ASAHAN, Tribunriau. Warga Air Joman Baru akan lakukan aksi protes dengan unjuk rasa (unras) ke Kantor Bupati Asahan, Kantor DPRD Asahan dan Dinas Lingkungan Hidup, atas pencemaran limbah dari pabrik tepung kelapa milik CV Sejahtera di aliran sungai bondar balok yang ada di Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara (Sumut).

Hal itu dikatakan Zulkarnain Marpaung dan Mas Budi Marpaung saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (25/02/2021) mengatakan, bahwa akibat dari dampak pembuangan limbah dari pabrik tepung kelapa milik CV Sejahtera menimbulkan aroma tak sedap dan warna air yang hitam putih berbuih di aliran sungai bondar balok yang ada di pemukiman warga Dusun II dan IV Desa Air Joman Baru mengakibatkan keresahan bagi warga sekitar karena tidak dapat mandi dan mencuci.

Menanggapi protes warga tersebut, Ketua Solidaritas Social Pendukung Aspirasi Masyarakat Asahan (SS-PAMA), Hery Noto mengatakan, diduga izin operasional pabrik tepung kelapa yang sudah beroperasi 10 tahun tidak lengkap.

“Kita menduga izin operasional pabrik tepung kelapa tidak lengkap atau tidak ada, apa lagi sudah 10 tahun beroperasinya”, ujar Hery.

Masih kata Hery Noto, kemungkinan dimana dugaan izin Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL ), Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Uji Kelayakan Lingkungan (UKL) dan Uji Pengelolaan Lingkungan (UPL) dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan bahkan sampai menyoroti pembayaran pajak tahunan perusahaan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kisaran diragukan.

“Kita menduga terjadi penyimpangan dan atau pelanggaran hukum tentang UU PPLH Nomor 32 Tahun 2009”, ujar Hery.

Ditempat yang sama, Ketua Indonesia Anti Cooruption Society (IACS) Kabupaten Asahan, Zulham Nainggolan, SH juga mengatakan, ada informasi dari pihak Kecamatan Air Joman bahwa untuk berkomunikasi dengan pihak pengusaha tersebut sangat tertutup.

“Ya, tentunya ada dugaan dampak lingkungan menyalahi aturan. Seharusnya pihak pengusaha membuat kolam tersendiri diareal lokasi pabrik untuk menampung limbah agar tidak tercemar kemana- mana”, ujar Zulham.

Lanjutnya, mengapa limbah pabrik tersebut meluber sampai mencemari air sungai yang selama ini dimamfaatkan warga untuk mandi dan mencuci pakaian. Apakah adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Dalam hal ini tentunya yang paling bertanggung jawab adalah pihak pengusaha.

“Seharusnya pihak Dinas Llingkungan Hidup secara berkala melakukan monitoring dan uji sample terkait air limbah tersebut. Apakah sudah memiliki ambang batas kewajaran dan bagaimana pula keadaan maupun dampak limbah terhadap lingkungan”, ujar Zulham.

Kemudian Awak Media ini coba mengkonfirmasi pihak Dinas Lingkungan Hidup, namun sampai berita terbit belum berhasil ditemui. (tec)

ASAHAN, Tribunriau. CV Sejahtera yang mengelola tepung kelapa diduga buang limbah ke aliran sungai bondar balok yang mengeluarkan aroma tak sedap di Desa Air Joman Baru, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Sumut.

Warga Dusun 4, Desa Air Joman Baru, Tini (28), Rabu (28/02/2021) saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, bahwa akibat limbah yang dibuang sembarangan oleh pihak pabrik tepung kelapa milik CV Sejahtera mengeluarkan aroma tak sedap hingga menyengat, bauk yang menyengat datang dari sekitar aliran sungai hingga menghitam yang menghubungkan Dusun 2 dan 4 Desa Air Joman Baru.

“Kami tidak bisa lagi memanfaatkan air sungai untuk mandi dan mencuci pakaian. Sudah dua hari aku dan anaku ngak mandi, akibat limbah pabrik itu dibuang ke aliran sungai (bondar balok), karena kami mengunakan air aliran sungai itu selalu”, ujar Tini.

Masih kata Tini, bukan hanya kami saja yang terkena dampakn, warga lainnya pun juga mengalami hal yang sama, hanya saja mereka tidak berani protes terhadap pengusahanya.

“Kemarin saya sempat ke pabrik membicarakan permasalahan ini kepada perwakilan pengusahanya, namun tidak ada solusinya bang. Saya bersama warga lainnya berharap kepada pengusaha agar menyediakan air bersih dan sumur bor untuk di salurkan kepada warga masyarakat yang terkena dampak akibat pembuangan limbah pabrik tersebut”, Ungkap Tina.

Hal yang sama juga di sampaikan Zulkarnain Marpaung dan Mas Budi Marpaung. Warga Dusun IV itu juga protes terhadap pengusaha. Pasalnya, sudah hampir satu bulan limbah pabrik bauk dan menyengat di buang ke sungai bondar balok, namun tidak ada tindakan dari Kepala Desa. Apalagi saat ini musim kemarau bauknya luar biasa.

“Memang lokasi pabrik tepung kelapa yang sudah beroperasi selama 10 tahun lebih itu di Desa Air Joman. Sementara pembuangan limbah tersebut dibuang di sungai bondar balok di pemukiman warga masyarakat Dusun 2 dan 4 Desa Air Joman Baru, Kecamatan Air Joman”, kata Zulkarnain.

Zulkarnain menambahkan, bahwa Warga Dusun 4 Desa Air Joman Baru berharap kepada pengusaha agar pembuangan limbah pabrik tepung kelapa tidak dibuang di aliran ke sungai bondar balok. Selama ini pihak pengusaha telah melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan.

“Kami menyarankan kepada pengusaha agar limbah tersebut diolah dengan sebaik mungkin di areal pabrik itu sendiri”, ujar Zulkarnain.

Terkait permasalahan itu, Kepala Desa Air Joman Baru melalui Sekretaris Desa Dahniat Sirait saat dikonfirmasi wartawan di kantor Balai Desa Air Joman Baru, Rabu (24/02/2021) mengatakan, bahwa selama ini tidak ada keluhan maupun laporan dari warganya.

“Sepengetahuan saya pihak pengusaha telah menyediakan sumur bor untuk keperluan warga Dusun 2. Sedangkan sumur bor untuk Dusun 4 di rumah pak Iwan. Dan setahu saya lokasi pabrik itu wilayahnya Desa Air Joman. Namun demikian nanti saya sampaikan sama Kepala Desa atas keluhaan warganya terkait limbah tersebut”, kata Sekdes Air Joman Baru.

Sementara itu, Kepala Desa Air Joman Lama Sayuti Sihombing melalui Sekretaris Desa Fauzi mengatakan, akan menyampaikan persoalan ini kepada Kades.

“Nanti akan saya sampaikan ke Kades supaya Kades menyampaikan persoalan ini kepada pihak pengusaha”, pungkas Fauzi. (tec)

Pekanbaru- Persidangan dengan agenda Pledooi atas Dugaan Pengrusakan mobil Satlantas Polda Riau pada aksi demonstrasi penolakan Undang Undang Omnibus Law tanggal 8 Oktober 2020 di depan Hotel Tjokro kembali digelar.

Persidangan dipimpin Hakim Mahyudin didampingi Iwan Irawan dan Basman masing masing sebagai hakim anggota. Sidang dimulai pukul 14.00 WIB melalui persidangan virtual dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting.

Dalam persidangan yang berlansung, Tim Penasehat Hukum LBH Pekanbaru dihadiri oleh Rian Sibarani. SH, Noval Setiawan, SH, dan Christian Hutasoit, SH telah membacakan Pledooi bagi Terdakwa Sayuti Munthe, yang berjudul Terdakwa adalah Pejuang Demokrasi

Terdakwa Sayuti Munthe aktif terlibat dalam berbagai aksi demonstrasi di Riau, ini sebagai bentuk perjuangannya melihat ketidakadilan yang ia lihat dan dirasakan rakyat Indonesia. Terdakwa bergetar melihat ketidakadilan, bersuara dan turun ke jalan adalah cara dan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa.

Dalam Pledooinya, penasehat hukum mengatakan ada beberapa kasus yang hampir serupa pasca aksi penolakan Omnibuslaw hampir di seluruh daerah di Indonesia mengalami banyaknya kerusakan fasilitas Umum hingga menyebabkan para demonstran sampai kemeja hijau. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor perkara : 1873/Pid.B/2020/PN.PLG terdakwa dalam perkara tersebut juga berstatus sama dengan Terdakwa Sayuti Munthe yang juga sedang dalam masa studi perkuliahan, dihukum dengan pidana penjara selama 10 Bulan dan dijatuhi Pidana Percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dalam analisis yuridis dan fakta persidangan yang terungkap ada beberapa hal yang dapat disimpulkan terkait atas Dugaan Pengerusakan mobil Satlantas Polda Riau pada aksi demonstrasi penolakan Undang Undang Omnibus Law.

Bahwa dalam fakta persidangan didapati bahwa terdakwa tidak saling mengenal dengan para pelaku perusakan mobil PJR Polda Riau saat kejadian berlangsung. Bahwa terdakwa melakukan pelemparan didasari spontanitas karna terdesak oleh Tindakan polisi yang menembakkan gas air mata ke arah keramaian setinggi kepala.

Bahwa terdakwa sayuti munthe yang didakwa bersama terdakwa Guntur dalam berkas terpisah tidak saling mengenal, baik sebelum kejadian maupun saat kejadian pengrusakan mobil PJR Polda Riau Berlangsung. Sehingga dapat disimpulkan persekongkolan tidak pernah terjadi antara terdakwa sayuti munthe maupun terdakwa Guntur atau 20 orang lainnya yang belum tertangkap sampai saat ini. Oleh karna itu unsur secara Bersama-sama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selanjutnya Penasehat Hukum menyakini unsur Bersama-sama dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dakwaan pertama dan kedua penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Penasehat Hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim berkenan memutus bebas terdakwa sayuti munthe dari segala tuntutan hukum (vrijspraak)

Diluar Pledooi Penasehat Hukum, Terdakwa Sayuti Munthe juga mohon kepada majelis hakim untuk dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Sayuti munthe mangatakan menyesal telah melakukan perbuatan dan berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulanginya lagi. Ia juga meminta hakim untuk mempertimbangkan masa studi perkuliahan yang sedang dijalani oleh sayuti munthe.

Persidangan ditunda dan dilanjutkan pada Selasa, 2 Maret 2021 dengan Agenda Pembacaan Putusan oelh Majelis Hakim dari penasehat hukum terdakwa. (rilis)