DUMAI,Tribunriau- Masyarakat yang enggan membayar retribusi parkir tanpa karcis resmi dari Dinas Perhubungan Kota Dumai dinilai wajar.
Demikian dikatakan Anggota DPRD Kota Dumai, Johannes MP Tetelepta kepada Tribunriau.com via telp, Jumat (6/4/2018).
“Wajar masyarakat tidak mau membayar, karena karcis itu sebagai bukti (masuk ke PAD),” jelas pria yang akrab disapa Aci.
Ditambahkan Aci, sebelum mereka (anggota DPRD Dumai periode 2014-2019) dilantik, permasalahan tersebut sudah ada.
“Sebelum kami dilantik juga sudah dikomplain,” ujar Aci.
Hanya saja, lanjut Aci, masyarakat juga jarang meminta karcis tersebut.
untuk diketahui juga, pemungutan retribusi parkir baru resmi di tahun 2018 ini, pada tahun sebelumnya, pihak Dishub tidak pernah menarik retribusi parkir karena aturan tentang status jalan.
Tentu jadi pertanyaan bagi masyarakat, jika bukan Dishub, lalu siapa yang berperan melakukan pungutan parkir selama tahun 2016 hingga 2017 di beberapa ruas jalan yang notabene pihak Dishub sudah melarangnya.
Kemanakah dana tersebut mengalir, serta apa tindakan pihak Dishub terkait pungutan parkir tahun 2016 hingga 2017 kemarin. (isk)
Salah satu foto yang diambil warga ketika melakukan aksi protes ke DreamBox, tampak minuman di meja pengunjung yang diduga minuman beralkohol.
DUMAI,Tribunriau- Karaoke keluarga Dreambox diduga menjual minuman beralkohol (Minol) tanpa izin, meskipun penjualan tersebut tidak secara terbuka.
Penjualan Minol tersebut diketahui saat sejumlah warga tempatan mendatangi karaoke keluarga yang beralamat di Jalan Syech Umar, Kelurahan Pangkalan Sesai tersebut pada Kamis (5/4/2018) malam lalu.
“Ada kita lihat minuman alkohol bang, tapi yang punya foto itu sekarang ntah lagi kemana, namun di salah satu ruangan karaoke sempat juga kita foto, di meja salah satu pengunjung terdapat minuman yang diduga beralkohol,” ujar salah seorang warga yang juga ikut masuk ke Karaoke DreamBox untuk melakukan protes.
Ketua RT 11 Kelurahan Pangkalan Sesai, Indrawan AMd saat ditemui Tribunriau.com menjelaskan serta mengklarifikasi beberapa pemberitaan terkait protes warga terhadap karaoke keluarga tersebut.
Dirinya mengatakan, aksi warga yang dikatakan sweping tersebut bukanlah arahan dari dirinya maupun Bhabinkamtibmas, dirinya bahkan berupaya untuk menenangkan warga.
“Bukan seperti yang diberitakan di media beberapa waktu yang lalu, seolah-olah RT dan Bhabinkamtibmas yang mensweping DreamBox,” ujarnya mengklarifikasi pemberitaan tersebut.
Dijelaskannya, dirinya datang terakhir bersamaan dengan Bhabinkamtibmas dan langsung masuk ke ruangan Humas DreamBox.
“Tak ada masuk ke ruangan-ruangan karaoke, saya dan Bhabinkamtibmas masuk langsung ke ruangan Humas DreamBox,” jelasnya.
Terkait masalah jam tutup, dirinya selaku RT sudah memperingati kepada DreamBox beberapa kali, juga masalah suara yang keluar.
“Masalah jam tutup, sudah saya sampaikan agar DreamBox patuh terhadap aturan, masalah suara yang keluar hingga jauh di belakang DreamBox masih terdengar, juga sudah saya sampaikan dan direspon positif, meskipun kadang-kadang berulah lagi,” ujar Ketua RT yang akrab disapa bang Iwan ini.
Dirinya berharap, melihat sebuah usaha jangan hanya di sisi negatif, lihat juga di sisi positifnya, untuk masalah negatif, mari sama-sama kita kontrol.
“Diakui sebagian warga, sejak ada DreamBox ini, ekonomi agak meningkat, karena ramainya pengunjung tentu berdampak pada jual-beli warga sekitar, juga termasuk lapangan kerja untuk warga setempat, kalau sisi negatifnya, mari sama-sama kita kontrol dan kita ingkatkan ke mereka (DreamBox, red),” harapnya.
Untuk memastikan penjualan minol tersebut, Tribunriau.com berupaya untuk bertemu dengan Humas DreamBox, namun hingga berita ini diterbitkan, Humas DreamBox belum berhasil ditemui.
Sedangkan Manager DreamBox, Paul yang berada di tempat juga enggan untuk ditemui.(isk)
ROHIL,Tribunriau- Manager PT Sawit Riau Makmur (SRM), Amrin Nainggolan diduga melecehkan wartawan dengan mengatakan wartawan sering buat berita macam-macam.
Hal tersebut dikatakannya saat Tim Ahli Biologi dari Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rohil, Perwakilan Camat, perwakilan Lurah serta perwakilan dari Penghulu Teluk mendatangi lokasi pembuangan limbah PT SRM, Jumat (6/4/2018).
“Itu sampaikan ke wartawan yang sering buat berita macam-macam tu,” kata Amrin Nainggolan.
Perkataan Manager PT SRM di depan khalayak ramai itu mengundang amarah wartawan yang sedang melakukan liputan.
Beberapa awak media juga sempat mempertanyakan perihal berita macam-macam yang dituduhkan oleh Manager PT SRM, namun perdebatan tersebut tak berlansung lama setelah pihak Humas PT SRM mencoba menenangkan serta meminta maaf kepada sejumlah awak media.
Sementara itu, pantauan awak media bersama Tim ahli Biologi UMRI bersama dengan lainnya masih melihat limbah yang berada di kolam 4 terus mengalir ke kolam buatan yang notabene tidak diperbolehkan atau belum mengantongi izin.
Secara terpisah, Ketua Pemuda Sedinginan Suryadi yang juga selaku pelapor yang mewakili nelayan Sedinginan ketika dikonfirmasi terkait ketidakhadirannya mengatakan bahwa dirinya sedang sakit.
Dirinya juga tidak menampik sudah membubuhkan tanda tangan dengan nelayan Sedinginan dan daerah tetangga lainnya tidak setuju jika pihak PKS PT.SRM membuang limbah ke Sungai Rokan.
“Selagi hasil limbah PKS PT.SRM itu di atas baku mutu, kami tidak setuju limbah itu dibuang ke sungai, sebab kami takut ikan bakal mati lagi seperti tahun-tahun sebelumnya,”ujar Suryadi. (to)
JAKARTA,Tribunriau- Robby Abbas memang dikenal sebagai mantan muncikari. Ternyata Robby juga mengungkapkan ada saja artis pria yang ikut jualan dalam lingkup prostitusi online artis. Siapa dia?
“Ada temen aku beberapa di lingkungan aku yang aku kenal ada. Tapi aku nggak mau tahu, nggak mau kepo, karena itu urusan pribadi mereka masing-masing. Karena mereka baik sama aku jadi aku bilangin mereka sebagai teman biasa,” ujar Robby Abbas di Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (6/4).
“Banyak itu,” sambung eks muncikari yang tertangkap bareng Amel Alvi beberapa tahun lalu.
Meski demikian Robby mengaku artis tersebut tak memakai jasanya sebagai muncikari.
“Tidak. Pernah mau minta jasa aku tapi aku tidak pernah meladeni, aku suka plesetin dengan ‘ah bercanda lo’,” ungkapnya.
Selama ini ada nama Amel Alvi, Tyas Mirasih, Shinta Bachir yang dibeberkan Robby Abbas soal isu job kerja ‘sampingan’. Nikita Mirzani juga ikutan terseret dalam berita prostitusi artis. (dtc/red)
JAKARTA,Tribunriau- Massa Persaudaraan Alumni (PA) 212 mulai memenuhi kawasan Gambir Jakarta Pusat. Massa akan melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Bareskrim Polri terkait puisi ‘Ibu Indonesia’ karya Sukmawati Soekarnoputri.
Pantuan beberapa media di depan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (6/4/2018) pukul 13.15 WIB, massa terlihat mulai berdatangan dari berbagai sisi. Massa yang membawa kendaraan memarkirkan kendaraanya di dalam Stasiun Gambir.
Massa tampak mengenakan pakaian berwarna putih. Massa juga membawa bendera berwarna hitam.
Selain massa laki-laki, terlihat pula massa perempuan ikut bergabung di lokasi. Hingga saat ini aksi belum di mulai.
Lalu lintas dari arah Cikini menuju Gambir terpantau padat merayap, sedangkan arah sebaliknya terpantau lancar. Terlihat pula petugas Satpol PP maupun Satlantas mencoba mengurai kemacetan di depan Stasiun Gambir itu.
Sekretaris PA 212 Bernard Abdul Jabbar sebelumnya mengatakan akan tetap melakukan demo meski Sukmawati telah meminta maaf. Pihaknya pun berjanji tidak akan membuat kegaduhan.
“Kalau memaafkan, kita sebagai umat Islam, sebagai orang muslim, ya kita wal ‘afina ‘anin nas, (maknanya) selalu memaafkan siapa pun yang meminta maaf, juga dalam hal lain ini tidak begitu saja selesai. Kalau begitu saja, dikhawatirkan minta maaf nanti akan bergulir, terjadi lagi kasus-kasus yang serupa,” ujarnya kepada detikcom, Kamis (5/4). (dtc/red)
JAKARTA,Tribunriau- Hingga Kamis (5/4/2018) kemarin, pihak kepolisian sudah menerima 14 laporan terkait puisi yang dibacakan Sukmawati Soekarnoputri. Namun pihak Kepolisian hingga kini masih mengumpulkan bukti dan keterangan awal.
“Ya nanti tahap berikutnya kita mesti kumpulkan bahan keterangan sebanyak-banyaknya sampai dengan kita bisa mengkategorikan apakah ini masuk pidana atau bukan, kemudian setelah itu bisa dinaikan ke penyidikan atau tidak. Kan ada prosesnya,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi, Setyo Wasisto di Markas Besar Polri, Jakarta, Kamis (5/4) kemarin.
Terakhir, laporan yang masuk adalah laporan yang dibuat oleh Perkumpulan Pengkajian Notaris Muslim Indonesia atas nama Burhanudin. Laporan itu diterima dengan nomor LP/165/IV/2018/Bareskrim Polri. Sebelumnya, laporan Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) diterima Bareskrim Polri atas Nama Herlina Yulianti Aziz dengan nomor LP/463/IV/2016/Bareskrim tertanggal 5 April 2018.
Lalu laporan pelapor yang didampingi ACTA diterima dengan dua laporan oleh Bareskrim. Laporan atas nama Riska Karmila diterima dengan Nomor LP/461/IV/2018/Bareskrim. Satu lagi oleh Edwin Armansyah dengan nomor LP/462/IV/2018/Bareskrim. Yang dipermasalahkan ACTA pun sama dengan pelapor-pelapor lainnya, yakni kata-kata dalam puisi Sukmawati terkait syariat islam, azan, dan cadar.
Kemudian, di Bareskrim laporan dibuat oleh Forum Anti Penodaan Agama (FAPA) yang diwakili oleh Mursal Fadhilah. Laporan itu diterima dengan nomor LP/344/IV/2018/Bareskrim. Selanjutnya, laporan dilakukan oleh M Subhan di Bareskrim dengan nomor LP/445/IV/2018/Bareskrim.
Masih di Bareskrim Polri, laporan juga dibuat oleh Tim Pembela Ulama Indonesia (TPUI) diwakili Azam.bLaporan TPUI diterima dengan nomor LP/450/IV/2018/Bareskrim tertanggal 4 April 2018.Selanjutnya, laporan dibuat oleh GMII (Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia) oleh Muhammad Fikri yang diterima dengan nomor LP/452/IV/2018/Bareskrim tanggal 4 April 2018.
Berikutnya, Persaudaraan Alumni 212 juga turut melaporkan Sukmawati ke Bareskrim. Laporan diterima dengan nomor LP/455/IV/2018 tertanggal 4 April 2018. Selanjutnya, laporan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Street Lawyer yang diwakili Irvan Noviandana juga diterima Bareskrim dengan nomor LP/457/IV/2018/Bareskrim. Lalu LBH Bang Japar oleh Indra Linggawastu juga melapor ke Bareskrim dengan nomor LP7460/IV/2018.
Sebelumnya, dua laporan juga masuk ke Polda Metro Jaya. Laporan dibuat oleh pengacara bernama Denny Andrian dengan nomor LP/1782/IV/2018/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 3 April 2018. Laporan kedua dilakukan Ketua DPP Hanura Amron Asyhari dengan nomor LP/1785/IV/2018/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 3 April 2018.
Selain itu Sukmawati juga dilaporkan Pengurus Gerakan Pemuda Ansor di Jawa Timur. Laporan itu diterima dengan nomor polisi LPB/407/IV/2018/UM/Jatim. Dalam semua laporan tersebut, Sukmawati disangkakan dengan Pasal 156 dan Pasal 156 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penodaan Agama. (rci/red)
JAKARTA,Tribunriau- Pemerintah telah menerbitkan izin impor garam industri sebesar 2,37 juta ton dari total kebutuhan sebesar 3,7 juta ton yang ditetapkan dalam rakortas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Ketua Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) Tony Tanduk mengungkapkan garam impor tersebut masuk ke Indonesia dua minggu lagi. Sampai saat ini, belum ada garam impor yang masuk ke Indonesia dari kuota yang ditetapkan tersebut.
“Belum ada, dua minggu lagi baru masuk,” kata Tony di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Kamis (5/4/2018).
Tony menambahkan, proses pengiriman garam tersebut membutuhkan waktu berminggu-minggu, sehingga tidak bisa didapatkan dalam waktu dekat. Pengiriman garam impor tersebut juga ditentukan dari cuaca, jika kurang bersahabat maka membutuhkan waktu yang lebih lama.
“Mereka mungkin sudah mengajukan, tapi garam itu tidak bisa pesan sekarang minggu depan datang, itu 3-4 minggu,” ujar Tony.
Pasokan garam industri saat ini pun katanya sudah menipis, namun ia tidak mengetahui persis berapa volumenya.
“Posisi sih memang sudah tipis, tapi saya tidak tahu persis tipisnya itu seberapa banyak,” ujar Tony. (dtc/red)
JAKARTA,Tribunriau- Meski puisi bergema ‘menyindir’ syariat, Ayumi Putri Chef Harada malah yakin untuk berhijab yang juga termasuk dalam syariat Islam yaitu wajibnya hijab bagi kaum wanita.
Penggunaan hijab tersebut tampak setelah Ayumi mengunggah foto selfienya di akun instagram. Dalam unggahan foto tersebut, Ayumi dengan penuh haru mengungkapkan niat bulatnya untuk berhijab.
“Saya ingin mencoba berubah bukan karena siapa siapa, bukan karena papa, bukan karena nasehat orang lain juga. Tapi saya ingin berubah untuk diri saya sendiri,” tulis Ayumi di postingannya tersebut.
Ayumi baru-baru ini ditinggal pergi oleh Ayahnya, Chef Harada. Sedihpun tak hanya dirasakan Ayumi dan keluarga, penggemar acara masak-masak yang dipandu oleh Chef Harada juga merasa kehilangan.
Ayumi mengaku terharu melihat perubahan dirinya. Bahkan ia sempat menangis melihat pantulan cermin yang memperlihatkan dirinya berhijab. Ia pun merasa malu karena selama ini tidak tahu cara mendoakan orang tuanya.
“Banyak orang menasehati saya agar berdoa untuk papa, karena doa anak yang papa perlukan sekarang. Meskipun sekarang masih perlu bantuan mama untuk didampingi shalat. Insyaallah doa saya sampai ke papa dan diterima oleh Allah,” ungkapnya penuh haru.
Melalui unggahan foto tersebut, Ayumi pun memohon maklum dari para netizen jika ia masih perlu belajar banyak tentang Islam. Doa dan dukungan dari netizen pun berhamburan.
“Semoga istiqomah. Itu keputusan yg luar biasa. Kami semua mendukung,” tulis akun Instagram bernama Juli Indri.
“Teruskan Ayyumi, kamu cantik.. dan papah kamu pasti senang di sana,” tulis akun bernama Intan Maulianti.
Hingga kini, postingan pertama Ayumi Harada itu sudah mendapatkan lebih dari 3000 likes dan hampir 400 komentar. Dukungan dan doa untuk Ayumi dan papanya masih berdatangan hingga saat ini. (dtc/red)
JAKARTA,Tribunriau- Menurut data yang diumbar oleh Chief Technology Officer Facebook Mike Schroepfer, Indonesia menduduki peringkat ketiga teratas korban penyalahgunaan 87 juta data pengguna Facebook oleh perusahaan konsultan politik Cambridge Analytica.
Bila mengacu dari data yang dipaparkan Schroepfer, sebanyak 1.079.031 data pengguna Facebook di Indonesia bocor atau sekitar 1,3% dari total jumlah kebocoran data. Di atas Indonesia, ada Filipina yang memiliki jumlah kebocoran data pengguna mencapai 1.175.870 atau sekitar 1,4%.
Sisanya memang yang paling besar terkena dampaknya adalah pengguna Facebook di AS. “Secara keseluruhan, kami percaya kebocoran informasi Facebook dialami 87 juta orang kebanyakan di AS yang mungkin telah dibagikan secara tidak layak oleh Cambridge Analytica,” tulis Schroepfer.
Dalam catatannya, Schroepfer pun mengatakan bahwa mulai tanggal 9 April 2018, pengguna Facebook akan bisa melihat apakah data mereka diekspos oleh Cambridge Analytica atau tidak.
“Akhirnya, mulai Senin, 9 April, kami akan menunjukkan kepada orang-orang link di atas di News Feed sehingga mereka bisa melihat aplikasi apa yang mereka pakai dan informasi yang mereka bagikan dengan aplikasi itu. Orang juga akan bisa menghapus aplikasi yang tak lagi mereka pakai,” tulis Schroepfer.
Dan yang paling penting, lanjut Schroepfer, sebagai bagian dari proses tersebut, pihak Facebook akan memberitahu orang-orang jika informasi mereka mungkin telah disalahgunakan oleh Cambridge Analytica, seperti dikutip detikINET dari Ubergizmo, Kamis (5/4/2018). (dtc/red)
JAKARTA,Tribunriau- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan bahwa sistem tata niaga impor pangan di Indonesia masih harus diperbaiki. Karena data yang ada untuk menunjang izin impor pangan belum rapi.
Hal ini juga yang telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). BPK meminta Presiden Jokowi agar mengintruksikan Kementerian dan Lembaga terkait yang berhubungan dengan pangan untuk memperbaiki data pangan, sehingga bisa diketahui jumlah ketika akan mengimpor pangan tertentu.
“Ya akan ditindaklanjuti presiden, karena memang data (pangan) itu harus kita rapikan,” ujar Moermahadi di Istana Negara usai bertemu Jokowi, Kamis (5/4).
Moermahadi menuturkan, BPK telah memberikan usulan kepada pemerintah bahwa surat impor pangan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan harus sesuai dengan data yang ada di Kementerian Pertanian, Kelautan, atau Kementerian lain yang berhubungan dengan pangan harus masuk terlebih dahulu.
“Kalau tidak ada data ya ‘ga’ usah (impor),” ujar Moermahadi.
Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017, BPK telah memasukan mengenai tata kelola impor pangan. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengendalian intern atas pengelolaan tata niaga impor pangan belum efektif untuk memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, karena sejumlah permasalahan di antaranya mengenai alokasi impor gula kristal putih, beras, sapi dan daging sapi yang ditetapkan dalam Persetujuan Impor (PI) tidak sesuai dengan data kebutuhan dan produksi dalam negeri.
Penerbitan PI dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga belum sesuai dengan ketentuan, yaitu tidak sesuai atau tidak melalui rapat koordinasi, tidak didukung data analisis kebutuhan, dan atau tanpa rekomendasi teknis Kementerian Pertanian. Standar operasional penerbitan PI pun belum berjalan optimal dan Kementerian Perdagangan tidak memiliki sistem untuk memantau realisasi impor dan kepatuhan pelaporan importir. (rci/red)
