Bengkalis, Tribunriau – Melihat semakin meningkatnya jumlah hotspot Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) selama enam hari di bulan Maret 2021, yaitu, di dua desa pesisir pulau Merbau dan Bengkalis Provinsi Riau.
Dimulai tanggal 1 sampai 5 Maret 2021 kemaren, di kedua desa yakni di Desa Pelkun Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, dan Desa Dedap Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, terdapat sebanyak 560 titik hotspot. Kapolda telah menurunkan sebanyak 108 personil, baik itu dari Polres, maupun dari Polda Riau.
“Melihat peningkatan hotspot di dua desa tersebut, kami telah menerjunkan tim pemadaman awal, yakni dari Polsek dan Polres sebanyak 35 personil. Namun karena kondisi lapangan yang cukup sulit, tim tersebut kwalahan. Sehingga kami putuskan untuk menerjunkan tim pemadam lanjutan dari Polda sebanyak 73 personil, yang sejak tanggal 5 kemaren turun ke kedua desa tersebut dan hari Sabtu ini saya bersama Dansat Brimob turun bersama-sama anggota di lapangan memadamkan api hari ini,” ungkap Irjen Agung Setya Imam Efendi, Sabtu pagi (06/03/21).
Yangmana sebelumnya (03/03/2021) yang lalu, Irjen Agung dan istri juga telah turun langsung ke lokasi lahan terbakar, yakni di Tanjung Kapal Pulau Rupat Bengkalis.
Turunnya Irjen Agung Setya ke lokasi pemadaman untuk memompa semangat dan mengarahkan bantuan pemadaman prajurit TNI, anggota Polri, petugas Damkar dan BPBD, perusahaan serta masyarakat yang tak pulang berhari-hari untuk padamkan api.
“Karhutla di kedua desa tersebut akan kita padamkan siang malam, tetap semangat, jangan kendor, gaspol”, ucap Agung semangat.
Dimana, sambung Kapolda, data diperoleh dari Dashboard Lancang Kuning pada dua hari sebelumnya (1 hingga 2 Maret 2021), sama sekali tak ada ditemukan hotspot atau titik api di Desa Pelkun, Kecamatan Bantan, Bengkalis dan Desa Dedap, Merbau, Kepulauan Meranti.
Baru pada keesokan harinya (2 hingga 3 Maret 2021) ditemukan hotspot dengan tingkat kepercayaan medium 4 titik dan high 2 hotspot di Desa Dedap Merbau. Pelan tapi pasti, esok harinya (3 sampai 4 Maret 2021), didua desa tersebut menyala dengan 44 titik api.
Perinciannya, tingkat kepercayaan low atau rendah 5, medium 30 dan tinggi atau high 9. Peningkatan luar biasa terjadi 4 sampai dengan 5 Maret 2021. Di kedua desa tersebut ditemukan 248 titik api dengan tingkat kepercayaan low 7, medium 191 dan high 50 di dua desa tersebut, yakni di Pelkun dan Dedap. Lonjakan tertinggi terjadi pada tanggal 4 hingga 5 Maret 2021. Di Desa Pelkun, Bantan, Bengkalis dan Dedap, Merbau, Kepulauan Meranti, dijumpai 262 titik api.
“Mulai 1 hingga 6 Maret 2021, di Desa Dedap, Merbau, Kepulauan Meranti, kita sudah melakukan 929 kegiatan pemadaman dari tim yang diterjunkan yakni POLRI, TNI, BPBD, Manggala Agni, masyarakat peduli api dan lainnya, hal itu untuk mengepung api agar cepat padam”, papar Agung.
Tambahnya, menilik dari data Badan Restorasi Gambut menunjukan tinggi air gambut diwilayah kebakaran dalam status rawan, sehingga kesulitan besar kita adalah mendapatkan air untuk pemadaman. Pembuatan embung dan penambahan mesin pompa beserta slang air terus dilakukan.
“Doakan hari ini kita bisa padamkan”, tutup Agung. (jlr/hms).
Pekanbaru, Tribunriau – Polda Riau mengadakan kegiatan Operasi Antik dalam memberantas peredaran narkoba dan di hari kesepuluh membuahkan hasil.Akhirnya Kapolda Riau Irjen Agung Setia Imam Efendi merelease kasus narkoba jumlah besar, yang berhasil diungkap oleh Tim gabungan Ditresnarkoba bersama Tim Resnarkoba Polres Bengkalis, di TKP Desa Tenggayun, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Riau, Jumat (05/03/21).
Dalam pengungakapan tersebut, Tim gabungan berhasil menangkap 5 orang pelaku yaitu, HR, RS, NZ, SA dan JU. Kelima tersangka merupakan warga Kecamatan Bandar, Kabupaten Bengkalis.
Dari kelima tersangka, Tim menyita barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus Narkotika jenis Shabu ±40 Kg dan 10 bungkus pil ekstasi dengan jumlah 50.000 butir. Disamping itu, turut disita 3 unit hp, sebuah kendaraan R2, dua buah tas plastik dan 1 buah tas Baju warna hitam.
Pengungkapan tersebut berawal dari informasi akan adanya Narkotika jenis Shabu dan Pil Ekstasi masuk ke wilayah Tenggayun dan Api-Api atau Sepahat dari Malaysia.
Kemudian Tim segera melakukan penyelidikan dan mengantongi beberapa nama, dan bagaimana cara narkotika jenis shabu tersebut masuk ke wilayah Indonesia tepatnya di Desa Tenggayun.
Setelah melakukan penyelidikan baik di darat maupun dilaut selama 4 hari, tepat hari Senin (1/3/2021) sekitar pukul 22.00 Wib, Tim berjaga-jaga di wilayah pantai Jangkang, namun ternyata target mengetahui telah diintai dan berusaha melarikan diri dari tepi pantai. Tim sempat kehilangan jejak karena lokasi hutan rawa dan para pelaku masuk ke wilayah hutan Tenggayun. Namun setelah berada dalam hutan lebih kurang 3 jam, tim mendapati 2 orang yang mencurigakan dan setelah diintrogasi mengaku bernama RS dan NZ, dari ke 2 orang ini mengaku memang benar menyimpan narkotika dalam jumlah besar.
Setelah dikembangkan, tim mengamankan SAI dan ED dan HR yang akhirnya menunjukkan barang bukti.
“Kami menggelar Operasi Antik Kepolisian untuk memberantas Narkoba dan hari kesepuluh, kita telah berhasil mengungkap kasus dengan BB sebanyak ini.Sebanyak 363 orang tersangka yang kita tangkap, ada yang dibawah 18 tahun dan ada yang diatas 56 tahun, dan yang kita tangkap kali ini semuanya usia diatas 25 tahun, artinya yang menguasai peredaran di Riau tidak lagi anak muda. Faktor utamanya adalah pengangguran, yang merupakan salah satu penyebab menjadikan bandar salah satu profesi,” papar Agung.
Lanjut Kapolda, dalam operasi antik melawan narkoba ini, pihak Polda bekerja sama dengan pihak bea cukai.Bea cukai telah memberikan bantuan yang sangat memadai pada saat melakukan penyergapan ditepi pantai, dan hasil yang didapat, barang bukti sebanyak 40kg shabu dan ekstasi 50.000 butir, dan ini akan kita kembangkan lagi.
“Saya berterimaksih kepada rekan bea cukai, dan akan kita teruskan kerjasama ini untuk membongkar jaringan narkoba yang masuk ke wilayah Riau,” ujar Agung.
Kepada masyarakat Kapolda berharap untuk dapat bekerjasama, minimal memberikan informasi kepada petugas.
“Saya berharap masyarakat dapat menghubungi perwakilan di Polda Riau, sehingga dapat dilakukan tindakan baik bagi pengguna ataupun pengedar,”tutur Agung.
Ketika ditanyakan tentang kerjasama dengan negara lain, Agung menjelaskan bahwa kerjasama tetap dilakukan.
“Semua negara pasti memerangi narkoba. Kita melakukan kerjasama dengan polisi Malaysia dan tidak berapa waktu lagi akan melakukan pertemuan untuk membahas hal yang menonjol yang salah satunya narkoba,”tutup Agung.
Dari keterangan Kabid Penindakan Bea Cukai Agung Saptono mengatakan, pihaknya akan terus bekerjasama dengan Kepolisian.
“Kami sebagai border protection, perlu menjalin kerjasama dengan semua pihak terutama Kepolisian Polda Riau dan jajaran Polres-Polres, sehingga kita mampu maksimal menjalankan tugas,”ujarnya singkat.(jlr/hms).
RUPAT, Tribunriau- Musyawarah Rencana Pembangungan (Musrenbang) kecamatan Rupat yang berlangsung di Aula Kantor Camat Rupat dihadiri anggota DPRD dan Asisten I Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Jumat (5/3).
Pantauan awak media, acara tersebung berlangsung aman dan tertib, sesuai protokol kesehatan (prokes).
Dalam sambutannya, Camat Rupat berharap dengan hadirnya anggota dewan, bisa memberikan motivasi kepada penyelenggara Musrenbang.
“Harapan kami cuma satu, mungkin sekitar 600 usulan itu masuk semua di APBD 2022, semoga yang kami usulkan itu bukan saja masuk namun bermanfaat dan berkah bagi kita semua,” ungkap Camat Rupat.
Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Rupat dan Rupat Utara, Feri Situmeang dalam sambutannya menyampaikan bahwasanya Musrenbang adalag kesempatan masyarakat dalam mengajukan berbagai macam pendapat dan usulan terkait rencana pembangunan.
“Pada kesempatan hari ini adalah hari yang baik dimana pada kesempatan inilah kita bisa bersama mengajukan beberapa dan berbagai macam pendapat bagaimana bisa terlaksananya pembangunan di daerah kita kecamatan Rupat ini,” ujar Feri.
“Semoga apa yang sudah direncanakan, kita berdoa ini agar bisa terlaksana dengan baik, karena sudah bagus direncanakan musibah yang datang,” tambahnya.
Dijelaskan Feri, pada tahun lalu, tidak sedikit adanya pemangkasan anggaran dikarenakan pandemi Covid-19.
Ia berharap, jika pandemi ini bisa beransur pulih, tentunya pemangkasan anggaran tidak lagi dilakukan dan perencanaan dapat diaplikasikan dengan baik.
“Seperti tahun lalu tidak sedikit pembangunan kita yang dipangkas akibat covid 19, jadi mudah-mudahan di tahun ini dan tahun berikutnya covid 19 dapat berlalu dan bisa anggaran-anggaran kita tidak dipangkas lagi dan bisa terlaksana dengan baik, karena apapun itu bentuk rencana pembangunan tetap memerlukan sinergi dan kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif, jadi harapan kami tetap bersinergi dan bekerjasama dengan baik dan bisa mensinergikan apa itu usulan-usulan dari daerah kita ini khususnya kecamatan Rupat agar kedepannya tidak ada lagi pemangkasan dan pengurangan-pengurangan,” jelas Feri.
“Tetapi kita juga mohon pengertiannya karena APBD kita khususnya Bengkalis terbatas, jadi kita sesuaikan, kita bagi-bagi karena kemampuan daerah kita sangat menentukan, khususnya kecamatan Rupat ini yang paling utama itu jalan poros, kita masih mempunyai PR yang harus menyelesaikan jalan poros jalan utama, jadi mudah-mudahan tahun ini jalan ini bisa kita utamakan dengan kemampuan keuangan daerah kita sekarang ini,” tambahnya mengakhiri sambutan.
Demikian juga sambutan yang disampaikan oleh Asisten I Bengkalis, Drs H. Ismail, MP, pihaknya merasa dapat mendengar langsung dari lapisan bawah untuk perencanaan pembangunan di Kabupaten Bengkalis.
“Melalui forum ini kami dapat langsung mendengar sekaligus menyerap aspirasi masyarakat paling bawah atau dalam pendekatan perencanaan, membangun kesepakatan bersama terhadap kegiatan prioritas yang diangkat dari permasalahan real yang ada di tengah-tengah masyarakat untuk kemudian kita integrasikan dengan skala prioritas pembangunan,” ujar Ismail.
Kedepan, lanjut Ismail, pengintegrasian usulan pembangunan yang disepakati nanti harus mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
“Namun mengingat saat ini RPJMD kita dalam tahap penyusunan pasca kami dilantik, oleh karenanya sesuai surat edaran mendagri no 640/16/sj tanggal 4 januari 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pasca pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 maka pengintegrasian usulan pembangunan daerah desa kelurahan dengan prioritas pembangunan daerah masih mengacu pada dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD 2005-2025 dengan tetap mempertimbangkan visi misi dan program kami yaitu terwujud nya kabupaten bengkalis bermarwah maju dan sejahtera, artinya seluruh daftar usulan pembangunan yang sudah dihimpun dalam sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD akan kita pertajam dengan tetap berpedoman pada visi misi program kami yang akan ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah termasuk di kecamatan Rupat,” ulasnya menjelaskan.
Untuk diketahui, kata Ismail, tahun 2021 ini, kecamatan Rupat telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar kurang lebih Rp. 42,1 Miliar.
Alokasi tersebut diperuntukkan untuk berbagai urusan wajib yang bersangkutan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, sosial serta ketentraman dan ketertiban umum, perhimpunan masyarakat, juga urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar maupun urusan pilihan.
Dalam pidatonya ia juga menyampaikan kondisi kemarau saat ini, tentunya penanganan Karhutla harus menjadi perhatian dan prioritas saat ini.
“Oleh karenanya kami mengharapkan kerjasamanya semua pihak mulai dari Lurah, Kades, MPA, Camat, BPBD, TNI, Polri, jika ada hotspot karhutla, segera tangani, jangan dibiarkan meluas karna karhutla ancaman terbesar bangsa ini,” tambah Asisten I.
Dan yang tak kalah pentingnya, lanjut Asisten I, juga terkait isu stunting yang telah menjadi isu nasional saat ini bahwa penanganan stunting menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan indonesia maju, karena stunting sangat berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit serta dapat menurunkan produktifitas anak.
“Untuk itu kami berharap mari bersama sama kabupaten Bengkalis ini melalui sinkronisasi program kegiatan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, serta sampai ke tingkat desa serta bersinergi dengan pihak swasta maupun dunia usaha lainnya, untuk tahun 2022 kecamatan Rupat telah ditetapkan sebagai fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi bersama dengan 5 kecamatan lainnya, adapun kelurahan yang menjadi Fokus intervensi penurunan stunting yakni kelurahan terkul,” ujarnya.
Di penghujung sambutannya, ia juga memberikan pantun yang berbunyi:
“Pelabuhan pompong adanya di Pergam,
Pasang besar airnya melimpah,
Usulan desa dan kelurahan kami pertajam,
Agar menjadi prioritas pembangunan daerah.”
Pada kesempatan berikutnya, Sekretaris Bapeda Bengkalis mengatakan bahwa usulan-usulan masih 90 persen infrastruktur dan itu terus tiap tahunnya dan tetap saja bertahun-tahun tidak masuk-masuk.
“Menjadi PR bagi kami yang harus kami tuntaskan di pemerintahan kabupaten Bengkalis dan butuh dukungan kawan-kawan dewan, kami berharap 2022 sudah terbagi semua kondisi jalan,” ujarnya.
“Selanjutnya terkait masalah rumah sakit kami minta dinas kesehatan bisa sampaikan penjelasan lebih bagus lagi terkait rumah sakit ini, kendalanya tetap pada lahan atau tanah, jadi dinas kesehatan sampaikan pada camat kendalanya apa, barangkali ada masyarakat yang ingin menghibahkan tanah sehingga bisa diselesaikan masalah rumah sakit,” tambahnya.
Kemudian, lanjut Sekretaris Bapeda ini, masalah tindak lanjut penyambungan jalan tahun lalu, Gubernur sudah menyurati menteri untuk perubahan status jalan Tanjung Kapal, Tanjung Medang menjadi jalan nasional.
“Kemaren wakil bupati juga sudah ketemu dengan Wamen PU, jadi mudah-mudahan tahun depan APBN yang meneruskan Pembangunan jalan ini,” pungkasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa tahun ini RORO akan jadi dua jalur, kemudian peningkatan dan penambahan armada. “Karena ini masih wilayah operasional Gubernur, mudah-mudahan proyek ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnya berharap.
Turut hadir dalam acara tersebut Lurah se Kecamatan Rupat, Kepala desa, Kapolsek, Danramil, LAN, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Bengkalis (Mandau), Tribunriau – Program kegiatan kerja Bupati Bengkalis Kasmarni, S.Sos, MMP pada satu hari ini sungguh padat, kini berlanjut ke acara Musrenbang Kecamatan Mandau, di gedung Bathin Betuah Kantor Camat Mandau, Kamis (04/03/21) sore.
Pada arahannya, Bupati kembali menegaskan kepada seluruh Kepala Desa dan Lurah di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Mandau dan termasuk kecamatan lainnya, untuk memperhatikan daftar usulan pembangunan desa/kelurahan sesuai dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yakni, menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai negeri yang bermarwah, maju dan sejahatera.
“Kami yakin dan percaya, melalui ruang diskusi ini kita dapat menghasilkan sebuah keputusan yang benar-benar dapat mendukung visi dan misi kami dengan penetapan skala prioritas, realistis dan berkualitas serta terukur berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegas Kasmarni.
Pemerintah Kabupaten Bengkalis, sambung Bupati, berkewajiban untuk melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui forum musrenbang ini, yang berfungsi sebagai landasan yuridis dan operasional dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas pembangunan.
“Untuk itu, maka dokumen RKPD yang kita susun nantinya, tidak hanya memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, melainkan juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan aktual pembangunan, mengakomodir berbagai harapan dan aspirasi masyarakat serta sebagai penjabaran operasional dari visi dan misi kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis untuk masa jabatan 2021-2026,”ujar Kasmarni.
Disampaikan Bupati lagi, APBD tahun 2021 ini, Kecamatan Mandau mendapatkan alokasi anggaran sebesar lebih kurang Rp.91.491.470.000. Untuk tahun 2021, Kecamatan Mandau telah ditetapkan sebagai locus intervensi penurunan stunting terintegrasi di Desa Harapan Baru, Kelurahan Talang Mandi dan Kelurahan Air Jamban.
“Kami harap semua usulan skaka prioritas yang sudah dimasukkan pada musrenbang tahun-tahun lalu, jangan dimasukkan lagi ditahun ini. Kalau bisa dibuat misalnya 100 item yang prioritas untuk permanen selama 5 tahun kedepan selama masa pemerintahan kami.Jadi nanti bisa saja tiap tahun 20 item diselesaikan dan begitulah selanjutnya,”ungkap Kasmarni.
Acara itu turut dihadiri oleh Sekda Bengkalis Bustami HY, Wakil Ketua DPRD Syaiful Ardi, dan anggota DPRD Bengkalis Hendri Hasibuan, Nanang Harianto, H. Adri, Safroni Untung, Rosmawati Sinambela, Camat Mandau Riki Rihardi, Forkopimcam Kecamatan Mandau, Ketua LAM Mandau, sejumlah Kepala PD di lingkungan Pemkab Bengkalis serta seluruh Lurah dan Kades se-Kecamatan Mandau dan lainya.(jlr).
Bengkalis, Tribunriau – Setelah selesai menghadiri kegiatan musrenbang di Kecamatan Bathin Solapan, Bupati Bengkalis Kasmarni, S.Sos, MMP melanjutkan agenda berikutnya yaitu, meresmikan dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau, di aula Bathin Betuah Kantor Camat Mandau, Kabupaten Bengkalis, Kamis (04/03/21).
Kasmarni menyampaikan, atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis megucapkan selamat dan tahniah kepada anggota BPD Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau yang baru saja diresmikan dan diambil sumpah/janjinya untuk menjalankan tugas sebagai anggota BPD masa bhakti 2021-2027, semoga peresmian ini menjadi momentum awal pengabdian yang tulus dan ikhlas untuk ikut serta membangun Desa Harapan Baru.
Bupati dalam hal ini meminta kepada anggota BPD setelah peresmian ini, segera menyesuaikan diri dan pahami betul situasi, kondisi, potensi, problematika serta aspirasi yang ada di masyarakat dan di wilayahnya masing-masing, selalu kedepankan budaya jujur, gotong royong, kebersamaan dan terbuka dalam bekerja serta melayani masyarakat.
“Kami berharap, melalui peresmian ini, kinerja bpd desa harapan baru sebagai mitra pemerintah desa dapat semakin solid dan meningkat dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Kasmarni.
Ditambahkan Bupati, perlu dipahami bahwa badan permusyawaratan desa adalah salah satu organisasi yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yaitu, penyelenggara musyawarah desa yang merupakan perwujudan demokrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan fungsi bersama dengan kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
“Kami juga mengajak agar anggota BPD terus bersinergi bersama kepala desa serta komponen masyarakat lainnya untuk dapat meningkatkan pelayanan dan pembangunan desa dari kondisi yang ada pada saat ini agar ianya menjadi lebih baik kedepannya. Senantiasa menjaga hubungan harmonis,”harap Kasmarni.
Acara itu dihadiri juga oleh Sekda Bengkalis H. Bustami HY, Kepala DPMD Bengkalis Yuhelmi, anggota DPRD Bengkalis Hendri, Camat Mandau Riki Rihardi, Forkopincam Kecamatan Mandau, sejumlah Kepala PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dan lainnya.(jlr).
Bengkalis, Tribunriau – Kembali Bupati Bengkalis Kasmarni menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bathin Solapan Tahun 2021, di Ballroom Hotel Surya Duri, Kamis (04/03/21).
Dalam kegiatan musrenbang dan kecamatan ini, merupakan yang kedua dihadiri Bupati Bengkalis, setelah dilantik pada tanggal 26 februari 2021 menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis periode 2021-2026.
“Kehadiran kami dalam forum ini merupakan bagian dari tugas dan amanah yang telah diberikan dipundak kami berdua guna mendengar sekaligus menyerap aspirasi masyarakat paling bawah atau dalam pendekatan perencanaan disebut dengan Bottom up Planning,”sebut Kasmarni.
Kasmarni berharap melalui musrenbang itu, dapat membangun kesepakatan bersama terhadap kegiatan skala prioritas yang diangkat dari permasalahan-permasalahan rill yang ada di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Bathin Solapan untuk kemudian integrasikan dengan skala prioritas pembangunan daerah.
“Skala prioritas yang kami maksud adalah dengan tetap mempertimbangkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis, artinya, seluruh daftar usulan pembangunan desa/kelurahan yang telah input dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), nantinya akan kita pertajam sesuai dengan visi, misi dan program kami yakni menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai negeri yang bermarwah, maju dan sejahatera,” ujar Kasmarni.
Diungkapkan Bupati, dengan 3 (tiga) misi utama serta 8 (delapan) program unggulan, dimana kesemua program unggulan tersebut akan terintegrasi dalam KBS pintar, KBS sehat, KBS tanggap sosial, KBS perempuan berdaya dan KBS ketenaga kerjaan.
“Kami juga berharap perumusan dan penetapan program prioritas kecamatan nantinya, harus benar-benar mampu menjawab permasalahan serta mendorong pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bathin Solapan,”harap Kasmarni.
“Pada APBD tahun 2021 ini, Kecamatan Bathin Solapan telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar lebih kurang Rp.74.436.066.000, diperuntukkan untuk pelayanan dasar yaitu sarana pendidikan, kesehatan serta untuk sarana dan prasarana kepentingan umum,”ujar Kasmarni.
Kemudian Bupati Juga menyinggung tentang menghadapi pandemi Covid-19, diharapkan kerjasama semua pihak dengan mematuhi protokol kesehatan dengan dapat melakukan 5 M yaitu, Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga jarak, Menjauhi dari kerumunan, dan Membatasi mobilisasi massa.
Serta masalah musim kemarau diharapkan semua stake holder dapat melakukan tindakan bila ada terjadi karhutla/ada ditemukan titik api.
Acara itu dihadiri oleh Sekda Bengkalis H. Bustami HY, Plt. Asisten I H. Ismail, Asisten II Bengkalis H. Heri Indra, Staf Ahli Bupati Mustapa Kamal, anggota DRPD dapil Kecamatan Bathin Solapan, Rianto, Sanusi, Hendri, Simon lumban Gaol, Surya Budiman, Wakapolsek AKP Ali Suhud, Danramil 04/0303 Kapten H.Sitorus, sejumlah Kepala Perangkat Daerah, Camat Bathin Solapan Wahyuddin, dan Kepala Desa se Kecamatan Bathin Solapan.(jlr).
Bengkalis – Berdasarkan hasil pantauan aplikasi Dashboard Lancang Kuning pada Rabu (3/3/2021) terdapat 7 (tujuh) lokasi titik Hot Spot diwilayah Bengkalis, salah satunya adalah di Tanjung Kapal Kecamatan Rupat.
Hot Spot di Tanjung Kapal selalu terjadi kebakaran setiap tahunnya dan untuk memadamkannya memerlukan waktu yang tidak sebentar terlebih di saat kemarau karena tanahnya gambut dan angin utara.
Sebelumnya di Tanjung Kapal juga telah terjadi kebakaran hutan yang kemudian diamankan satu orang pelaku yang mencari madu dengan melakukan metode pembakaran di dekat sarang madu.
“Lokasi kebakaran saat ini terletak tidak jauh dari lokasi kebakaran sebelumnya dengan luas lahan yang terbakar kurang lebih 6 Ha.
Hari ini merupakan hari keempat tim penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dari Polsek Rupat, Koramil Rupat, BPBD Bengkalis, Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api melakukan upaya untuk memadamkan dan mendinginkan api,” ungkap Kapolres Bengkalis AKBP Hendra.
“Alhamdulillah, hari ini terasa special. Ditengah kesibukannya, Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi, S.H.,S.I.K.,M.Si dan Istri tiba disini dan beliau tifak segan berbaur dengan petugas dilapangan, memberikan dukungan semangat serta motivasi kepada seluruh Tim Penanggulangan Karhutla di Tanjung Kapal dan bahkan ikut langsung memadamkan dan mendinginkan api di lokasi kebakaran,” lanjut Hendra.
“Kami semua berterima kasih dan merasa bangga atas kunjungan Beliau dan Ibu yang telah memberikan motivasi kepada anggota dilapangan dan memberikan pelajaran kepada Kami selaku Kapolres, dimana menjadi seorang pemimpin harus senantiasa berada ditengah-tengah anggota agar tetap semangat dalam melaksanakan tugas,” ungkapnya lanjut.
Diakhir kunjungannya, Kapolda menyatakan kekagumannya kepada sosok Danramil Kapten Infantri Sagino yang akan memasuki masa pensiun, namun tetap semangat dalam bekerja memadamkan kebakaran hutan dan lahan.
Kapolda memberikan bantuan kepada Tim pemadam dan berpesan agar seluruhnya tetap semangat seperti yang ditunjukkan oleh Pak Sagino.
“Saya berpesan kepada kalian semuanya, kita patut mencontoh semangat yang ditunjukkan oleh beliau ini, tetap semangat walau sudah diambang masa pensiun. Terus sosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan karena sangat merugikan dan ada ancaman hukumannya,” pesan Irjen Agung. (rilis)
Pekanbaru, Tribunriau – Masalah sampah acapkali menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, apalagi kalau sampah itu banyak menumpuk ataupun berserakan di tepi jalan, bahkan bila sudah menimbulkan bau busuk, maka akan mengganggu penciuman masyarakat setempat.
Seperti penanganan perkara sampah di Kota Pekanbaru kian serius ditangani oleh Dirreskrimum Polda Riau, hingga akhirnya mendapat dukungan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar.
Dengan melihat persoalan sampah di Kota Pekanbaru, yang awalnya terlihat sepele, lalu menjadi sorotan publik karena mengganggu kenyamanan masyarakat, hingga ujung-ujungnya sampai kepada persoalan hukum, akhirnya juga di sorot oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
Dimana pada hari Selasa (02/03/2021) malam, Tim dari Ditreskrimum Polda Riau, diundang langsung oleh Siti Nurbaya Bakar ke Jakarta, untuk membahas mengenai tindak pidana pengelolaan sampah yang saat ini sedang ditangani oleh Dirreskrimum Polda Riau.
“Alhamdulillah kami diterima langsung Menteri LHK RI, Ibu Siti Nurbaya. Dalam pertemuan ini kami saling berdiskusi masalah pengelolaan sampah di Pemko Pekanbaru dan dampak lingkungannya pada warga kota. Pada prinsipnya beliau mendukung penuh pada langkah-langkah yang dilakukan Polda Riau saat ini,” kata Wakapolda Riau, Brigjen Pol Tabana Bangun.
Sementara Dirreskrimum Polda Riau Kombes Pol Teddy Ristiawan menyampaikan, bahwa upaya penyelidikan dugaan kelalaian pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru yang bermula dari keresahan warga dengan kasus penumpukan sampah yang berlarut-larut di bulan Januari 2021, hingga saat ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan pada beberapa saksi dan saksi ahli.
Para saksi yang sudah diperiksa ialah, 13 saksi masyarakat, 17 saksi Dinas LHK, Sekda Kota Pku, Walikota Pekanbaru, pihak swasta, Ahli Lingkungan Hidup, Ahli Pidana, Ahli Administrasi Negara, Ahli Pengadaan Barang dan Jasa.
“Kami juga meminta saksi ahli dari KLHK, dan tadi Ibu Menteri langsung menyatakan siap mendukung dengan merekomendasikan saksi ahli yang kita butuhkan. Beliau mengatakan akan ikut mengawal perkembangan kasus ini dan berjanji dalam waktu dekat menurunkan tim khusus dari KLHK untuk membantu kita,” terang Teddy Rabu (03/03/2021) pagi.
Ditambahkannya, dukungan dari KLHK sangat penting. Karena, diantara yang dihadirkan Menteri KLHK malam tadi, ternyata juga ada tokoh kunci yang menyusun Undang-undang nomor 18 tahun 2008.
“Ibu Menteri LHK menyatakan dukungan karena ini akan menjadi kasus pertama di Indonesia dugaan tindak pidana pengelolaan sampah,” ujar Teddy.
Sementara KLHK sendiri pada tanggal 1 Februari 2021, melalui Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3 KLHK), Rosa Vivien Ratnawati, telah memberikan surat kepada Walikota Pekanbaru perihal pengelolaan sampah. Penumpukan sampah yang terjadi di Kota Pekanbaru, karena dinilai oleh KLHK telah mengganggu kenyamanan masyarakat dan pencemaran lingkungan.
Sebagaimana diketahui, Polda Riau meningkatkan penyelidikan perkara dugaan kelalaian pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru ke penyidikan, pada tanggal 15 Januari 2021 lalu. Polda Riau menerapkan pasal 40 dan atau 41 UU nimor 18 2008 tentang pengelolaan sampah ancamannya 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.(jlr/hms).
Bengkalis (Pinggir), Tribunriau – Memasuki hari kedua bekerja, Bupati Bengkalis Kasmarni, S.Sos, MMP, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk tahun 2022, di Aula Lantai II Kantor Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Selasa (02/03/21).
Acara itu turut dihadiri oleh Sekda Bengkalis H Bustami HY, Anggota DPRD Bengkalis Al Azmi, Susianto, Lorensius Tampubolon, sejumlah Kepala Perangkat Daerah, Camat Pinggir Azuar, para Lurah dan Kepala Desa se Kecamatan Pinggir.
“Bagi seluruh Perangkat Daerah, kami minta agar mensinergikan usulan desa/kelurahan di Kecamatan Pinggir ini menjadi bagian dari rencana kerja Perangkat Daerah Sesuai dengan tupoksinya masing-masing,” kata Kasmarni.
Dikatakan Bupati lagi , untuk mempelajari dan pahami serta pertajam rumusan program dan kegiatan yang diusulkan, dengan tetap mengedepankan efektifitas dan efesiensi yang tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Untuk tahun ini Kecamatan Pinggir mendapat alokasi anggaran sebesar 27 milyar lebih, yang diperuntukkan dalam berbagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan lain sebagainya.
“Kami juga ingatkan kita semua untuk tetap waspada dan tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita dapat memutus rantai penyebaran Covid-19, yang saat ini kita masih dalam pandemi,” ajak Bupati Bengkalis, yang juga mengingatkan untuk tidak membakar lahan, terlebih pada kondisi cuasa ekstrim saat ini.
Termasuk terkait isu stunting, ia juga mengajak semua pihaki untuk bersama melakukan upaya percepatan penurunan stunting melalui program kegiatan yang bersinergi dengan pihak swasta maupun dunia usaha lainnya.
“Di tahun ini, Kecamatan Pinggir telah ditetapkan sebagai locus intervensi penurunan stunting terintegrasi bersama dengan tiga kecamatan lainnya. Khusus Kecamatan Pinggir, desa yang menjadi locus intervensi penurunan stunting yakni, Desa Tengganau, Balai Pungut, Muara Basung dan Pangkalan Libur,” pungkas Kasmarni.(jlr).
Rapat mediasi terkait limbah pabrik tepung kelapa milik CV Sejahtera dihadiri pihak perusahaan dan forkopimcam dan awak media
ASAHAN, Tribunriau. Permasalahan limbah pabrik tepung kelapa milik CV. Sejahtera yang terletak di Desa Air Joman yang berhubungan dengan Desa Air Joman Baru, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Sumut, akhirnya menemui solusi dengan menyediakan sumur bor untuk masyarakat yang terhimbas dan menjaga kebersihan lingkungan.
Hal tersebut dikatakan Kepala Desa Air Joman, Sayuti Sihombing, bahwa adanya aduan warga kepada awak media terkait limbah hingga sampai pemberitaan, dengan ini dilakukannya mediasi antara Forkopimcam dengan pihak perusahaan, bertempat di ruang rapat balai desa tersebut, Senin (01/03/2021).
“Adanya pengaduan warga dan pemberitaan yang ada di media cetak maupun online atas pencemaran limbah pabrik tepung kelapa milik CV Sejahtera di sungai bondar balok yang alirannya ke Desa Air Joman Baru. Kita bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) memanggil pihak perusahaan untuk mediasi dengan hasil pihak perusahaan sepakat menyediakan air bersih dengan membangun sumur bor serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar”, ujar Kades.
Sementara, Sekcam Air Joman memberikan ucapan terimakasih atas kehadiran perwakilan perusahaan, dirinya mengatakan selama ini pihak perusahaan selalu tertutup, sehingga pihak Kecamatan bahkan masyarakat juga kesulitan untuk berkomunikasi dengan perusahaan.
“Tujuan mediasi ini adalah mencari solusi agar kedepan pihak perusahaan hendaknya menyikapi persoalan sekecil apapun, baik itu terhadap masyarakat maupun dampak lingkungannya. Jalinlah hubungan tali silaturahmi dengan Forkopimcam, tokoh agama dan warga masyarakat sekitar”, harap Masli.
Hal yang sama juga diutarakan Mahmuddin, selama beroperasinya CV. Sejahtera dari tahun 2012 hingga 2021 terkesan sangat tertutup, dirinya mengaku sebagai Bhabinkamtibmas sangat kecewa terhadap pimpinan perusahaan yang tidak pernah berkordinasi dengan pihaknya.
“Dengan diadakannya pertemuan ini, mudah-mudahan kedepan pihak perusahaan lebih memperhatikan dan mengedepankan kepentingan warga setempat serta menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat”, katanya.
Selanjutnya, Kabid Pengaduan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan, Poniran menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dijelaskan bahwa baku mutu lingkungan hidup harus diperhatikan, keriteria baku kerusakan lingkungan hidup juga diperhatikan dan wajib memiliki AMDAL.
“Memang limbah CV Sejahtera telah di uji, namun tiga tahun yang lalu CV Sejahtera mendapat teguran keras dari Dinas Linkungan Hidup bahkan Dinas Lingkungan Hidup telah menyurati pemilik perusahaan CV Sejahtera.
Sementara Mery staf perusahaan CV Sejahtera didampingi Joni dan Haris Nasution mengatakan, limbah tersebut tidak bermasalah karena telah diuji dari Dinas Lingkungan Hidup.
“Limbah CV Sejahteta tidak bermasalah kerena telah diuji dari Dinas Lingkungan Hidup. izin operasional perusahaan CV.Sejahtera juga tidak bermasalah”, ucap Mery.
Setelah diadakan mediasi di Kantor Kepala Desa Air Joman pada pukul 09.00 sampai 13.00 Wib, perwakilan dari perusahaan CV Sejahtera menyepakati dengan menyediakan sumur bor sebanyak satu titik, memberikan pipa induk dan menjaga kebersihan lingkungan. Berita acara kesepatan tersebut ditandatangani Kepala Desa Air Joman, Bhabinkamtibmas, Kepala Dusun I, staf CV Sejahtera Mery, Joni dan sejumlah awak media.
Adapun mediasi dihadiri Camat Air Joman Ruslan, di wakili Sekretaris Camat (Sekcam) Masli Nainggolan, Kepala Bidang Pengaduan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan, Poniran, Bhabinkamtibmas Polsek Air Joman Aiptu Mahmuddin, Kepala Desa Air Joman Sayuti Sihombing, perwakilan Perusahaan, Mery, Joni, Haris Nasution dan beberapa awak Media. (tec)
