JAKARTA,Tribun Riau- Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum bisa merespons putusan Mahkamah Agung terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019 mendatang.

Putusan MA tersebut memungkinkan mantan narapidana dalam kasus tersebut boleh mencalonkan diri alias bertarung di Pemilu 2019.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan KPU tidak ingin berkomentar karena belum mendapatkan pemberitahuan.

“KPU belum dapat memberi komentar, karena belum ada pemberitahuan resmi dari MA kepada KPU sebagai pihak tergugat/termohon JR tersebut,” kata Ilham dilansir Republika, Sabtu (15/9).

Ilham menerangkan, sampai saat ini, tercatat ada 38 eks narapidana kasus korupsi yang diloloskan Bawaslu sebagai bakal calon anggota legislatif. Para bacaleg mantan napi korupsi itu diusung sejumlah partai politik kontestan Pemilu 2019.

Karena itu, larangan mantan napi korupsi ini juga menimbulkan ketegangan antara KPU dan Bawaslu. Mereka meloloskan bacaleg berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal 76 undang-undang tersebut berbunyi:

(1) Dalam hal peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung

(2) Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan

(4) Mahkamah Agung memutuskan penyelesaian pengujian Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja permohonan diterima oleh Mahkamah Agung

(5) Pengujian Peraturan KPU oleh Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, MA mengabulkan uji materi mengenai peraturan KPU (PKPU) karena dianggap bertentangan dengan UU Pemilu. MA membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota. Putusan MA juga mencabut Pasal 60 huruf j PKPU Nomor 26 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD. (red)

JAKARTA,Tribun Riau – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan gugatan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif alias nyaleg. Dengan putusan itu, para mantan koruptor tersebut dapat bertarung pada pemilu 2019 mendatang.

“Dikabulkan, khusus PKPU dikabulkan permohonan pemohon. Jadi PKPU itu dinyatakan bertentangan dengan undang-undang,” ujar juru bicara MA Suhadi dilansir detikcom, Jumat (14/9/2018).

Permohonan itu diputus pada Kamis, 13 September 2018, oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga hakim agung, yaitu Irfan Fachrudin, Yodi Martono, dan Supandi. Melalui putusan itu, maka larangan mantan koruptor nyaleg dalam PKPU tersebut dibatalkan.

“Ya (mantan koruptor boleh nyaleg) sesuai dengan prosedurnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan putusan MK,” ucapnya.

Dengan putusan itu, PKPU tersebut bertentangan dengan Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016.

Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Pemilu berbunyi:

Bakal calon DPR dan DPRD harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. (dtc/red)