JAKARTA, Tribunriau- PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga BBM non-subsidi mulai Sabtu (24/2) kemarin. Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan, kenaikan ini terjadi karena mengikuti fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Ia menjelaskan, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 191 Tahun 2014, ada tiga jenis BBM, yakni BBM tertentu yang diberikan subsidi, BBM khusus penugasan dan BBM umum. Yang mengalami kenaikan harga kali ini adalah BBM jenis ketiga, yakni BBM umum.
“Memang, sesuai aturannya, jenis BBM ketiga ini harganya tidak diatur pemerintah,” kata Adiatma, saat dihubungi Republika, Ahad (25/2).
Meski harga BBM kembali naik, ia memastikan harga Pertamina masih lebih murah dibanding kompetitornya. Adiatma juga mengklaim kualitas BBM Pertamina lebih baik.
Berdasarkan data resmi harga BBM non-subsidi terbaru yang disiarkan melalui laman resmi Pertamina, kenaikan terjadi pada BBM jenis Pertamax menjadi Rp 8.900 per liter, dari yang semula Rp 8.600 per liter. Selain itu, Pertamax Turbo juga mengalami kenaikan harga menjadi Rp 10.100 per liter, dari sebelumnya Rp 9.600 per liter.
Sementara, BBM jenis Dexlite naik menjadi Rp 8.100 per liter dan Pertamina Dex menjadi 10.000 per liter. (rci)
JAKARTA, Tribunriau- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan, seluruh kader dan simpatisan partai Gerindra sepenuhnya mendukung Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres) pada 2019 mendatang. Terkait Cawapres, Gerindra akan membahas bersama Parpol koalisi pendukung Prabowo.
“Kita semua kader, simpatisan dan yang distruktur akan mendukung pak Prabowo sebagai calon presiden. Kalau capres sudah pasti pak Prabowo itu 100 persen, tidak bisa ditawar lagi, kecuali Cawapres,” kata Fadli Zon kepada wartawan di Kalibata, Ahad (25/2).
Untuk Cawapres, diakui Fadli saat ini banyak nama nama baru yang sudah muncul di masyarakat. Seperti Gubernur DKI Anies Baswedan, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo atau Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB). Pembahasan nama cawapres, nanti Gerindra akan duduk bersama dengan partai koalisi. Dan termasuk juga akan mengundang nama-nama potensial Cawapres untuk dibahas bersama.
“Pasti (mengundang), tapi ada waktunya. Tenang aja waktu masih cukup panjang,” ujarnya.
Diakui Fadli, Gerindra akan mencari momen yang paling tepat untuk mengumumkan Capres dan Cawapres. Walaupun nama Capres sudah jelas Prabowo Subianto. Tapi di daerah juga akan melakukan konsolidasi untuk pencapresan Prabowo dan pasangan Cawapresnya.
“Kami akan lakukan konsolidasi nasional dulu pada bulan Maret atau awal April, nanti baru kemudian setelah itu akan kita lihat siapa yang layak mendampingi pak Prabowo,” ungkap Fadli. (rci)
Tribunriau- Tidak hanya berita akun media sosial kartunis Jepang Onan Hiroshi yang tiba-tiba lenyap setelah bikin karikatur mengkritik kereta cepat Jokowi, akun resmi instagram (IG) Ustaz Abdul Somad yang memiliki 1,5 juta follower juga lenyap.
Pemberitahuan IG UAS lenyap langsung disampaikan dari pemilik akun yakni Ustaz Abdul Somad di laman media sosial Facebooknya.
“Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang kami sayangi, kami ingin menyampaikan bahwa sejak tadi malam (Sabtu, 24 Februari 2018) kami sudah kehilangan akses terhadap akun Instagram resmi Ustadz Abdul Somad, Lc. MA @ustadzabdulsomad, tanpa ada pemberitahuan apa-apa,” tulis akun Ustadz Abdul Somad.
“Apakah ini akan memadamkan semangat berdakwah? Tidak. Satu pintu kalian tutup akan terbuka pintu yang lainnya,” pungkasnya mengakhiri tulisan. (roc)
Pekanbaru – Jajaran Pengurus dan Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau melakukan aksi menanam bibit pohon di kawasan Main Stadium Riau, Sabtu (24/02/2018) pagi.
Jenis bibit pohon yang ditanam ada sekitar 150 bibit yang terdiri dari bibit Durian Unggul, lengkeng, matoa, rambutan dan pohon pelindung.
Sebelum bibit pohon itu ditanam, kegiatan diawali dengan acara pembukaan yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga (Kadispora) Riau Doni Apriyaldi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Riau Alvin Rizaldi, Direktur PT Arara Abadi Edy Harris dan Kepala Kantor PT PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Tajuddin Noer.
Sedangkan dari PWI Riau digadiri langsung oleh Ketua PWI Riau H Zulmansyah Sekedang, Sekretaris PWI Riau Amril Jambak, Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Riau Fendri Jaswir, Ketua Dewan Penasehat Helmi Burman, Ketua Panitia HPN 2018 dan HUT PWI ke-72 Anthony Harry, Sekretaris Panitia HPN 2018 dan HUT PWI ke-72 Saparudin Koto, Wakil Bendahara PWI Riau Herlina, Bendahara Panitia HPN 2018 dan HUT PWI ke-72 Rosyita dan seluruh panitia HPN 2018 dan HUT PWI ke-72 tingkat Provinsi Riau.
Ketua PWI Riau H Zulmansyah Sekedang mengatakan, go green ini adalah salah satu banyak event yang diselenggarakan PWI Riau dalam memperingati Hari Pers Nasional tahun 2018 dan HUT PWI ke-72.
“Puncaknya malam ini. Untuk itu kami mengundang bapak/ibu dan adik-adik relawan bersama-sama hadir di Hotel Premiere Pekanbaru dalam acara resepsi sekaligus bersilaturahmi dengan semua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang akan mengikuti pilkada pada tahun ini,” ajak Zulmansyah saat menyampaikan kata sambutan pada acara pembukaan program penghijauan “Go Green Together” di kawasan Stadion Utama Riau, Sabtu (24/02/2018) pagi.
Pada kesempatan itu, Zulmansyah mengungkapkan, PWI ini organisasi tertua wartawan. Kalau di Indonesia hanya ada tiga organisasi wartawan yang diakui oleh Dewan Pers, yang sudah dikeluarkan sertifikasi kompetensi organisasi wartawan. Yang pertama PWi, kedua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan ketiga Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).
Dari tiga organisasi itu, beber Zulamnsyah, PWI merupakan organisasi wartawan yang paling besar. Di Provinsi Riau ini PWI memiliki jumlah anggota sebanyak 1.028 orang. Kalau AJI lebih kurang 48 orang saja. Dan IJTI dibawah itu lagi. Jadi PWI Riau selain memilik jumlah anggota paling besar, juga memiliki anggota yang paling banyak lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
“Kami memang sekarang sedang gencarnya mensosialisasikan soal UKW. Terutama dalam rangka memerangi berita Hoax. Karena belakangan ini, informasi yang paling seksi di teman-teman wartawan adalah soal berita hoax (berita palsu. berita bohpng), yang kadang-kadang masyarakat membaca dan menyatakan seolah-olah itu hasil kerja wartawan. Wartawan baik pasti membuat berita yang baik. Jadi wartawan yang bail iti selalu membuat berita yang baik. Kalau informasi yang disajikan ke masyarakat itu bohong, palsu, Hoax, kami sangat yakin iti dilakukan oleh wartawan yang belum lulus kompetensi. Jadi kami terima kasih juga kepada teman-teman yang kemarin sudah membantu PWI menyelenggarakan UKW untuk wartawan PWI yang ada di Riau. Dimana saat ini dari 1.028 anggota kami, sekitar 340 orang wartawan sudah dinyatakan kompeten. Jadi kalau sudah dinyatakan kompeten ini berarti sudah pandai wawancara, sudah pandai menulis berita dan sudah pandai mengedit berita serta sudah bisa menyajikan berita kepada masyarakat,” papar Zulmansyah.
Kadang-kadang sekarang ini, kata Zulmansyah, orang dengan modal kartu pers mengaku-ngaku wartawan. Jadi dia buat sendiri kartu pers di percetakan lalu mengaku-ngaku wartawan.
“Jadi bagi kita tidak. Bagi kita, yang betul-betul wartawan itu yang punya dan sudah lulus UKW. Oleh karena itu, tugas kami masih panjang. Karena baru sepertiganya saja yang lulus UKW dan kita berharap pada kepengurusan PWI Riau periode 2017-2022 ini, semua wartawan yang tergabung dalam PWI Riau bisa ikut UKW,” terang Zulmansyah seraya juga menyampaikan, hasil rapat teman-teman di PWI Riau bahwa Stadion Utama Riau yang menjadi kebanggan masyarakat Riau dan bahkan masyarakat Indonesia ini masih belum terlalu hijau. Maka teman-teman mengusulkan bagaimana saat ulang tahun PWI ke-72 diselenggarakan penghijauan atau yang disebut dengan istilsh go green. Sehingga PWI Riau bisa meninggalkan jejak di stadion ini. Dan Alhamdulillah ternyata responnya bukan hanya dari kalangan PWI, tapi juga dari mitra-mitra PWI Riau seperti dari PT PLN WRKR, Dinas LHK dan PT Arara Abadi ikut mensupport.
“Dan mudah-mudahan kerjasama semua pihak ini nanti bisa meninggalkan jejak. Sehingga jejak ini bisa dinikmati oleh semua kita. Makanya kami meminta bibit durian kepada semua donatur dan sponsor supaya ada suatu areal yang khusus ditanami pohon durian. Tujuannya apa? Supaya empat tahun lagi kita kumpul di stadion ini bisa sama-sama makan durian hasil panen yang kita selenggarakan saat ini. Tentu saja pohon-pohon lain juga kita tanam untuk menghijaukan dan merimbunkan kawasan Stadion Utama Riau ini. Dan kami menyampaikan terima kasih kepada PT Arara Abadi yang sudah memberikan adviice dan penjelasan tentang bagaimana cara menanam pohon yang baik. Karena biasanya kami ini main tanam-tanam saja,” ulas Zulmansyah sembari berharap kepada relawan muda untuk bisa melanjutkan penanaman terhadap bibit-bibit yang ada supaya semua ada jejak di Stadion Utama ini. Karena jumlah bibitnya ada sekitar 500 dan yang sudah ditanam sekitar 200-an bibit.
“Ini baru permulaan, tidak selesai hari ini bisa dilanjutkan pada hari-hari berikutnya tetap dikerjakan sampai target yang kita tentukan tertanam semuanya,” ujar Zulmansyah.
Berikutnya, kata Zulmansyah, PWI Riau sekarang juga sedang gencar-gencarnya bermitra dengan semua pihak pemerintah dan swasta terutama karena PWI juga ingin berperan mensosialisasikan orogram-program daerah.
“Misalnya nanti Dispora dan LHK punya program apa, nanti sama-sama bisa bersinergi untuk publikasi, sehingga masyarakat bisa tahu bahwa kita ini telah berbuat untuk daerah. Nah sekarang ini kita kurang publikasi sehingga seolah-olah kita tidak punya event apa-apa. Dan kita berharap sinergi yang hari ini sudah terjalin bisa terus dilanjutkan pada masa-masa akan datang. Mungkin pada tahun 2019 ada event yang akan dilaksanakan teman-teman, kami berharap, PWI berharap bisa bersinergi lagi di masa akan datang,” harap Zulmansyah. (rls)
INDRAGIRI HILIR, Tribunriau – Calon Gubernur Riau Lukman Edy menyatakan siap mundur jika dalam tempo maksimal 2 tahun setelah terpilih tidak merealisasikan dana desa sebesar Rp1 Miliar per desa.
Hal tersebut dikatakannya saat minggu kedua masa kampanye pilkada serentak 2018 di Desa Keritang dan Limau Manis, Kecamtan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Sabtu (23/2/2018).
“Jika kontrak politik ini tidak terealisasi maka silahkan bapak ibu gugat kami di pengadilan atau kami mundur sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur,” pungkas Lukman Edy.
Dijelaskan Lukman Edy, dana tersebut dapat dipakai untuk bidang sosial maupun olahraga kepemudaan di masing-masing desa, serta untuk menyuburkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Dana Rp1 miliar ini bisa digunakan untuk bidang sosial maupun keagamaan, misalnya menyelenggarakan turnamen olah raga, menciptakan UMKM, atau untuk menggaji imam masjid atau muadzin,” kata Lukman Edy. (hrc)
PEKANBARU, Tribunriau – Kepala Badan Satpol PP Kota Pekanbaru, Agus Pramono pecat dua anggotanya. Pemecatan dua anggota Satpol PP yang berlangsung dalam upacara, Jumat (23/2/2018) sore ini, lantaran terbukti melakukan pungutan liar (pungli).
Dua personel Satpol yang mendapat sanksi itu berstatus Tenaga Harian Lepas (THL). Proses pemecatan diawali dengan pembacaan surat keputuasan (SK) pemecatan, dilanjutkan dengan pencopotan seragam terhadap kedua personel bersangkutan.
Kepala Badan Satpol PP Agus Pramono menyebut kedua personel Satpol PP itu telah mencemarkan nama baik instansi Satpol PP. Keputusan pemecatan terpaksa ambil, karena sudah berulang kali diingatkan.
“Sudah diingatkan tapi tetap terjadi. Ini keputusan yang tidak menyenangkan bagi saya dan anda, tapi keputusan ini harus saya lakukan,” tegas Agus.
Agus berharap, sanksi tegas yang diberikan bisa menjadi cambuk bagi personel lain agar tidak berbuat hal yang dapat merugikan diri sendiri dan instansi tempat bekerja. “Jadikan ini cambuk untuk semua. Jangan sampai ada lagi ke depan yang melakukan hal yang sama. Jangan sampai ada tambahan,” kata dia.
Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada dua anggotanya itu atas pengabdian selama bertugas sebagai petugas penegak peraturan daerah (perda).
“Dan terhitung hari ini, Jumat, tanggal 23 Februari pukul 16.10 WIB, saudara resmi dikeluarkan dari Satpol PP. Terima kasih atas pengabdiannya,” tegasnya. (hrc)
MEDAN, Tribunriau- Ribuan santri Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Ar-Raudlatul Hasanah, Medan, Sumatera Utara, menyambut antusias kehadiran Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Haji (TGH) Muhammad Zainul Majdi. Para santri tersebut ingin mendengar langsung nasihat dan motivasi dari gubernur yang lebih dikenal Tuan Guru Bajang (TGB) tersebut.
Selama ini, mereka hanya dapat menyaksikan nasehat dan motivasi itu lewat media. Namun pada Jumat (23/2) lalu, Gubernur peraih leadership awards itu pun tak segan memberi motivasi dan mengobarkan semangat belajar ribuan santri.
“Jangan pernah berpikiran macam-macam saat belajar di pondok pesantren. Yang penting belajar mengaji kepada para kiai, sekaligus belajar beragam ilmu pengetahuan lainnya sebanyak-banyaknya. Insyaallah, akan dimudahkan segala jalan menuju keberhasilan di masa depan,” pesan TGB saat Tabligh Akbar bertajuk”Urgensi Kepemimpinan dalam Islam”.
TGB mengaku saat menempuh pendidikan di pesantren tidak pernah berpikir akan menjadi seorang kepala daerah. TGB mengatakan hanya belajar dengan sungguh-sungguh kala itu.
“Saat saya mondok di Ponpes Nahdlatul Wathan di Pancor, Lombok Timur dulu, tak pernah terpikir sama sekali bakal menjadi seorang gubernur. Nah adik-adik ini juga siapa tahu bakal menjadi seseorang yang lebih dari saya,” ucap TGB.
Menurut doktor ilmu tafsir Alquran Universitas Al Azhar itu, ilmu pengetahuan dan teknologi atau sains modern tak pernah bertentangan dengan Alquran. Oleh karenanya para santri harus percaya diri untuk belajar ilmu dan aplikasi terapan modern, di samping ilmu-ilmu agama. Santri tak boleh minder dengan siswa-siswi dari sekolah umum.
TGB mencontohkan program di sejumlah ponpes di NTB sejak 2011. Melalui MoU dengan Universitas Mataram, saat itu dibuat program penerimaan jalur khusus kepada 10 santri terbaik di bidang akademik dan penghafal Alquran per tahunnya. Hasilnya, pada 2016 lalu, 10 dokter baru berlatar belakang santri tercetak dengan nilai kelulusan atau indeks prestasi termasuk terbaik, rata-rata di atas 3,7.
“Itu bukti konkret, santri lulusan pondok pesantren tak kalah kualitasnya dengan mereka yang lulus dari sekolah umum. Asal rajin, tekun dan selalu percaya diri, persaingan di ranah apapun pasti bisa dimenangkan,” kata TGB menambahkan. (rci)
PEKANBARU, Tribunriau – Kepolisian Daerah (Polda) Riau dalami kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) selama 2018 ini. Luasnya kini telah mencapai 233 hektare dari 13 kejadian yang ada di setiap Kabupaten.
Namun, tidak semua Kabupaten di Riau yang mengalami Karhutla. Karhutla hanya terjadi di wilayah Dumai, Meranti, Siak, Inhu, Pelalawan dan Rohul. Meski demikian, polisi telah memberikan garis Polis di daerah kebakaran.
“Data ini dimulai sejak bulan Januari hingga Febuari 2018. Dari 13 kejadian yang ada,” ujar Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Guntur Aryo Tejo kepada media, Kamis (22/2/2018).
Menurut Guntur, kebakaran yang terjadi saat ini berada di lahan perorangan. Bukan lahan perusahaan, tapi imbas dari kebakaran tersebut telah merambat ke lahan korporasi.
“Lahan yang terbakar merupakan milik perorangan. Bukan perusahaan,” tegas Guntur.
Lebih lanjut Guntur menjelaskan secara gamblang bahwa dari 13 kejadian lahan yang yang terbakar, polisi telah melakukan tugasnya dengan baik. Terbukti 3 kejadian masuk dalam tahap penyidikan, sisanya masih dalam penyelidikan.
“Di Kabupaten Meranti luas lahan terbakar yang terbesar saat ini, luasnya hampir 130 hektare yang terbakar. Sudah termasuk lahan PT. NSP 50 hektare yang terkena imbasnya,” sambung Guntur.
Kabupaten Meranti merupakan lahan paling luas terbakar saat ini. Polda Riau sendiri telah memetakan wilayah selama bulan Januari hingga akhir Febuari 2018 dari 13 kejadian setiap Kabupatennya.
“Kita masih melakukan penyelidikan dilahan milik PT. NSP. Sementara untuk tersangkanya sendiri, kita belum menemukannya,” singkat Guntur. (hrc)
PEKANBARU, Tribunriau – Saat ini penurunan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai ketentuan KPU Riau masih dilakukan Panwaslu Kota Pekanbaru. Hanya saja, baliho pasangan calon (Paslon) yang masih terpasang di tiang reklame besar membutuhkan bantuan Satpol PP Pekanbaru untuk dicopot.
Panwaslu Kota Pekanbaru sudah berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Pekanbaru agar bisa membantu menurunkan APK. Namun, sampai kini belum ada aksi dari instansi penegak Peraturan Daerah (Perda) tersebut.
Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru Agus Pramono saat dikonfirmasi mengatakan, untuk penertiban APK Pilkada yang tidak sesuai ketentuan, Panwaslu tidak seharusnya meminta bantuan Satpol PP. Ia menyebut, perintah penurunan APK harusnya dari Plt Walikota Pekanbaru.
Padahal, berdasarkan PKPU Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasal 76 ayat 2 disebutkan Panwas Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Satpol PP setempat untuk menurunkan APK yang tidak sesuai ketentuan atau menyalahi aturan.
“Untuk yang menyalahi peraturan daerah pasti saya cabut, tapi untuk APK Pilkada menurut saya Panwas tidak perlu meminta bantuan saya. Karena Tupoksi saya penegakan Perda, selain itu saya harus dapat perintah dari Plt walikota sebagai pimpinan saya,” ungkap Agus saat kunjungan Panwaslu Kota Pekanbaru, Kamis (22/2/2018).
Sementara itu Ketua Panwaslu Kota Pekanbaru Indra Khalid Nasution mengatakan, koordinasi ini sudah dilakukan untuk kedua kalinya. Indra menambahkan Panwaslu Kota Pekanbaru juga sudah menyurati semua tim Paslon, partai politik dan seluruh OPD di Pekanbaru agar menurunkan APK dan baliho.
Namun, imbauan itu belum dilaksanakan. Berdasarkan aturan, Panwas berkoordinasi dengan Satpol PP setempat untuk menurunkan APK tersebut.
“Kami tidak mau dibanding-bandingkan dengan kabupaten lain, kenapa kabupaten lain bisa bekerjasama dengan Satpol PP dalam hal menurunkan APK,” tegasnya.
Lanjutnya, Panwaslu Kota Pekanbaru akan menyurati kembali semua tim Paslon, partai politik dan OPD di pekanbaru agar menurunkan APK yang tidak sesuai aturan dalam waktu 1 x 24 jam. Apabila imbauan tersebut tidak dilaksanakan maka Panwaslu Kota Pekanbaru akan mengeluarkan rekomendasi berdasarkan Perbawaslu nomor 12 tahun 2017.
“Kita akan imbau kembali kepada seluruh tim Paslon, Parpol dan OPD di Kota Pekanbaru agar menurunkan APK dan baliho yang tidak sesuai ketentuan, apabila himbauan tidak dilaksanakan, kita akan keluarkan rekomendasi,” tegasnya lagi. (hrc)
PEKANBARU, Tribunriau – Ratusan mahasiswa anggota BEM se Indonesia menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor DPRD Riau, Kamis (22/2/2018) pukul 16.00 Wib, menuntut revisi ulang Undang-Undang MD3 yang tidak berpihak kepada rakyat miskin.
Keinginan mahasiswa ini sendiri ingin mencari keadilan dan solusi, serta kebijakan yang berkaitan dengan tiga pasal kontroversial pada Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
Dalam orasinya, mahasiswa menyebutkan tiga pasal yang menjadi kontroversi, pertama, pasal 73 yang mana DPR dapat memanggil paksa seseorang dengan menggunakan tenaga polisi apabila seseorang itu enggan untuk memenuhi panggilan.
Kedua, pasal 122 huruf k, yang mana Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum atau langkah lain apabila ada seseorang menjatuhkan harkat dan martabat seorang anggota dewan.
Ketiga, pasal 245 yang mengatur tentang pemanggilan anggota dewan yang harus mendapatkan restu atau izin dari Presiden.
“Kita sama-sama menolak DPR untuk mengeluarkan produk hukum yang tidak berkepentingan dengan rakyat,” sorak Rizal Ketua BEM asal Lampung.
Sementara Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldi Jusman selaku fraksi Partai Demokrat langsung menemui mahasiswa di depan pintu gerbang, sembari memberikan dukungan atas tuntutan mereka.
Ia mengatakan terkait Undang-Undang MD3 memang jelas sekali terkesan mengekang demokrasi saat ini. Namun dirinya berharap tuntutan mahasiswa ini sampai ke telinga pusat.
“Saya akan membuat surat yang nantinya akan dilayangkan ke pusat melalui DPRD Riau,” singkat Noviwaldi.
Sementara itu banyak hal yang ingin didiskusikan oleh mahasiswa kepada anggota DPRD Riau, terlebih membahas tentang UU MD3 yang dinilai telah mengekang hak-hak demokrasi. Menurutnya ini harus dilawan agar tidak membias.
“Selain itu juga tentang tujuh tuntutan rakyat yang menjadi tagline BEM seluruh Indonesia dari dulu,” tambah Presiden Mahasiswa Universitas Riau, Rinaldi Pare Pare kepada halloriau.com, Kamis (22/2/2018) sore. (hrc)
