Karyawan Bank Riau Kepri, Pasir Pangaraian,ikut pelatihan pemadaman kebakaran
ROKAN HULU, Tribun Riau- Karyawan Bank Riau Kepri (BRK) Kantor Cabang Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), diberikan pembekalan ilmu manajemen, termasuk cara pemadaman saat terjadi bencana kebakaran.
Diakui Pimpinan Cabang Bank Riau Kepri Pasir Pangaraian, Yudi Asdam SE, didampingi Kepala Seksi Operasional BRK Pasir Pangaraian Muhammad Fajri S.Sos, bahwapembekalan manajemen dan pemadaman kebakaran dipusatkan di kantor cabang dilaksanakan selama dua hari.
Pada hari pertama digelar, Rabu (14/11/2018), dimana karyawan BRK Kanca Pasir Pangaraian, Pimpinan Seksi Capem Dalu-dalu, Ujung Batu, Kota Tengah, beserta pimpinan Kedai BRK Tandun, Kabun, dan Rantau Kasai, BRK Syariah Pasir Pangaraian ikuti materi tentang implementasi manejemen resiko dan simulasi bussiness continuity management.
Kemudian pada hari kedua, digelar Kamis (15/11/2018),dimana para peserta diberi pembekalan cara menghadapi bencana kebakaran melalui Simulasi Pemadam Kebakaran dengan instruktur Afrizal Candra, selaku Kabid Damkar di Satpol PP dan Damkar Kabupaten Rohul.
“Dalam simulasi pemadam kebakaran, diikuti sekitar 50 karyawan. Kegiatan digelar bertujuan untuk berikan pembekalan kepada karyawan pentingnya budaya peduli resiko lingkungan sepeti kebakaran,” ungkap Yudi Asdam, Jumat (16/11/2018).
“Kemudian, diharapkan karyawan paham akan pentingnya peduli resiko di lingkungan kerjanya,” tambah Pincab Bank Riau Kepri Pasirpangaraian Yudi Asdam, didampingi Kasi Operasional M. Fajri.
Dalam simulasi pemadam kebakaran, seluruh karyawan tampak serius mengikuti intruksi dari instruktur, baik cara pemadaman api, serta penggunaan alat-alat pemadaman yang bisa dipakai petugas. (mad)
BANGKINANG, Tribun Riau- Silaturahmi ini merupakan energi sangat luar biasa bagi kemajuan Kabupaten Kampar, sinergitas ini sangat penting dalam memberikan kontribusi, sinergitas sangat penting dalam memberikan sumbangan pemikiran dan ide-ide membangun.
Demikian disampaikan Bupati Kampar, H Azis Zaenal SH MM pada acara Silaturrahmi Masyarakat Kampar sekaligus syukuran atas pelantikan Putera terbaik Kampar Letkol ARM. Abdi Wirawan, SH, M. Tr (Han) sebagai Dandim 0507/Bekasi Jawa Barat dan Letkol Inf. Aidil Amin, S. IP, M. I. Pol sebagai Dandim 0313/Kampar.
“Kritik, dan beri kami nasehat jika kami salah langkah, kami sangat terbuka dalam menerima kritikan dalam upaya memajukan Kabupaten Kampar,” ujar Bupati.
Kedepan, lanjut Bupati, ia mengajak semua saling bersinergi, satukan pandangan, sehingga pertemuan ini akan memberikan efek positif bagi Kampar. “Mari kita jalin silaturrahmi jangan hanya semangat sekarang saja, namun secara kontiniu jalin silaturrahmi ini, semoga kampar makin maju dan jaya, kita punya Sumber Daya yang mumpuni, terbukti dengan banyaknya putra-puteri Kampar yang memegang posisi yang strategis pada bidang masing-masing,” harap Bupati Kampar.
H Azis Zaenal SH MM hadir didampingi oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Kampar Hj Nur’aini Azis dan bersama rombongan.
Turut hadir juga pada kesempatan tersebut, Tokoh Masyarakat, Putera-Puteri Kampar yang telah sukses dinegeri orang, para Akademisi, Tokoh Kampar Perantauan, Anggota DPRD Kampar.
Bupati Kampar, Azis Zaenal silaturrahmi bersama Dandim 0313/KPR, Letkol Inf Aidil Amin SIP MIPol, H Syawir Hamid, H Aliar Syam, H Djuharman Arifin dan Tokoh Kampar yang hadir pada silaturahmi tersebut.
Silaturahmi ini sekaligus menjadi perkenalan atas prestasi putra-puteri Kampar, Kolonel Inf M Sech Ismed SE MHan, Kolonel Sus Apris Maulana, Kolonel Inf Maicel Asmi, Letkol ARM Abdi Wirawan SH MTr (Han) dan Letkol Inf Aidil Amin SIP MIPol.
Tak hanya disitu saja, silaturahmi ini juga bersama pejabat yang duduk pada posisi yang strategis lainnya. (hbi)
Bupati Sukiman dan Kepolisian beberapa waktu lalu, musnahkan BB Miras hasil tangkapan
ROKAN HULU, Tribun Riau- Bupati Rokan Hulu (Rohhul), H Sukiman, menguntruksikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), terus gencar melakukan Operasi Penertiban minuman keras (Miras) di 16 Kecamatan.
“Menjelang hingga tahun baru 2019, saya harapkan Satpol PP Damkar bisa tertibkan seluruh peredaran Miras di Rohul ini. Hal itu dilakukan, upaya berantas Penyakit masyarakat (Pekat) khususnya menjelang pergantian tahun baru 2019 mendatang,” ungkap Bupati Rohul H Sukiman, Kamis (15/11/2018), dan berharap di Rohul tidak ada lagi peredaran miras dan minuman beralkohol.
Pihak Satpol PP Damkar Rohul, jauh jauh hari juga sudah melaksanakan intruksi Bupati Rohul, dengan menggelar operasi penertiban miras. Operasi sudah dilakukan, mulai di Ujung Batu, kemudian melanjutkan operasi penertiban Miras di Kecamatan Tambusai dan Tambusai utara beberapa hari lalu.
Kasi Trantibun dan Pengamanan Satpol PP Rohul Eko Karya Pramono mengaku, bahwa penertiban minuman beralkohol akan digelar hingga akhir tahun di seluruh kecamatan di Rohul. Operasi untuk menjamin tidak adanya pesta minuman keras pada saat perayaan tahun baru.
“Kami memastikan, bahwa tidak ada pilih kasih dalam penertiban miras ini, hingga akhir tahun nanti. Kemudian, seluruh kecamatan di Rohul juga akan kita sisir, dengan harapan tidak ada pesta miras saat perayaan tahun baru,” janjinya.
Bupati Rohul H Sukiman, intruksikan penertiban miras termasuk lokasi maksiat atau warung remang-remang di Rohul, Sesuai Perda Pekat. Kemudian, para pelaku pekat diharapkan sesuai Peda Pekat nomor 1 tahun 2009, tentang pelarangan dan penertiban penyakit masyarakat untuk diajukan ke Pengadilan.
“Agar Satpol PP Damkar, bisa melakukan operasi penertiban Miras yang masih dijual di 16 kecamatan. Saya harapkan, semuanya ditertibkan sehingga Pekat di “Negeri Seribu Suluk” Kabupaten Rohul bisa sesuai yang diharapkan masyarakat,” tegasnya. (mad)
ROKAN HULU, Tribun Riau- Ratusan rumah di Desa Lubuk Napal dan Desa Teluk Aur, Kecamatan Rambah Samo, kebanjiran.
Banjir di Desa Lubuk Napal dan Desa Teluk Aur diakui warga setempat, karena dampak meluapnya aliran Sungai Dua Indah di Kecamatan Rambah Samo. Air mulai naik sejak Kamis (15/11/2018) sekira pukul 02.00 dinihari.
Ratusan rumah terendam banjir, mulai di Dusun II dan Dusun III Desa Lubuk Napal, serta satu dusun di Desa Teluk Aur. Meski terendam banjir, namun sejauh ini belum ada warga yang mengungsi.
”Ketinggian air di badan jalan desa hingga capai 80 centimeter, untuk di daerah pemukiman ketinggian air sekira 50 centimeter,” ucap A. Toat, warga Kecamatan Rambah Samo, Kamis (15/11/2018).
Diakui masyarakat lainnya, bila curah hujan tinggi di hulu Sungai Dua, diperkirakan genangan banjir akan lama merendam rumah warga. Namun warga berharap, banjir segera surut.
Di tempat terpisah, Kepala BPBD Rohul Suparno mengakui, bahwa ketinggian air yang merendam sekitar 56 rumah warga Desa Lubuk Napal, dengan ketinggian air antara 30 centimeter sampai 60 centimeter.
”Banjir masih kapasitar rendah, akibat meluapnya Sungai Dua Indah, kemudian curah hujan yang tinggi,” jelas Suparno.
Diungkapkan Suparno lagi, sejauh ini BPBD Rohul baru mendata jumlah rumah yang terendam di Desa Lubuk Napal. Sementara, untuk rumah yang terendam di Desa Teluk Aur belum ada laporan dari anggota di lapangan. (mad)
ROKAN HULU, Tribun Riau- Menyikapi peluncuran kartu nikah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), Kepala kantor (Kakan) Kemenag Rokan Hulu (Rohul), Drs. H. Syahruddin, M.Sy, dirinya mendukung program kartu Nikah tersebut.
Menurutnya, terkait program kartu nikah yang akan diterapkan oleh Kemenag RI, tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan kartu nikah, seperti ketersediannya peralatan untuk mencetak kartu serta tenaga teknis.
Selain itu, jika kartu nikah tersebut telah diterapkan tentunya hanya bisa untuk pasangan nikah baru, karena untuk pasangan nikah yang lama masih menggunakan data manual.
“Kita belum mengetahui kapan kartu Nikah itu diterapkan di Rohul, karena kita juga masih menunggu arahan dari Kemenag Pusat,” sebut Syahrudin, Kamis (15/11/2018).
Syahrudin menyatakan, bahwa penerapan Kartu Nikah tentunya sangat baik dan pihaknya mendukung penuh perogram ini. Jika perogram ini diterapka tentunya akan memudahkan masyarakat untuk membawanya kemana-mana.
Kemudian, bila program tersebur diterapkan, maka tentunya akan menghindari dari pemalsuan data, pasalnya sudah menggunakan aplikasi dan ada barcode nya, sehingga tidak bisa dipalsukan datanya.
“Karena sistemnya sudah sperti E-KTP, tentunya akan tertata dan lebih baik lagi dalam penyimpanan data dan dokumen nikah sehingga sangat praktis,” ucapnya.
Ketika ditananya apakah dengan adanya Kartu Nikah, pasangan Pengantin juga akan mendapatkan Buku Nikah, Syahrudin mengaku, untuk buku nikah akan tetap diberikan, karena itu merupakan dokumen nikah.
“Kemudian mengenai SOP-nya, kita belum terima. Termasuk juga kapan program ini akan diterapkan, karena kita masih menunggu seperti apa teknisnya,” sebutnya.
Dijelaskan Syahrudin, untuk data perkawinan di 2016 berjumlah 3256 pasang, sedangkan di 2017 ada penurunan yakni 3021 pasang.
“Bila memang penerapan kartu Nikah ini diterapkan, pemerintah harus menyiapkan sekitar 3500 keping kartu nikah untuk di Rohul sebagai gambarannya,” ucapnya. (mad)
ROKAN HULU, Tribun Riau- Sejak Januari hingga 15 November 2018, Pengadilan Negeri (PN) Pasir Pangaraian menangani sekitar 400 berkas perkara tindak pidana umum (Pidum) yang dilimpahkan Kejari Rohul, 60 persen perkara didominasi perkara kasus narkotika.
Hal itu diakui Ketua PN Pasir Pangaraian, Sahrudi.SH.MH melalui Humas PN Pasir Pangaraian Irfan Hasan Lubis SH, Kamis (15/11/2018). Dan menurutnya, perkara kasus narkotika berada di urutan teratas, kemudian menyusul perkara kasus pencurian biasa baik buah kelapa sawit maupun pencurian kendaraan bermotor (curanmor).
“Dari berkas perkara yang masuk ke kita dilimpahan Kejaksaan, dari Januari hingga November 2018 sudah tercatat 400 lebih perkara kasus Pidum, baik yang sudah vonis (ingkrah) maupun yang akan disidangkan. Dari jumlah itu, sekitar 60 persen atau 200 lebih perkara merupakan tindak pidana narkotika,” ungkap Irfan.
Kata Irfan lagi, dari 60 persen perkara kasus narkotika di PN Pasir Pangaraian, sekitar 80 persen perkara kasus narkotika jenis sabu-sabu. Sedangkan 20 persen lagi kasus ganja dan obat-obatan terlarang lainnya.
Ketika ditanya usia berapa saja yang banyak pelaku terjerat pidum perkara narkotika, Irfan menyatakan, umumnya para pelaku masih berusia produktif 25 hingga 40 tahun.
“Dari perkara sesuai fakta di persidangan, umumnya pelaku narkotika awalnya iseng-iseng kemudian mencoba, kemudian ikut jaringan baik sebagai pengguna mapun kurir, lalu mereka jadi bandar (penjual) narkotika itu sendiri. Sehingga pekara narkotika berada dirangking pertama dari kasus Pidum yang dilimpahkan ke Kejari Rohul,” terang Irfan.
Sikapi perkara kasus narkotika berada di rangking pertama dari kasus yang dimpahkan Kejari Rohul ke PN Pasir Pangaraian, salah seorang praktisi hukum yang juga pengacara (advokat) di Rohul, Ramses Hutagaol SH.MH menyatakan, bahwa tingginya kasus narkotika di Rohul yang diungkap Kepolisian karena masih kurangnya sosialisasi narkotika oleh dinas terkait maupun Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Rohul ke masyarakat.
“Walaupun ada, sosialisasi ke masyarakat di desa-desa belum epektif. Apalagi saat ini, peredaran narkotika sudah sampai ke dusun-dusun dan pelosok. Sehingga dalam hal ini, perlunya sosialisasi dari semua pihak, terutama dari BNK Rohul karena setiap tahunnya ada anggaran yang diberikan pemerintah,” ujarnya.
“Selain itu, seluruh instansi terkait baik dinas, badan, kantor, termasuk kecamatan, desa maupun kelurahan beserta tokoh agama juga tokoh masyarakat juga harus berperan serta sosialisaikan bahaya narkotika di lingkungannya masing-masing. Termasuk peran keluarga juga sangat penting ikut mengawasi dan membina keluarganya agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika,” sebut Ramses.
Ramses juga megatakan, dilihat dari sisi pandang sebagai advokat, umumnya para korban atau pelaku narkotika yang ditangkap kemudian dilanjutkan ke proses hukum diarahkan ke Pasal bandar. Kemudian, disisi lain untuk penetapan pelaku sebagai pemakai itu perlu pembuktian namun sulit karena harus ada assesment, atau biasanya pelaku diarahkan ke pasal pemufakatan.
“Kita mendampingi klien, terkadang meminta assesment namun kesulitan. Sementara itu, para pemakai yang jadi tersangka narkotika biasanya mereka mengaku ikut menjadi bandar karena dapat dari perolehan hasil. Mereka bisa terjebak sebagai pemakai, semula coba-coba kemudian ketagihan,” tambahnya.
“Disamping itu maraknya peredaran nerkotika, karena dengan sebagai penjual narkotika sangat menjanjikan keuntungan yang besar, baik itu sebagai pengedar, kurir dan bentuk lain dengan keterlibatannya. Hanya saja, banyak para korban narkotika karena pergaulan serta faktor lingkungannya. Itu sangat besar mempengaruhi mereka untuk menjadi pencandu narkotika hingga sebagai pengedar maupun bandar,” kata Ramses.
Disebutkan Ramses lagi, seluruh elemen masyarakat, termasuk BNK dan pemerintah sangat berperan besar mengawasi peredaran narkotika di Negeri Seribu Suluk. (mad)
Camat Riki Rihardi, S STP, MSi (pakai baju kuning di tengah) bersama perwakilan kader posyandu, TP PKK Mandau dan unsur pemerintah Kecamatan Mandau
DURI, Tribun Riau – Hari ini Camat Mandau Riki Rihardi, S.STP, M.Si mengadakan silaturahmi dan sosialisasi dengan kader posyandu dan Tim Penggerak PKK se Kecamatan Mandau, bertempat di gedung Bathin Betuah, kantor Camat Mandau, Kabupaten Bengkalis, Jumat (16/11/18) pagi.
Acara itu selain dihadiri Camat Riki Rihardi, juga dihadiri Sekcam Mandau M.Rusidy R.R, S.STP, M.Si, Pengurus TP.PKK Kecamatan Mandau beserta anggota dan 470 kader posyandu se Kecamatan Mandau.
Acara Sosialisasi itu adalah mengenai pelaksanaan sistem informasi manajemen terpadu pelayanan publik (Simantap).
Pada kesempatan itu juga, Camat Riki Rihardi memberikan secara simbolis honor 4 bulan kepada perwakilan kader posyandu dari masing-masing Kelurahan dan Desa.Yangmana honor perbulannya Rp 200.000, berarti bila dijumlahkan penerimaan honor kader posyandu perorangnya adalah sebesar Rp.800.000 dan jumlah kader posyandu sebanyak 470 orang.
Usai acara Camat Riki Rihardi kepada sejumlah wartawan mengatakan, kalau acara sosialisasi itu tujuannya agar TP.PKK dan kader posyandu mengerti dan memahami tentang sistem informasi manajemen pelayanan publik, untuk bisa diterapkan pada fungsi dan tugas masing-masing.Dan memberikan dana honor dan dana operasional kepada kader posyandu.
“Bagaimana efisiensi pelayanan, waktu, tenaga dan biaya, sehingga yang dari jauh tak perlu lagi datang kesini seperti dari Desa Harapan Baru, Desa Bathin Betuah, Kelurahan Talang Mandi dan sebagainya.Memang masih belum sempurna, ini hanya kegiatan sosialisasi, kedepannya bila sudah sempurna, kita akan adakan lounching dan kita akan adakan program lainnya,” sebut Camat.
“Dana honor dan dana operasional itu beda, dimana dana honor adalah karena mereka bekerja, sedangkan dana operasional adalah karena mereka memberikan makanan tambahan kepada balita,” tutup Camat.(Jlr)
Diterkam Buaya, Bocah di Bonai Darussalam Ditemukan Meninggal dan Luka Parah
ROKAN HULU, Tribun Riau- Seorang bocah lelaki Rahmad Andika Saputra (7) warga Dusun I Harapan, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) yang dilaporkan hilang di aliran Sungai dekat rumahnya diduga diterkam buaya, sudah ditemukan tak bernyawa dan mengalami luka parah.
Sebelum ditemukan, Rahmad dilaporkan hilang ketika mandi di parit gajah yang disebut warga setempat Sungai Betung, Kamis (15/11/2018) sekitar pukul 09.00 Wib.
Saat itu, Rahmad akan naik ke teras rumahnya yang panggung, kemudian diakui ibu korban, Ayu Lestasi, saat itu ada gelombang air cukup besar seketika itu korban hilang ke dalam air.
Kemudian, dari informasi, saat itu ibu korban berteriak minta tolong ke suaminya Darman Laia, namun setelah dilakukan pencarian korban tidak ditemukan. Beberapa warga yang juga saat itu ikut mencari korban, melihat ada seekor buaya sekitar jarak 200 meter dari lokasi hilangnya korban.
Kapolres Rohul AKBP M. Hasyim Risahondua, melalui Kapolsek Bonai Darussalam Iptu Riza Effyandi.SH, mengatakan, proses pencarian melibatkan tim gabungan, baik polisi, TNI, BPBD Rohul, dan dibantu warga, akhirnya korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia, Kamis sekitar pukul 13.20 Wib.
Sebut Iptu Riza lagi, jasad korban ditemukan setelah dilakukan pencarian dan penyisiran di aliran sungai sekitar 4,5 jam, pasca korban dilaporkan hilang Kamis pagi.
Ketika ditemukan, jasad Rahmad dalam kondisi mengapung di aliran sungai dengan kondisi menggenaskan. Karena di bagian tubuhnya, terdapat sejumlah bekas luka, yang diduga bekas terkaman buaya, seperti di bagian perut, dada, dan rusuk kanan.
“Kondisinya memprihatinkan, diduga bekas terkaman buaya. Korban sudah kita evakuasi,” sebut Iptu Riza.
Pagi itu, Rahnad diketahi tengah bermain dan mandi di aliran Sungai Betung yang airnya tinggi. Sekretaris Kecamatan Bonai Darussalam, Setyono mengaku, warga sudah menduga bocah dieketahui bernama Rahmat sudah diterkam buaya, karena saat korban hilang muncul seekor buaya yang diduga sejenis buaya katak ganas.
Ketika mendengar adanya bocah yang hilang karena diduga diterkam buaya, warga saat itu langsung melakukan pencarian, bahkan sampai ada yang nekat menyelam ke dasar sungai yang berada di depan rumah korban.
Sesuai laporan korban hilang saat sedang mandi di aliran parit gajah Simpang Pabrik Kelapa Sawit PT. Graha Kecamatan Bonai Darussalam. Jenazah kini sudah dibawa ke rumah duka kemudian untuk dikebumikan.
Kapolsek juga menyatakan, setelah jenazah korban berhasil ditemukan, kemudian dibawa ke Puskesmas setempat untuk dilakukan otopsi, namun keluarga menolak diotopsi sehingga langsung dibawa ke rumah duka (keluarga). (mad)
Anggota Satpol PP Laksanakan Diksar Sebulan, Akhirnya Apel Pembaretan Digelar
KAMPAR, Tribun Riau- Sebanyak 40 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dilakukan pembaretan usai mengikuti pendidikan dasar (diksar), Rabu (14/11/2018).
Pembaretan dilakukan dengan pelaksanaan Apel Pembaretan yang digelar di halaman Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar di Bangkinang.
Apel ini dipimpin dan dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Hambali diwakili Ahamd Zaki, Trantibummas Satpol PP Kabupaten Kampar yang didampingi oleh seluruh Pejabat Satpol PP Kabupaten Kampar.
Dikatakan Ahmad Zaki, diksar ditujukan bagi anggota Satpol PP Kabupaten Kampar yang belum pernah mengikuti pelatihan dan pendidikan dasar Satpol PP.
Ditambahkan Kabid Trantibbummas Satpol PP Kabupaten Kampar ini, selama orientasi para anggota yang mengikuti diksar, diberikan dan dibekali ilmu pengetahuan kesamaptaan, baris berbaris serta jiwa korsa, begitu juga dengan pola dan perilaku sehingga mereka dalam melaksanakan tugas lebih humanis namun tetap menegakkan kedisiplinan dan ketegasan.
“Kegiatan diksar ini dimulai dari tanggal 13 Oktober hingga 14 Nopember 2018, kita telah menggembleng untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja, makanya kita telah membekali mereka agar dapat berjalan dengan baik sebagai seorang praja,” harap Zaki.
“Alhamdulillah selama diksar peserta dapat mengikuti dengan baik dan berjalan dengan dengan lancar. Kedepan mereka dapat bekerja dengan profesional sesuai dengan perintah pimpinan, apalagi dalam penegakan Perda sebagai amanah yang harus dijalankan oleh Satpol PP,” pungkas Kabid Trantibbummas mewakili Kasatpol PP Kabupaten Kampar.
Acara pembaretan diakhiri dengan mandi Kembang dan pemasangan Baret oleh Ahmad Zaki selaku Inspektur Apel Pembaretan yang dilanjutkan dengan penyiraman dengan menggunakan Mobil Damkar Kabupaten Kampar. (hbi)
ROKAN HULU, Tribun Riau- Jelang pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahap ke II (Dua) yang akan digelar 12 Desembar 2018 di 51 Desa se-Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Rohul, gelar Rapat koordinasi (Rakor) bersama Panitia pengawas (Panwas) Pilkades tingkat kecamatan.
Kegiatan Rakor ditaja DPMPD Rohul, bersama Panwas Pilkades tingkat Kecamatan, di aula lantai tiga kantor Bupati Rohul, Rabu (14/11/2018), bersama Panwas Pilkades tingkat Kecamatan, sekaligus mensosialisasikan regulasi tentang Pilkades serentak tahap ke II tahun 2018, dipimpin Sekretaris DPMPD, Prasetyo.
Di kegiatan itu, juga dihadiri seluruh Ketua Panwas Pilkades tingkat kecamatan yang akan menggelar Pilkades Serentak tahap ke-II, pada 12 Desember 2018 mendatang.
Diakui Plt Kepala DPMPD Rohul, Irpan Rido melalui Sekretarisnya Prasetyo, bahwa tujuan dilaksanakan kegiatan Rakor sekaligus sosialisasi terkait regulasi tentang Pilkades serentak dengan Panwas Pilkades tingkat kecamatan untuk menyamakan persepsi.
Dijelaskannya, bahwa Rakor bertujuan menyamakan persepsi karena sangat penting dilaksanakan, terlebih saat ini akan masuk ketahap pengumuman Calon Kades yang akan diumumkan pada 23 November 2018 mendatang.
“Kita berharap, Panwas bisa menjalankan pengawasan, dan menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan pada panitia tingkat desa,” katanya.
Prasetyo juga mengharapkan, agar Panwas tingkat Kecamatan bisa lebih memahami regulasi terkait pelaksanaan Pilkades Serentak tahap ke dua, sehingga jika terjadi permasalahan Pada Pilkades serentak, Panwas tingkat Kecamatan bisa menyelesaikannya.
“Semoga dengan adanya kegiatan ini, maka bisa benar-benar menyamakan persepsi bersama, sehingga bisa mensukseskan pikades serentak tahap ke II,” harapnya.
Kemudian dikatakan Prasetyo lagi, pada pelaksanaan Pilkades serentak gelombang ke II tahun 2018 ini akan dilaksanakan di 51 desa yang tersebar di 16 Kecamatan se-Rohul.
“Kini sudah ada 175 Calon Kepala Desa (kades) yang mendaftar untuk bertarung pada perhelatan nantinya,” terangnya.
Menurutnya, untuk masing-masing desa, jumlah bakal calon (balon) kades yang mendaftar rata-rata 4 orang, hanya satu desa saja yang melebihi dari lima orang yakni, desa Rambah Tengah Barat (RTB) ada 7 balon Kades yang sudah mendaftarkan diri.
Prasetyo menghimbau ke seluruh Panitia Pikades serentak, agar tidak lagi meminta atau menerima sumbangan pihak tiga yang mengikat ataupun tidak mengikat karena sudah dianggarkan di APBD perubahan 2018, dengan total Rp2,1 miliar.
Kemudian, terkait Tepat Pemungutan Suara (TPS), nantinya TPS akan mengikuti TPS pada pemilihan gubernur Riau (Pilgubri), dengan kemungkinan ada 261 TPS di 51 desa.
“Kami berharap, agar seluruh panitia Pilkades bisa mematuhi dan melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku,” harapnya. (mad)
