Beranda blog Halaman 1329

KPU Siap Hadapi Gugatan Hasil Verifikasi Parpol

Penulis
Redaksi
-

JAKARTA, Tribunriau- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan pihaknya siap menghadapi gugatan yang akan dilayangkan parpol terkait hasil verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019. Dua parpol lama, yakni PKPI dan PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019.

“Rapat pleno terbuka sudah selesai kita laksanan, hasil rekapitulasi verifikasi parpol secara nasional menyimpulkan dari 16 parpol yang masuk ke tahap verifikasi, ada 14 parpol dinyatakan memenuhi syarat dan dua parpol dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019,” ujar Arief kepada wartawan di Grand Mercure Hotel, Harmoni, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2).

Arief melanjutkan penyebab kegagalan dua partai tersebut sebagian besar disebabkan keanggotaan. Di beberapa tempat karena tidak ada pengurusnya atau pengurusnya tidak bisa bertemu dengan verifikator KPU.

Bagi dua parpol ini, jika tidak puas dengan putusan KPU, maka Arief mempersilakan parpol menempuh jalur gugatan ke Bawaslu. “KPU siap mempertanggungjawabkan apa yang sudah kami kerjakan. Nanti kalau ada sengketa, akan kami tunjukkan hasil kerja kami. Itu untuk menjawab sengketa yang mungkin akan diajukan. Apapun putusan KPU, kami berharap semua menerima,” papar Arief.

Adapun 14 parpol yang lolos sebagai peserta Pemilu 2019 yakni PDIP, Golkar, PPP, PKB, Partai Nasdem, Hanura, Partai Demokrat, Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Garuda, Partai Berkarya, PSI dan Perindo. Ke-14 parpol ini dinyatakan lolos verifikasi kepengurusan tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota serta memenuhi sebaran kepengurusan sekurang-kurangnya 50 persen jumlah kecamatan pada 75 persen sebaran kabupaten/kota di 34 provinsi.

Secara rinci, KPU mensyaratkan parpol harus memenuhi penelitian kepengurusan inti tingkat pusat, memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusan tingkat pusat dan memenuhi syarat domisili parpol secara tetap agar bisa lolos verifikasi tingkat pusat. Sementara itu, agar dapat lolos verifikasi tingkat provinsi, parpol harus memenuhi syarat saat dilakukan penelitian kepengurusan inti, memperhatikan keberadaan pengurus perempuan sekurang-kurangnya 30 persen perempuan dan menunjukkan status domisili tetap parpol.

Agar dapat lolos verifikasi di tingkat kabupaten/kota, syarat yang harus dipenuhi parpol sama dengan syarat verifikasi di tingkat provinsi. Selain itu,parpol juga harusmemenuhi syarat keanggotaan sesuai penghitungan sistem sampling dan sebaran kepengurusan sekurang-kurangnya 50 persen jumlah kecamatan pada 75 persen sebaran kabupaten/kota di 34 provinsi.

Dia menambahkan, setelah penetapan KPU akan melakukan pengundian nomor urut peserta Pemilu 2019 pada Ahad (18/2). Selain itu, jika ada fakta hukum hasil putusan sengketa, maka akan diterapkan langsung ke tahapan pemilu yang sudah berjalan. (rci)

Bus Rombongan Umrah Bima Arya Dilempari Batu, Ada Apa?

Penulis
Redaksi
-

BOGOR, Tribunriau- Bus pariwisata yang ditumpangi rombongan jamaah umrah termasuk Bima Arya Sugiarto beserta keluarga dilempari batu saat melintas di Tol Jagorawi KM 27, kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (17/2). Bima menjelaskan peristiwa pelemparan terjadi sekitar pukul 14.30 WIB, diduga dilakukan oleh oknum ‘supporter’ bola yang berkumpul di sekitar tol.

“Ini dugaan saya, karena mereka tidak pakai atribut. Mereka duduk-duduk di pinggir jalan tol, setelah kami melintas kami melihat ada mobil suporter The Jakmania berjarak mungkin sekitar 500 meter dari lokasi mobil kami diserang,” kata Bima.

Akibat lemparan batu tersebut, kaca bus pariwisata dengan nomor polisi F 7950 AA yang ditumpangan 28 orang jamaah umroh pecah, serta retak-retak. Bahkan dua ibu jamaah umrah mengalami luka kecil pada bagian pipi akibat pecahan kaca.

Menurut Bima, saat kejadian pelemparan seluruh jamaah kaget. Bahkan supir bus sempat oleng, sehingga seluruh jamaah syok dengan kejadian tersebut. “Tadi supir sempat mau berhenti, tapi saya arahkan untuk tetap jalan dan berhenti di shell (rest area),” katanya.

Bima menduga, pelemparan dilakukan oleh supporter bola karena saat ini juga sedang dilaksanakan final sepakbola Piala Presiden yang mempertemukan antara Persija Jakarta dan Bali United di stadion Gelora Bung Karno.

“Ini baru dugaan, karena kebetulan seluruh jamaah umrah mengenakan baju oranye khasnya Persija,” kata Bima.

Hingga pukul 15.45 WIB seluruh penumpang bus jamaah umrah sudah dapat menenangkan diri. Pihak travel juga sudah mengirim bus pengganti untuk melanjutkan perjalanan menuju Bandara Soekarno Hatta. (rci)

Khodorkovsky Tak Inginkan Kursi Presiden Putin

Penulis
Redaksi
-

LONDON, Tribunriau- Pebisnis yang memilih menjadi oposan pemerintah Rusia, Mikhail Khodorkovsky, menyatakan tak berniat menggantikan posisi Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia. Namun, ia menyatakan mungkin ada akan di belakang bintang televisi Ksenia Sobchak dalam pertarungan pemilihan presiden (pilpres) Rusia pada Maret 2018 mendatang.

Khodorkovsky menyatakan, sanksi AS dan Eropa terhadap Rusia tidak berguna dan hubungan Putin dengan AS tidak akan membaik dalam waktu dekat. Setelah 10 tahun mendekam di penjara sebagai tahanan politik, Khodorkovsky masih memendam kemarahan terhadap Putin. Karena itu, ia siap menjadi penyokong dana calon presiden alternatif dalam Pilpres Rusia 2018.

Bicara dalam status sebagai eksil, Khodorkovsky menyatakan yang ia inginkan adalah sistem politik baru di Rusia. ”Sayangnya, tak ada orang yang mau dan menjadi solusi dengan menjadi pengganti Putin,” kata Khodorkovsky seperti dikutip Associated Press, Jumat (16/2).

Khodorkovsky sendiri terlarang untuk ikut serta dalam Pilpres Rusia 2018 karena catatan kriminalnya. Khodorkovsky menyatakan Pilpres Rusia 2018 bukan pemilihan umum karena semua orang sudah tahu hasilnya. Namun, ia tetap meminta warga Rusia datang ke tempat pemungutan suara dan memberikan hak pilih mereka.

Khodorkovsky secara eksplisit mendukung Sobchak. Namun ia ingin Sobchak memperjelas posisinya terlebih dahulu. Sebab majunya Sobchak dalam Pilpres Rusia 2018 dianggap usaha palsu untuk menampilkan adanya oposisi dan kabar soal Pilpres Rusia 2018 yang hambar.

”Saya sendiri belum tahu apakah akan memilih Sobchak atau malah menulisi kertas suara dengan ‘Saya muak denganmu, Putin’,” ungkap Khodorkovsky.

Banyak warga Rusia yang memandang Khodorkovsky sebagai ningrat perampas kekayaan negara. Namun, banyak juga yang mengaggap Khodorkovsky sebagai eksil terisolasi yang meracau. Meski begitu, efek uang yang Khodorkovsky gelontorkan tak bisa diabaikan dalam menggerakkan oposisi. (rci)

Polisi Buru Pelaku Pembakaran Lahan di Meranti

Penulis
Redaksi
-

PEKANBARU, Tribunriau – Kebakaran hebat terjadi lahan di Desa Lukun dan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Hingga kini belum dapat ditaksir berapa luas lahan hutan yang terbakar, diduga kebakaran lahan tersebut disengaja oleh pihak tak bertanggungjawab. Polres Meranti temukan bukti adanya sebuah pondok papan dibangun dalam hutan yang baru saja ditinggalkan.

“Ada orang tinggal di sana, tapi sudah tidak ada lagi usai kejadian. Diduga kabur,” kata Kapolres Kepulauan Meranti AKBP La Ode Proyek dihubungi halloriau.com, Rabu (14/2/2018) sore.

Ia mengatakan tengah mencari tahu keberadaan orang yang belum diketahui identitasnya itu. Lalu meminta keterangan beberapa pihak lainnya untuk memastikan pemilik lahan yang terbakar ini.

“Kita sudah dipasang police line dan mencari tahu keberadaan orang yang menetap di sana dan pemilik sekaligus lahan tersebut,” kata La Ode.

Lebih lanjut, ia menyebutkan lahan yang terbakar ini merupakan lahan gambut dengan kedalaman beberapa meter. Cuaca yang kurang bersahabat ini membuat api cepat merambat kemana-mana dan meluluhlantakkan lahan lainnya yang tertiup angin.

“Dalam hitungan jam api cepat meluas, sudah ratusan hektar yang terbakar,” sebut La Ode.

Ditambah La Ode, lahan terbakar ini rata-rata ditumbuhi lalang-lalang yang mudah sekali terbakar, itu juga yang menjadi penyebabnya. Sementara itu juga petugas mengalami kesulitan di lapangan dalam upaya pemadaman api lantaran kedalaman gambut yang berujung akan membahayakan diri sendiri.

“Lokasi kebakaran tergolong sulit dicapai. Berada di pulau, desa dimaksud hanya bisa ditempuh memakai speedboat ukuran besar. Tidak bisa speed yang kecil, makanya sulit dijangkau,” pungkas La Ode.

Hingga kini, La Ode menyebut puluhan personel Polri, TNI, BPBD dan warga sekitar terus mengendalikan api supaya tak meluas. Lahan yang sudah padam masih didinginkan agar tak terbakar lagi karena tiupan angin. (hrc)

Baru Dapat Penghargaan Bebas Asap, Riau Malah Kembali ‘Berasap’

Penulis
Redaksi
-

SELATPANJANG, Tribunriau – Setelah Provinsi Riau meraih penghargaan bebas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dari Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu, kini Provinsi Riau kembali berasap.

Beberapa daerah di Kabupaten/Kota di provinsi Riau terpantau titik hotspot, dan sebagian daerah sudah diselimuti asap. Salahsatunya di Desa Lukuh Kecamatan Tebingtinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hampir sepekan, sampai saat ini, Selasa (15/2/2018) kebakaran tersebut masih dalam penanganan tim di lapangan yang saat ini api masih terlihat membara. Informasi terbaru dari BPBD Kepulauan Meranti, Karhutla tersebut luasnya sudah mencapai hampir 200 hektar, bahkan kebakaran sudah melahap lahan konsesi milik PT National Sago Prima (NSP) seluas 50 hektar.

Tidak tanggung tanggung, BPBD Kepulauan Meranti turun dengan mengerahkan kekuatan penuh. Adapun kekuatan personel yang masih berada di lapangan, terdiri dari BPBD 45 orang, Polsek Tebingtinggi 6 orang, Koramil 5 orang, Pemerintah Kecamatan 3 orang, perangkat Desa, MPA dan masyarakat Desa Lukun 60 orang, Karyawan Kilang Sagu 30 orang dan Tim Fire PT NSP 28 orang.

Untuk memaksimalkan upaya pemadaman, BPBD Riau telah mengirim helikopter water bombing ke lokasi.

“Ya betul, kita sudah berkoordinasi dengan pihak PT IKPP sinarmas dan kita minta bantuan untuk mengirimkan helikopter WB ke lokasi guna mendukung upaya pemadaman api yang sedang dilakukan tim darat,” ujarnya.

Keterangan Asisten Manager Public Relation PT Arara Abadi Sinarmas Forestry, Nurul Huda, Kamis (15/2/2018) siang menjelaskan, upaya pemadaman di Kepulauan Meranti pihaknya membenarkan telah mengerahkan kekuatan helikopter Super Puma tipe One.

“Kemarin, tepatnya Rabu (14/2/2018) dari lokasi kami di Siak, pihak kami telah menerbangkan Helikopter Super Puma Tipe One, Sinarmas Group ikut berjibaku dalam upaya pemadaman Karhutla di Meranti. Dan itu permintaan dari Pemprov Riau melalui BPBD,” ungkapnya.

Dalam operasi tersebut memang tidak ada kendala masalah sumber air. Perkiraan terdapat 43 sorti dengan jumlah per sorti sekira 4500 liter.

“Dalam upaya pemadaman itu, totalnya sebanyak 193.500 liter air telah dijatuhkan di lokasi kebakaran itu,” ujarnya.

Namun upaya permohonan untuk hari kedua Kamis (15/2/2018) terakhir sekira pukul 12: 45 WIB pihak Pemprov Riau belum ada meminta untuk menerjunkan water bombing menggunakan helikopter pihaknya tersebut.

“Untuk hari ini, setahu saya belum ada pemerintah meminta kami untuk turun melakukan water bombing. Nanti kalau udah masuk saya kabari ya,” ungkapnya melalui panggilan telephone.

Selain itu sambungnya lagi, dalam upaya pemadaman, penggunaan water bombing hanya sebagai upaya awal dalam proses pendinginan. Dalam efektifitas pemadaman Karhutla, ia menilai yang memiliki peran lebih adalah tim yang melakukan pemadaman melalui jalur darat.

Edward Sanger menambahkan, meski kebakaran sudah meluas di beberapa daerah, namun Provinsi Riau sendiri belum menetapkan Status Siaga untuk kondisi saat ini. Pasalnya, belum cukup syarat untuk menetapkan status siaga.

Sejauh ini, baru Kabupaten Indragiri Hilir yang menetapkan Status Siaga Karhutla. Sementara Kabupaten Kepulauan Meranti yang beberapa lahan masih mengalami kebakaran belum mengambil kebijakan. Begitu juga di Bengkalis yang juga beberapa kali terpantau hotspot (titik panas).

“Minimal ada 2 darah menetapkan status serupa, baru Provinsi Riau bisa menetapkan status yang sama,” katanya.

Kata Edwar, Pemkab Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti sudah berembuk untuk mengikuti jejak Inhil pada hari ini. Jika Bengkalis dan Meranti menetapkan status itu, maka sudah cukup syarat bagi Pemprov Riau untuk menetapkan status siaga Karhutla dalam skala provinsi.

“Kami tunggu dulu lah hasilnya. Kan sekarang baru satu. Kalau sudah dua baru kami bergerak untuk menetapkan status sana di tingkat Provinsi Riau. Bengkalis dan Meranti hari mereka rapat,” jelasnya.

Sementara itu, Kalaksa BPBD Kepulauan Meranti, M Edy Afrizal mengatakan bahwa pihaknya sudah memasukkan draft usulan untuk menetapkan Kepulauan Meranti  sebagai status siaga Karhutla.

“Pemkab Kepulauan Meranti sebentar lagi akan akan menetapkan siaga Karhutla, saat ini draft usulannya sedang diproses di bagian hukum,” kata Edy. (hrc)

Tidak Sesuai Aturan, Panwaslu Pekanbaru Tertibkan APK Ilegal

Penulis
Redaksi
-

PEKANBARU, Tribunriau – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pekanbaru akhirnya menertibkan puluhan Alat Peraga Kampanye (APK) Ilegal Pasangan Calon (Paslon) Gubri dan Wagubri, Jumat (16/2/2018). Penertiban dilakukan lantaran tidak sesuai aturan.

Panwaslu Kota Pekanbaru dibantu Panwaslu Kecamatan se-Kota Pekanbaru menyisir jalan protokol di Kota Pekanbaru. Mulai dari Jalan HR Soebrantas, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Tambusai/Nangka, Jalan Arifin Achmad, hingga Jalan Yos Sudarso.

Komisioner Panwaslu Kota Pekanbaru Divisi Organisasi dan SDM, Rizki Abadi menjelaskan, penurunan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan, sebelumnya telah dibahas dalam rapat koordinasi bersama.

“Semestinya Tim Kampanye tiap paslon harus menurunkan APK mulai 1 x 24 jam,” kata Risqi.

Lanjutnya, Panwaslu telah melakukan upaya persuasif, agar tim kampanye tiap pasangan calon agar menurunkan APK tersebut. Namun hingga hari ini, APK yang tidak sesuai ketentuan masih banyak bertebaran di penjuru kota.

“Sehingga Panwaslu mengambil tindakan tegas, dengan menurunkan APK ilegal tersebut,” tegasnya.

Rizki menambahkan, APK untuk tiap paslon, seperti poster, spanduk, dan baliho, sebenarnya telah difasilitasi oleh KPU Riau. Ia menjelaskan, APK yang dipasang di posko partai pengusung di setiap tingkatan yang cetak oleh pasangan Calon, harus didaftarkan ke KPU Provinsi Riau.

“Semua jumlahnya include ke jumlah maksimal alat peraga kampanye yang dapat ditambahkan oleh pasangan Calon sesuai dengan pasal 28 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2017,” jelasnya. (hrc)

Banyak Pejabat Tersandung Korupsi, Syamsuar: Kami Tidak Mau Ikut Jejak Kawan Itu

Penulis
Redaksi
-

PEKANBARU, Tribunriau – Kasus tindak pidana korupsi yang belakangan ini rentan dilakukan oleh beberapa kepada daerah di Indonesia termasuk di Riau, ternyata menjadi cambuk bagi Syamsuar yang saat ini sedang menjalani tahapan pencalonan Gubernur Riau 2018 dan meninggalkan sejenak jabatanya sebagai Bupati Kabupaten Siak.

Bahkan, jika dipercayai oleh masyarakat untuk memimpin Riau 2019-2024 mendatang, Syamsuar bertekad akan memberantas tindak korupsi agar tidak terjadi lagi di Provinsi Riau.

“Tentunya ini jadi pelajaran buat kami sebagai kepala daerah, kami tidak mau mengikuti jejak-jejak kawan yang seperti itu,” ungkap Syamsuar.

Yang terpenting menurut Syamsuar, bagaimana pemerintah bisa memberikan pelayanan publik, bersih transparan yang maksimal kepada masyarakat dan tentunya menghindari bagaimana celah tindak korupsi yang jelas-jelas melanggar hukum tersebut diminimalisir sedini mungkin.

“Contohnya di Siak, pelayanan publik kita termasuk pelayanan publik yang telah ditinjau oleh KPK hal-hal itu juga akan kita buatkan di Riau ini sehingga dapat mengatasi masalah-masalah yang seperti itu (korupsi),” bebernya.

Untuk diketahui, beberapa kali kepala daerah di Riau mendapat catatan hitam dari KPK, bahkan yang terbaru saat ini, dimana sedikitnya ada 3 pegawai negeri sipil (PNS) yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau dalam kasus dugaan korupsi dana anggaran perjalanan dinas di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau.

“Mudah-mudahan kasus seperti itu tidak terjadi lagi, bagaimanapun sistem yang perlu diperbaiki, barang kali memang ada yang belum baik, dan ini juga menyangkut dengan integritas yang harus menjadi perhatian,” katanya. (hrc)

Awasi Gaji Sesuai UMK, Disnaker Pekanbaru Diminta ‘Jemput Bola’

Penulis
Redaksi
-

PEKANBARU,Tribunriau – Untuk memastikan langsung bahwa perusahaan yang ada di Kota Pekanbaru taat membayarkan upah kepada karyawan sesuai Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru, sebesar Rp.2.557.486, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) diminta untuk berkoordinasi dengan perusahaan yang bersangkutan.

“Meski dalam kondisi ekonomi yang sulit sekarang, kita harapkan jangan sampai terjadi pembayaran upah karyawan di bawah UMK. Harus sesuai UMK yang sudah ditetapkan, ” ungkap anggota DPRD Kota Pekanbaru Heri Pribasuki, Jumat (16/2/2018).

Di samping itu, Heri berharap Disnaker tidak hanya sekedar menunggu laporan, melainkan melakukan pengecekan atau pendataan perusahaan mana yang taat aturan dan mana yang tidak.

“Data semua perusahaan yang ada di kota. Terutama perusahaan yang bandel selama ini. Apalagi dalam beberapa tahun belakangan ini, mereka tetap bandel, membayar upah sesuai UMK, maka harus Diskaner harus ambil tindakan bahkan langsung diberikan sanksi tegas saja,” pinta Heri lagi.

Lebih penting lagi, tambah Heri, pihaknya meminta pengawasan yang dilakukan Disnaker, tidak seremonial belaka. Sebab, tidak adanya sanksi selama ini, membuat perusahaan tidak takut. Apalagi tidak ada efek jera sama sekali. UMK tersebut dibuat untuk ditaati semua pihak terkait. (hrc)

Rentenir Marak, Syamsuar Akan Buat Terobosan Pinjaman Bunga Dibawah 5 Persen

Penulis
Redaksi
-

PEKANBARU – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Syamsuar-Edy Natar mendapat jadwal kampanye di Zona I meliputi Pekanbaru, Rohul dan Kampar.

Banyak persoalan yang ditemui saat Syamsuar melakukan kampanye di beberapa titik di Kota Pekanbaru, seperti di lokasi Pasar Tangor Kulim, Jalan Budi Bakti Tenayan Raya hingga Jalan Rawa Bening Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya.

Beberapa persoalan yang menyelimuti warga, mulai dari persoalan mahalnya pendidikan, buruknya pelayanan kesehatan hingga akses jalan yang buruk, Syamsuar paling kaget dengan maraknya rentenir yang berkeliaran di lingkungan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang pada dasarnya sangat membutuhkan modal, namun harus dibebani dengan bunga yang cukup besar.

“Kita sudah temui masyarakat, pedagang, pelaku usaha pada umumnya mereka mengeluhkan tidak adanya bantuan modal dari pemerintah dan intansi terkait, dan dengan terpaksa harus berurusan dengan rentenir yang mau memijamkan modal namun dengan bunga yang sangat tinggi. Tentunya kita sangat prihatin dan harus kita benahi,” ungkap Syamsuar saat ditemuai Kamis (15/2/2018).

Kedepan jika terpilih menjadi Gubernur Riau, Syamsuar bertekad akan memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut dengan bekerjasama dengan pihak Bank Riau sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) untuk siap memberikan bantuan permodalan kepada pelaku UMKM bahkan dengan bunga yang jauh lebih rendah yakni harus di bawah 5 persen.

Tidak hanya itu, Syamsuar juga bertekad akan membenahi sistem pelayanan jaminan kesehatan BPJS yang selama ini sangat dikeluhkan masyarakat.

Kesempatan kampanye Dialogi ini ternyata tidak hanya dihadiri oleh masyarakat sekitar Kecamatan Bukit Raya, tetapi juga dihadiri oleh masyarakat perbatasan Pekanbaru-Kampar yang mengeluhkan buruknya infrastruktur jalan dan hingga saat ini belum ada respon dari Pemerintah.

“Saya warga Pekanbaru coret aliaa warga perbatasan Pekanbaru-Kampar, saya berharap jika pak Syamsuar nanti terpilih jadi Gubernur Riau tolong bantu perbaiki jalan kami yang rusak sudah sekian lama,” ungkap Eva.

Untuk diketahui, pasangan nomor urut 1 Syamsuar-Edy Natar akan berkampanye di zona I Pekanbaru, Kampar, dan Rohul.

Sementara untuk pasangan nomor urut 2, Lukman Edy-Hardianto akan berlampanye di zona II, Rohil, Dumai, Bengkalis.

Pasangan nomor urut III Firdaus-Rusli Effendi bakal berkampanye di zona III
Siak, Pelalawan, Meranti

Pasangan Petahana nomor urut 4 Arsyadjuliandi Rachman-Suyatno dijadwalkan berkampanye di zona IV Kuansing, Inhu dan Inhil. (hrc)

Dumai Diselimuti Kabut Asap Karlahut

Penulis
Redaksi
-

DUMAI – Sejak beberapa hari yang lalu, Dumai diselimuti kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan (Karlahut). Asap pun mulai menyelimuti Kota Dumai dan terlihat jelas pada malam dan pagi hari.

Sedikitnya 25 hektar lahan gambut terbakar dalam dua hari belakangan ini. Pantauan di lapangan ada tiga titik api, masing – masing di Kelurahan Tanjung Penyembal Kecamatan Sungai Sembilan, Dumai Motor Kecamatan Medang Kampai dan di Kilometer 11 Bukit Timah Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan.

“Jumlah lahan yang terbakar seluas 25 hektar, di Dumai Motor Medang Kampai sekitar 5 hektar, Tanjung Penyembal sekitar 20 Hektar, di kilo 11 Kelurahan mekar sari masih menunggu laporan dari tim yang berada di lapangan,” kata Sekretaris BPBD Dumai Muhammad Rasyid, Ridho, Rabu (14/2/2018).

Proses pemadaman terus dilakukan melibatkan instansi terkait seperti dari TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api dan Instansi terkait lainnya.

“Kami sudah turunkan tim untuk melakukan upya pemadaman api di lapangan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Dumai juga menggandeng PT Sinar Mas untuk melakukan water booming. Water booming yang kita lakukan hari ini sudah sebanyak 43 kali untuk memadamkan kebakaran lahan. Khususnya kebakaran dilahan yang sulit di jangkau,” tegasnya. (hrc)

1...1,3281,3291,330...1,425Halaman 1,329 dari 1,425

Terbaru

Populer

© Tribunriau 2024