Jakarta –

Kelompok relawan Jokowi Mania (JoMan) menyatakan sikap terkait 2 tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin yang jatuh pada hari ini. JoMan menilai sudah banyak hal yang dilakukan Jokowi-Ma’ruf dalam 2 tahun memimpin Indonesia.

“Joko Widodo-Ma’ruf Amin genap dua tahun menjadi presiden dan wapres untuk priode kedua. Banyak hal yang sudah dilakukan untuk kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa Indonesia, meskipun masih banyak juga yang harus dikerjakan tiga tahun ke depan. Berbagai model respon dari berbagai kalangan, banyak yang puas, tetapi ada juga yang tidak puas sekaligus mengkritisi,” kata Ketua Umum JoMan, Immanuel Ebenezer, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/10/2021).

Nuel mengatakan siap mengawal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dan siap menyukseskan program-programnya sampai 2024. Dia menilai pemerintahan Jokowi-Ma’ruf masih on the track dan mengapresiasi capaian kinerja dan penangan Covid-19 serta pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin saat ini.

“Hal ini sejalan dengan tingkat kepuasan publik yang masih di atas 66% (survey Litbang Kompas Oktober),” ucapnya.

JoMan mengingatkan para menteri untuk bekerja secara maksimal dan mahir dalam menerjemahkan keinginan Jokowi. Dia ingin menteri-menteri tak larut dalam isu pemilu 2024.

“Jangan larut dalam mempersiapkan diri menjelang tahun-tahun politik untuk pemilu 2024 atau sibuk memperkaya diri sendiri tanpa menghiraukan rambu-rambu yang ada, sehingga pada akhirnya merusak citra dan nama baik Presiden Joko Widodo,” ujarnya.

JoMan meminta para anggota kabinet harus memperkuat soliditas dan harus semakin fokus pada tugas pokok dan fungsi masing-masing dari pada menjadi beban bagi pemerintahan Jokowi. Jika hanya menjadi beban, kata dia, lebih baik segera mengundurkan diri sebelum diberhentikan oleh Jokowi.

“Seluruh rakyat Indonesia harus bersatu, bersama-sama sekaligus berkolaborasi untuk menjaga kesehatan dan percepatan pemulihan ekonomi diseluruh sektor. Lupakan seluruh perbedaan, apalagi fanatisme politik pada pemilu yang lalu, mari kita ‘move on’ untuk kejayaan dan kebangkitan NKRI,” katanya.

“JoMan meminta semua pihak tetap optimis, optimalkan semua potensi, bukan pesimis apalagi prustasi, dan dengan satu keyakinan Covid pasti berlalu,” imbuhnya.

(fas/fas)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Pemerintah telah mengumumkan perpanjangan PPKM hingga 1 November 2021 untuk Jawa-Bali, dan sampai 8 November 2021 di luar Jawa Bali. Meski situasi pandemi COVID-19 masih terkendali, pemerintah akan tetap mengevaluasi pelaksanaan PPKM, termasuk dalam penentuan level kabupaten/kota.

Terkait kondisi di Jawa-Bali, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebutkan kasus konfirmasi harian yang rendah turut membuat kasus aktif nasional di wilayah ini menurun. Adapun kasus konfirmasi di Indonesia dan di Jawa-Bali masing-masing tercatat turun hingga 99% dari level tertinggi pada 15 Juli 2021.

Johnny menyebut saat ini hanya tersisa kurang dari 20.000 kasus aktif secara nasional dan kurang dari 8 ribu kasus aktif di Jawa dan Bali. Menurutnya, situasi ini juga tercermin dari penurunan kasus kematian di beberapa provinsi Jawa-Bali yang telah mencapai nol kematian akibat COVID-19.

“Tingkat kematian yang rendah dapat dijaga bila diiringi dengan peningkatan capaian vaksinasi lansia di Jawa dan Bali yang terus meningkat. Hal ini sejalan dengan kebijakan menjadikan cakupan vaksinasi lansia sebagai salah satu asesmen untuk penurunan level PPKM suatu wilayah,” ungkap Johnny dalam keterangan tertulis, Selasa (19/10/2021).

Johnny menjelaskan untuk menurunkan Level PPKM dari Level 3 ke Level 2, wilayah tersebut perlu memiliki cakupan vaksinasi dosis pertama mencapai 50 persen, serta cakupan vaksinasi lansia 40 persen.

Sementara untuk menurunkan ke PPKM Level 1, wilayah tersebut harus memiliki cakupan vaksinasi dosis pertama 70 persen. Hal ini juga harus diimbangi dengan capaian cakupan vaksinasi lansia mencapai 60 persen.

Lebih lanjut Johnny mengatakan pemerintah kini telah mengubah syarat vaksinasi kabupaten/kota di aglomerasi berdasarkan pencapaian di masing-masing wilayah. Pasalnya, selama 1 bulan terakhir Johnny menyebut penurunan level untuk wilayah aglomerasi tertahan beberapa kabupaten kota yang belum mampu mencapai target vaksinasi.

“Jadi syarat vaksinasi di aglomerasi diubah menyesuaikan capaian di masing-masing kota,” tegas Johnny.

Dengan perubahan syarat vaksinasi untuk aglomerasi tersebut, menurutnya akan ada 54 kabupaten/kota di level dua dan 9 kabupaten/kota di level 1. Adapun informasi ini akan lebih rinci tertuang melalui Inmendagri.

Seiring situasi COVID-19 yang membaik, pemerintah juga melakukan beberapa penyesuaian aktivitas masyarakat yang mulai diberlakukan pada periode PPKM ini sebagai berikut.

• Tempat permainan anak di mall/pusat perbelanjaan boleh dibuka untuk kabupaten/kota di level 2. Syaratnya harus mencatat nomor telepon dan alamat orang tua, serta waktu anak bermain untuk kebutuhan tracing.
• Kapasitas bioskop untuk kota level 2 dan 1 dapat dinaikkan menjadi 70%. Anak-anak boleh masuk bioskop di kota dengan Level 1 dan 2.
• Sopir logistik yang sudah divaksin 2 kali, dapat menggunakan tes antigen yang dapat berlaku selama 14 hari untuk perjalanan domestic. Dilakukan random testing pada supir logistik.
• Anak-anak
• Uji coba tempat wisata di kabupaten/kota level 3 akan ditambah sesuai izin Kemenparekraf. Wisata air dapat dibuka pada kabupaten/kota level 2 dan 1.

Meski demikian, Johnny tetap mengimbau agar masyarakat tetap waspada dengan menerapkan protokol kesehatan selama beraktivitas.

“Namun kami kembali ingatkan, bahwa penurunan level PPKM dan pembukaan kegiatan tersebut bukan berarti kita bebas COVID. Jadi masyarakat harus terus mengupayakan perlindungan kesehatan seperti protokol kesehatan terutama memakai masker, vaksinasi dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi saat berkegiatan di ruang publik,” pungkasnya.

(fhs/ega)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Anggota Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya Aiptu Jakaria dimutasi ke Bidang Humas. Sebagai polisi yang ‘lahir’ di Reserse, bagaimana Jakaria merespons soal mutasi itu?

“Saya siap. Di manapun saya ditempatkan saya harus siap,” kata Jakaria saat dihubungi detikcom, Selasa (19/10/2021).

Polisi yang akrab disapa Jacklyn Choppers menilai mutasi adalah hal yang biasa di institusi Polri. Sebagai anak buah, ia pun menegaskan dirinya akan mengikuti perintah pimpinannya.

“Mutasi itu kan hal yang biasa. Saya sebagai bawahan harus siap dengan perintah atasan,” kata Jacklyn.

“Saya sudah 25 tahun di reserse, sudah waktunya juga penyegaran,” imbuh Jack.

Profil Jacklyn Choppers

Jacklyn Choppers adalah anggota Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Jacklyn popular di media sosial. Dia memiliki akun YouTube pribadi dengan jumlah subscribers mencapai 544 ribu.

Bang Jack juga aktif di media sosial Instagram. Banyak yang kemudian menyebutnya sebagai polisi ‘artis’ karena juga sering tampil di televisi membawakan program khusus.

Polisi yang kerap tampil nyentrik dengan ciri khas rambutnya yang gondrong dan ditindik ini sudah 25 tahun berdinas di bidang reserse. Sebagai polisi yang sering memburu penjahat, Jack nyaris tewas karena diberondong belasan peluru.

Kala itu, pada 2006, Jack terlibat dalam pemburuan penangkapan komplotan perampok mesin ATM di Bandung. Di bawah pimpinannya, Kasubdit Jatanras yang saat itu adalah Irjen Fadil Imran, Jack, dan tim membuntuti mobil pelaku.

Komplotan itu kala itu membawa senjata api. Baku tembak antara polisi dan komplotan perampok tidak terhindarkan saat itu.

Jacklyn, yang saat itu berada paling depan, dihujani tembakan peluru di sekujur tubuhnya. Beruntung, Jacklyn dapat diselamatkan.

Jack juga selamat dari maut ketika dia dikeroyok oleh puluhan orang. Jack saat itu menolong rekannya anggota Krimsus yang menangani kasus perjudian, tapi malah dikeroyok oleh 40 orang.

Darah bercucuran ketika itu, membuat Jack dibawa ke RSCM. Lagi-lagi, Jacklyn selamat.

Simak cerita Irjen Fadil dan Jacklyn Choppers di halaman selanjutnya

Sumber: DetikNews

Jakarta –

PPKM Malang Raya terbaru kini perlu untuk diketahui kembali. Baru-baru ini pemerintah mengumumkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Diketahui bahwa PPKM kali ini akan dilaksanakan selama 2 pekan terhitung dari 19 Oktober 2021 sampai 1 November 2021 mendatang. Aturan mengenai PPKM daerah Jawa Bali tertuang dalam Inmendagri nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, level 2 dan level 1 COVID-19.

Inmendagri tersebut ditandatangani Mendagri Tito Karnavian, Senin (18/10/2021). Ia juga meminta agar masing-masing daerah mengoptimalkan posko penanganan COVID-19.

“Untuk melengkapi pelaksanaan PPKM yang mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan dalam rangka Pengendalian Penyebaran COVID-19,” demikian bunyi Inmendagri tersebut

Berikut informasi mengenai PPKM Malang Raya terbaru yang sudah kami rangkum.

PPKM Malang Raya Terbaru: Status Level

Diketahui bahwa wilayah Malang Raya meliputi Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang. Adapun status PPKM wilayah Malang Raya berdasarkan Inmendagri nomor 53 Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Level 2

1. Kota Malang
2. Kota Batu

Level 3

1. Kabupaten Malang

Setelah mengetahui status PPKM Malang Raya, berikut informasi mengetahui aturan PPKM di Malang Raya.

Aturan PPKM Malang Raya Terbaru

Dalam pemberlakuan PPKM ini tentunya pemerintah juga melakukan penyesuaian aturan. Luhut memaparkan penyesuaian itu dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual, Senin (18/10/2021).

“Seiring dengan kondisi situasi COVID-19 yang semakin baik, ada beberapa penyesuaian aktivitas masyarakat yang mulai dapat diberlakukan pada periode PPKM ini,” ujar Luhut.

Adapun aturan yang disesuaikan dalam PPKM Malang Raya adalah sebagai berikut.

Aturan PPKM Malang Raya Terbaru: Tempat Permainan Anak

Tempat permainan anak di mall atau pusat perbelanjaan di daerah dengan PPKM Level 3 masih belum diperbolehkan untuk beroperasi. Namun boleh dibuka untuk kab/kota di level 2. Tempat permainan anak diharuskan untuk mencatat nomor telepon dan alamat orang tua, serta waktu anak bermain untuk kebutuhan tracing.

“Kami mensyaratkan untuk tempat bermain anak harus mencatat nomor telepon serta alamat orang tua pada waktu anak bermain untuk kebutuhan tracing,” kata Luhut.

Demikian informasi soal PPKM Malang Raya terbaru. Aturan lainnya di halaman selanjutnya.

Sumber: DetikNews

Banda Aceh –

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh mengungkapkan adanya korban percobaan pemerkosaan ditolak laporan oleh polisi. Alasan penolakan disebut karena korban belum divaksin COVID-19.

Kepala Operasional YLBHI-LBH Banda Aceh Muhammad Qodrat, mengatakan, kasus percobaan pemerkosaan itu dialami seorang mahasiswi berusia 19 tahun di sebuah desa di Aceh Besar. Saat kejadian, korban disebut sedang sendiri di rumah kos.

“Kejadiannya terjadi hari Minggu kemarin sekitar jam 4 sore. Pintu rumah korban tiba-tiba diketuk oleh seorang pria dan ketika dibuka, pria tersebut langsung membekap mulut korban dan diduga hendak memperkosa korban,” kata Qodrat dalam konferensi pers di Kantor LBH Banda Aceh, Selasa (19/10/2021).

Dia mengatakan korban melakukan perlawanan dan tak lama berselang ibu korban pulang ke rumah. Pelaku disebut langsung melarikan diri.

Usai kejadian itu, korban bersama perangkat desa mengadu ke LBH Banda Aceh. Pihak LBH lalu mendampingi korban membuat laporan ke Polresta Banda Aceh, Senin (18/10).

Menurut Qodrat, ketika tiba di pintu gerbang utama, petugas meminta sertifikat vaksin sebagai syarat masuk ke Polresta. Korban disebut tidak memiliki sertifikat karena tidak dapat divaksin.

“Korban punya surat keterangan tidak dapat divaksin tapi tinggal di kampungnya. Waktu itu, kebetulan dari LBH ada dua orang yang memiliki sertifikat vaksin jadi dua orang itu boleh masuk,” jelas Qodrat.

Ketika berada di ruangan SPKT, kata Qodrat, kembali diminta sertifikat vaksin. Polisi disebut meminta sertifikat vaksin untuk membuat laporan.

“SPKT tidak terima laporan karena nggak ada sertifikat vaksin. Polisi ngotot laporan harus ada sertifikat vaksin,” ujar Qodrat.

Pihaknya lalu berinisiatif membuat laporan ke Polda Aceh. Di sana disebut tidak dipersyaratkan sertifikat vaksin untuk membuat laporan. Tapi laporan mereka juga disebut tidak diproses.

“Petugas juga menolak untuk mengeluarkan surat bukti lapor dengan alasan korban tidak mengetahui pelaku atau ciri-ciri dengan jelas,” jelasnya.

LBH Banda Aceh menyayangkan sikap polisi yang menolak laporan karena tidak ada sertifikat vaksin. Dia juga menilai tindakan Polda Aceh tidak mengeluarkan surat bukti laporan sangat keliru.

“Tindakan Polresta sangat tidak layak, melanggar HAM. Harapan kami kejadian seperti ini tidak terulang,” katanya.

Simak penjelasan polisi di halaman selanjutnya.

Saksikan juga ‘Kapolda Sulteng Langsung Membebastugaskan Kapolsek Parigi’:

[Gambas:Video 20detik]

Sumber: DetikNews

Jakarta –

KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kuansing Andi Putra dan 7 orang lainnya. OTT kali ini diduga terkait suap perizinan perkebunan.

“Informasi yang kami peroleh terkait dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah terkait dengan perizinan perkebunan,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (19/10/2021).

Ali belum membeberkan barang bukti yang diamankan dalam dugaan perkara korupsi ini. Ali mengatakan KPK akan terus menginformasikan perkembangan lebih lanjut nantinya.

“Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK menyebut ada 8 orang yang diamankan dalam OTT kali ini. 8 orang itu termasuk Bupati Kuansing Andi Putra.

“KPK mengamankan beberapa pihak, sejauh ini ada sekitar 8 orang. Diantaranya benar, Bupati Kuansing, ajudan dan beberapa pihak swasta,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (19/10).

Ali mengatakan hingga kini tim penyidik masih melakukan pemeriksaan. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

(azh/zap)

Sumber: DetikNews