim, yaitu penulis naskah dan sutradara. Mereka yang lolos di antaranya berasal dari Ponorogo, Bogor, Tegal, Pontianak, Jakarta, serta dua tim dari Yogyakarta. Empat belas orang tersebut berhak mengikuti seluruh rangkaian ACFFest 2018, mulai dari movie camp, pelatihan oleh pakar film, fasilitas online editing di Jakarta serta pendampingan mentor lokal selama proses produksi di kota masing-masing.

Mulai 10 September 2018 lalu hingga hari ini (12/09/18) peserta yang lolos sedang mengikuti movie camp yang dilakukan di Gedung KPK. Pembukaan movie camp dihadiri oleh Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang sekaligus memberikan materi mengenai integritas kepada para sineas. Para peseta yang merupakan sineas-sineas muda sangat antusias saat materi diberikan, banyak yang bertanya kepada Wakil Ketua KPK yang juga pandai bermain saksofon itu. Suasana keakraban pun begitu terasa di hari pertama movie camp. Apalagi saat tim dari Jakarta menceritakan mengenai ide filmnya yang berjudul “Sebelah Mata”.

“Sebelah Mata” ialah karya pelunasan hutang yang ia persembahkan untuk almarhum sang kakek. Mimpinya baru bisa terwujud saat diumumkan lolos oleh pihak KPK. Film itu nantinya mengusung film bisu tanpa dialog yang mengedepankan visualisasi dan juga kekuatan ide, yang bercerita mengenai seorang pegawai negeri yang mencoba untuk merekayasa anggaran dan kemudian dihantui rasa takut akan dikejar-kejar oleh penyidik KPK.

Hari kedua movie camp (11/09/18), peserta diberikan pemantapan naskah serta membedah naskah yang telah mereka kumpulkan draftnya di hari pertama oleh penulis skenario kawakan Jujur Prananto. Sedangkan di hari ini, peserta akan dibekali ilmu yang bermanfaat mengenai penyuntingan gambar oleh sutradara The Seen and Unseen, Kamila Andini.

Di hari terakhir movie camp ini juga nantinya peserta akan menandatangani kontrak perjanjian pembuatan film yang keseluruhan proyeknya akan dibiayai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi selaku eksekutif produser.

Setelah selesai movie camp, peserta akan kembali ke daerah masing-masing untuk melakukan proses produksi selama dua bulan (September – Oktober). Hingga pada November mendatang akan diadakan Malam Penganugerahan ACFFest 2018 di Jakarta. Tujuh film pendek berdurasi 10-15 menit ini nantinya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat karena akan diputar di seluruh bioskop di seluruh Indonesia. (rilis)

Bengkulu Selatan Diguncang Gempa 5,5 SR

Penulis
Redaksi
-
Ilustrasi Gempa
Ilustrasi Gempa

BENGKULU, Tribun Riau- Kekuatan gempa 5,5 SR yang tidak berpotensi Tsunami mengguncang kawasan Bengkulu Selatan.

Demikian dikatakan oleh BMKG melalui akun Twitter @infoBMKG, Rabu (12/9/2018).

“Gempa berkekuatan 5,5 SR pada pukul 14:27 WIB, sumber gempa 152 KM Barat Daya Bengkulu Selatan pada kedalaman 44 Km,” tulis @infoBMKG.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada informasi tentang kerusakan berat yang dialami warga setempat. (red)

Tweet Jokowi adalah Pemilik Negara, Akun Neska Zebadiah ‘ditampol’ Netizen

Penulis
Redaksi
-

Tribun Riau- “Saya punya hak donk utk bicara bela negara?, Saya bela negara berarti saya bela jokowi, karena jokowi pemilik negara ini. Kita hormat ama pemilik negara, ngerti?”

Begitulah isi Tweet dari akun @NeskaZeze yang ramai-ramai ‘ditampol’ oleh para netizen lainnya.

Salah satunya dari akun @ronavioleta (Nana). “Hahaha… Akun cebi ini baru netes, jokowi pemilik negara ini kata nya… *muntah,” balasnya meretweet.

Akun lainnya @deniCandr4, bahkan mengatakan bahwa mereka juga sedang ‘membela’ Presiden Jokowi.

“Kami2 itu bukan fitnah tapi bela Jokowi supaya dia itu sadar, kewajiban umat islam itu salah satunya mengingatkan, apalagi itu pemimpin,” balas akun @deniCandr4.

Namun, @NeskaZeze juga sempat membalas ‘tampolan’ netizen tersebut dengan mengatakan bahwa bahasanya adalah bahasa kiasan, harus dicerna dengan baik agar tidak ada salah persepsi.

“Itu dalam artian kiasan. Cerna lah kata2 dg baik dan benar dulu. Baru komen,” balas @NeskaZeZe kepada netizen. (red)

Berikut isi Tweet dari akun @NeskaZeZe:

https://twitter.com/NeskaZeze/status/1039501943859630080

YIM: Jokowi Tak Perlu Mundur, PA 212: Baiknya ‘Puasa’ Dulu

Penulis
Redaksi
-
Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra
Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra

JAKARTA,Tribun Riau- Pasca pernyataan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (YIM) bahwa Jokowi sebagai calon presiden pejawat tidak perlu mundur sebagai presiden, Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif angkat bicara.

Dikatakan Slamet Ma’arif, dirinya meminta Ketum PBB tersebut untuk ‘berpuasa’ di media, terlebih lagi belum adanya keputusan Ijtima Ulama jilid II.

“Sebaiknya Pak YIM, menunggu hasil musyawarah ulama dalam ijtima’ ulama dua tidak perlu banyak komentar dulu, puasa dari media,” ujar Slamet Ma’arif dilansir Republika, Selasa (11/9).

Apalagi, kata Slamet Ma’arif, PBB dibangun dan dirikan oleh ulama. Bahkan menurutnya, banyak kader PBB dari tokoh ulama binaan Habib Rizieq Shihab (HRS). Oleh karena itu, ia menyakini PBB akan dan selalu berkomitmen dengan perjuangan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama atau Gerakan 212.

“Insya Allah ijtima’ ulama akan dilksanakan tanggal 16 September sesuai dengan arahan Habib Rizieq Shihab. Kami yakin PBB akan komitmen dengan perjuangannnya bersama gerakan 212,” tambahnya.

Saat ditanya apakah ada sinyal dukungan dari Habib Rizieq Shihab terkait Pilpres 2019, Slamet Ma’arif menjawab sinyalnya bakal jelas di ijtima’ ulama. Slamet juga pernah mengatakan arah ijtima’ ulama kedua tidak akan mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019. Ia mengungkapkan, kepastian tidak akan mendukung Jokowi ini sesuai yang disampaikan Habib Rizieq dalam video yang diputar saat Milad FPI (Front Pembela Islam) di Cibubur, 18 Agustus lalu.

Sebelumnya, Sekjen PBB, Afriansyah Noor menyatakan pendapat bahwa Jokowi tak perlu cuti adalah pendapat akademik Yusril sebagai pakar di bidang hukum tata negara. Pendapat akademiknya merupakan pandangan seorang negarawan yang melihat persolan bangsa dan negara secara obyektif dengan mengedepankan kepentingan seluruh bangsa dan negara.

Namun, ia menerangkan, pernyataan tersebut memiliki pesan politik yang tegas. Ia menambahkan sikap Yusril sebagai akademisi biasanya sejalan dengan sikap politiknya. Bagi Yusril, ia menerangkan, seorang politisi haruslah mendasarkan sikap politiknya pada intelektualisme.

“Beliau tidak pernah split personality dalam bersikap,” kata Afriansyah. (rci/red)

DPT di Beijing Bertambah

Penulis
Redaksi
-

BEIJING,Tribun Riau- Daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN) Beijing, China, untuk Pemilu 2019 bertambah dari 1.310 menjadi 1.350 orang pemilih.

Penambahan tersebut telah ditetapkan melalui sidang pleno Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) Beijing, Selasa (11/09/2018) malam.

“Hari ini DPTLN tambahan disertai berita acaranya akan kami kirimkan ke Jakarta sesuai tenggat yang diberikan oleh KPU RI,” kata Ketua PPLN Beijing Oei Edy Susanto di Beijing, Rabu (12/09/2018) dilansir AntaraNews.

Menurut dia, penambahan tersebut terjadi karena adanya beberapa pelajar baru dari Indonesia yang akan mengawali studi di negara berpenduduk terbesar di dunia itu.

Selain itu, PPLN Beijing juga telah menghapus delapan data pemilih ganda dan menerima permohonan pindah domisili seorang pemilih ke negara lain.

Pemilu 2019 di Beijing dilakukan dalam tiga model, yakni pencoblosan di tempat pemungutan suara di KBRI Beijing, kotak suara keliling di Kota Tianjin dan Kota Wuhan, Provinsi Hubei, dan menggunakan jasa pengiriman surat via pos.

Jumlah DPTLN mengalami perubahan dibandingkan jumlah Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN), yakni sebanyak 1.146 orang.

DPTLN merupakan daftar pemilih tetap yang memegang paspor Indonesia yang masih berlaku.

Mereka tersebar di Provinsi Heilongjiang, Provinsi Jilin, Provinsi Liaoning, Provinsi Mongolia Dalam, Kota Beijing, Provinsi Hebei, Kota Tianjin, Provinsi Shanxi, Provinsi Shandong, Provinsi Henan, Provinsi Shaanxi, Provinsi Hubei, Provinsi Hunan, Kota Chongqing, Provinsi Sichuan, Provinsi Guizhou, Provinsi Yunnan, Provinsi Ningxia, Provinsi Gansu, Provinsi Qinghai, Provinsi Tibet, dan Provinsi Xinjiang ditambah Mongolia.

Selain KBRI Beijing, PPLN di wilayah China daratan juga terdapat di KJRI Shanghai dan KJRI Guangzhou. (red)

Quote Nasionalisme dan Kritikan, Fadhli ZOn: Kurang Nyambung

Penulis
Redaksi
-

Tribun Riau- Cuitan akun @didienAZHAR RumahAksara tentang Quote of the day yang menampilkan gambar Puan Maharani dibalas Fadli Zon sebagai Quote yang kurang nyambung.

Dalam gambar Menko PMK tersebut, tertulis “Silahkan jadi kritikus tentang apapun di negeri ini, tapi jangan lupakan nasionalisme kalian. Jangan cuma kaya kritik tapi msikin jiwa negarawan”.

Hal tersebut dinilai Fadhli Zon kurang nyambung antara nasiolisme dan kritikan.

“Quote yg kurang nyambung. Apa hubungannya kritik dg nasionalisme?,” cuit @Fahlizon,

Cuitan @fadlizon tersebut juga ramai dibalas oleh netizen, salah satunya @Dyno_domino. “Blg juga sma belio bang, jngn lupa bercermin saat mereka jdi opposisi, sgla preman bayaran dipkek buat ngritik.”

Namun, ada juga netizen yang menyindir cuitan @fadlizon tersebut, yaitu @bang_iepul, dikatakannya quote tersebut sangat cocok untuk Fadhli Zon. “Pas buat anda pak…hahahah,” cuitnya. (red)

berikut cuitan tentang quote of the day dari @didienAZHAR.

PBB Dukung Jokowi?, Begini Komitmen MS Kaban

Penulis
Redaksi
-

Tribun Riau- Beredarnya opini yang seolah menggiring Partai Bulan Bintang (PBB) akan mendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 mendatang membuat MS Kaban angkat bicara.

Hal itu dinilainya tidak menyenangkan, karena selama ini PBB masih teguh berpendirian pada hasil ijtima ulama.

https://twitter.com/hmskaban/status/1039691049055092736

Demikian cuitan MS Kaban pada akun twitternya @hmskaban, Rabu (12/9/2018).

“Yg suka menggoreng goreng dan menggiring giring Partai Bulan Bintang dengan berbagai opini akan pilih Jkwi, itu perbuatan tdk menyenangkan, kami istiqamah dgn ijtimak ulama,” cuitnya seraya menambahkan “Sekali layar berkembang surut kita berpantang”. (red)

Pokmas Desa Kijang Rejo Tak Pegang Arsip, RSLH Warga Belum Dibangun

Penulis
Redaksi
-

KAMPAR,Tribun Riau- Rumahku istanaku, demikian bunyi peribahasa yang menggambarkan betapa penting fungsi rumah bagi kehidupan manusia. Banyak ditemukan orang yang tidak punya rumah tinggal, atau rumah tinggal yang masih dalam kondisi tidak layak huni. Bagi yang berkecukupan, tentu menginginkan rumah yang sehat dan layak huni, bahkan ada juga yang berkelebihan dan membuat rumahnya terlihat begitu mewah.

Nah, begitulah yang diharapkan Karimin (59 Th) merupakan suami dari Tukinem (57 Th) sekeluarga, warga di lingkungan RT 007 RW 002 Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Sebab, berdasarkan perihal pengajuan permohonan bantuan rumah sehat layak huni untuk warga kurang mampu pada tanggal 15 september 2017 lalu oleh Pemerintahan Desa Kijang Rejo Kec.Tapung Kab.Kampar kepada Gubernur Riau melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Riau terdapat 9 nama peserta penerima Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) dan salah satunya termasuk nama Karimin (59 Th)/Tukinem (58 Th).

Namun, setelah itu direalisasikan tahapan pembangunan RSLH ke Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kab.Kampar pada tahun 2018, Karimin (59 Th) / Tukinem (57 Th) dari 9 peserta penerima RSLH sesuai pengajuan sebelumnya, diduga merasa tidak mendapatkan realisasi tahapan pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) tersebut.

Karimin ketika ditemui awak media mengatakan, “hingga saat ini (11/09), atas nama saya belum ada realisasi tahapan pembangunannya, sedangkan nama peserta yang lainnya sudah 70 persen terbangun.” ungkap Karimin.

“sebelumnya, saya mempertanyakan perihal ini kepada ketua BPD nya, barulah material seperti sirtu, kerikil, dan beberapa kunsen di masukkan ke atas nama saya. Sedangkan yang lain sudah hampir rampung.” bebernya lagi.

Dirinya berharap kepada Pemerintahan Desa Kijang Rejo Kec.Tapung Kab.Kampar, “Saya minta dibangunlah, sesuai dengan Pengajuan dan Peserta serta Anggaran berdasarkan Penerima RSLH yang dari Pemdes ke Dinas Perkim kemudian direalisasikan ke desa lagi sebanyak 9 orang untuk tepat sasaran.

Ditempat terpisah, sebelumnya Kepala Desa Kijang Rejo, Isrohmad ketika dikonfirmasi awak media pada Tgl 03 September 2018, saat itu didampingi Pokma RSLH Desa Kijang Rejo mengatakan, bahwa kegiatan pelaksanaan realisasi RSLH Desa Kijang Rejo ini dilaksanakan oleh Pokmas, terkait peserta penerima RSLH tersebut pihaknya mengakui bahwa ada satu data itu atas nama 2 nama, seperti Karimin/Tukinem.

“awalnya kami tidak tahu tentang penerima ini ada peserta dengan 2 nama (karimin/tukinem, kami kan tidak megang berkas” tutur Salimin, Bagian Teknis Pokmas RSLH Desa Kijang Rejo.

Dilanjutkannya, “saat rapat realisasi RSLH ini beberapa waktu lalu bersama konsultan, disitu saya mewakili pokmas mengatakan untuk dapat bersama seluruh komponen desa kijang rejo dalam mengawasi pengerjaan RSLH ini.”

“jika ada kekeliruan, laporkan segera panggil kami, tegur kami selaku pelaksananya. Jelas ini sudah salah kami, karena tidak memegang dokumentasi ataupun arsipnya.” imbuhnya.

“kami tahunya satu berkas dua nama ini suami istri setelah pihak media menemui ketua dan pihak pokas desa kijang rejo. Ya,,, tentunya ini bukanlah faktor kesengajaan dari pihak kami. Ini pun sudah kami sampaikan ke dinas perkim, mereka sampaikan kalau persoalan ini harus direalisasikan kepada penerima atau kembalikan ke pemerintah lagi sesuai atuaran teknisnya.” imbuh Salimin. (hbi)

Kades Tanjung Sawit Resmi Lantik 2 Kaur Desa

Penulis
Redaksi
-

KAMPAR,Tribun Riau- Pemerintahan Desa Tanjung Sawit telah melantik 2 orang Perangkat Desa sebagai Kepala Urusan (Kaur) Desa Tanjung Sawit dengan dilantik langsung oleh Kepala Desa Tanjung Sawit, Two Bagus Parito Pohan SE pada Senin Tanggal 10 September 2018 bertempat di Aula Kantor Desa Tanjung Sawit.

Adapun Kepala Urusan (Kaur) yang dilantik tersebut yakninya Kaur Pembangunan dan Kaur Keuangan Desa Tanjung Sawit wilayah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Kepala Desa Tanjung Sawit, Two Bagus Parito Pohan SE ketika dikonfirmasi awak media (11/09) mengatakan, Perangkat desa yang dilantik merupakan perangkat desa yang lulus setelah mengikuti proses seleksi.

“mereka telah lalui proses seleksi, mulai dari seleksi administratif, tes tertulis dan wawancara. ya tentunya proses ini mengacu kepada Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 dan Perda Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.” papar Kepala Desa Tanjung Sawit.

Diketahui, proses seleksi dilaksanakan oleh Tim Penjaringan, Penyaringan dan Pengangkatan Calon Perangkat Desa, diketuai oleh H Daniel Eriyazid SH yang juga merupakan Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Kecamatan Tapung, dan Sekretarisnya Slamet Widodo AMa yang menjabat juga sebagai Sekretaris LPMD Desa Tanjung Sawit, dengan turut serta sebagai anggota dari tim penjaringan,penyaringan, dan pengangkatan Calon Perangkat Desa oleh Aldela SAg MPd.I dari unsur pendidikan Desa Tanjung Sawit.

Disampaikan Kepala Desa, “Tim penjaringan ini di SK-kan oleh saya sebagai Kepala Desa Tanjung Sawit dan untuk jumlah peserta yang mengikuti seleksi ini sebanyak 10 orang peserta dalam pencalonan sebagai Calon Perangkat Desa Tanjung Sawit dalam bidang Pembangunan dan Keuangan.” Ujarnya.

Setelah melalui tahapan-tahapan seleksi, pada Tgl 28 Agustus 2018 lalu, Tim Penjaringan, Penyaringan, dan Pengangkatan Calon Perangkat Desa, dengan resmi telah mengeluarkan hasil seleksi.

“Atas dasar hasil tersebut, Pemerintah Desa Tanjung Sawit mengajukan permohonan kepada Camat Tapung untuk mengeluarkan Rekomendasi tentang pengangkatan Perangkat Desa yang telah lulus melalui tahapan seleksi guna segera dilakukan proses pengangkatan.” sebutnya.

Adapun yang lulus setelah melalui proses tahapan seleksi ini, yakninya Yusuf Abidin SSos yang diangkat menjadi perangkat desa di Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan Desa Tanjung Sawit, kemudian Sri Nuryani STr.Keb yang diangkat menjadi perangkat desa membidangi Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Tanjung Sawit.

Dalam hal ini, Kepala Desa Tanjung Sawit, Two Bagus Parito Pohan SE menyampaikan, “harapan kepada perangkat desa yang dilantik untuk bekerja sesuai dengan tupoksi dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.” tutur Kades.

“Pekerjaan besar telah menanti, target telah dicanangkan, semoga dapat mengemban amanah dengan baik, buktikan bahwa kalian adalah yang terbaik.” beber Kades yang gemar minum kopi ini kepada awak media. (hbi)

1...1,1981,1991,200...1,425Halaman 1,199 dari 1,425

Terbaru

Populer

© Tribunriau 2024