Beranda blog Halaman 1304

Hingga Akhir 2018, Satlantas Polres Rohil Lanjutkan Patroli Hunting

ROHIL,Tribunriau- Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Rohil tetap fokus dan meningkatkan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas (lalin).

Sistem Hunting (kasat mata) tetap dilanjutkan serta memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan hingga akhir tahun 2018.

Kasatlantas A.Chandra Pietama SIK SH saat dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan tujuan dari patroli hunting (kasat mata) supaya semua pengguna kendaraan menaati aturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Lalulintas Nomor 22 Tahun 2009, Selasa (10/04/2018).

“Patroli hunting ini sifatnya mengejar kendaraan sepeda motor yang kasat mata, seperti tidak memakai kaca spion, tidak memakai helm, tidak memakai plat nomor,” ucapnya.

Dalam Bulan ini, lanjut Kasatlantas, juga akan ada penindakan di wilayah Bagan Siapi-api, Ujungtanjung, Pujud dan wilayah Bagan Batu.

“Untuk ketentuan bagi yang ingin mengambil kendaraanya, walaupun dia sudah membayar denda tilang, ia wajib melengkapi kendaraanya terlebih dahulu baru bisa dibawa pulang kendaraanya. Rata-rata per hari kendaran roda dua yang ditilang sebanyak 50 unit,” jelas Kasatlantas.

Ditambahkan Kasatlantas ini, dirinya akan mengaktifkan kembali pos yang berada di Ujungtanjung, Simpang Benar, Bukit Timah, Bagan Siapi-api, dan pos di Bagan Batu. Semua pos juga akan dipasang CCTV.

“Jadi, di Satlantas ini akan dibangun gedung untuk Trafick Manajemen Center dan Trafick Acident Center, serta di pasang layar lebar,” tambah Kasatlantas.

Masyarakat bisa membuat laporan apabila terjadi pelanggaran berlalu lintas dan di sini akan ada Dinas Kesehatan dan Asuransi Jasa Raharja, jadi apabila ada laporan kecelakaan, Dinas Kesehatan bisa menghubungi Klinik terdekat dan Polisi bisa langsung ke tempat kejadian (tkp) terdekat, pihak Jasa Raharja bisa langsung mengurus Asuransinya.

“Jadi Aplikasi ini terpadu, insyaAllah rencana setelah lebaran ini akan Launching,” harap Kasatlantas. (to)

Klaim Jokowi Indonesia Peringkat Ketiga di Dunia, “Dunia Yang Mana?”

JAKARTA,Tribunriau- Pengamat ekonomi di Media Hong Kong, South China Morning Post, Jake Van Der Kamp pada 1 Mei lalu mengkritik pernyataan Presiden Jokowi yang mengklaim Indonesia berada di Peringkat Ketiga di Dunia dalam hal pertumbungan Ekonomi.

“Ketiga di dunia, benarkah? Dunia yang mana?” kata dia.

Menurut perhitungan Van Der Kamp, setidaknya di Asia sendiri ada 13 negara dengan pertumbuhan ekonomi yang melampaui 5,02 persen Indonesia.

“Mereka adalah India (7,5), Laos (7,4), Myanmar (7,3), Kamboja (7,2), Bangladesh (7,1), Filipina (6.9), China (6,7) Vietnam (6,2), Pakistan (5,7), Mongolia (5,5), Palau (5,5), Timor-Leste (5,5) dan Papua Nugini (5,4),” tulis Jake Van Der Kamp.

Lantas Van Der Kamp mengerucutkan lagi perhitungannya berdasarkan negara-negara dengan jumlah populasi 200 juta orang, untuk menyandingkannya dengan Indonesia.

Hasilnya, ada enam negara di dunia yang angka pertumbuhan ekonominya di atas Indonesia. Artinya, Indonesia tidak ada di posisi ketiga dunia.

“Dalam hal pertumbuhan ekonomi, Indonesia berada di posisi bontot dari keenam negara, di bawah India, China dan Pakistan,” ujar Van Der Kamp.

Dikerucutkan lagi menjadi negara dengan populasi 100 juta orang, tetap saja Indonesia tidak ada di posisi ketiga. Van Der Kamp lantas menyindir Jokowi.

“Bagus, Joko. Jangan biarkan fakta menghalangi cerita yang bagus,” kata Van Der Kamp.

Beberapa kali Jokowi mengatakan Indonesia ada di posisi ketiga dunia, salah satunya ketika membuka Kongres Ekonomi Umat 2017 Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Sabtu (22/4).

“Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Indonesia pada angka 5,02 persen. Ini patut kita syukuri dan kalau kita bandingkan dengan negara lain, kita di peringkat ketiga setelah India dan Tiongkok, tetapi yang perlu dilihat lebih detil, pertumbuhan ekonomi 5,02 persen itu yang menikmati siapa?,” kata Jokowi kala itu.

Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Indonesia pada angka 5,02 persen. Ini patut kita syukuri dan kalau kita bandingkan dengan negara lain, kita di peringkat ketiga setelah India dan Tiongkok, tetapi yang perlu dilihat lebih detil, pertumbuhan ekonomi 5,02 persen itu yang menikmati siapa?,” kata Jokowi kala itu.

Berdasarkan laporan tahunan G20, Indonesia memang berada dalam posisi ketiga setelah China dan India. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Februari lalu, secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2016 tercatat 5,02 persen, lebih tinggi dibanding pada 2015 sebesar 4,88 persen.

Menutup tulisannya, Van Der Kamp “berterima kasih” kepada Jokowi, tentunya dalam bentuk satir.

“Terima kasih untuk pertunjukannya, Joko. Tapi kau sebaiknya punya hal yang lebih baik untuk dilakukan daripada membual soal GDP yang konyol,” kata Van Der Kamp. (krc/red)

Pemerintah Dekati Ulama, Ini Komentar Aa Gym

JAKARTA,Tribunriau- Pimpinan Pondok Pesantren Da’arut Tauhiid Bandung, KH Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), bicara soal hubungan umara dan ulama. Aa Gym menilai saat ini ada upaya dari pemerintah menjalin hubungan dekat dengan ulama.

Tapi dia mengingatkan agar upaya pemimpin negara ini mendekati ulama dilakukan dengan cara tulus dan ikhlas. “Misalnya sekarang pemerintah dekat dengan ulama, harus terbaca keikhlasannya,” kata Aa Gym.

Memang tingkat ketulusan dan keikhlasan itu, kata Aa Gym, tak bisa dinilai. Namun minimal bisa dirasa dan dibaca dari konsistensi dan cara pemerintah dengan tidak membeda-bedakan dasar keilmuan ulama yang didekati. “Baik (ulama) yang pro maupun tidak pro semua adalah aset bangsa jadi harus dirangkul,” begitu kata Aa Gym.

Seperti apa hubungan umara dengan ulama yang ideal menurut Aa Gym?

Nantikan wawancara khusus detikcom dengan Aa Gym yang akan tayang pada Kamis, 12 April 2018, pukul 11.00 WIB. (dtc/red)

Ganjar Baca Puisi Kontroversial, Gus Mus: ‘Wis Jarke Waelah’

SEMARANG,Tribunriau- Puisi ‘Kau Ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana’ karya KH Mustofa Bisri atau Gus Mus menjadi perbincangan hangat setelah ada pihak sempat mempersoalkan isinya. Gus Mus sejauh ini belum pernah mereaksinya secara langsung. Kali ini dia memberikan penjelasannya kepada Taj Yasin, calon wakil gubernur Jateng.

Hari ini Gus Mus bersama rombongan keluarga berangkat menjalankan ibadah umrah bersama keluarganya melalui Bandara A Yani, Semarang. Taj Yasin, yang memang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Gus Mus, berkesempatan melepas keberangkatan pengasuh Ponpes Raudlatuth Thalibien tersebut menuju tanah suci.

Dalam rekaman suara dan rilis yang dikirim tim media Ganjar-Yasin dilansir dari detikcom, dijelaskan oleh Taj Yasin bahwa dalam kesempatan tersebut dia sempat berbincang dengan Gus Mus, salah satunya tentang puisi ‘Kau Ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana’.

Gus Mus, kata Yasin, menceritakan proses kreatifnya menciptakan puisi tersebut. Dipaparkan bahwa puisi tersebut ditulis Gus Mus sekitar 3 tahun yang lalu, sebagai hasil obrolan dengan KH Thoyfur (almarhum), yang saat itu sama-sama menjadi anggota DPRD Provinsi Jateng.

Puisi itu adalah bentuk kegundahan Gus Mus dan sengaja ditulis sebagai puisi untuk menyentil perilaku Orde Baru saat itu. Kandungan isi puisi tersebut menggambarkan masyarakat Indonesia yang tertindas rezim. Pada saat itu, puisi tersebut sangat populer di kalangan mahasiswa dan aktivis.

“Konteksnya dulu itu masyarakat tertindas karena politik waktu itu. Jadi itu ungkapan dan puisi itu menjadi puisi wajib ketika masyarakat gerakan-gerakan LSM dan mahasiswa untuk demo,” kata Yasin dalam rilis, Rabu (11/4/2018).

Kepada Yasin, Gus Mus mengaku bahwa sejak puisi tersebut menjadi kontroversi, banyak dihubungi santri-santrinya. Namun Gus Mus tetap menanggapi persoalan itu dengan santai. Masih menurut Yasin, bahkan Gus Mus berpesan agar pasangan Ganjar Yasin tidak terlalu menanggapi serangan karena Ganjar pernah membaca puisi tersebut.

“Kata Gus Mus, ‘Wis, jarke waelah (sudah, biarkan sajalah). Toh mereka akan kena batunya sendiri, itu kan malah menguntungkan njenengan (Anda) sama Mas Ganjar. Toh itu bukan njenengan yang ngarang puisi itu’,” ujar Yasin menirukan pesan Gus Mus kepadanya. (dtc/red)

SAH, Ini Capres 2019 dari Gerindra

JAKARTA,Tribunriau- Partai Gerindra resmi mencalonkan Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) 2019.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pencalonan Prabowo sebagai capres tersebut dilakukan setelah melalui proses panjang dengan menyerap aspirasi rakyat dari berbagai daerah.

“Atas dasar aspirasi tersebut, Partai Gerindra secara resmi mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan sekaligus memberikan mandat penuh untuk membangun koalisi dan memilih calon wakil presiden,” kata Muzani dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Rabu (11/4).

Sebelumnya, Prabowo menyatakan siap maju sebagai capres jika diberi mandat oleh seluruh kader Partai Gerindra.

“Dengan segala tenaga saya, dengan segala jiwa dan raga saya, seandainya Partai Gerindra memerintahkan saya untuk maju dalam pemilihan presiden yang akan datang, saya siap melaksanakan tugas tersebut,” kata Prabowo dalam pidato pembukaannya dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) di kediaman Prabowo, Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/4).

Dalam pidato tersebut, Prabowo juga menepis kabar yang mengatakan dirinya ragu dan pesimitis maju pada pilpres 2019. Ia menegaskan, dirinya adalah pemegang mandat.

“Saya adalah pemegang mandat. Saya adalah pejuang Partai Gerindra selama saya diberi kekuatan oleh Yang Mahakuasa. Saya masih bisa berjuang dan selama saya dipercaya oleh Partai Gerindra kepada saya, akan saya jalankan,” ucapnya.

Rakornas tersebut juga dihadiri oleh Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS, Sohibul Iman, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. (rci/red)

Biaya Haji 2018 Sudah Diteken, Ini Info Harganya

JAKARTA,Tribunriau- Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meneken Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1439H/2018M kemarin. Keppres ini mengatur tentang besaran BPIH untuk jemaah haji reguler di setiap embarkasi dan besaran BPIH untuk Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) per embarkasi.

BPIH terendah adalah untuk Embarkasi Aceh sebesar Rp 31.090.010,00, sementara BPIH tertinggi yaitu Embarkasi Makassar Rp 39.507.741,00 Adapun BPIH untuk TPHD terendah adalah Embarkasi Aceh sebesar Rp 58.796.855,00, dan tertinggi Embarkasi Makassar Rp 67.214.586,00

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Ahda Barori mengatakan, BPIH jemaah haji reguler digunakan untuk biaya penerbangan haji, sebagian biaya pemondokan di Makkah, dan biaya hidup (living cost), Sedangkan BPIH TPHD digunakan untuk biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Makkah, biaya pemondokan di Madinah, biaya hidup (living cost), biaya pelayanan haji di luar negeri, dan biaya pelayanan haji di dalam negeri.

Bagi jemaah haji reguler yang sudah membayar setoran awal sebesar Rp25juta, menurut Ahda, uang yang harus disetorkan adalah sebesar selisih dana setoran awal dengan BPIH yang telah ditetapkan per embarkasi.

“Dana tersebut disetorkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Bank Penerima Setoran BPIH yang ditunjuk oleh BPKH,” kaya Ahda dikutip dari laman Setkab, Rabu (11/4/2018).

Disinggung mengenai batas akhir pelunasan, Ahda mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah menyiapkan Keputusan Menteri Agama dan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang mengatur teknisnya.

Ahda berharap kedua regulasi ini bisa selesai pada minggu ini sehingga waktu pelunasan BPIH bagi jemaah haji reguler dan TPHD bisa segera diumumkan. (dtc/red)

Berikut ini daftar BPIH jemaah haji reguler per embarkasi:

1. Embarkasi Aceh Rp 31.090.010,00
2. Embarkasi Medan Rp 31.840.375,00
3. Embarkasi Batam Rp 32.456.450,00
4. Embarkasi Padang Rp 33.068.245,00
5. Embarkasi Palembang Rp 33.529.675,00
6. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) Rp 34.532.190,00
7. Embarkasi Jakarta (Bekasi) Rp 34.532.190,00
8. Embarkasi Solo Rp 35.933.275,00
9. Embarkasi Surabaya Rp 36.091.845,00
10. Embarkasi Banjarmasin Rp 38.157.084,00
11. Embarkasi Balikpapan Rp 38.525.445,00
12. Embarkasi Makassar Rp 39.507.741,00
13. Embarkasi Lombok Rp 38.798.305,00.

Adapun BPIH bagi TPHD per embarkasi adalah:

1. Embarkasi Aceh Rp 58.796.855,00
2. Embarkasi Medan Rp 59.547.220,00
3. Embarkasi Batam Rp 60.163.295,00
4. Embarkasi Padang Rp 60.775.090,00
5. Embarkasi Palembang Rp 61.236.520,00
6. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) Rp 62.239.035,00
7. Embarkasi Jakarta (Bekasi) Rp 62.239.035,00
8. Embarkasi Solo Rp 63.640.120,00
9. Embarkasi Surabaya Rp 63.798.690,00
10. Embarkasi Banjarmasin Rp 65.863.929,00
11. Embarkasi Balikpapan Rp 66.232.290,00
12. Embarkasi Makassar Rp 67.214.586,00
13. Embarkasi Lombok Rp 66.505.150,00.

MK Fasilitasi Debat Konstitusi Mahasiswa

JAKARTA,Tribunriau- Mahasiswa adalah calon-calon intelektual dalam menyikapi perbedaan. Perbedaan pendapat tersebut haruslah diutarakan dengan cara yang konstitutif seperti dalam kegiatan debat konstitusi yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang, pada Selasa (10/4) lalu.

Acara bertajuk “Seminar Nasional dan Pembukaan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa” yang diselenggarakan oleh MK bekerja sama dengan Fakultas Hukum UMM ini digelar di Aula GKB IV lantai 9 UMM. Wakil Rektor 1 Syamsul Arifin menyampaikan bahwa kegiatan debat konstitusi ini merupakan ajang latihan bagi mahasiswa untuk menggunakan argumen dan disampaikan serta menerima dengan baik.

“Wa jaadilhum billati hiya ahsan, bertukar fikiranlah kalian semua dengan baik, ilmiah, rasional dan objektif,” pesannya kepada peserta debat, seperti dalam siaran persnya.

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI M. Guntur Hamzah, membuka acara debat konstitusi kali ini. Guntur menyampaikan bahwa acara ini merupakan debat tertinggi di kalangan mahasiswa.

“Debat konstitusi merupakan ajang kompetisi debat tertinggi yang mempertemukan mahasiswa hukum dari berbagai perguruan tinggi terbaik se-Indonesia,”ujarnya.

Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan seminar nasional dengan tema “Menakar Efektifitas Penyelenggaraan Pilkada Serentak: Demokrasi Lansung atau Demokrasi Partisipatif” yang diikuti oleh 24 perwakilan Perguruan Tinggi (PT) se-Indonesia tingkat regional timur baik negeri maupun swasta, dari Jawa Timur hingga Papua.

Mengawali seminar, Ketua MK Hamdan Zoelva menyampaikan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat adalah salah satu mekanisme yang dianggap demokratis untuk memilih kepala daerah. “Pemilukada secara langsung ini memberikan partisipasi luas kepada rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya, sehingga memberikan legitimasi kuat kepada kepala daerah,” ujar Hamdan yang juga menjabat Ketua Imum PP Syarikat Islam.

Menyambung Hamdan, Janedjri M. Gaffar selaku Staf Ahli Bidang Hukum dan HAM Kementerian Agama mengatakan bahwa hal yang penting dalam pemilihan kepala daerah adalah makna kedaulatan rakyat. Artinya rakyatlah yang menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerahnya bukan ditentukan oleh DPRD.

Di akhir, Wakil Rektor III UMM Sidik Sunaryo menambahkan selain kedaulatan, ada hal lain yang penting diperhatikan dalam Pilkada. “Etika atau akhlaq menjadi hal yang penting dalam pemilihan kepala daerah,” pungkasnya. (rci/red)

Progres Kasus Novel Baswedan, Ini Jawaban Polisi

Penyidik KPK Novel Baswedan

JAKARTA,Tribunriau- Sudah satu tahun kasus penyiraman air keras kepada salah satu penyidik KPK, Novel Baswedan berlalu, tetapi pelaku tak juga tertangkap.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menanggapi kasus ini pun masih sama saja dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya.

Polri mengaku terus melakukan upaya untuk mengungkap siapa pelaku yang melakukan hal keji itu, tapi tak juga tertangkap.

Polisi juga tidak pernah memaparkan sudah sampai dimana perkembangan penyelidikan, dan hanya mengatakan sudah lakukan semua cara. Lantas mengapa pelaku tak tertangkap juga, dan mengapa polisi enggan membentuk TGPF?

Kepala Biro Penerangan Umum Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Iqbal menjelaskan jajaran kepolisian Polda Metro Jaya sudah melangkah maju untuk mengungkap kasus tersebut. Menurutnya, perkembangan yang sudah dilakukan sudah lebih dari 100 persen.

“Polda Metro Jaya dari langkah awal kalau ada titik 0 kita sudah melangkah hampir titik 100 lebih, untuk mengungkap penyerangan terhadap saudara NB (Novel Baswedan),” kata Iqbal kepada wartawan di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Rabu (11/4).

Ia menjelaskan, sampai saat ini pihak kepolisian sudah memeriksa lebih dari 80 saksi untuk dapat mengungkap kasus yang menimpa Novel Baswedan.

“Beberapa petunjuk sudah kita dapati, keterangan-keterangan yang cukup signifikan sudah juga kita dapat. Tim bergerak maju ke depan progress gitu kan sketsa wajah sudah kita sebar,” ujar mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu.

Selain itu, Iqbal melanjutkan, pihaknya juga sudah menyebar nomor hotline untuk masyarakat jika mengetahui keberadaan pelaku penyiraman air keras.

Tidak lupa pihak kepolisian juga sudah berkoordinasi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberi bantuan, jika sudah mengetahui pelaku tersebut.

“Berbagai informasi-informasi dari masyarakat sudah ada, kita sudah jemput bola untuk informasi-informasi itu, ada yang ada korelasinya tapi juga ada yang tidak ada korelasinya,” jelas dia.

Untuk diketahui, Novel Baswedan disiram air keras berjenis Asam Sulfat atau H2SO4 oleh orang tidak dikenal, seusai menunaikan shalat subuh di masjid pada 11 April 2017 lalu.

Karena penyerangan tersebut, kondisi mata Novel rusak dan harus di operasi di rumah sakit di Singapura.

Pria yang menangani kasus mega korupsi proyek KTP-el itu pun kini telah kembali dari perawatan intensifnya di Singapura, sebagai upaya menyembuhkan penglihatannya imbas dari penyerangan itu.

Pada 23 Maret 2018, Novel menjalani operasi tahap dua terhadap mata kirinya. (rci/red)

Dugaan Pencemaran Lingkungan oleh PT IBP, Temuan Warga Seolah Dikesampingkan

DUMAI, Tribunriau- Temuan warga yang didokumentasikan dalam bentuk video terkait dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Inti Benua Perkasatama (IBP) sepertinya dikesampingkan oleh pihak berwenang, dalam kasus ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Dumai.

Meskipun beberapa waktu yang lalu Komisi III DPRD Kota Dumai dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sudah melakukan sidak ke PT IBP, namun dalam sidak tersebut, tak seorangpun dari tim sidak menanyakan keberadaan lokasi seperti di dalam video yang sudah tersebar.

Pantauan Tribunriau, setelah tim sidak mengunjungi PT IBP dan juga Komisi III DPRD Dumai setelah itu mengunjungi Kementerian Lingkungan Hidup, belum ada tanda-tanda atau aksi yang dilakukan untuk menyelediki kebenaran video terkait dugaan pembuangan limbah berbahaya ke laut Kota Dumai.

Pengirim video dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT IBP, ketika dihubungi Tribunriau beberapa waktu yang lalu mengaku bahwa setelah terbit beberapa pemberitaan tentang Dugaan PT IBP membuang Limbah ke Laut Dumai, dirinya tak lagi melihat cairan hitam keluar dari “pipa siluman” yang diduga milik PT IBP.

“Setelah pemberitaan dan mungkin untuk antisipasi tim sidak, pipa itu tak lagi mengeluarkan cairan hitam,” ujarnya.

Namun, dijelaskannya, tidak tertutup kemungkinan PT IBP melakukan hal yang serupa di kemudian hari. “Bisa jadi hanya sementara, nanti jika kasus sudah redam, mereka (PT IBP, red) berulah lagi,” jelasnya.

Dirinya berharap, pihak berwenang dapat menindak lanjuti video tersebut, yaitu dengan mencari lokasi ‘Pipa Siluman’ yang jelas dan tampak dalam video yang dikirimkannya.

“Kenapa tak pipa itu yang diselediki, harusnya itu yang jadi fokus utama,” ujarnya berharap agar pihak berwenang kembali menelusuri dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT IBP. (red)

Beberapa Penyertaan Modal tak Menguntungkan Pemkab Inhu

RENGAT, Tribunriau- Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) TA 2014 berdasarkan Audit BPK RI Perwakilan Provinsi Riau tidak singkron terhadap Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Demikian disampaikan Tarmizi, Kepala Divisi Informasi dan Komunikasi LSM Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GPAK) kepada wartawan di Rengat.

Dikatakannya, bahwa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah tersebut diantaranya PT. Riau Air Line Rp 5.00.000.000,00, Perusahaan Daerah Rp48.719.236.144,00, PT. Bank Riaukepri Rp 6.400.700.000,00.

Kemudian, BPR Indra Arta Rengat Rp12.141.832.069,00, PDAM Tirta Indra Rp16.072.463.003,03.

Hal tersebut tidak menunjukan kinerja yang memadai (performancebased), mengingat tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal kepada
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

“Lalu kemana saja uang tersebut mengalir,” tanya Tarmizi.

Lebih lanjut, Tarmizi mengungkapkan bahwa BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu Penyertaan modal di 3 BUMD tidak berdasarkan Perda dan nilai investasi permanen pada PDAM Tirta Indra tidak dapat diyakini kewajarannya.

Kemudian, pernyertaan modal kepada PD Indragiri berupa aset tidak dapat diyakini kewajarannya, pengembalian 13 aset kepada Pemerintah Kabupaten Inhu belum berdasarkan BAST dan biaya operasional PD Indragiri membebani APBD TA 2014.

Selanjutnya pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu TA 2014 belum optimal, dan Pengelolaan aset lain-lain belum
optimal.

Tarmizi berharap ada baiknya uang tersebut dianggarkan dalam APBD Inhu untuk membangun karakter manusia daerah ini untuk lebih baik, beriman dan bertaqwa berbakti kepada agama, nusa dan bangsa.

“Biaya operasional PD Indragiri misalnya membebani APBD TA 2014, kan lebih baik uang itu dianggarkan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan agar lebih meningkatkan untuk berbakti kepada agama, nusa dan bangsa,” harap Tarmizi. (har)

Terbaru

Populer