Nasional Pandemi COVID-19 Terkendali, Pemerintah Sesuaikan Aturan PPKM

Pandemi COVID-19 Terkendali, Pemerintah Sesuaikan Aturan PPKM

BERBAGI

Jakarta

Pemerintah telah mengumumkan perpanjangan PPKM hingga 1 November 2021 untuk Jawa-Bali, dan sampai 8 November 2021 di luar Jawa Bali. Meski situasi pandemi COVID-19 masih terkendali, pemerintah akan tetap mengevaluasi pelaksanaan PPKM, termasuk dalam penentuan level kabupaten/kota.

Terkait kondisi di Jawa-Bali, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebutkan kasus konfirmasi harian yang rendah turut membuat kasus aktif nasional di wilayah ini menurun. Adapun kasus konfirmasi di Indonesia dan di Jawa-Bali masing-masing tercatat turun hingga 99% dari level tertinggi pada 15 Juli 2021.

Johnny menyebut saat ini hanya tersisa kurang dari 20.000 kasus aktif secara nasional dan kurang dari 8 ribu kasus aktif di Jawa dan Bali. Menurutnya, situasi ini juga tercermin dari penurunan kasus kematian di beberapa provinsi Jawa-Bali yang telah mencapai nol kematian akibat COVID-19.

“Tingkat kematian yang rendah dapat dijaga bila diiringi dengan peningkatan capaian vaksinasi lansia di Jawa dan Bali yang terus meningkat. Hal ini sejalan dengan kebijakan menjadikan cakupan vaksinasi lansia sebagai salah satu asesmen untuk penurunan level PPKM suatu wilayah,” ungkap Johnny dalam keterangan tertulis, Selasa (19/10/2021).

Johnny menjelaskan untuk menurunkan Level PPKM dari Level 3 ke Level 2, wilayah tersebut perlu memiliki cakupan vaksinasi dosis pertama mencapai 50 persen, serta cakupan vaksinasi lansia 40 persen.

Sementara untuk menurunkan ke PPKM Level 1, wilayah tersebut harus memiliki cakupan vaksinasi dosis pertama 70 persen. Hal ini juga harus diimbangi dengan capaian cakupan vaksinasi lansia mencapai 60 persen.

Lebih lanjut Johnny mengatakan pemerintah kini telah mengubah syarat vaksinasi kabupaten/kota di aglomerasi berdasarkan pencapaian di masing-masing wilayah. Pasalnya, selama 1 bulan terakhir Johnny menyebut penurunan level untuk wilayah aglomerasi tertahan beberapa kabupaten kota yang belum mampu mencapai target vaksinasi.

“Jadi syarat vaksinasi di aglomerasi diubah menyesuaikan capaian di masing-masing kota,” tegas Johnny.

Dengan perubahan syarat vaksinasi untuk aglomerasi tersebut, menurutnya akan ada 54 kabupaten/kota di level dua dan 9 kabupaten/kota di level 1. Adapun informasi ini akan lebih rinci tertuang melalui Inmendagri.

Seiring situasi COVID-19 yang membaik, pemerintah juga melakukan beberapa penyesuaian aktivitas masyarakat yang mulai diberlakukan pada periode PPKM ini sebagai berikut.

  • Tempat permainan anak di mall/pusat perbelanjaan boleh dibuka untuk kabupaten/kota di level 2. Syaratnya harus mencatat nomor telepon dan alamat orang tua, serta waktu anak bermain untuk kebutuhan tracing.
  • Kapasitas bioskop untuk kota level 2 dan 1 dapat dinaikkan menjadi 70%. Anak-anak boleh masuk bioskop di kota dengan Level 1 dan 2.
  • Sopir logistik yang sudah divaksin 2 kali, dapat menggunakan tes antigen yang dapat berlaku selama 14 hari untuk perjalanan domestic. Dilakukan random testing pada supir logistik.
  • Anak-anak
  • Uji coba tempat wisata di kabupaten/kota level 3 akan ditambah sesuai izin Kemenparekraf. Wisata air dapat dibuka pada kabupaten/kota level 2 dan 1.

Meski demikian, Johnny tetap mengimbau agar masyarakat tetap waspada dengan menerapkan protokol kesehatan selama beraktivitas.

“Namun kami kembali ingatkan, bahwa penurunan level PPKM dan pembukaan kegiatan tersebut bukan berarti kita bebas COVID. Jadi masyarakat harus terus mengupayakan perlindungan kesehatan seperti protokol kesehatan terutama memakai masker, vaksinasi dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi saat berkegiatan di ruang publik,” pungkasnya.

(fhs/ega)

Sumber: DetikNews