JAKARTA, Tribunriau- Setelah ‘dilarang’ demonstrasi pada hari Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia serta kelompok masyarakat kembali menggelar aksi demo di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Demo tersebut menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menerbitkan Perppu KPK setelah berlakunya RUU KPK.

Polisi mengerahkan 9.000 personel bersama TNI untuk mengamankan jalannya demo.

“(Disiapkan) 9.000 personel,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Senin (28/10) dilansir Kumparan.

Meski begitu, belum diketahui mekanisme pengamanan demo mahasiswa kali ini dan apakah boleh mendekat ke arah Istana Kepresidenan.

Sebelumnya, Ketua BEM Universitas Indonesia Manik Marganamahendra menyampaikan mahasiswa akan kembali aksi di depan Istana Merdeka. Mereka menyebut nama gerakannya adalah Gerakan Indonesia Memanggil.

Tuntutan mereka masih sama dengan aksi sebelumnya, yakni mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang KPK. Selain itu, aksi kali ini juga menuntut pemerintah bertanggung jawab atas korban tewas demonstrasi mahasiswa akhir September lalu.

“Kami juga menuntut pemerintah, negara bertanggung jawab atas jatuhnya korban aksi demo yang lalu. Dan kami meminta teman-teman kami yang masih ditahan dibebaskan,” kata Manik saat dikonfirmasi, Minggu (27/10) dilansir Kumparan.

Para mahasiswa akan melakukan long march dari Dukuh Atas ke Patung Kuda. Dan akan melanjutkan hingga ke Istana Merdeka jika diperbolehkan. (red)

Tribunriau- Selama tahun 2019, berbagai aksi yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia sudah menelan korban 51 orang.

Hal tersebut berdasarkan catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dilansir RMOL, hanya tujuh orang yang diketahui penyebab kematian. Sementara sisanya atau 44 orang tidak diketahui penyebab kematiannya.

“Dalam konteks HAM, ini sebenarnya sangat bahaya,” ujar Ketua bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur di Kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2019) dilansir RMOL.

Isnur menguraikan bahwa dari jumlah tersebut, sebanyak 33 orang meninggal terjadi di Wamena, Papua beberapa waktu lalu. Selain itu juga 4 orang korban meninggal dunia di Jayapura dalam aksi solidaritas yang berujung pada kerusuhan tersebut.

Menurutnya, aparat keamanan tidak menjelaskan secara resmi penyebab 37 korban tewas itu meninggal di Papua.

“Tapi keluarga menemukan luka tembak,” ujarnya. (red)

Tribunriau- Viral di media sosial yang menyebutkan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin masuk dalam daftar terorisme, hal tersebut membuat mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah angkat bicara.

Isu yang dilekatkan kepada Din tersebut dinilai tidak lepas dari berbagai kritikan yang dilakukan Din terhadap pemerintah, terutama soal ‘kompaknya’ beberapa menteri ‘memainkan’ isu radikalisme.

Bagi Din, isu radikalisme cenderung menyudutkan dan menyakiti masyarakat Islam yang menjadi mayoritas di Indonesia.

Menurut Fahri lagi, isu Din Syamsuddin terlibat dalam terorisme merupakan isu yang disebarkan oleh mereka-mereka yang sudah sakit dalam berpikir. Sebab, mantan ketua umum PP Muhammadiyah dua periode itu adalah tokoh dunia yang sudah mendapat banyak penghargaan dari banyak negara.

“Gara-gara Pak Din Syamsudin kritik pemerintah, lalu dia dituduh membiaya teroris. Ini permainan orang sakit. Kalau dia disebut teroris, terus kita gimana?” tegasnya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (27/10) dilansir RMOL.

Atas alasan itu, Fahri berharap Menko Polhukam Mahfud MD segera mengakhiri narasi-narasi anti radikalisme yang terus didengungkan sejumlah pihak.

“Inilah tugas berat menteri kita yang baru. Mengakhiri bisnis orang-bisnis yang tidak menghendaki ada persaudaraan dan perdamaian sejati,” tegasnya.

Din Syamsuddin sendiri menanggapi santai berita lama dari media yang seolah disebut berasal dari Yaman. Menurutnya, isu yang viral itu adalah bagian dari permainan elite politik. (red)

Tribunriau- Adanya arahan Presiden RI Joko Widodo kepada Menteri Agama (Menag) untuk mengatasi radikalisme, lalu bagaimana tanggapan Din Syamsudin atas arahan tersebut?

“Tadi diberitakan dewan pertimbangan MUI mengkritisi kalau menteri agama baru memberantas radikalisme, waduh sebut saja itu kementerian antiradikalisme,” ujar Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsudin di Gedung MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (23/10/2019) dilansir SangPencerah.

Dikatakannya, seharusnya, tugas Kementerian Agama (Kemenag), bukan memberantas hal semacam itu. Namun, Kemenag memiliki peranan untuk membangun bangsa.

“Kementerian Agama itu membangun moralitas bangsa, mengembangkan keberagamaan ke arah yang positif konstruktif bagi bangsa menjaga kerukunan meningkatkan kerukunan kualitas keagamaan, itu fungsi – fungsinya sudah ada sejak kelahirannya,” ujarnya.

Din meminta Kemenag jangan disalahfungsikan, sebab radikalisme tidak hanya di seputaran keagamaan. Maka, jangan dibelokkan karena antiradikalisme tidak hanya radikalisme keagamaan.

“Kenapa tidak boleh sebut radikalisme ekonomi, yang melakukan kekerasan pemodal, yang menimbulkan kesenjangan, itu namanya radikalisme ekonomi, kenapa tidak radikalisme politik,” ujarnya. (red)