DUMAI, Tribunriau- Aktifitas Disjoki (Dj) di Pub J-Mex yang berada di Jalan Mangga, RT 11 Kelurahan Rimba Sekampung, Kota Dumai tidak mengantongi izin alias ilegal.

Hal tersebut diketahui dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui Kasi Perizinan bagian TDUP Kota Dumai, Lestari saat dihubungi via WhatsApp, Senin (21/10/2019).

“Belum ada (izin Diskotik/Dj) pak, hanya izin TDUP untuk karaoke,” ujar Lestari ketika ditanyakan soal kelengkapan izin yang dimiliki Pub J-Mex.

Sebelumnya, Kabid Perizinan DPMPTSP, Said Efendi juga telah menyatakan bahwa Pemko Dumai melalui DPMPTSP belum pernah menerbitkan izin untuk aktifitas DJ.

“Belum ada. Itu sudah menyalahi izin yang diberikan. Silahkan ditindak sesuai tupoksi OPD terkait,” ujar Said beberapa hari yang lalu.

Pihak yang berwenang, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas mengawasi peraturan walikota hendaknya segera turun ke lapangan untuk menghentikan aktifitas ilegal tersebut. (red)

Penampakan aktifitas DJ di J-Mex yang diunggah ke chanel Youtube:

DUMAI, Tribunriau- Jalan yang layak untuk dilewati seperti pada jalan umumnya, itulah yang diharapkan oleh masyarakat Kelurahan Bagan Keladi, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai.

Lebih kurang 9 tahun lamanya, masyarakat Bagan Keladi melewati jalanan yang berlumpur ketika hujan, berdebu ketika panas. Jalan itu tepatnya berada di Jalan Sri Kembar, jalan induk menuju kantor kelurahan.

“Mereka seakan tidak memperdulikan keluhan kami,” ujar M Weldi, salah seorang warga kelurahan Bagan Keladi.

Dijelaskannya, ketika musim hujan, jalan tersebut sudah seperti kubangan kerbau, di saat musim panas, seperti gurun sahara yang menghembuskan debu sehingga pengendara sangat kesulitan melaluinya.

“Kami bukan kerbau yang harus selalu melewati jalan yang sudah sama seperti kubangan lumpur dan harus menghirup deburan debu ketika cuaca panas tiba,” jelasnya

Parahnya lagi, lanjut Weldi, banyak caleg dan calon walikota yang meminta perhatian mereka untuk mendulang suara, menebar janji-janji, namun, hingga kini tak banyak yang kembali memperhatikan mereka.

“Tapi ketika musim pesta rakyat, datang para kandidat serta calon anggota DPRD atau calon walikota, mereka sibuk mencari perhatian masyarakat kami untuk mendapatkan suara dari kami, hingga sampai ke pelosok kampungpun mereka tempuhi untuk menebarkan janji-janji semata, setelah kepentingan mereka terpenuhi, maka mereka menghilang tanpa mempedulikan tempat kami, kami hanya orang kampung yang tak tau kemana jalur-jalur yang harus kami tempuh,” kesal Weldy.

Kepala Kelurahan Bagan Keladi ketika dihubungi wartawan membenarkan kondisi jalan seperti yang dikeluhkan warganya.

“Ya benar adanya kondisi jalan di sana memang hancur, tidak layak dilalui oleh masyarakat, lebih memprihatinkan lagi ketika anak-anak mau berangkat ke sekolah, mereka harus mengarungi lumpur, bahkan ada yang jatuh hingga harus pulang untuk ganti seragam mereka,” ujar kepala Kelurahan Bagan Keladi yang akrab disapa Awi.

Dirinya berharap, pihak Pemko dan DPRD Dumai bisa memberikan perhatian lebih terkait masalah jalan yang tidak layak ini, ia juga sudah berusaha mengajukan pembangunan jalan ke dinas pekerjaan umum.

“Saya harap ada perhatian penuh dari Pemko dan DPRD Dumai terkait masalah ini agar masyarakat di sini bisa mendapat hak yang sama, sejauh ini saya sudah berusaha untuk mengajukan ke dinas pekerjaan umum, mungkin akan terealisasi akhir tahun ini,” ucap Awi.

Informasi yang didapatkan wartawan, jalan tersebut pada tahun ini akan dibangun oleh Pemko Dumai melalui Dinas PUPR menggunakan dana APBD Perubahan. (red)

DUMAI, Tribunriau- Polemik keberadaan Gelanggang Permainan (Gelper) Tarzan Zone yang baru berdiri di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota terus menjadi sorotan publik.

Dikatakan Warga RT 18 Kelurahan Rimba Sekampung, Ghosy Thosan kepada Tribunriau, beberapa hari yang lalu, bermasalahnya pendirian usaha tersebut tidak lepas dari komunikasi yang kurang bagus.

“Ini masalah komunikasi, karena tidak seperti gelper-gelper sebelumnya,” ujar Ghosy.

Dikatakannya, mulai awal tahun 2019, peraturan terkait izin HO atau gangguan sudah dicabut oleh Menteri Dalam Negeri, warga tidak mengetahui hal tersebut, dan ini menjadi polemik.

“Warga kan tak tau kalau Gelper (mulai tahun 2019) tak lagi butuh izin gangguan (HO, red), tapi kalau suka-suka tanpa peduli dengan sikap warga, yah itu terjadi penolakan,” katanya.

Bisa jadi nanti, lanjut Ghosy, lebih subur usaha seperti ini kedepannya dan ini tentunya berbahaya bagi generasi mendatang.

“Kita sama-sama tau, indikasi ke arah Judi itu kental sekali, dan kalau usaha seperti ini tak lagi butuh izin gangguan, bakal subur di Kota ini dan itu pastinya berpengaruh besar terhadap perkembangan SDM kita,” tambahnya.

Sebelumnya, Kabid Perizinan DPMPTSP Kota Dumai, Said Efendi ketika dihubungi via Whatsapp beberapa hari yang lalu membenarkan bahwasanya pendirian usaha tak lagi butuh izin gangguan / HO.

Said juga menyarankan agar warga yang keberatan untuk menyampaikan kepada Lurah setempat dan akan ditindaklanjuti sesuai keluhan.(isk)