Tribun Riau- Partai Gerindra menyatakan bahwa Prabowo justru tak ingin rezim orde baru (orba) terulang kembali, khususnya masalah pembungkaman media pers pada era orba yang selama ini selalu diarahkan ke capres Prabowo Subianto.
Hal tersebut ditulis akun twitter milik Partai Gerindra @Gerindra, Jumat (14/9/2018) untuk menjawab Tweet akun @TheCebongers.
“Justru pak @prabowo tidak ingin rezim orba terulang kembali,” tulis akun @Gerindra.
Masih dalam Tweet yang sama, @Gerindra mengomentari video yang diunggah @TheCebongers, dalam video tersebut tampak Prabowo Subianto kerap ‘bertengkar’ dengan beberapa awak media dan tak mau diwawancarai oleh awak media.
“Salahnya di mana menuntut keadilan dari media?, Yang pak @prabowo inginkan itu media tidak menjadi partisan. Menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Berimbang, tidak berat sebelah,” tulis @Gerindra
Sebelumnya, akun @TheCebongers menulis Tweet yang menuding mantan menantu Presiden era orba tersebut akan mengulangi perbuatan yang sama.
“ORBA 32 tahun, dimana mantan mertuanya @prabowo yaitu Soeharto berkuasa. Kebebasan Pers pada Rezim ORBA sangat mengerikan! Pers sebagai media yg bebas bereksprsi dibungkam & diberangus. 20 thn reformasi berlalu, apakah nanti cara2 sprti ini yg terjadi pada Pers di Indonesia?,” kicau @TheCebongers.
Salahnya di mana menuntut keadilan dari media? Yang pak @prabowo inginkan itu media tidak menjadi partisan. Menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Berimbang, tidak berat sebelah. Justru pak @prabowo tidak ingin rezim orba terulang kembali. https://t.co/IWqOkkqAqh
Petugas UPTD Dukcapil Mandau sedang menjelaskan persoalan yang terjadi kepada kerumunan warga
DURI, Tribun Riau – Sejak diaktifkanya kantor UPTD Dukcapil Mandau mencetak E-KTP oleh Bupati Bengkalis Amril Mukminin, SE, MM yakni, dimulai bulan September 2018 ini, akibatnya hampir setiap hari warga Mandau, Pinggir, Bathin Solapan dan Talang Muandau membludak mendatangi kantor UPTD Dukcapil Mandau Jl.Jenderal Sudirman Duri, untuk mengambil E-KTP nya maupun urusan lain.
Namun, berbeda kondisi pada Jumat (14/09/2018) pagi, warga banyak yang kecewa karena nomor antrian tidak bisa diperoleh karena habis.
Tak hanya itu, keributan kecil juga sempat terjadi antar warga. Petugas Satpol PP pun didatangkan guna pengamanan dan menghindari terjadinya perkelahian.
Informasi yang berhasil dirangkum dari beberapa warga di lokasi, insiden keributan tersebut dipicu karena beberapa orang yang baru saja datang bisa mengantongi nomor antrian, sementara warga yang sudah lama menunggu di kantor pengurusan KTP tersebut tidak mendapatkan nomor antrian.
Seorang petugas Dukcapil sempat sibuk menerangkan kepada warga yang merasa dikecewakan tersebut, dan mengatakan bahwa arahan dari atasannya Kepala UPTD Dukcapil Mandau Irdawati, bahwa nomor antrian bukan habis, tetapi sudah cukup bagi warga yang terakhir mendapatkan nomor antrian 65.
“Kata ibu Irda, untuk nomor antrian setiap harinya dibatasi hanya sampai 65, berarti warga yang boleh mengambil E-KTP hanya sebanyak 65 orang perharinya, jadi besok saja bapak/ibu datang lagi ke sini, karena hari ini nomor antrian sudah ditutup,” terang Ismail didampingi Doni kepada sejumlah warga, Jumat (14/09/18).
Sementara itu, Kepala UPTD Dukcapil Mandau Irdawati tidak berada di tempat. “Sedang ada rapat di kantor Camat pak,” sebut stafnya kepada wartawan. (Jlr)
Tribun Riau- Video aksi unjuk rasa yang tampak ‘beringas’ baru-baru ini beredar di media sosial, Humas Polri melalui akun Twitter @DivHumas_Polri menyatakan kejadian tersebut hanya simulasi.
“Kejadian sebenarnya adalah Simulasi Pelaksanaan Ops Mantap Brata yang dilaksanakan Polri untuk menghadapi pemilu 2019 yang sukses dan aman terkendali,” tulis akun Humas Polri, Jumat (14/9/2018).
Sebelumnya, Humas Polri menyayangkan beredarnya video tersebut yang seakan benar-benar terjadi dan dikatakan “anarkis” oleh beberapa netizen.
Oleh sebab itu, Humas Polri menyatakan caption video yang seolah-olah kejadian tersebut benar terjadi adalah hoax.
“Telah beredar video di Media Sosial terkait aksi unjuk rasa yang berlangsung depan MK adalah Tidak Benar/HOAX,” Tweet akun Humas Polri sebelum menjelaskan bahwa kejadian tersebut hanya simulasi. (red)
Telah beredar video di Media Sosial terkait aksi unjuk rasa yang berlangsung depan MK adalah Tidak Benar/HOAX.
Kejadian sebenarnya adalah Simulasi Pelaksanaan Ops Mantap Brata yang dilaksanakan Polri untuk menghadapi pemilu 2019 yang sukses dan aman terkendali.#PolriPromoterpic.twitter.com/rKycncjTFv
Kepala Satpol PP Kabupaten Bengkalis Jenri Salmon Ginting
DURI, Tribun Riau – Ratusan Satuan Pelindung Masyarakat (Satlinmas) yang merupakan perwakilan dari tiap kelurahan dan desa di Kecamatan Mandau, dilantik oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Bengkalis Jenri Salmon Ginting, di gedung Bathin Betuah, kantor Camat Mandau, Kabupaten Bengkalis, Kamis (13/09/18) sore kemarin.
Usai acara pelantikan, Kasatpol PP Jenri Salmon Ginting menjelaskan kepada sejumlah wartawan, bahwa tupoksi satlinmas tersebut adalah untuk membantu pemerintahan daerah di tingkat kecamatan. Yaitu, membantu penanggulangan bencana alam, membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dalam kegiatan sosial masyarakat, penanganan ketertiban, ketentraman dan keamaman dalam penyelenggaraan pemilu serta membantu upaya pertahanan Negara.
“Satlinmas siap memproteksi dini kejadian di tengah masyarakat, dan mereka juga dapat memantau dan memberikan laporan ke kecamatan maupun ke kabupaten,” katanya.
Ketika disinggung masalah ketidakhadiran beberapa perwakilan dari Desa dan Kelurahan, ia menegaskan akan tetap melaksanakan hal tersebut.
“Bagi yang tidak mendatangkan anggotanya, tetap dilaksanakan, karena wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan permendagri nomor 84 tahun 2014,” ujarnya.
“Kita harapkan anggota satlinmas yang sudah kita lantik, kedepannya agar membuat program kerja sesuai dengan tupoksi yang ada dan berkoordinasi dengan kita,” pungkasnya.(Jlr)
Tim DLH Kabupaten Rohil turun langsung ke Sekolah SD N 017 Kepenghuluan Bangko sempurna
ROHIL,Tribun Riau- Tim Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rohil turun langsung ke SDN 017 Kepenghuluan Bangko sempurna, Balam Km 22 dan mengecek keberadaan Ipal Pabrik Pks PT.BSS.
Hal tersebut dilakukan karena adanya keluhan bau busuk yang diduga dari Pks PT.BSS. Tim DLH yang dipimpin langsung M.Nurhidayat SH sebagai Kabag Penataan dan Carlos Roshan ST melakukan pemantauan langsung ke lokasi bau limbah dan Pabrik Pks Pt.Bss, Kamis (13/09/2018) Pukul 14.30 Wib.
Setelah sampai di SDN 017 Bangko Sempurna, tim langsung bertemu masyarakat dan perwakilan guru SDN 017 Amriadi.
Dikatakan Amriadi kepada tim DLH, anak-anak didiknya merasa terganggu oleh bau busuk sehingga menghambat proses belajar. “Kasihan kalau melihat anak-anak pak, sangat mengganggu kegiatan proses belajar mengajar, anak murid sering terlihat menutup hidung untuk mengurangi bau busuk yang sangat mengganggu,” ujarnya.
Dilanjutkan Amriadi, pihaknya tak ingin mempermasalahkan keberadaan perusahaan tersebut, hanya saja meminta untuk mengatasi bau busuk serta suara bising yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.
“Kami mohon pak, bau menyengat dan suara bising itu dikurangilah, kami bukan mau permasalahkan pembangunan pabrik itu,” tambah Amriadi di hadapan pihak managemen perusahaan PT BSS dan tim DLH serta puluhan warga lainya yang hadir ketika Tim DLH ingin mengetahui kondisi sebenarnya di lokasi sekolah.
Hal senada juga disampikan Pandi (40) warga Bangko Sempurna, mereka bukan mau mengganggu pabrik itu, namun mereka hanya ingin perusahaan itu bisa mangurangi bau menyengat itu. “Baunya itu kadang pagi, kadang siang, kadang malam nggak tentu, Ikut arah angin. Kalau angin pas ke sini bisa sampai kepala pusing, tenggorokan kering, yang tak kuat sampai muntah-muntah,” tutur Pandi kepada Tim DLH dan pihak PT. BSS saat menceritakan keadaan yang dialami warga.
Menanggapi keluhan warga, Mhd. Yulianus selaku Manager Hrd PT.BSS didampingi Iqbal Gajali Lubis selaku Mill Manager meminta maaf kepada murid, guru serta warga sekitar atas kondisi yang diduga dari perusahaannya.
“Atas nama perusahaan saya meminta maaf kepada murid, guru dan warga atas kondisi yang ada saat ini. Kami akan terus berusaha untuk mengurangi bau busuk itu, namun kami berharap kepada warga agar bersabar untuk menunggu tim dari DLH untuk mengukur bau ambang batas udara yang dihasilkan pabrik kami,” ujarnya kepada warga.
Salah seorang warga, Mardiana Purba, yang ikut turun ke lapangan mencoba menjelaskan kepada awak media bahwa pada awal pabrik PT. BSS berdiri, warga mendapatkan beberapa minuman dan makanan sebagai bentuk kepedulian perusahaan.
“Kami tidak butuh telur lima butir dan susu dua kaleng yang pernah diberikan PT. BSS kepada kami pak sebagai ganti puding bagi warga sini. Kami hanya ingin bau busuk dan suara bising itu berkurang,” ujar Rosdiana.
Lebih lanjut, dikatakan Mardiana, jika kondisi masih saja tidak berubah, warga akan melakukan aksi. “Tapi kalau ini terus berlanjut, kami gak tahan lah. Kami akan demo aja nanti,” geramnya.
Setelah seleasai melakukan pengecekan di lokasi, tim Dlh langsung menuju pabrik Pks PT.BSS untuk membuat berita acara hasil dari verifikasi lapangan. Adapun hasil dari verifikasi bersama pihak perusahaan Pabrik Pks PT.BSS sebagai berikut:
1. Air cucian pabrik air kalsium dan air blowdown boiler dibuang langsung ke parit alam.
2. Terdapat kolam kecil yang berdiameter lebih kurang 2-3 Meter, yang berada di samping Ipal kolam 8, air yang di dalam kolam kecil tersebut berwarna kecoklatan dan berbau.
3. Tidak terdapat plank nama untuk kolam Ipal, perusahaan belum melakukan pemantauan emisi udara dan udara Ambien setiap (6) bulan sekali.
Tindakan yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan Pabrik Pks PT.BSS yaitu wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Menghentikan kegiatan pembuangan air lindi dari janjangan kosong ke parit alam.
2. Menghentikan kegiatan membuang air limbah yang berasal dari cucian pabrik, air kalsium, serta air blowdown boiler ke rawa-rawa.
3. Air limbah, air cucian pabrik, air kalsium, air blowdown boiler dan air lindi dari janjangan kosong dialirkan ke Ipal.
4. Memindahlan kolam kecil yang berdiameter lebih kurang 2-3 Meter yang berada di samping Ipal kolam 8.
5. Memperbaiki Flat bed land yang berada di samping Ipal kolam Cooling Pond.
6. Melakukan pemantauan emisi udara dan udara Ambien setiap (6) Bulan sekali. (tony)
Tribun Riau- Sebanyak 1.917 Pegawai Negeri Sipil (PNS) terpidana korupsi hingga kini masih aktif bekerja di sejumlah kabupaten/kota.
Demikian dikatakan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, I Nyoman Arsa pada rapat koordinasi penegakan disiplin PNS di Jakarta, Kamis (18/9/2018) kemarin.
“Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.917 merupakan PNS yang bekerja di Pemerintah Kabupaten/Kota, 342 PNS bekerja di Pemerintah Provinsi, dan sisanya 98 PNS bekerja di Kementerian/Lembaga di wilayah Pusat,” ujar I Nyoman Arsa dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet RI.
Dalam situs resmi tersebut, dikatakan bahwa BKN mendesak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan K/L yang masih mengerjakan PNS Tipikor inkracht agar ada pertambahan yang signifikan yang diberhentikan tidak dengan hormat dari birokrasi mengingat yang dilakukan PNS tersebut jelas-jelas merugikan negara.
Terkait PNS yang dalam tuntutan primer tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi namun dalam tuntutan subsider dinyatakan terbukti, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN itu menegaskan, baik terbukti primer maupun terbukti subsider PNS tersebut harus diberhentikan dengan tidak hormat.
“Sesuai Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 maka pemberhentian terhitung mulai akhir bulan putusan inkracht (berlaku surut),” tegas Nyoman Arsa.
BKN sendiri, lanjut Nyoman Arsa, telah melakukan pemblokiran data PNS tindak pidana korupsi yang sudah memiliki keputusan inkracht. Hal ini dilakukan dalam rangka pembinaan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan mencegah kerugian Negara yang lebih besar.
Selain itu, BKN telah mengirimkan surat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pusat maupun daerah untuk mentaati pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 87 ayat (4) huruf b.
Mengenai pengembalian gaji PNS yang harus diberhentikan, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN I Nyoman Arsa mengatakan, yang harus menanggung pengembalian gaji dan tunjangan jabatan yang telah dibayarkan terhadap PNS Tipikor adalah PNS itu sendiri atau PPK yang mengaktifkan kembali (instansinya). (humas BKN/red)
NEW YORK, Tribun Riau- Harga minyak turun lebih dari dua persen pada akhir perdagangan Kamis (13/9) atau Jumat (14/9) pagi WIB. Harga minyak mentah jenis Brent tergelincir kembali dari tertinggi empat bulan karena investor fokus terhadap risiko bahwa krisis negara-negara berkembang dan sengketa perdagangan bisa menekan permintaan sekalipun pasokan mengetat.
Badan Energi Internasional (IEA) memperingatkan bahwa meskipun pasar minyak sedang mengetat pada saat ini dan permintaan minyak dunia akan mencapai 100 juta barel per hari (bph) dalam tiga bulan ke depan, risiko-risiko ekonomi global sedang meningkat.
“Ketika kita memasuki tahun 2019, risiko yang mungkin untuk perkiraan kami terletak di beberapa negara berkembang utama, sebagian karena depresiasi mata uang terhadap dolar AS, meningkatkan biaya energi yang diimpor,” kata IEA dilansir laman Reuters.
“Selain itu, ada risiko terhadap pertumbuhan dari eskalasi perselisihan perdagangan,” kata agen yang bermarkas di Paris itu menambahkan.
Minyak mentah Brent untuk pengiriman November kehilangan 1,56 dolar AS atau 2,0 persen menjadi menetap di 78,18 dolar per barel di London ICE Futures Exchange. Patokan global pada Rabu (13/9) mencapai 80,13 dolar AS, level tertinggi sejak 22 Mei.
Sementara itu, minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober turun 1,78 dolar AS atau 2,5 persen menjadi ditutup padai 68,59 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange. Kedua patokan harga minyak menandai persentase penurunan satu hari terbesar mereka dalam hampir satu bulan.
“Pasar jatuh di awal sesi karena investor fokus pada elemen “bearish” dari laporan IEA,” kata Bob Yawger, direktur berjangka energi di Mizuho di New York.
Harga tergelincir lagi setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan dalam sebuah tweet bahwa Amerika Serikat tidak dalam tekanan untuk membuat kesepakatan perdagangan dengan Cina.
Menurut survei, perusahaan-perusahaan AS di Cina dirugikan dengan meningkatnya ketegangan perdagangan antara Washington dan Beijing. Kondisi tersebut membuat para pelaku bisnis melakukan lobi-lobi kepada pemerintah Trump untuk mempertimbangkan kembali pendekatannya.
Gedung Putih telah mengundang para pejabat Cina untuk memulai kembali pembicaraan perdagangan, ketika AS bersiap meningkatkan perang perdagangan dengan Cina dengan tarif pada barang-barang Cina senilai 200 miliar dolar AS.
Menteri Energi AS Rick Perry memuji anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan Rusia untuk pekerjaan mereka dalam mencegah lonjakan harga minyak selama kunjungannya ke Moskow. Harga minyak naik pada minggu ini, didukung sesi-sesi sebelumnya oleh penarikan lebih besar dari perkiraan dalam persediaan minyak mentah AS, pelemahan dolar AS dan laporan penurunan dalam produksi AS, Commerzbank mengatakan dalam sebuah catatan.
Produksi minyak mentah AS turun 100 ribu barel per hari menjadi 10,9 juta barel per hari pekan lalu, karena industri menghadapi kendala kapasitas jaringan pipa. Meskipun produksi mingguan menurun, Amerika Serikat kemungkinan melampaui Rusia dan Arab Saudi awal tahun ini untuk menjadi produsen minyak mentah terbesar dunia, berdasarkan perkiraan awal dari Badan Informasi Energi AS (EIA).
Meskipun EIA tidak mempublikasikan perkiraan produksi minyak mentah untuk Rusia dan Arab Saudi dalam prospek jangka pendeknya, mereka memperkirakan bahwa produksi AS akan terus melebihi produksi Rusia dan Saudi untuk sisa bulan 2018 dan hingga 2019. (ant/reut/red)
TAPUNG, Tribun Riau- Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar menggelar penyuluhan terkait pelaksanaan pemilihan kepala dusun atau kepala kewilayahan, Kamis (13/9/2018) di Gedung Serba Guna Desa Karya Indah.
Kepala Desa Karya Indah melalui Sekretaris Desa Karya Indah Muhammad Nur SEI mengatakan bahwa acara penyuluhan tersebut juga merupakan sosialisasi peraturan daerah Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
Dalam hal penyuluhan ini, hadir sebagai Nara sumber dari Pemerintahan Kecamatan Tapung diwakili Kasi Pemerintahan, H Daniel Eriyazid SH yang dipimpin oleh Kepala Desa melalui Sekretaris Desa Karya Indah, Muhammad Nur SEI.
Turut hadir juga Ketua Panitia Pelaksana Pilkadus Desa Karya Indah bersama Keanggotaan, Plt Kepala Dusun 3 Kandis Baru, Subandi dan Plt Kepala Dusun 1 Sei.Sibam Sri Heni serta Tokoh Masyarakat setempat.
Narasumber, H Daniel Eriyadid SH menyampaikan kepada forum bahwa Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tetap mengacu kepada Perda Kabupaten Kampar.
Disela acara penyuluhan, H Daniel Eriyazid SH mengatakan sudah berkoordinasi dengan Dinas PMD Kabupaten Kampar.
“Saya barusan koordinasi dengan Dinas PMD Kabupaten Kampar melalui Sekretaris DPMD tentang Pemilihan Kepala Dusun di Tingkat Desa. Dan ini tetap mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 sebagaimana aturan serta poin-poin sudah terlampir dengan jelas,” jelas Kasi Pemerintahan, H Daniel Eriyadid SH.
“Selanjutnya, Kepala Desa akan mengeluarkan surat untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Dusun sesuai Surat Peraturan Kepala Desa tentang Pilkadus yang mengacu sebagaimana termaktub dalam Perda Kab.Kampar Nomor 12 Tahun 2017. Dan pelaksanaan tersebut akan dilaksanakan oleh Tim Kepanitian Penjaringan, Penyeleksian, dan Pengangkatan Pilkadus Desa Karya Indah.” pungkas Daniel didampingi Sekretaris Desa Karya Indah bersama Kaur Pemerintahan, Sri Heni. (hbi)
MASSACHUSETTS, Tribun Riau- Setidaknya ada 39 rumah dan bangunan yang meledak di sejumlah kota dekat Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Polisi lokal menyatakan kebakaran dan ledakan di Lawrance, Andover dan North Andover akan terus bertambah.
Dilansir Reuters, Ledakan-ledakan ini membuat banyak warga dievakuasi. Beberapa warga mengalami cedera ringan maupun berat. Aliran listrik dan gas sudah diputus oleh perusahaan setempat.
Para pejabat Merrimack Valley percaya ledakan itu mungkin disebabkan oleh masalah tekanan dengan jalur Columbia Gas.
Sampai saat ini belum diketahui pasti apa penyebab ledakan-ledakan ini. Tapi pejabat lokal sudah meminta warga untuk meninggalkan rumah mereka jika mencium bau gas.
“Kami meminta semua orang dengan gas di rumah mereka untuk meninggalkan rumah mereka sampai pemberitahuan selanjutnya,” kata manager North Andover, Andrew Maylor, kepada stasiun televisi setempat, Jumat (14/9).
Para pemadam kebarkan masih berusaha memadamkan api yang berkobar di beberapa rumah. WBZ News, melaporkan ledakan pertama disebabkan tekanan yang berlebihan. Polisi lokal meminta warga yang menggunakan jasa Columbia Gas untuk segera keluar dari rumah mereka secepat mungkin.
“Apa yang kami tahu ada beberapa ledakan, beberapa kebakaran yang terjadi di seluruh kota,” kata walikota Lawrance, Dan Rivera.
Rumah Sakit Lawrance mengatakan ada empat orang yang sedang dirawat karena terluka dari ledakan ini. Polisi juga tengah melakukan evakuasi sekolah setempat. Kepolisian mengatakan ada sekitar 70 laporan adanya ledakan dan kebakaran di Lawrance dan Andover.
Polisi juga melaporkan ada 18 kebakaran karena gas di Andover dan jumlahnya masih bisa terus bertambah. Sampai kini belum diketahui berapa pastinya warga yang terluka karena kejadian ini. (reut/red)
Konferensi Pers terkait hasil ijtima ulama yang merekomendasikan pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2019 mendatang
Tribun Riau- Setelah berhasil menggelar Ijtima Ulama I beberapa bulan yang lalu dan menghasilkan rekomendasi terkait calon presiden (capres) pada Pemilu 2019 mendatang, kini GNFP-Ulama segera menggelar Ijtima Ulama jilid 2.
Acara tersebut, menurut video yang beredar dengan narasumber KH. Muhammad al Khaththath, mengatakan bahwa Ijtima Ulama jilid 2 akan digelar pada 16 September 2018 di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat.
Dikatakannya juga, Capres Prabowo Subianto yang sudah direkomendasikan pada Ijtima Ulama sebelumnya bakal turut hadir dalam acara tersebut.
