JAKARTA,Tribun Riau – Menko Polhukam Wiranto mengatakan sempat ada perbedaan pendapat mengenai definisi terorisme di lingkaran pemerintah dan lembaga. Namun definisi tersebut sudah diluruskan ke pihak TNI dan Polri.

“Dari pihak pemerintah sendiri memang ada perbedaan paham, tapi sudah diluruskan masalah definisinya antara pihak TNI dan Polri sehingga frasa mengenai masalah ideologi, masalah politik, masalah keamanan nasional, yang masuk dalam definisi itu sudah terselesaikan dengan cara-cara yang lebih akomodatif,” ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (15/5/2018).

Pelibatan TNI untuk menanggulangi terorisme juga sudah disepakati. Aturan lebih rinci akan dimuat dalam Perpres.

“Pelibatan TNI juga sudah dimasukkan di situ, sudah sepakat kita, karena UU TNI, TNI bisa dilibatkan untuk masalah yang berbentuk melawan terorisme. Caranya bagaimana? Akan diatur dalam Perpres. Ini udah selesai, nggak usah dipolemikkan lagi,” kata Wiranto.

Wiranto menambahkan, Polri juga sepakat soal pelibatan TNI untuk menanggulangi terorisme. Wiranto meminta RUU terorisme tidak perlu dipolemikkan.

“Sudah. Polri juga kan saya bicara dengan Polri, dengan Panglima TNI, udah selesai semua, nggak usah dipolemikkan,” ujar Wiranto. (dtc/red)

JAKARTA,Tribun Riau – Anggota Panja revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme (RUU Terorisme) dari Fraksi PPP Arsul Sani mengungkap salah satu hambatan dalam penyelesaian RUU Terorisme. Polri keberatan dengan definisi terorisme yang dicantumkan di RUU.

“Pembahasan UU terorisme hanya menyisakan satu pokok bahasan yang belum diambil keputusannya, yaitu tentang rumusan definisi. Nah kemudian dalam rumusan yang diajukan Pemerintah ditambahi dengan frase motif politik, motif ideologi dan atau ancaman terhadap keamanan negara,” kata Arsul kepada detikcom, Selasa (15/5/2018).

“Atas tambahan usulan frasa ini Pemerintah dalam hal ini penegak hukum Polri itu keberatan ada frasa itu,” sambungnya.

Ia kemudian mengungkapkan alasan Polri belum menyetujui penambahan frasa tersebut. Ia menuturkan, frasa tersebut akan mempersulit ruang gerak penegak hukum jika diletakkan di dalam batang tubuh UU tersebut.

“Alasannya karena itu bisa mempersulit ruang penegakan hukum, karena itu yang selalu akan dipergunakan terus frasa itu kalau itu ada dalam batang tubuh,” sebutnya.

Sekjen DPP PPP tersebut pun mengatakan bahwa fraksinya memberikan usulan alternatif agar frasa tersebut tak diletakkan di dalam batang tubuh RUU Terorisme. Melainkan digunakan sebagai penjelasan umum.

“Karena ada keberatan itu, maka diusulkan alternatif, termasuk oleh PPP. Frasa itu tetap ada tetapi tidak di batang tubuh. Tapi ditaruh di penjelasan umum, juga disinggung di bagian menimbang. Itu posisi terakhir sebelum reses kemarin pembahasannya seperti itu,” tutur Arsul.

Saat ditanya masih adakah fraksi yang menolak RUU tersebut segera disahkan, Arsul menyebut tidak ada fraksi di DPR yang menolak. Ia pun meyakinkan bahwa dalam jangka waktu kurang lebih dua masa sidang RUU Terorisme sudah dapat disahkan.

“Pada dasarnya semua itu punya keinginan untuk segera menyelesaikan. Tapi kan ketika bicara soal formula atau rumusan pasal, itukan memang ada aspirasi, ada juga argumen akademik. Itu kan masing-masing fraksi juga memiliki,” ujarnya.

“Antara fraksi yang satu dengan fraksi yang lain itu punya argumen akademiknya antara DPR dengan pemerintah juga punya. Tinggal itu saja. Jadi saya yakin mestinya dalam satu atau dua kali masa sidang lagi yang akan datang ini, ini akan selesai,” tutup Arsul. (dtc/red)

JAKARTA, Tribun Riau- Demikian yang dikatakan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Perppu atas UU No 15/2013 tentang pemberantasan tindak Pidana Terorisme.

“Presiden jangan menyebarkan hoax, seolah-olah itu dari DPR. Itu info yang masuk kepada presiden info yang salah. Dan itu harus dikoreksi,” kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Fadli menjelaskan lambatnya pembahasan RUU Terorisme juga disebabkan oleh pemerintah. Ia menyebut pemerintahlah yang berulang kali meminta penundaan terhadap pembahasan RUU Terorisme.

“Yang selalu menunda itu adalah pemerintah. Pihak pemerintah, bukan dari DPR. Jadi sekali lagi, saya kira supaya jangan menyebarkan hoax,” ujar Waketum Gerindra itu.

Fadli kemudian mengingatkan agar koordinasi antara menteri dan presiden bisa diperbaiki. Ia menegaskan DPR sudah siap menyelesaikan pembahasan RUU Terorisme sejak masa persidangan yang lalu.

Ia menjamin RUU Terorisme bisa disahkan dalam masa persidangan DPR pada Mei ini.

“Jadi aparaturnya sendiri harus dikoordinasi dengan baik, supaya tidak salah memberikan keterangan. Karena kalau presiden memberikan keterangan yang salah kan jadi ngawur semua,” sebut Fadli.

“Saya kira ini tinggal sedikit lagi selesai. Masa sidang yang akan datang selesai. Seharusnya masa sidang yang lalu (selesai). Tetapi karena pihak pemerintah yang meminta penundaan,” imbuhnya.

Jokowi sebelumnya meminta DPR segera merampungkan revisi UU Tindak Pidana Terorisme pada Juni 2018. Jika belum kelar, Jokowi mengancam akan mengeluarkan perppu.

“DPR dan kementerian terkait yang berhubungan dengan revisi UU Tindak Pidana Terorisme, yang juga kita ajukan pada bulan Februari 2016 yang lalu, sudah dua tahun untuk segera diselesaikan secepat-cepatnya, Juni yang akan datang karena ini merupakan payung hukum yang penting bagi aparat Polri untuk bisa menindak tegas dalam pencegahan maupun dalam tindakan,” kata Jokowi di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (14/5). (dtc/red)