JAKARTA, Tribunriau- Meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masukan dari ahli hukum dalam menunjuk Dewan Pengawas KPK, Indonesia Corruption Watch (ICW) tak peduli dan mendesak agar Jokowi menerbitkan Perrpu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.

“Dewan Pengawas adalah bagian dari revisi UU KPK. Jadi, siapa pun yang dipilih Jokowi [untuk jadi anggota Dewan Pengawas], kami menolak kelembagaan Dewan Pengawas, kami tidak fokus siapa yang akan dipilih,” ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dilansir kumparan, Selasa (5/11).

“Kita sepakat, jika presiden tetap melanjutkan pemilihan Dewan Pengawas, maka presiden gagal paham dalam melihat bagaimana memetakan lembaga antikorupsi yang benar,” tegasnya.

Secara teoritis, Kurnia menegaskan KPK adalah lembaga negara independen. Menurutnya, di negara manapun, lembaga negara independen tidak mengenal instrumen kelembagaan Dewan Pengawas. Kurnia justru memandang pengawasan internal KPK –tanpa Dewan Pengawas– sudah berjalan baik.

“KPK memiliki deputi pengawas internal dan Pengaduan Masyarakat (Dumas). Deputi pengawas internal pernah menjatuhkan dua Komisioner KPK, yakni Pak Saut Situmorang dan Abraham Samad. Sekelas pimpinan pernah dijatuhi sanksi. Ini membuktikan pengawasan KPK tetap berjalan,” kata Kurnia.

Kasus yang dimaksud Kurnia yakni sanksi tertulis untuk Saut pada 2016 dan Abraham Samad pada April 2013. Saat itu, Saut mendapat sanksi tertulis dari Komisi Etik atas pernyataannya yang menyinggung sejumlah kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) korupsi saat menjadi pejabat negara. Adapun Abraham mendapat sanksi etik pelanggaran ringan saat diduga terlibat dalam kasus bocornya sprindik Anas Urbaningrum.

Merujuk UU KPK lama, atau UU Nomor 30 Tahun 2002, disebutkan bahwa KPK diawasi oleh tiga kelembagaan. Yakni, secara keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan secara kinerja oleh DPR dan Presiden.

“DPR diawasi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan ini ‘kan secara UU juga KPK tanggung jawab kepada publik. Saat ada orang yang menyarankan supaya ada yang menjaga dan mengawasi KPK, sebetulnya, kalau kita lihat, yang mengawasi KPK adalah institusi kekuasaan kehakiman,” tuturnya.

“Kalau kita lihat misalnya ada orang ditetapkan tersangka, mekanisme ujinya ada praperadilan. Apakah KPK pernah kalah, pernah, yakni kasus Setya Novanto dan Budi Gunawan. Itu pernah kalah dalam praperadilan, membuktikan check and balance berjalan,” sambung Kurnia.

Selain itu, Kurnia juga menyoroti kewenangan Dewan Pengawas yang berlebihan. Dalam UU versi revisi, diatur bahwa Dewan Pengawas mempunyai kewenangan pemberian izin dalam menyadap, menggeledah, hingga menyita. Selama ini, izin tersebut diberikan pimpinan KPK.

“Kita sebenarnya berharap Jokowi hadirkan Perppu menolak seluruh pengesahan revisi UU dan kembalikan UU sedia kala. Termasuk pembentukan Dewan Pengawas, kewenangan SP3 perubahan status pegawai KPK menjadi ASN. Alasannya itu, karena, Jokowi seharusnya terbitkan Perppu,” tuturnya.

Sebagai gambaran, Jokowi, beberapa waktu lalu, memang mengaku tengah mempertimbangkan penerbitan Perppu. Namun belakangan, Perppu tersebut tak kunjung terbit karena Jokowi masih menunggu putusan uji materi UU KPK hasil revisi di MK yang digugat sejumlah mahasiswa dan politisi.

“Kita melihat bahwa sekarang ini masih ada proses uji materi di MK. Jangan ada orang yang masih berproses di uji materi kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan yang lain. Saya kira kita harus tahu sopan santun,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11).

Selain itu, Jokowi mengaku, pemilihan Dewan Pengawas KPK sedang dalam proses hingga Desember 2019. “Saat ini untuk Dewan Pengawas KPK kita masih dalam proses. Mendapatkan masukan-masukan untuk siapa yang nanti bisa duduk di dalam Dewan Pengawas KPK,” kata Jokowi.

Mensesneg Pratikno menambahkan, ada banyak pihak dari berbagai latar belakang yang dimintai saran Jokowi terkait pemilihan Dewan Pengawas KPK.

“Macam-macam. Tentu saja ahli hukum yang akan banyak ya, tapi juga ada non-hukum, ada dimensi sosialnya muncul. Tapi belum diputuskan final. Sekarang masih listing-lah,” kata Pratikno di Gedung Krida Bhakti, Jakarta Pusat, Senin (4/11).

“Masukan berbagai pihak. Dewan Pengawas kan Presiden masih banyak waktu. Nanti diangkat bersamaan dengan pimpinan KPK yang baru. Masih bulan Desember,” jelasnya. (kumparan/red)

JAKARTA, Tribunriau- Belasan warga DKI Jakarta melaporkan anggota DPRD dari Fraksi PSI William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.

Laporan tersebut terkait unggahan William soal anggaran janggal di RAPBD 2020, termasuk anggaran Rp 82 miliar untuk pengadaan lem Aibon.

Hal tersebut dibenarkan Ketua BK DPRD DKI Jakarta, Achmad Nawawi. Ia mengatakan bahwa laporan diajukan oleh warga bernama Sugiyanto yang mewakili 10 orang lainnya.

“Kemarin (laporan) ramai-ramai datang atas nama masyarakat lebih dari 10 orang, melaporkan tentang adanya anggota Dewan yang mengunggah dokumen KUA-PPAS lewat medsos,” kata Achmad pada wartawan, Selasa (5/11) dilansir Kumparan.

Achmad menyebut William dilaporkan karena dianggap melanggar kode etik Dewan. Ia mengatakan hari ini pihaknya akan menggelar rapat perdana untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

“Menurut mereka (unggahan anggaran di media sosial) ini menyalahi kode etik anggota. Insyaallah pukul 10.30 WIB kita rapat,” kata dia.

Sementara itu, Sugiyanto menilai William telah melanggar Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta karena menggungah sejumlah rancangan anggaran ke media sosial.

Karena itu, ia melaporkan William ke BK lantaran tak ingin timbulnya opini negatif terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Sikap yang bersangkutan dengan mengekspos pada forum tidak resmi justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan,” kata Sugiyanto seperti dikutip dari Antara.

Menurutnya, sebagai anggota Dewan seharusnya William melakukan konfirmasi terdahulu ke mitra kerja dan memanfaatkan forum rapat untuk menyampaikan pendapat.

“Sebagai anggota Dewan yang memiliki hak bertanya kepada mitra kerjanya Pemprov DKI Jakarta, harusnya memiliki kesempatan bertanya itu digunakan di forum rapat komisi atau Badan Anggaran (Banggar),” ucapnya.

Seperti diberitakan, PSI menyoroti sejumlah anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai janggal.

Anggaran yang menjadi sorotan PSI dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020, mulai dari anggaran Rp 82,8 miliar untuk pengadaan lem Aibon di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan. Lalu, ada beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar dianggarkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Sebelum anggaran lem Aibon diposting William pada tanggal 29 Oktober, anggaran janggal sebelumnya sudah dicermati Gubernur Anies Baswedan. Dalam sebuah rapat bersama jajarannya pada 23 Oktober, Anies menegur anak buahnya soal anggaran-anggaran yang tidak bisa dijelaskan. Video rapat itu kemudian diposting di akun Youtube Pemprov DKI Jakarta pada 29 Oktober.

Dalam rapat itu, Anies menyoroti berbagai kegiatan dengan anggaran tak wajar dalam KUA-PPAS 2020. Anies langsung menanyakan kepada pimpinan dinas terkait untuk mempertanggungjawabkan angka yang dimasukkan dalam KUA-PPAS. Nyatanya, mereka tak bisa menjawab.”

“Ini namanya self humiliation, mempermalukan diri sendiri,” ujar Anies terheran-heran.
“Stop doing this, berhenti mengerjakan ini,” tegur Anies. (red)