JAKARTA, Tribunriau – Kementerian BUMN bakal merombak direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Langkah itu sebagai tindak lanjut dari terjadinya peristiwa kecelakaan kerja di proyek yang digarap Waskita.

Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan (KSPP) Kementerian BUMN Ahmad Bambang mengatakan ada empat anggota direksi emiten berkode saham WSKT itu yang akan diganti. Dari empat anggota direksi tersebut, tiga di antaranya ialah Direktur Utama, Direktur SDM, dan Direktur Operasi.

“Untuk Waskita Karya karena terlalu besar skalanya yang terakhir sanksi perubahan manajemen karena TBK. Tapi betul, ada perubahan besar di Waskita namun dalam proses KKK atau fit and propper test karena perusahan TBK kami tidak sampaikan ada empat yaitu Direktur SDM, Direktur Utama, Direktur Operasi,” kata Bambang dalam rapat bersama DPR di Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Dalam rapat tersebut, Bambang hanya menginformasikan tiga direksi Waskita yang akan dicopot. Untuk satu direksi lainnya belum disebutkan.

Namun dia mengatakan, khusus selain merombak empat direksi, Kementerian BUMN selaku pemegang saham perseroan juga akan menambah satu direksi, yaitu Direktur quality, health, safety & environment (QHSE). Bambang mengatakan semua sanksi tersebut telah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Menteri PUPR.

“Kementerian BUMN selaku pembina manajemen dan kinerja BUMN langsung menindaklanjuti rekomendasi Pak Menteri PUPR pada 9 Maret 2018. Sekarang juga sedang dalam proses dilakukan saat evaluasi dengan KKK bisa cepat yang paling penting menindaklanjuti komite KKK dan kedepannya seperti apa,” kata dia.

Sebelum rapat, Bambang juga mengatakan penambahan anggota direksi yang bertanggung jawab terhadap keselamatan tidak dilakukan di BUMN karya lainnya, tetapi hanya di Waskita.

Dengan adanya Direktur quality, health, safety & environment (QHSE) diharapkan kecelakaan kerja proyek konstruksi tidak terjadi lagi di kemudian hari.

“Ya semoga dampaknya makin bagus. Kalau nggak ada dampak buat apa, pokoknya budaya safety firstnya harus jalan,” tutur pria yang biasa disapa AB itu. (dtc/red)

BANDUNG BARAT, Tribunriau- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menargetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (JKT-BDG) selesai 2020, molor setahun dari target awal 2019. Lantas, kenapa proyek kereta cepat JKT-BDG molor?

Menurut Rini masalahnya adalah rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang lama terbitnya, sehingga pembebasan tanah terkendala. Sebelumnya pembebasan tanah diharapkan bisa tuntas 2016.

“Kemarin tertunda tidak terlepas karena RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) nasional tertunda, dan ada 4 kabupaten yang RTRW-nya belum terselesaikan,” ujar Rini saat meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (JKT-BDG) di kawasan Walini, Desa Kanangasari, Cikalong Wetan, Bandung Barat, Rabu (21/3/2018).

“Iya memang sebelumnya 2019, karena waktu itu kita harapkan di akhir 2016 urusan lahan tuh bebas. Jadi kami mohon maaf,” lanjut Rini.

Rini menjelaskan, jalur kereta cepat JKT-BDG melewati 9 Kabupaten/Kota. Dari 9 Kabupaten/Kota itu, ada yang RTRW-nya terlambat keluar.

Di sisi lain, sebelum RTRW-selesai, penetapan lokasi tidak bisa dilakukan.

“Penetapan lokasi keluar dari Gubernur Jawa Barat. Karena Gubernur Jawa Barat tidak bisa memberikan penetapan lokasi sebelum tata ruangnya terselesaikan,” kata Rini.

Imbasnya pembebasan tanah untuk proyek kereta cepat JKT-BDG tak bisa rampung sesuai target.

“Kita harus menunggu itu semua karena ternyata jalur kereta cepat ini melewati 9 kabupaten kota. Dari 9, ada 4 yang tata ruangnya terlambat dan akhirnya semua baru terselesaikan mungkin Oktober 2017,” terang Rini.

Saat proyek rampung pada 2020 nanti akan dilakukan serangkaian uji coba proyek yang telah selesai dikerjakan dan hendak dioperasikan. Uji coba ini untuk memastikan seluruh sistem proyek tersebut aman. Setelahnya akan dioperasikan secara penuh.

“Kalau sesuai target awal nggak mungkin, karena memang kita harapkan trial itu di 2020, comissioning 2020. Kita menjaga betul, sama-sama punya komitmen dengan partner kita bahwa Kereta Cepat JKT-BDG harus terbaik dan aman,” jelasnya. (dtc/red)

JAKARTA, Tribunriau – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan hal-hal yang menyebabkan banyaknya insiden kecelakaan konstruksi yang terjadi belakangan ini.

Basuki mengatakan sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan Komite Keselamatan Kerja (KKK), insiden kecelakaan konstruksi yang banyak terjadi belakangan ini disebabkan oleh berbagai hal. Dia bilang, setiap insiden yang terjadi dalam masing-masing proyek memiliki penyebab yang berbeda-beda.

Namun secara garis besar Basuki mengatakan, masalah mendasar yang menyebabkan terjadinya insiden adalah karena kelalaian dan kedisiplinan dalam mengerjakan proyek di lapangan.

“Evaluasi yang utama yang kita dapatkan hanya dua. Yang pertama yaitu kurangnya kedisiplinan dalam operasional prosedur. Sebetulnya semua sudah punya SOP yang tepat tapi kurang disiplinnya pekerjanya dalam menjalankan SOP,” kata Basuki saat rapat kerja dengan DPR di Parlemen, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Basuki mencontohkan seperti insiden pada proyek Tol Becakayu. Menurutnya, pengawas konstruksi tidak secara ketat melakukan pemantauan pekerja di lapangan, hal itu menjadi masalah dasar yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

“Setiap kejadian, pengawasnya tidak di tempat. Kalau pengawasan keselamatan rendah itu jadi terjadi kecelakaan. Ini penyebab utama terjadinya kecelakaan,” kata Basuki.

Selain itu, kata Basuki, faktor mendasar lainnya yang menyebabkan adanya kecelakaan konstruksi adalah permasalahan peralatan konstruksi. Basuki bilang, bahwa faktor keamanan dalam pekerjaan masih rendah, sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

Lebih lanjut Basuki memberikan penjelasakan terkait isu adanya pengurangan spesifikasi dalam proyek konstruksi. Basuki menegaskan bahwa tidak ada pengurangan spesifikasi apapun dalam setiap pengerjaan proyek konstruksi.

“Kami ditelpon presiden (ditanya) apa benar ada yang mengurangi spesifikasi, saya jamin tidak benar. Jadi tidak ada. Ada gambar-gambar yang patah itu bukan karena pengurangan spesifikasi, tapi cara mengangkatnya, atau tekniknya,” tutur Basuki. (dtc/red)

JAKARTA, Tribunriau- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, mantan ketua MPR Amien Rais boleh memberi kritik untuk pemerintah. Akan tetapi, kritik tersebut harus lebih bijak. Selain itu, SBY juga menilai pemerintah harus lebih bijak pula ketika menerima kritikan.

“Pemerintah tak perlu arogan dalam menanggapi kritik. Negeri ini dibangun bukan untuk menjadi negara kekuasaan. Karena itu, kedaulatan berada di tangan rakyat. Tapi rakyat juta tak boleh absolut,” kata SBY pada jumpa pers Tour de Jawa Barat Partai Demokrat di Purwakarta, Rabu (21/3).

SBY menilai, baik Amien Rais maupun Luhut Binsar Pandjaitan merupakan tokoh bangsa sehingga keduanya harus lebih bijak. Ia pun berharap polemik di antara keduanya bisa diselesaikan secara damai dan kekeluargaan.

Sebagai tokoh bangsa senior, hendaknya Amien Rais lebih bijak sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Di sisi lain, SBY juga berharap pemerintah mengurangi penyampaian pernyataan publik yang bernada ancaman. “Kekuasaan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi dan mengayomi,” ucapnya.

Sebelumnya, Amien Rais melontarkan kritik pada pemerintahan Presiden Jokowi terkait pembagian sertifikat tanah. Ia mengatakan, ada pembohongan bagi-bagi sertifikat tanah karena ada 74 persen tanah dikuasai kelompok tertentu.

Sementara itu, Luhut membantah kritik tersebut. Tidak benar jika dikatakan program sertifikat tanah membohongi sebab memang membutuhkan proses yang panjang. Ia menegaskan, pemerintah tidak antikritik. Akan tetapi, ia meminta agar kritik yang disampaikan lebih membangun dan tidak membuat fitnah. (red)