Tribunriau- Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Idham Azis yang baru saja dilantik pernah mengatakan bahwa tugas istri berada di dapur, sumur dan kasur.
Hal tersebut dikatakannya saat pimpinan dan anggota Komisi III DPR datang berkunjung ke kediamannya pada Rabu (30/10/2019) lalu.
Namun, kalimat yang dilontarkannya itu ternyata hanya kiasan dan berbanding terbalik dengan fakta yang ditemukan di lapangan.
Fitri Handari, istri Kapolri Jenderal Idham Azis, ternyata aktif di organisasi Bhayangkari.
Dan setiap sang suami menjabat sebagai Kapolda, maka posisi Fitri adalah sebagai Ketua Bhayangkari di Polda yang dipimpin oleh suaminya.
Jangan menyepelekan organisasi Bhayangkari yang menjadi wadah kegiatan bagi istri-istri di Indonesia.
Bhayangkari merupakan organisasi istri anggota Polri yang lahir atas gagasan Ny. HL. Soekanto pada tanggal 17 Agustus 1949 di Yogyakarta.
Pada tahun 2012 Bhayangkari telah terdaftar sebagai anggota organisasi kemasyarakatan di Kementerian Dalam Negeri.
Di level Bhayangkari Pusat, yang kini dipimpin oleh Fitri Azis, Bhayangkari memiliki anggota 386.407 orang anggota dengan perincian: anggota biasa sebanyak 324.825, dan anggota luar biasa berjumlah 61.582.
Kegiatan organisasi Bhayangkari ini, tak ada yang tak positif, sebab misi mereka adalah meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Fitri Idham Azis, tentu aktif di Bhayangkari.
Dan ia jalankan tugas dan tanggung-jawabnya dengan sangat baik setiap kali suaminya menjadi pimpinan di tingkat daerah, misalnya saat Idham menjadi Kapolda Sulteng, Kapolda Metro Jaya dan saat menjabat sebagai Kabareskrim.
Hampir setiap hari ada aksi aksi sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh ibu-ibu Bhayangkari.
Dan Fitri Idham Azis, bukanlah istri yang dipasung di rumah oleh suaminya.
Ia bebas melakukan berbagai aktivitas yang bermanfaat seperti misalnya diving (menyelam).
Ia ikut dalam Organisasi Wanita Selam Indonesia yang dipimpin oleh Ibu Tri Tito Karnavian.
Ibu dari empat anak ini, menyukai olahraga sebagai pengisi waktu luangnya.
Selain menyelam, Fitri melakukan juga olahraga jogging.
Walau aktif di berbagai organisasi, Fitri tidak mengabaikan tugas dan tanggung-jawabnya sebagai seorang ibu.
Kesibukan suaminya dalam pekerjaan, sangat dipahami Fitri. Sehingga dalam berbagai kegiatan yang mengikut-sertakan anak-anak mereka, Fitri rela untuk hadir sendirian.
Misalnya, mendampingi anaknya mengikuti kejuaraan atau olimpiade.
Atau saat anaknya diterima sebagai Taruna Akpol.
Pasangan Idham Azis dan Fitri Handari dikaruniai empat orang anak yaitu Ilham Urane Azis, Irfan Urane Azis, Firda Athira Azis dan Pandu Urane Azis.
Pepatah mengatakan, “Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya”.
Tahun 2014 lalu (saat Idham menjabat sebagai Kapolda Sulteng), anak Idham Azis yaitu Irfan Urane Aziz, meraih prestasi gemilang dalam kompetisi matematika internasional di India.
Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Depok, Jawa Barat, itu mendapat tiga medali emas dalam Wizards At Mathematics International Competition (WIZMIC).
Irfan menjadi salah satu dari 16 siswa yang dikirim oleh KPM dalam kompetisi matematika di Lucknow, India, pada 18-21 Oktober 2014 yang lalu.
Dari delegasi yang dikirim tersebut berhasil mendapat 8 medali emas, 5 perak, dan 3 perunggu.
Tak hanya penghargaan individual, tim mereka mampu meraih 1 emas, 2 perak, dan 1 perunggu untuk kategori tim. Mereka juga meraih 2 medali emas dan 2 perak untuk kategori grup.
Kebanggaan Idham tak berhenti sampai di situ.
Kedua orang putranya, kini sama-sama menjadi taruna Akademi Kepolisian peraih nilai tertinggi dalam seleksi di tahun yang berbeda.
Putra pertama Idham, Ilham Urane Aziz, berhasil meraih nilai terbaik dalam seleksi Akpol tahun 2017.
Berdasarkan data resmi dari bagian SDM Polri tahun 2017, Ilham meraih nilai rata-rata 80,81 dalam seleksi akademik. Seleksi itu terdiri dari tes potensi akademik dan bahasa Inggris.
Ilham menjadi peserta terbaik dari 331 peserta lainnya di tahap tes akademik tersebut.
Kala itu Idham yang masih menjadi Kapolda Metro Jaya mengaku bangga dengan hasil itu.
Di tahun 2019 ini, putra kedua Idham, Irfan Urane Aziz, juga mengikuti seleksi Akpol.
Lulusan SMA Taruna Nusantara 2019 itu berhasil meraih peringkat tertinggi dalam akademis dan jasmani.
Irfan menjadi yang terbaik dari 264 calon taruna yang telah mengikuti 7 rangkaian tahapan seleksi.
Jadi, apa yang telah dilakukan Fitri Idham Azis selama ini sebagai seorang wanita, sangat membanggakan.
Ia beruntung memiliki suami yang memberikan kepercayaan dan kebebasan penuh kepada dirinya untuk bisa melakukan berbagai aktivitas di luar rumah, termasuk aktivitas berorganisasi (di Bhayangkari dan Organisasi Wanita Selam Indonesia).
Kini kiprah Fitri Idham Azis bila nanti telah resmi menjadi Ketua Umum Bhayangkari sangat dinantikan.
Seperti misi organisasi Bhayangkari, semoga istri Kapolri ini mampu membawa organisasi Bhayangkari ke arah yang jauh lebih baik guna meningkatkan kesejahteraan keluarga Polri di tanah air tercinta, Indonesia. (rmol/red)
Tribunriau- Memposting gambar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dengan versi Joker, Ade Armando kali ini dilaporkan oleh Anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Fahira Idris.
“Saya hari ini ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan Saudara Ade Armando karena saya tadi pagi jam 11.00 WIB di kantor saya di DPD RI di Senayan saya sangat-sangat terkejut dan merasa tersinggung ya sebagai warga DKI Jakarta dan ternyata memang banyak sekali yang tersinggung,” kata Fahira di Polda Metro Jaya, Jumat petang dilansir Rmol.
Laporan tersebut teregistrasi di Laporan Polisi Nomor LP/7057/XI/2018/PMJ/Dit. Reskrimsus.
Di tempat yang sama, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya akan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi-saksi terhadap pelapor atas kasus dugaan pelanggaran UU ITE yang dilakukan Ade Armando.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap pelaporan anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Fahira Idris. Nantinya, polisi akan memanggil dan memeriksa Fahira dan saksi-saksi.
“Masih dalam penyelidikan untuk diklarifikasi dengan pelapor dan saksi-saksi,” ucap Argo dilansir RMOL, Sabtu (2/11).
Setelah itu, polisi juga akan memanggil terlapor yakni Ade Armando untuk dilakukan pemeriksaan. Namun, Argo meminta agar menunggu tahapan proses penyelidikan.
“Tunggu saja agenda penyidik selanjutnya,” singkatnya. (rmol/red)
Kampa, TRIBUNRIAU.COM, Wakil Ketua DPRD Kampar Repol.S.Ag, meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Kampar agar serius melaksanakan program pembangunan yang sudah disahkan melalui ketok palu DPRD Kampar, termasuk membuat perencanaan yang matang, jangan sampai terjadi, kegiatan sudah dilaksankan, sementara perencanaan pembangunan masih terdapat kesalahan.
Kepada Tribunriau.com, Repol menyampaikan, saat meninjau proyek pembangunan Istana Sultan Mahmud Syah 1X, (Istana Raja Kampa), di Desa Koto Parambahan, Kecamatan Kampa, Kamis 31/10/2019.
Proyek pembangunan Istana Raja Kampa ini, dibiyai dengan APBD Kampar Tahun anggaran 2019, menelan dana sebesar Rp1.592.270.000.00.-(satu milyar lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang dikerjakan CV. Dziyas Putra Utama dengan waktu pelaksanaan 135 hari kalender.
Menurut Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kampar Suryadi yang di jumpai di lokasi proyek, kesalahan terjadi pada besi lantai Istana ini, besi untuk lantai tidak sesuai ukurannya dengan beban coran yang akan dipasang, sehingga besi lantai ini harus ditukar agar tidak runtuh nantinya, kalaulah besi dipasang sesuai dengan perencanaan awal, di khawatirkan lantai Istana ini akan runtuh”
“Makanya pengerjaan proyek ini di CCO kan, agar tidak mengurangi nilai dari pada pengerjaan peoyek ini,” kata Suryadi.
“Pembangunan Istana Raja Kampa ini, anggaran yang tersedia tahun ini hanya sampai pemasangan atap, sementara untuk plapon tangga, dan pekerjaan lainnya masih memerlukan dana sebesar Rp700 juta lagi, untuk tahun anggaran 2020 di APBD Kabupaten Kampar sudah kita usulkan, mudah mudahan tidak di coret”imbuh Suryadi.
Karena terjadi salah perencanaan di proyek ini, Politisi Partai Golkar angkat bicara “kedepan saya minta kepada Dinas Pariwisata Kampar, agar lebih berhati hati dan serius dalam membuat suatu perencanaan, sehingga tidak terjadi lagi kesalahan, kemudian saya minta pembangunan Istana Raja Kampa ini harus dilanjutkan sampai tuntas”.
“Soal bangunan sekolah SD 003 Koto Parambahan yang di bongkar sebanyak 7 lokal dan satu gedung pustaka, dampak pembangunan Istana Raja Kampa ini, kami akan cek terlebih dahulu, kapan gedung sekolah ini akan dibangun lagi, apakah sudah masuk usulannya di tahun anggaran 2020 ini kita belum tahu, kalau ruang belajar ini lambat dibangun, kasihan kita sama anak anak yang belajar, sekarang aja menumpang belajar di gedung MDA, sudah jelas mengganggu proses belajar mengajar”.
“Kita akan cek juga apa gedung sekolah SD 003 koto parambahan ini terdata dalam aset daerah, kalau terdata, tidak bisa dibongkar sembarangan, itu ada aturannya, jangan nanti kita di dakwa menghilangkan aset daerah”
“Kalau gedung ini di bongkar, atap dan kayu kayunya di kemanakan, termasuk mobilernya, kalau ini dilelang harus masuk ke dalam Kas daerah, tidak bisa dipakai langsung, kalau hasil pelelangan sekolah ini dipakai langsung, tentu pekerjaan yang melawan hukum, ” tambah Repol.(shm)
ROHIL, Tribunriau – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mengadakan kegiatan penyampaian visi misi Bakal Calon Bupati (Bacabup) Dan Bakal Calon Wakil Bupati tahun 2020. Dari 19 calon yang mendaftar dipartai Nasdem, 18 yang mengembalikan formulir. Sementara yang mengikuti penyampaian visi misi hanya 7 calon.
Demikian disampaikan ketua DPD Partai Nasdem Rohil, Basiran Nur Efendi SE, saat membuka acara tersebut, Kamis (31/10) di gedung H Misran Rais, Bagansiapiapi. Kegiatan itu diikuti 7 Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Rohil, yakni : Afrizal Sintong, Amansyah, Syamzani SH, Jhony Charles, Cutra Andika, Muhammad Maliki dan Saiman AMp.
Afrizal alias Epi sintong bertekat ikut pilkada 2020 mendatang. Bukti keseriusan mantan anggota DPRD Rohil itu maju, Ia datang dan langsung mendaftarkan diri ke parpol yang membuka penjaringan. Berikut visi Misi nya :
1.Memperbaiki Permasalahan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
Pelayanan Publik harus berdasarkan paradigma memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik tidak bisa dilakukan secara terpisah dari berbagai pihak. Harus ada perpaduan dari berbagai bagian yang menjadi pilar dari pelayanan publik itu sendiri, termasuk dari pimpinan dan pelaksananya. Kualitas pelayanan publik tidak bisa ditingkatkan hanya dengan inisiatif dari pimpinan atau pelaksana semata, harus digabungkan dengan (kebutuhan) masyarakat.
Optimalisasi pelayanan publik juga tak bisa lepas dari suara masyarakat. Suara nyata masyarakat adalah komplain dan pengaduan. Ketika suatu instansi mendapat pengaduan atau laporan. penyelesaian dari masalah tersebut adalah upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Penyelesaian terhadap aduan masyarakat itu harus dilakukan secara bersama. dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau unit lainnya. Jadi penyelesaian aduan itu harus berkolaborasi. tak bisa jalan sendiri-sendiri.
Agar penyelesaian aduan publik itu berjalan optimal. dibutuhkan komitmen dan inovasi yang mempercepat pemecahan masalah yang ada dalam masyarakat. Untuk terus menjaga kepercayaan publik, dibutuhkan komitmen kuat dari pimpinan instansi. Komitmen juga harus ditunjukkan agar inovasi yang diciptakan tetap eksis. meskipun pimpinan tersebut sudah tidak menjabat. Komitmen ini harus dimulai dari pemimpin tertinggi di Kabupaten Rokan Hilir yakni Bupati
Untuk dapat mengatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan itu dapat diukur dari beberapa Indikator. yakni, indikator keberhasilan kebijakan tersebut adalah efektifitas. efisiensi. kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan, lndukator. indikator ini yang ingin dilihat dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan penataan onganisasi perangkat daerah.
Kemudian pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah jangan sampai terjadi tumpang tinduh kebijakan. sehingga mengakibatkan kurang efektifnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
Kemudian satu hal lagi yang sangat panting adalah kontrol yang kuat terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah sehingga tidak melakukan tindakan korupsi. KorUDSI merupakan musuh kita bersama. karena korupsi merugikan masyarakat. Uang/dana yang seharusnya untuk pembangunan tetapi dengan korupsi mengalir ke kantong-kantong orang tertentu. Oleh karena itu salah satu hal yang paling penting adalah mengawasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah dengan ketat agar jangan sampai terjadi korupsi
Kemudian Hal tidak kalah penting adalah kesejahteraan Pegawai, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, Honorer, maupun tenaga kontrak. Bupati yang akan datang harus menjamin hak-hak semua pegawai dengan baik, sehingga tidak ada lagi Pegawai yang sering tidak masuk karena mencari tambahan di luar, atau pegawai yang meminta komisi dari masyarakat sehingga menumbuhkan budaya Korupsi.
afrizal sintong bersama Timses pada cara penyampaian visi misi ke DPD Partai Nasdem Rokan Hilir.
2. Pendapatan Asli Daerah dan Memperkuat Sumber Pendapatan.
Kabupaten Rokan Hilir merupakan Salah Satu Kabupaten terkaya di Provinsi Riau. Kekayaan Kabupaten Rokan Hilir meliputi Kekayaan Minyak Bumi dan Gas, Kekayaan akan potensi Perkebunan Sawit dan Karet, Kekayaan hasil Penanian berupa Produksi padi / beras yang merupakan salah satu penyangga Beras untuk Provinsi Riau, Kekayaan Potensi Perikanan baik perikanan laut maupun Darat, Kekayaan Potensi wisata, dan kekayaan potensi Iainnya. Namun kekayaan akan berbagai potensi tersebut tidak berimplikasi positif terhadap tingkat kemiskinan di Rokan Hilir.
Berdasarkan data dari Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia tahun 2010 bahwa Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir masih menduduki angka 9,30 % atau sekitar 51 ribu Iebih penduduk miskin. Dan kondisi hari ini tidak jauh berubah bahkan menjadi semakin buruk seiring dengan jatuhnya harga Karet dan tidak stabilnya harga minyak dunia dan minyak sawit.
Oleh karena itu diperlukan langkah yang tepat dari Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir agar potensi kekayaan alam yang melimpah tersebut dapat dikelola dengan Iebih baik sehingga berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Salah satu yang menjadi agenda besar kita bersama adalah dengan akan diambil alihnya Blok Rokan oleh PERTAMINA dari PT. Chevron pada tahun 2021 maka diperlukan kebijakan bahwa agar anak-anak Rokan Hilir dapat bekerja dan bergabung dengan Pertamina dalam mengelola Blok Rokan Yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.
Kenyataan yang sangat menyedihkan hari ini adalah bahwa sekian lama PT. Chevron menguras Minyak dari perut bumi Rokan Hilir, tetapi anak daerah yang daerah yang bekerja di PT. Chevron bisa dihitung dengan jari. Hal ini tentu tidak bisa kita biarkan. Untuk kedepannya jika Pertamina mengambil alih Blok Rokan maka, perlu dibuat jalur khusus penerimaan anak-anak Rokan Hilir untuk bekerja di PERTAMINA. Hal ini agar jangan sampal anak-anak Rokan Hilir menjadi penonton di rumah sendiri dan membiarkan orang dari luar daerah menikmati gaji besar dan fasilitas mewah bekerja di PERTAMINA.
Jadi sekali lagi ditekankan disini, bahwa perlu dibuat jalur khusus penerimaan anak-anak Rokan Hilir untuk bekerja di PERTAMINA nantinya. Demikian juga dengan Perusahaan-Perusahaan Sub Kontraktor yang selama ini bekerja dengan Chevron masih didominasi oleh orang-orang dari luar daerah, kita perlu merumuskan kebijakan yang Iebih tegas agar anak-anak daerah dapat bekerja di Perusahaan-Perusahaan tersebut sesuai dengan porsinya.
Hal ini bukan berarti kita anti terhadap orang luar daerah, namun kita memperjuangkan nasib anak-anak Rokan Hilir yang selama Puluhan tahun ini tidak pernah menikmati hasil bumi yang dikeruk dari bawah rumah mereka. Perlu ada keadilan yang distributif artinya ada porsi yang berimbang antara antara anak-anak daerah, tenaga Skill dan non Skill.
Kemudian dengan diambil alihnya Blok Rokan Oleh Pertamina maka membuka kesempatan besar juga untuk Perusahaan-Perusahaan Daerah Berkiprah. Pertamina harus harus mengutamakan Perusahaan~Perusahaan daerah untuk menjadi Sub Kontraktornya dan juga dibina melalui Local Business Develpment (LBD). Dengan banyak Perusahaan Daerah yang berkiprah maka tentunya akan menambah PAD Kabupaten Rokan Hilir.
Untuk mendukung ke arah penyerapan tenaga kerja lokal secara maksimal, maka Pemerintah Daerah Rokan Hilir kedepannya harus membuat kebijakan untuk pendidikan dan pelatihan anak-anak Rokan Hilir, dimana anak-anak Rokan Hilir perlu diberikan Pelatihan dan seritifnkasi sesuai dengan kebutuhan Perusahaan-Perusahaan di bidang Migas tersebut, sehingga jika mereka sudah memiliki skill dan serthat, maka tidak ada alasan anak daerah tidak diterima bekerja.
Dengan demikian tentu akan sangat mengurangi angka pengangguran yang masih tinggi. Hal ini juga harus kita lakukan dalam bidang-bidang lainnya. Sehingga seluruh potensi daerah dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat Rokan Hilir.
Dalam bidang perkebunan sawit misalnya, Berdasarkan dari Data Provinsi Riau bahwa, Perkebunan Sawit di Rokan Hilir pada tahun 2018 seluas :t 281.474 Hektar. HaI ini merupakan potensi yang luar biasa. Namun kita lihat sehari-hari bahwa minyak mentah CPO yang dihasilkan dari Perkebunan sawit kita setiap detik diangkut Oleh Truk Tangki ke Dumai dan daerah lain untuk diolah lebih lanjut. Padahal jika kita bisa mengelola dengan
Lebih baik maka hal tersebut merupakan potensi yang luar blasa, baik untuk menambah income daerah maupun dalam hal menciptakan Iapangan kerja. Jika kite belum mempunyai teknologl. kita bisa undang Investor dengan konsep yang jelas. baik dibidang bagi hasil maupun bidang tenaga kerjanya. Oleh karena potensi minyak diatas (Mmyak sawit) dan Minyak dibawah (Minyak Bumi) ini merupakan dua Pilar utama sumber Devisa Rokan Hilir bahkan Sumber Devisa Negara yang harus kita kelola secara optimal untuk kemajuan daerah kita Rokan Hilir.
Dalam bidang Kelautan, Bagasiapiapi sudah terkenal ke seantero dunia sebagai Kota Pelabuhan lkan, namun saat ini sudah tinggal nama. Oleh karena itu perlu kita lakukan langkah-langkah serius untuk meningkatkan jumlah populasi ikan di laut kita dengan menciptakan perairan yang bersih. Demikian juga bidang lainnya. kita perlu memberikan perhatian yang sangat serius agar potensi daerah kita tidak lepas ke luar dan akhimya masyarakat Rokan Hilir bisa mengejar ketertinggalannya dengan daerahdaerah lain.
Dalam Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, sudah saatnya anak-anak daerah diberikan perhatian yang sangat serius dalam pendidikan dan kesehatan. Jangan ada lagi anak-anak daerah yang kelaparan, yang tidak bisa sekolah karena tidak punya dana. Jangan ada lagi anak daerah yang tidak bisa berobat hanya karena tidak punya uang. Oleh karena itu diperlukan pemetaan mulai dari tingkat Kepenghuluan terhadap kondisi ril masyarakatnya.
Jangan hanya data yang bersifat administrasi Iaporan saja. Tetapi benar-benar realistis, bahkan jika perlu setiap Penghulu tahu siapa saja masyarakatnya yang tidak makan hari itu, siapa saja masyarakatnya yang sakit dan tidak punya biaya untuk berobat dan permasalahan masyarakat lainnya. Oleh karena itu diperlukan program Siaga Lingkungan yang dimulai dari tingkat RT IRW, Kepenghuluan, Kecamatan sampai Kabupaten.
Dalam bidang pembangunan, Jalan Jalan Kecamatan saat ini masih banyak yang rusak, oleh karena itu diperlukan upaya yang serius agar jalanjalan di Rokan Hilir tidak ada lagi yang rusak. Pembangunan harus merata di semua daerah, tidak terpusat di satu daerah, dan yang paling penting pembangunan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Sehingga masyarakat benar-benar merasakan nikmatnya pembangunan
Intinya Rokan Hilir merupakan daerah yang kaya raya, dan tidak boleh ada masyarakatnya yang tidak makan, tidak bisa sekolah, tidak bisa berobat dan semua masyarakat Rokan Hilir sangat berhak untuk bisa beroita-cita
Lebih baik maka hal tersebut merupakan potensi yang luar biasa, baik untuk menambah income daerah maupun dalam hal menciptakan lapangan kerja, Jika kita belum mempunyai teknologi, kita bisa undang Investor dengan konsep yang jelas, baik dibidang bagi hasil maupun bidang tenaga kerjanya. Oleh karena potensi minyak diatas (Minyak sawit) dan Minyak dibawah (Minyak Bumi) ini merupakan dua Pilar utama sumber Devisa Rokan Hilir bahkan Sumber Devisa Negara yang harus kita kelola secara optimal untuk kemajuan daerah kita Rokan Hilir.
Pemimpin harus memiliki tekad dan komitmen yang kuat untuk memajukan daerah. Potensi daerah harus semaksimal mungkin dikelola dan hasilnya dinikmati masyarakat Rokan Hilir. Jangan biarkan potensi daerah lepas keluar dan anak-anak Rokan Hilir hanya menjadi penonton di rumah sendiri.
Pemimpin harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakatnya, tidak hanya menghadiri acara-acara seremonial saja tetapi mampu menciptakan program untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-Iuasnya, meningkatkan ekonomi masyarakat, melaksanakan pembangunan yang berkualitas dan meningkatkan income daerah untuk dinikmati masyarakat Rokan Hilir.
Pemimpin harus benar-benar mengenal masyarakatnya dan potensi potensi yang ada. Pemimpin juga harus mendengar aspirasi masyarakatnya dan mampu bekerjasama dengan semua pihak demi untuk Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkualitas dan merata di Rokan Hilir.
Dengan potensi kekayaan daerah yang dimiliki, maka sudah seharusnya PAD Rokan Hilir semakin meningkat guna untuk dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk pembangunan dan kesejahteran Masyarakat Rokan Hilir.(hen)
Kampa -TRIBUNRIAU.COM, Hari Keluarga Nasional ke XXVI tingkat provinsi Riau tahun 2019 dengan tema Hari keluarga, hari kita semua. Cinta keluarga, cinta terencana, diselenggarakan di lapangan Sepakbola Kantor Camat Kampa, dihadiri Wakil Gubernur Riau Brigjen TNI (Purn) H. Edy Natar Nasution, Sip, Ketua TP – PKK Hj. Misnarni Syamsuar, Kepala BKKBN Provinsi Riau Agus, Ketua TP-PKK Kampar Hj. Muslimawati Catur. Kamis(31/10)
Tagline cinta keluarga menggiring kita untuk kembali ke meja makan, agar segala aktivitas yang menyibukkan diri dapat dikurangi sehingga komunikasi dalam keluarga dapat terjalin dengan baik, dengan menjalankan delapan fungsi keluarga agar menjadi keluarga Indonesia yang tentram, sejahtera dan berbudaya. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Riau Brigjen TNI (Purn) H. Edy Natar Nasution, Sip dalam sambutannya
” Selamat hari keluarga untuk keluarga di provinsi Riau, semoga dengan peringatan ini dapat mengembalikan tonggak keluarga Indonesia, kita tingkatkan ketahanan keluarga, hari keluarga dengan cinta terencana” ungkap Edy Natar
Sementara itu Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto dalam sambutannya menyampaikan perubahan lingkungan strategis sangat cepat, dimana suatu kehidupan yang dipandang baik beberapa dekade lalu belum tentu dapat diterima saat ini. Kesibukan orang tua tentunya akan berdampak pada tatanan keluarga, peringatan hari keluarga Nasional ini merupakan momentum untuk memberikan motivasi dan informasi kepada masyarakat agar memahami pentingnya keluarga sebagai pondasi membangun kehidupan yang sejahtera.
“Dengan tagline cinta keluarga, cinta terencana, mengajak kita semua mencintai keluarga berarti kita merencanakan keluarga yang bahagia, sejahtera dan berbudaya, karena keluarga berfungsi melindungi, membimbing dan memberdayakan anggota keluarga secara sosial, ekonomi dan budaya.” Ungkap Catur
Delapan fungsi keluarga yang harus diterapkan yaitu fungsi agama, cinta kasih, perlindungan, ekonomi, pendidikan, reproduksi, sosial budaya dan lingkungan, yang tujuan akhirnya terbangun Budi pekerti, etika, norma dalam bermasyarakat, serta dalam memperteguh Pancasila pada kehidupan bangsa dan bernegara.
Pelaksanaan Harganas ke XXVI ditandai dengan pemberian hadiah lomba Kesatuan gerak PKK, lomba dalam rangka Harganas ke XXVI, lomba PKB/PLKB, KB lestari teladan dan IMP tahun 2019, penyerahan bantuan ATTG bagi kelompok UPPKS, serta pemukulan gong dan peninjauan, pengobatan gratis, bimbingan konseling, terakhir stand pameran.(shm)
Tribunriau- Fakta mengejutkan datang dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menyebut sudah mengetahui kisruh anggaran Lem Aibon sebelum Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana mengunggah di laman Twitternya.
Lebih lanjut, Anies mengatakan bahwa dirinya tak ingin mempublikasikannya ke media sosial, dan bahkan Anies sudah memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mereview kembali.
“Sebelum mereka (PSI) ngomong, saya sudah ngomong, saya sudah bicara, kita review. Bedanya saya tidak manggung. Bagi orang-orang baru manggung ini adalah kesempatan beratraksi,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (30/10) dilansir Kumparan.
Dilanjutkan Anies, dirinya berbeda sikap dengan anggota Fraksi PSI tersebut, ia berupaya memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian dengan memanfaatkan kesalahan-kesalahan orang.
“Lho, kalau saya itu bukan, saya memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian, ini ada 3 pilihan, menyelesaikan masalah, atau memperumit masalah, atau mengaktualisasi diri,” ujarnya.
Terkait anggaran yang dinilai tak lazim, Anies sendiri menyebut telah memanggil pihak terkait dan mengkoreksinya. Sehingga publik tak perlu khawatir.
“Saya bicara untuk menyelesaikan masalah, saya panggil, saya koreksi satu-satu, Anda lihat tuh forum itu, cuma bedanya saya tidak umumkan,” ucap Anies.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Syaefuloh memastikan tidak ada anggaran untuk lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar. Meski begitu, dia mengatakan tak ada salah input di dalamnya.
“Kalau terkait dengan anggaran Aibon, saya sudah coba sisir, Insyaallah tidak ada anggaran Aibon sebesar Rp 82,8 miliar tersebut,” ujar Syaifullah di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10) dilansir Kumparan.
Syaifullah juga mengatakan tidak ada kesalahan input di dalam website APBD DKI Jakarta. Hanya saja, ia mengatakan anggaran yang tampil dalam e-budgeting itu sifatnya masih sementara dan masih akan terus diperbaiki.
“Bukan salah input, tetapi memang yang ada di dalam komponen e-budgeting adalah komponen sementara yang akan kita sesuaikan berdasarkan hasil input komponen dari masing-masing sekolah,” jelasnya.
“Ini perlu waktu karena melibatkan begitu banyak sekolah, 2.100 sekolah, dan kita betul-betul hati-hati atas komponen-komponen itu. Tidak serta merta sekolah menyusun, kemudian kita masukkan ke dalam sistem e-budgeting,” lanjutnya. (red)
Keenam pelaku penganiayaan terhadap remaja 16 tahun di Desa Babulu Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka,NTT. tim kumparan/Foto: Istimewa
Tribunriau- Sebuah video yang memperlihatkan aksi penganiayaan di Desa Beitahu, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, NTT menggemparkan warga dan netizen.
Dalam video tersebut tampak adanya aksi penganiayaan terhadap seorang remaja berusia 16 tahun, ia diikat di sebuah kursi dan disetrum serta dipukuli oleh sejumlah warga.
Akibat insiden itu, enam orang terduga tersangka ditangkap. Tak hanya itu, kepala desa yang diduga memimpin aksi penganiayaan itu juga sudah menyerahkan diri.
Apa yang sudah diketahui terkait insiden tersebut?, berikut fakta-fakta yang dilansir Kumparan:
NB dihukum karena dituduh mencuri
Penganiayaan yang dilakukan warga tersebut sebenarnya bukan tanpa sebab. Warga marah karena mengira NB sudah mencuri cincin emas milik salah satu warga.
Akibatnya, NB pun ditangkap dan langsung dihakimi. Di depan warga desa dan keluarganya, NB diikat di atas sebuah kursi dan disetrum.
Aksi yang viral di media sosial itu diduga dipimpin oleh Kepala Desa Beitahu Paulus Lau.
Enam orang ditangkap
Polisi pun bergerak cepat. Tak lama setelah video tersebut viral, polisi menangkap enam orang yang diduga ikut memukuli dan menganiaya NB.
“Enam orang diduga pelaku ini kita masih lakukan pemeriksaan secara intensif, agar secepatnya kita ketahui peran dari masing-masing yang diduga pelaku dan bilamana ada pelaku lainnya, tentunya akan lakukan upaya-upaya penangkapan atau pun pengamanan yang kita lakukan saat ini,” kata Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Jules A Abast, Senin (28/10) dilansir Kumparan.
Kades Beitahu sempat ke luar negeri, lalu kembali dan menyerahkan diri
Kades Beitahu Paulus Lau yang diduga memimpin aksi penganiayaan tersebut sempat pergi ke Timor Leste. Paulus mengaku pergi ke Timor Leste karena ada urusan keluarga.
Namun, tak lama setelah kembali, Paulus langsung menyerahkan diri. Paulus sempat diperiksa di Polsek Kobalima, sebelum akhirnya diserahkan ke Polres Belu.
DPRD Malaka minta kasus ini segera diusut tuntas
Anggota DPRD Malaka dari Fraksi Gerindra, Fransiskus Xaverius Taolin, mengutuk keras kejadian itu. Menurut dia, kasus itu masuk tindakan penganiayaan berat dan kategori persekusi. Pasalnya, korbannya adalah anak perempuan di bawah umur.
“Secara pribadi dan sebagai anggota DPRD Kabupaten Malaka, saya meminta aparat kepolisian segera mengambil tindakan. Usut tuntas dan tangkap pelaku kekerasan keji tersebut. Kejadian ini merupakan praktek hukum rimba yang dikualifikasi sebagai penganiayaan berat yaitu melanggar pasal 354 KUHP,” kata Fransiskus dilansir Kumparan.
Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga khususnya masyarakat Kabupaten Malak. Sehingga, masyarakat bisa bijaksana dalam mengambil tindakan di kehidupan sosial.
Nasib NB
Meski terluka cukup parah, namun nyawa NB bisa tertolong. Saat ini, NB masih didampingi oleh unit PPA dari Polres Belu untuk mengantisipasi trauma yang dialami korban.
Pasalnya, tak hanya disiksa saja, namun NB juga sudah dipermalukan di depan umum. Apalagi, NB masih berstatus anak di bawah umur. (red)
Tribunriau- Mulai tahun depan, atau tepatnya 1 Januari 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui kenaikan iuran BPJS. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 yang ditetapkan pada 24 Okotber 2019 kemarin.
Dalam Peraturan tersebut, iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja meningkat sesuai usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Sementara iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) telah berlaku sejak 1 Agustus 2019. Kenaikan iuran rata-rata mencapai 100 persen.
Berikut Besaran Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan:
1. Penerima Bantuan Iuran (PBI): Semula Rp 23.000 per orang per bulan menjadi Rp 42.000.
2. Kelas I: Semula Rp 80.000 per orang per bulan menjadi Rp 160.000.
3. Kelas II: Semula Rp 51.000 per orang per bulan menjadi Rp 110.000.
4. Kelas III: Semula Rp 25.500 per orang per bulan menjadi Rp 42.000.
“Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2O2O,” tulis Perpres Nomor 75 itu.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, sebelumnya memaparkan solusi utama menyelesaikan defisit adalah menaikkan iuran.
Fachmi menyebut defisit bisa melebar hingga Rp 77 triliun di 2024 bila tidak ada tindakan sama sekali. Namun, Fachmi optimistis bila kenaikan iuran dilakukan sesuai usulan Menkeu, defisit BPJS Kesehatan bisa teratasi hingga 2024.
“Sampai 2024 enggak ada defisit. 2 tahun pertama berat, setelah itu rapi,” kata Fachmi dilansir Kumparan, Rabu (11/9). (red)
ROHIL, Tribunriau – Afrizal berencana akan ikut bertarung dalam pemilihan kepala Daerah (pilkada) kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Tahun 2020 mendatang.
Sebagai bentuk keseriusannya ingin maju ,afrizal secara resmi mendaftar sebagai Bakal calon Bupati Rokan Hilir ke partai Gerindra , selasa ( 29/10/19) di jalan pahlawan Bagansiapiapi.
Afrizal mendaftar Didampingi istri sanimar.SPd, Ilhami.S.tr.keb (Adik) merupakan anggota DPRS Rohil , TIM emak – emak yang diketuai Rahyumi.SPd dan beberapa Timses lainya.
Usai mendaftar Afrizal mengatakan, pada Awal mula untuk masuk kepartai politik ini, saya waktu itu mencalon anggota legislatif pada tahun 2014, pertama kali saya masuk di partai Gerindra ini, jadi kebetulan saya waktu itu masih menjabat datuk penghulu, jadi ada syarat dan mekanismenya yang harus diambil dari pemerintah, pada saat itu Bupati nya H.Annas maamun, mudurnya saya jadi kepala desa karena saya inggin maju jadi anggota DPRD .
Lanjutnya, Pak H.Annas maamun mengatakan kepada saya, Kalau ingin maju jadi anggota DPRD ), dipartai Golkar sajalah, makanya formulir yang sudah saya antarkan ke Gerindra berubah lagi dan masuklah ke partai Golkar, maka nya kalau hati saya dari dahulunya ingin masuk ke Gerindra.
” Hari ini kita mempunyai niat besar kepada partai gerindra dan saya berharap kepada partai gerindra nanti mau mengusung kami pada pemilukada tahun 2020,” ujar afrizal.
Apapun syarat dan mekanisme yang ada dipartai gerindra ini kami siap mengikutinya, mudah – mudahan kami bisa diprioritaskan di partai gerindra ini.
” Saya rasa tak asing lagi dipartai gerindra ini, apalagi anggota DPRD pada tahun 2014 itu teman – teman kami semua, insya Allah nantinya saya tidak akan mengecewakan teman – teman Gerindra, ” katanya.
Adapun maju pilkada 2020 ini sudah keputusan saya dan keluarga, juga sudah diputuskan matang – matang .
” Saya sudah mendaftar di partai Nasdem , Demokrat , Gerindra dan apabila Golkar sudah buka pendaftaran juga akan mendaftar, karena kita kader Golkar juga,” papar afrizal.
Tambah afrizal, harapan saya mencalonkan diri di pilkada 2020 untuk Rokan Hilir lebih bangkit dan maju lagi dari saat ini.
Ketua Tim penjaringan Gerindra, Akos mengucapkan selamat datang kepada afrisal beserta rombongan, ini adalah yang ke 8 mendaftar ke partai gerindra, kami merasa sangat Bangga karena saat mendaftar yang bersangkutan hadir disini
” Saya ditunjuk sebagai ketua TIM penjaringan partai gerindra, tutup pendaftaran tanggal 15 nopember 2019, jadi tanggal 14 berkas sudah dikembalikan semua, kemudian berkas ini akan dibawa ke provinsi dan selanjutnya ke DPP Gerindra,” kata akos
” Kalau beliau saya sudah faham , beliau adalah sosok yang kritis dan sangat mandiri, mungkin cocok juga semangatnya di partai Gerindra, cuma keputusan nya nanti, kita ikuti saja prosesnya,” ujar akos. (hen)
TAPUNG HILIR – TRIBUNRIAU.COM, Selasa (29/10/2019), Kapolres Kampar AKBP Asep Darmawan SH, SIK melakukan kunjungan kerja ke Polsek Tapung Hilir.
Ikut menyertai Kapolres Kampar dalam kunjungan kerja ini Kabag Sumda Kompol Karyono, Kasat Reskrim AKP Fajri SH, SIK, Kasat Lantas AKP Fauzi SH, MH, Kasubbag Humas Iptu Deni Yusra dan Kasi Propam Ipda Hendro.
Kapolres Kampar dan rombongan tiba di Mapolsek Tapung Hilir pada pukul 10.00 wib dan disambut Kapolsek Tapung Hilir AKP A. Rahmat SH, SIK dan Camat Tapung Hilir Yuricho Efril S.Stp serta segenap Personel Polsek Tapung Hilir.
Dalam kunjungan kerjanya ini Kapolres Kampar melakukan pertemuan dengan Upika serta Tokoh Masyarakat Tapung Hilir bertempat di halaman Mapolsek Tapung Hilir.
Pertemuan ini dihadiri Camat Tapung Hilir Yuricho Efril S.Stp, Danramil Tapung diwakili Babinsa Kota Garo Serma Heri Asmara, Para Kades se-Kec. Tapung Hilir, Ketua BPD se-Kec. Tapung Hilir, Ketua KUD se-Kec. Tapung Hilir, Ninik Mamak dan tokoh Masyarakat Tapung Hilir serta Pimpinan dan Manager Perusahaan di wilayah Tapung Hilir.
Pertemuan ini diawali Kata Sambutan dari Tokoh Masyarakat Tapung Hilir yang diwakili Kepala Desa Kota Garo Bpk. Ilyas Sayang, yang menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kapolres Kampar atas kunjungan kerjanya di Polsek Tapung Hilir.
Beliau juga berharap agar Kapolres Kampar dapat memberikan petunjuk dan bimbingan terhadap pelaksanaan tugas selaku kepala desa serta pengelolaan dana desa.
Selanjutnya Kata Sambutan dari Camat Tapung Hilir Yuricho Efril S.Stp yang menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kapolres Kampar atas kunjungan kerjanya ke wilayah Kecamatan Tapung Hilir.
Camat Tapung Hilir juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Kampar atas upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Tapung Hilir.
Berikutnya Kata Sambutan dan Arahan dari Kapolres Kampar, mengawali sambutannya Kapolres Kampar menyampaikan bahwa dirinya hadir di Polres Kampar untuk melayani masyarakat.
Pada kesempatan ini Kapolres juga menyampaikan arahan khusus kepada Para Kepala Desa agar mengelola Dana Desa dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, lakukan koordinasi dengan BPD dan elemen masyarakat untuk menyerap aspirasi dari warga terkait penggunaan dana desa.
Selain itu juga disampaikan Kapolres bahwa setiap permasalahan tidak harus diselesaikan lewat jalur hukum karena bisa dimusyawarahkan, dan untuk menyelesaikan permasalahan harus diketahui akar masalahnya terlebih dahulu.
Mengakhiri arahannya, Kapolres juga menyampaikan himbauan tentang antisipasi bahaya narkoba serta masalah penggunaan media sosial, agar masyarakat lebih cerdas dan tidak mudah terprovokasi dengan informasi hoax.
Kegiatan pertemuan ini diakhiri dengan ramah tamah dan makan siang bersama, acara pertemuan ini selesai pada pukul 12.15 wib dan seluruh rangkaian acara berlangsung dengan aman dan lancar.(shm)
