ROHIL, Tribunriau – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Rapat Dengar pendapat (RDP) terkait Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) serta membahas program di setiap Organisasi perangkat Daerah (OPD), senin ( 2/6/2026) di Ruang komisi D DPRD Rohil, Bagansiapiapi.
Hadir Dinas pendidikan, Dinas kesehatan, Dinas Tenaga kerja, BPBD, perpustkaan dan kearsipan, Dinas sosial dilingkungan kabupaten Rokan Hilir.
“Informasi yang kita dapatkan tadi pada dasarnya semua OPD sudah merealisasikan rata – rata mencapai di atas 75℅ dan kendala umum juga sudah kita bahas bersama dan kita dalami lagi pada rapat Berikutnya”, kata ketua komisi D DPRD Rohil, purnomo,S.Ag.
Lanjut Dia, Masing – masing OPD sudah menyampaikan apa yang menjadi program, ada beberapa catatan seperti dinas sosial , karena Dinas Sosial ini berhubungan langsung dengan masyarakat, terkait penerima Bantuan Iuran Jaminan kesehatan (PBI JK) Yang di non aktifkan oleh kementrian, untuk itu kita mencari solusinya bersama.
“Bagaimana langkah – langkah ketika kita jumpai masyarakat, PBI JK ini sudah di non aktifkan, apa langkah yang harus kita buat agar peran kesehatan tidak terganggu”, ungkapnya.
Selain itu, Dalam Rapat tadi juga membahas terkait meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang memerlukan perhatian serius, perlunya pendataan kembali distribusi tenaga dokter di puskesmas yang ada di kabupaten Rokan Hilir agar pelayanan kesehatan dan upaya pencegahan penyakit bisa optimal.
“Tadi kita juga menekankan kepada Disnaker untuk lebih fokus kepada keberadaan pertamina Hulu Rokan (PHR) yang ada di kabupaten Rokan Hilir, dari sekian banyak tenaga kerja nya, kita perlu serius bagaimana kedepan warga kita lebih banyak lagi bekerja di PHR terkhusus di sup kontraknya”, tegas purnomo.
