SIAK, Tribunriau- Perwakilan Koran Anti Korupsi Riau, Perkumpulan Penggiat Penyelamat Kekayaan Daerah (P3KD) Provinsi Riau, dan LSM Yaspani Yustisia Pekanbaru Kamis (24/01/2019) sepakat membentuk “Tim Investigasi Perampasan Mengatasnamakan Wakaf” Tim yang dibentuk untuk memburu Aktor Intelektual dibalik perampasan tanah waris Sabri, 71 Tahun warga Belantik RT/RW 008/003 Desa Langkai Kecamatan Siak.

Akibat perampasan mengatasnamakan Wakaf Sabri mengalami kerugian miliaran rupiah. Selain itu akibat dari perampasan mengatasnamakan Wakaf tersebut Sabri saat ini setres, sakit parah, menderita setrok, yang saat ini, terbujur dirumahnya, untuk berobat ke Rumah Sakit Sabri tidak punya biaya. Perampasan tanah mengatasnamakan Wakaf menimbulkan spekulasi dikalangan elemen masyarakat, pasalnya perampasan tanah mengatasnamakan wakaf, bertentangan dengan ketentuan karena yang menyerahkan tanah milik Sabri adalah Suwarni bukan pemilik sah atas lahan tersebut.

“Oleh KUA Siak Tarzan bahwa Suwarni disebut-sebut sebagai “Nadzir”, alias menjaga ketika disodorkan surat untuk ditanda tangani. KUA Siak tidak membacakan isi surat yang disodorkan Tarzan yang ketika itu pada tahun 1983 menjabat KUA Siak,” ujar Ketua Umum P3KD Provinsi Riau Salamuddin P mengutip ucapan Suwarni saat diwawancarai awak media ini dikediaman Sabri.

Di tempat yang sama, Harianto menekankan agar Tim Investigasi “perampasan hak waris Sabri” yang dilakukan oknum KUA Siak dengan mengatasnamakan Wakaf Tim akan menyurati KOMNAS HAM RI, Ombudsman RI, Komisi III DPR-RI, Mahkamah Konstitusi, Dewan Kehormatan Mahkamah Agung dan Instansi yang berwewenang.

Dalam hal perampasan tanah mengatasnamakan Wakaf Tim juga akan menyurati kuasa hukum Sabri yakni Anton Sitompul agar dilakukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung terkait perampasan tanah Sabri dengan mengatasnamakan Wakaf.

Menurut Harianto desakan mem PK kan kasus tersebut penting dilakukan agar Sabri sekeluarga tidak kehilangan haknya atas tanah yang diwariskan orang tua kandung Sabri. Pengajuan PK oleh PH nya Sabri sangat penting demi terwujudnya keadilan. Tim juga akan melaporkan perusakan tanaman milik Sadri yang di lakukan oleh KUA Siak karena tidak ada pembayaran kepada Sabri ujar Harianto.

Beredar kabar bahwa tanah seluas 40.038 M diperoleh mengatasnamakan Wakaf telah bersertifikat No.1 Tanggal 22/12/2017 diterbitkan BPN Siak informasinya dilokasi tersebut tahun 2019 akan dibangun Gedung yang merupakan proyek Pemkab Siak namun ketika informasi tersebut dikonfirmasi kepada anggota DPRD Siak Hariadi Tarigan melalui hubungan seluler Rabu (23/01/2019) membantah “saya ketua banggar” tidak benar informasi tersebut, kecuali ada putusan Pengadilan ujar Hariadi menutup sambungan selulernya (PUR)

SIAK, Tribun Riau- Tanah warisan milik Sabri MS, 71 Tahun, bin M. Sadri NIK.1408012309480001, beralamat di Belantik RT/RW 008/003 Desa Langkai Kecamatan Siak Kabupaten Siak tertanggal, 23 Januari 2019 menyurati Perwakilan Koran Anti Korupsi Riau dan media online, memohon untuk mempublikasikan terkait lahan miliknya yang terletak di Jl. Sapta Taruna Siak seluas 40.038 M2 yang diduga kuat dirampas.

Surat permohonan tersebut ditanda tangani di atas kertas bermeterai cukup disaksikan anak tertua Sabri, yakni Supardi dan Suwarni selaku penunggu lahan milik Sabri. Perampasan tanah tersebut dengan mengatas namakan Wakaf. Tertulis pada papan nama yang dipasang diatas tanah berperkara tersebut “berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) No. 01 Tahun 1983 tanggal 19/03/1983”.

“Padahal persyaratan untuk menghibahkan tanah warisan semestinya pemilik tanah atau pewaris yang syah, bukan orang lain yang tidak punya hubungan sama sekali”. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak menerima hibah dari pihak lain yang bukan pemilik tanah yang syah atau pewaris yang syah, padahal persyaratan tersebut KUA Siak tau, mengatasnamakan Wakaf tersebut patut di pertanyakan.

Suwarni 71 tahun, warga Siak selaku penunggu tanah milik orang tua kandung Sabri yakni M. Sadri (Alm) menjelaskan kepada awak media ini, bahwa tanah milik M. Sadri (Alm) orang tua kandung Sabri sebelum meninggal dunia menitipkan tanah kebun karet seluas 40.038 ha, “Saya diminta Sadri (Alm) untuk merawat tanaman karet, sekaligus mengambil hasilnya, hasil sadapan tanaman karet tersebut sebagai upah merawat dan menunggu tanah tersebut, namun dalam perjalanan saya didatangi oknum KUA, yaitu pak Tarzan menyodorkan selembar surat kepada saya, karena menurut Tarzan saya disebutkannya selaku “nadzir” alias memelihara diatas tanah tersebut, surat yang disodorkan Tarzan tersebut tidak saya baca disuruh menanda tangani, bapak hanya sebagai “nadzir”, ya saya percaya saja, kemudian saya tanda tangani, kalau tak salah surat itu ditanda tangani sekitar tahun 1983 tanggal dan bulannya saya lupa, kalau ujugnya seperti sekarang ini, mengakibatkan Sabri kehilangan haknya, tidak saya tanda tangani surat “nadzir” tersebut,” jelas Suwarni Rabu (23/01/2019) di kediaman Sabri pada posisi membujur karena menderita strok.

Sabri dalam pangkuan Suwarni menjelaskan permasalahannya disaksikan Ketua Umum Perkumpulan Penggiat Penyelamat Kekayaan Daerah (P3KD) Provinsi Riau Salamuddin P dan Ketua LSM Yaspani Yustisia Harianto dan Sucipto Sihite SH selaku asisten Anton Sitompul.

Terkait perampasan lahan mengatas namakan Wakaf Sabri, selaku pewaris menempuh jalur hukum dengan menguasakan kepada penasehat hukumnya (PH) Anton Sitompul, SH untuk menggugat Kantor Urusan Agama (KUA) Siak ke Pengadilan Agama (PA) Bengkalis dalam persidangan perdata tersebut dimenangkan Sabri, begitu juga pada tingkat Banding di PTA Pekanbaru dengan putusan No.53/Pdt.G/2014/PTA Pbr tanggal 04 Desember 2014 juga dimenangkan Sabri.

Namun, tergugat tidak “patah arang”, tergugat melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) oleh MA melalui putusan No.690 K/AG/20/16 tentang Perkara Kasasi Perdata Agama membatalkan Putusan PA Bengkalis dan PTA Pekanbaru salah satu klausal dalam putusan MA tersebut menyebutkan agar pihak penggugat mengurus surat waris.

Anton Sitompul SH ketika dikonfirmasi melalui selulernya, Kamis (24/01/2019) membenarkan bahwa pihaknya selaku kuasa hukum Sabri menurut Anton Sitompul telah menyurati pihak BPN Siak yang intinya memberitahukan objek perkara tersebut agar tidak diterbitkan sertifikat diatas tanah yang sedang berperkara, surat keberatan tersebut disampaikan pada tahun 2014, Namun oleh BPN Siak meski tanah tersebut dalam status berperkara, menerbitkan sertifian No. 1 Tanggal 22/12/2017, padahal lanjut Anton lebih dulu pihaknya menyampaikan keberatan ke BPN.

Investigasi dan berbagai keterangan yang dihimpun awak media ini menyebutkan, bahwa tergugat berlandaskan putusan MA tersebut, melakukan pengosongan, diatas tanah tersebut terdapat 2 unit rumah permanen dinding batu lantai semen dan atap seng pihak KUA Siak dengan menggunakan alat berat excapator membolduser rumah tersebut, dan melakukan pembersihan segala tanaman seperti karet yang diperkirakan ribuan pohon dan tanaman lainnya di ratakan ujar warga yang menyaksikan pembersihan lahan diatas tanah milik Sabri tersebut. Dilapangan KUA Siak dilokasi objek perkara memasang plang, kabarnya pembongkaran 2 unit rumah dan pemasangan plang tersebut atas perintah petinggi Kabupaten Siak pemilik rumah yang di bolduzer itu hanya diberi uang sagu hati alias uang pindah masing-masing sebesar Rp.20 juta.

Informasi yang diterima Tim, menyebutkan berselang beberapa menit kemudian setelah awak media ini mendokumentasi lokasi yang menjadi objek perkara antara Sabri dengan KUA Siak. Tim Investigasi awak media mendatangi kediaman Sabri, di kabarkan setelah Tim meninggalkan lokasi beberapa oknum aparat Pemda Siak mendatangi Lokasi lahan yang telah terpasang plang dilokasi tersebut, kedatangan Tim Investigasi dilapor oleh seseorang ke oknum aparat Pemda Siak ujar sumber yang membagikan informasi tersebut. (PUR)