JAKARTA, Tribunriau- Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, menegaskan tidak ada gerakan dari segelintir orang di Indonesia yang menginginkan negara ini bubar.
Zulkifli mengatakan pikiran Prabowo Subianto soal Indonesia yang mungkin bisa bubar pada 2030, adalah sebuah tantangan yang perlu dihadapi bangsa Indonesia bersama-sama.
“Ya, kalau ada pikiran dan pandangan Prabowo soal situasi ke depan, soal ancaman negara bubar dan lain-lain, kita lihat saja sebagai tantangan bangsa yang perlu direspons positif. Bukan dibenci,” ujar Zulkifli dalam pertemuan reuni Lemhanas di Jakarta, Senin malam 26 Maret 2018.
Menurut dia, problem pokok bangsa Indonesia saat ini adalah kesenjangan sosial yang begitu menganga. Kesenjangan tersebut dan semakin kuatnya oligarki, merupakan ancaman nyata. Bukan soal siapa dan gerakan apa.
Pernyataan Zulkifli itu merespons pidato Ketua Ikatan Alumni Lemhanas, Agum Gumelar, soal adanya segelintir kecil di Indonesia yang menginginkan negara ini bubar.
Agum dalam pengantar pidatonya mengatakan mayoritas bangsa ini menginginkan Indonesia tetap utuh. Namun, ada sebagian kecil yang lihai dan hebat-hebat mencari celah yang selalu memprovokasi agar negara ini bubar.
Dalam acara tersebut hadir pula Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Tito Karnavian. (vci/red)
JAKARTA, Tribunriau- Ribuan Massa driver ojek online longmarch menuju depan Istana. Mereka menuntut rasionalisasi tarif ojek online dari pemerintah dan meminta legalitas angkutan online kendaraan roda dua.
Pantauan di lapangan, para Driver Ojek Online ini melakukan longmarch dari depan gedung Kominfo, Jl Medan Merdeka Barat menuju depan Istana. Mereka memenuhi ruas jalan tersebut.
Satu mobil komando dengan pengeras suara juga turut menyemangati massa yang longmarch sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Orator dari mobil komando juga terus menyuarakan tuntutan soal regulasi ojek online.
Aksi driver ojol ini dijaga ketat kepolisian. Kendaraan taktis seperti water cannon juga sudah bersiaga di sekitar lokasi unjuk rasa. (dtc/red)
NEW YORK, Tribunriau- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kaget alias terkejut oleh pernyataan kepala staf Angkatan Darat Myanmar mengenai orang Rohingya. Kepala staf tersebut dinilai melakukan hasutan kebencian.
“Sekretaris jenderal terkejut dengan laporan hari ini mengenai pernyataan yang dikeluarkan oleh Jenderal Senior Myanmar U Min Aung Hlaing,” kata wakil juru bicara Guterres, Farhan Haq di dalam satu pernyataan, pada Senin (26/3).
Dalam satu pertemuan di Negara Bagian Kachin, Myanmar Utara, Min Aung Hlaing dilaporkan menyebut orang Rohingya sebagai “orang Benggala” dan mengatakan mereka “tidak memiliki karakter atau kebudayaan yang sama dengan etnik Myanmar”.
Sekretaris jenderal PBB tersebut mendesak semua pemimpin di Myanmar agar mengambil sikap bersatu melawan hasutan kebencian dan mendorong keharmonisan masyarakat. “Kepemimpinan semacam itu sangat diperlukan untuk memajukan langkah kelembagaan guna memerangi diskriminasi dan menerapkan saran Komisi Penasihat Rakhine,” katanya.
Sekretaris jenderal PBB itu kembali menyampaikan pentingnya penanganan pangkal kerusuhan dan tanggung-jawab Pemerintah Myanmar untuk menyediakan keamanan dan bantuan buat mereka yang memerlukan. Ia menilai penting untuk memastikan keadaan aman agar orang Rohingya bisa pulang secara sukarela, aman dan bermartabat.
Milisi Rohingya melancarkan serangan mematikan terhadap pasukan keamanan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, pada 25 Agustus 2017. Tindakan itu menyulut aksi pembalasan oleh tentara pemerintah dan penjaga keamanan Myanmar. Sebanyak 688 ribu pengungsi Rohingya telah menyeberangi perbatasan ke negara tetangga Myanmar, Bangladesh, sampai Februari 2018. (rci/red)
LOS ANGELES, Tribunriau- Setelah mengalami perceraian, Anna Faris, mulai mempertanyakan sebuah pernikahan. Ia merasa tak lagi percaya pada pernikahan lantaran sudah dua kali gagal membina rumah tangga.
Anna Faris pertama kali menikah dengan aktor Ben Indra pada 2004. Namun pada 2007 pasangan ini berpisah. Selanjutnya pada 2009 ia menikah dengan Chris Pratt dan lagi-lagi bahtera rumah tangganya kandas di 2017. Dari pernikahannya dengan Chris Pratt, pasangan ini dikaruniai seorang anak bernama Jack.
“Aku perlu mencari tahu apa sebenarnya tujuan pernikahan. Apakah itu aman bagi anak-anak? Apakah itu adalah sebuah perjanjian? Apakah pernikahan membuat orang lain lebih menghargai hubungan kalian? Bagiku, aku tak lagi yakin di mana letak kenyamanan pernikahan. Terutama jika kita bisa dengan mudah menikah dan, dengan cara yang membingungkan, negara ikut campur dalam hal ini,” demikian curahan hati aktris 41 tahun tersebut.
Bintang Scary Movie ini mengemukakan pendapatnya tentang pernikahan dalam podcast Armchair Expert yang disiarkan Senin (26/3). Menurutnya, tidak banyak keuntungan yang didapat hanya karena seseorang punya predikat ‘sudah menikah’.
“Aku pikir penting bagaimana orang lain menghargai sebuah hubungan. Aku tidak bilang itu alasan yang baik, tapi dengan menikah hanya sedikit keuntungan yang diperoleh,” imbuhnya.
Fox News yang mengutip Page Six melaporkan sebuah sumber membeberkan alasan mengapa Anna Faris mengakhiri pernikahan dengan Chris Pratt. Menurut sumber tersebut, kompetisi karier antara keduanya dan ketidakcocokan pandangan dalam beragama menjadi penyebab utama perceraian pasangan selebritas ini.
Anna juga mengakui bila kemesraannya dengan Chris Pratt yang kerap diumbar di publik dan media sosial membuat perceraian itu menjadi semakin berat. Menurut Anna, perceraian dengan Chris Pratt amat melukai hatinya. Namun kendati meragukan tentang pernikahan, hal itu tidak membuatnya jera menjalin asmara. Kini ia dikabarkan sedang dekat dengan sineas Michael Barrett. (rci/red)
JAKARTA, Tribunriau – Valentino Rossi baru saja memperpanjang kontraknya bersama Yamaha hingga 2020. Gelar dunia kesepuluh bukanlah target utamanya. The Doctor hanya ingin menghabiskan sisa hidupnya untuk hal yang benar-benar dia cintai. Berikut petikan wawancara Speedweek dengan Rossi, dikutip Selasa (27/3).
Apa pertimbangan Anda memperpanjang kontrak dengan Yamaha hingga akhir 2020?
Saya melakukannya karena saya menikmatinya. Semua terhubung. Saya hanya ingin menikmati setiap saat saya mengendarai sepeda motor. Balapan, menang, atau setidaknya mencoba tetap kompetitif.
Saya melakukannya karena saya mencintai dunia ini. Saya juga menjalani masa-masa sulit. Ini impian sejak saya masih empat atau lima tahun. Bagaimana mungkin saya mengatakan semua sudah cukup? Mustahil.
Valentino, Anda baru saja berusia 39 tahun. Setelah memperpanjang kontrak dua tahun, itu berarti Anda harus berada di MotoGP selama tiga tahun. Apa yang Anda pikirkan?
Secara fisik ini memang lebih menuntut saya. Jadi, saya harus latihan banyak dan itu kegiatan yang saya suka. Saya harus bekerja di paddock lagi, berdebat dan adu pendapat, berjuang dengan ban, mengumpulkan data. Itu semua saya yakin lebih baik, sebab saya beruntung berada di tim yang fantastis. Semua sahabat sejati ada, dan itu membuat semuanya lebih mudah.
Pada 2020 Anda akan merayakan 25 tahun di MotoGP. Pernahkah Anda membayangkannya?
Siapa yang menyangka seperti itu awalnya? Seperempat abad. Saya masih ingat ketika 1996, CEO Aprilia, Ivano Beggio memberi saya kepercayaan masuk ke dunia ini. Saya waktu itu hanya seorang bocah cilik yang tidak berpikir panjang. Saya tak pernah membayangkan apa yang terjadi ke depan. Sebaliknya, ketika saya menandatangani kontrak perpanjangan dua tahun lalu, saya memang sempat berpikir, mungkin ini yang terakhir. Saat berpikir seperti itu, saya langsung sedih.
Kapan Anda benar-benar memutuskan akan melanjutkan balapan?
Yamaha memberi tahu saya November 2017, katanya, ambil waktu sebanyak yang saya inginkan. Saya secara naluriah mengiyakan. Tapi, saya berpikir lagi, mari kita tunggu sampai musim dingin yang pastinya akan menjadi latihan membosankan, semua pelatihan, pengujian, penerbangan ke sana sini. Jika semuanya berjalan lancar, itu pertanda saya masih bisa melanjutkan.
Apakah M1 Yamaha semakin sempurna setelah dilanda ketidakpastian selama ini?
Itu benar. Paketnya, mulai dari mesin, bingkai, elektronik, semua bekerja lebih baik dibanding tahun lalu. Namun demikian, satu kali kemenangan dan enam podium di 2017 tak terlalu buruk bagi pembalap tua seperti saya. Tujuan saya sekarang adalah finis di tiga besar dan tetap di kejuaraan dunia sampai akhir.
Kemajuan, kemampuan bersaing, jatuh bangun, itu semua haruskah masih Anda rasakan di usia sekarang?
Sejauh kekuatan dan tekad saya masih ada, saya ini sama saja dengan pembalap lain yang lebih muda. MotoGP menutut Anda lebih dan lebih dari hari ke hari. Levelnya terus meningkat dari dulu. Tahun ini, kejuaraan dunia mungkin lebih seimbang dari sebelumnya. Setidaknya 10 pembalap bisa menang di atas kertas, mulai dari Marquez, Dovizioso, Vinales, Zarco, Pedrosa, Iannone, Lorenzo, kemudian Crutchlow dan Petrucci.
Anda terobsesi memenangkan gelar juara dunia kesepuluh. Masalahnya, jika Anda terlanjur menang pada 2018, apa yang Anda lakukan dua tahun setelah itu karena sudah terikat kontrak?
Pertanyaan bagus. Anggap saja saya sudah memenangkan gelar kesepuluh. Setelah itu apa? Tidak ada yang berubah. Saya mungkin akan mencoba memenangkan gelar ke-11. Saya akan meneruskan dan mencoba lagi.
Sembilan tahun berlalu setelah kemenangan terakhir Anda di MotoGP. Mengapa Anda tidak berhenti setelah menjadi juara dunia 2009?
Sangat sulit berhenti ketika Anda sedang berada di puncak. Saya punya beberapa teman, mulai dari Schumacher, Troy Bayliss, Max Biaggi yang memutuskan berhenti di tahun-tahun terbaik mereka. Saya tahu betul bagaimana rasanya. Ada sesuatu hilang dalam diri saya. Itu sebabnya saya ingin kembali melakukannya. Saya lebih suka memberikan segalanya untuk dunia ini.
Dengar-dengar Anda berpotensi menjadi penerus Bos Dorna, Carmelo Ezpelata?
Haruskah saya ulangi apa yang paling menarik bagi saya saat ini? Masih ada waktu untuk istirahat menjelang balapan berikutnya. Saya senang bisa membimbing anak-anak didik saya di VR46 Academy dan berkompetisi dengan mereka di Tavullia Ranch. Itu juga rahasianya saya tetap awet muda.
Sudahkah Anda menandatangani opsi perpanjangan 2021?
PEKANBARU, Tribunriau – Kabar gembira bagi masyarakat Riau, Panitia Khusus (Pansus) Ranperda perubahan kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah akhirnya menyepakati penurunan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari 10 persen ditetapkan menjadi 5 persen.
“Kita sudah menetapkan pajaknya. Khusus, untuk pertalite, jika turun lima persen harga jualnya nanti berkisar Rp7.750,” kata Ketua Pansus, Erizal Muluk usai rapat finalisasi di Gedung DPRD Riau, Senin (26/3/2018).
Erizal juga mengatakan dengan besaran PBBKB yang telah ditetapkan, harga Pertalite di Riau akan sama dengan provinsi tetangga. Meskipun nantinya daerah lain akan ada perubahan PBBKB, namun di Riau tetap mengunci pada persentase lima persen.
Pihaknya telah menyerahkan kesepakatan hasil kerja pansus kepada Pimpinan Dewan, selanjutnya hasil tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Riau untuk mendapat persetujuan seluruh anggota Dewan.
“Sudah kita serahkan ke Pimpinan (Dewan). Pansus sepakat, bahwa minimal pajak lima persen. Perpres juga minimal ditetapkan (lima persen). Kita ingin besaran PBBKB di Riau sama dengan daerah-daerah provinsi tetangga, tinggal paripurna saja,” jelas Legislator asal Pekanbaru itu.
Meski begitu, Rapat Paripurna DPRD Riau dengan agenda Pengesahan Raperda tentang Perubahan kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang dijadwalkan digelar Senin siang, urung dilaksanakan. Paripurna tersebut diketahui diundur hingga Kamis (29/3/2018) mendatang.
Ia mengaku tidak mengetahui alasan pengunduran rapat paripurna. Namun pihaknya optimis pada Kamis nanti, hasil kerja pansus dapat disahkan karena semua fraksi dalam rapat finalisasi tadi telah menyetujui untuk merevisi Perda Pajak Daerah itu.
Dikatakannya, tugas Pansus hanya untuk menetapkan PBBKB untuk wilayah Riau. Persoalan harga dasar Pertalite kembali naik sejak 24 Maret 2018 lalu, itu merupakan kebijakan nasional dan bukan domain DPRD Riau.
“Tugas pansus hanya untuk menetapkan PBBKB Riau. Untuk pendapatan daerah, kenaikan harga dasar Pertalite itu secara nasional bukan di kita saja, naik seluruh provinsi (di Indonesia),” katanya dilansir dari Antarariau. (arc/red)
ROHIL, Tribunriau- Pengadilan Negri Rokan Hilir (PN Rohil) kembali menggelar sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, Senin (26/03/17), Pukul 11.45 WIB. Namun, pantauan Tribunriau di beberapa persidangan, tak banyak saksi yang memberatkan terdakwa.
Kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 2 saksi yang masuk dalam berita acara pemeriksaan (BPK) dan satu orang yang tidak termasuk dalam BAP.
Diantaranya, Dedi Irawan (38) yang telah bekerja sebagai agen atau suplier yang bekerjasama dengan CV. Sikma Jaya lebih kurang 10 Tahun. Saksi kedua Johan Panggabean (36) yang juga suplier di CV. Sikma Jaya yang sebelumnya bernama CV.SRM.
Persidangan minggu lalu, diketahui bahwa CV. Sikma Jaya yang berkantor pusat di Jalan Flamboyan Kabupaten Kampar, Riau ini adalah milik salah seorang anggota DPRD Propinsi Riau, Ramos Tedy Sianturi.
Dalam persidangan kali ini, Dedi Irawan sebagai saksi menyatakan jika dirinya pernah meminjam uang dan cair dalam bentuk voucer, dirinya tidak mengetahui bagaimana prosedur seharusnya yang dilakukan dalam peminjaman dana. Dirinya menyatakan pernah meminjam uang sebanyak Rp170Juta dengan alasan keuangan sedang pailit.
“(pinjaman dilakukan) Karena keadaan keuangan kami sedang pailit,” terang Dedi Irawan di depan Majelis Hakim.
Ditambahkan juga oleh Dedi, pada tahun 2017, pihaknya tidak lagi melakukan kerjasama dengan CV. Sikma Jaya.
Sedangkan menurut kesaksian Johan Panggabean, dirinya juga pernah meminjam uang melalui kepada Unit, yaitu saudara dari Parulian Sinaga dan Kasir Evi Ronauli. Dirinya menerima uang panjar pada bulan Oktober 2015 sebanyak Rp30Juta.
Selain keterangan 2 saksi tersebut, JPU juga menghadirkan Sutikno alias Kiwil yang bekerja sebagai supir di perusahaan Johan Panggabean. Selain menjadi supir, Sutikno juga bekerja untuk mengambil uang panjar berupa voucer untuk pencairan SP Tbs di Kantor CV Sikma Jaya.
“Setiap kali mengambil uang di Kasir, saya selalu tandatangan sebagai bukti tanda terima,” terang Sutikno.
Untuk diketahui, ketua Majelis Hakim dipimpin oleh Rudi Ananta Wijaya, SH MH dengan anggota M Hanafi SH dan Rina Yose SH, panitera pengganti Riecha Simbolon SH. (to)
DUMAI, Tribunriau- Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Agustus 2017 lalu dalam kasus dugaan suap proyek peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, Kabupaten Bengkalis, tahun anggaran 2013-2015, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai hingga saat ini belum ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kasus tersebut diduga merugikan keuangan negara hingga Rp495 Miliar. Beberapa minggu yang lalu, Tim Penyidik KPK juga sudah menyita beberapa dokumen terkait proyek multiyears (MY) tersebut.
Juru Bicara (Jubir) KPK, Febri Diansyah sampai saat ini belum dapat dikonfirmasi via selulernya, melalui pesan WhatsApp, Febri pun belum mengkonfirmasi pesan yang dikirimkan Tribunriau.com.
Sebelumnya, Senin (19/3/2018) lalu, Tim Penyidik KPK sudah menyita beberapa dokumen di Kabupaten Bengkalis,
Penggeledahan dilakukan di dua lokasi berbeda, Kantor DPRD Bengkalis dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bengkalis. Penggeledahan tersebut dimulai sekitar pukul 15.00 waktu setempat.
“Sejauh ini diamankan dokumen-dokumen terkait pembangunan jalan,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (19/3/2018). (isk)
JAKARTA, Tribunriau- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sudah mengantongi tiga nama bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi ketua umumnya, Prabowo Subianto pada pemilu presiden 2019 mendatang.
Hal tersebut diungkapkan anggota Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra, Muhammad Syafii di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (26/3/2018).
Menurut Muhammad Syafii yang akrab disapa Romo, DPP Partai Gerindra telah membentuk tim khusus untuk menyeleksi nama-nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. “Tim tersebut sudah melakukan seleksi, dari semula ada 14 nama bakal cawapres yang masuk dalam daftar penyaringan di Partai Gerindra,” katanya.
Tim khusus seleksi itu, lanjut Romo, melakukan seleksi menjadi lima nama dan kemudian diseleksi lagi menjadi tiga nama. “Saat ini, Partai Gerindra masih mengantongi tiga nama bakal cawapres,” katanya.
Menurut dia, tim khusus seleksi masih akan terus mengerucutkan nama bakal cawapres. Selain itu, DPP Partai Gerindra masih terus melakukan komunikasi politik secara intensif dengan partai-partai politik yang akan menjadi mitra koalisi. Setelah dikerucutkan menjadi satu nama, kata dia, pada saat yang tepat akan diumumkan bersamaan dengan deklarasi calon presiden dari Partai Gerindra.
“Pada waktu yang tepat, Partai Gerindra akan mengumumkan secara bersamaan, pasangan capres-cawapres, dalam sebuah deklarasi,” kata anggota Komisi III DPR RI ini.
Ketika ditanya, apakah bakal calon wakil presiden tersebut dari sipil dan militer? “Dari sipil,” singkat Romo.
Namun, Romo belum dapat menjelaskan apakah ketiga bakal calon wakil presiden itu dari internal parpol atau ada juga dari eksternal parpol.
Romo juga mengaku dirinya tidak berada di dalam tim khusus seleksi calon wakil presiden sehingga tidak bisa banyak menjelaskan. Pada kesempatan tersebut, Romo meminta agar media menunggu sampai waktu diumumkannya pasangan capres-cawapres dari Partai Gerindra.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, pihak Partai terus membangun komunikasi politik yang intensif dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai Gerindra, kata dia, juga membangun komunikasi politik dengan Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dari komunikasi tersebut, jika PKS menyampaikan satu nama bakal cawapres, kemudian PAN, PKB, serta PPP, dan Partai Demokrat masing-masing memiliki satu nama bakal cawapres maka seluruhnya ada 13 nama. (rci/red)
JAKARTA, Tribunriau- Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Ratna Dewi Pettalolo menyatakan partai tak dapat dipidana meskipun salah seorang oknumnya mencatut atau pemalsuan data.
“Tidak (PSI tidak dapat dikenakan sanksi). Karena perbuatan pidana tidak bisa disangsikan kepada partai tetapi kepada oknum yang melakukan” ujar Ratna Dewi dilansir dari liputan6.com, Sabtu (24/3/2016) lalu.
Sebelumnya, Dokter Hasto Harsono merasa namanya telah dicatut sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Persoalan itu terungkap lantaran namanya muncul dalam deretan kader PSI Kota Depok, Jawa Barat. Ketika itu, tim KPUD Depok menyambangi rumahnya untuk melakukan verifikasi pada pertengahan Desember 2017. Kepada KPU Hasto menyatakan tidak pernah membuat surat pernyataan dan menyerahkan dokumen untuk bergabung dalam PSI.
Hasto keberatan dan menemui KPUD Depok. Namun karena ranah persoalannya termasuk pidana, berakhir dengan surat pernyataan keberatan dan penghapusan data Hasto dari keanggotaan PSI.
Ratna juga menyayangkan Dokter Hasto tidak melaporkan hal tersebut ke Bawaslu, karena bisa masuk ke ranah pidana pemilu.
“Jika begitu kasusnya, bisa terindikasi pidana pemilu. Tetapi tidak dilaporkan ya ke bawaslu,” ucap Ratna, ketika dihubungi Liputan6.com, Sabtu (24/3).
Ratna menyatakan, oknum yang melakukan pemalsuan dokumen bisa dijatuhi hukuman. Namun, dalam persoalan ini PSI tidak dapat dikenakan sanksi.
Hal senada juga diungkapkan anggota Bawaslu RI lainnya, secara terpisah, Rahmat Bagja saat dikonfirmasi mengatakan, oknum pemalsu tersebut dapat dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana. Namun, persoalan ini tidak serta merta menggagalkan PSI sebagai parpol peserta pemilu 2019.
“Kepada pemalsunya bisa. Yang melakukan perbuatan. Pidana. Tidak dengan diskualifikasi (partai),” kata Rahmat, ketika dihubungi terpisah.
Selama bertemu dengan para anggota KPUD, Hasto mendapat cerita bahwa banyak orang bernasib sama dengannya. Biasanya para partai memakai data palsu merupakan partai baru. Termasuk PSI, partai yang diketuai oleh Grace Natalie.
Selama melakukan verifikasi, KPUD menerapkan metode random sampling. Hanya 10 persen sampel mereka ambil. Sehingga tidak seluruh nama kader didatangi satu per satu. Sehingga timbul kecurigaan masih banyak data diri diduga dicatut para partai politik guna memenuhi kuota lolos dalam Pemilu 2019. (mc/red)
