Beranda blog Halaman 1308

Himaprobio UR Akan Gelar Pekan Penghijauan ke-30

Penulis
Redaksi
-

PEKANBARU,Tribunriau– Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi (Himaprobio) Universitas Riau akan mengadakan Pekan Penghijauan ke-30 pada tanggal 27-29 April 2018 mendatang.

Acara tersebut merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Civitas Akademi Pedidikan Biologi Universitas Riau dan bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat di sekitar dalam bentuk reboisasi (penanaman kembali).

Kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi hutan ini ditaja langsung oleh Divisi Lingkungan Hidup HIMA PROBIO yang diketuai oleh Fachrul Gunawan, dipimpin oleh Bupati Mahasiswa, Ahmad Syahwanda. Tidak hanya Mahasiswa aktif saja yang ikut terlibat dalam acara ini, dosen-dosen serta alumni juga turut andil didalamnya.

Tahun lalu, Desa Koto Tuo, Kecamatan XIII Koto Kampar dijadikan lokasi penenaman bibit buah dan sukses dilaksanakan. Untuk tahun ini Desa Teluk Meranti, Kecamatan Teluk Meranti dipilih sebagai lokasi penanaman Pekan Penghijauan XXX dengan tema “Pekan Penghijauan Sebagai Wujud Nyata Peduli Lingkungan untuk Terciptanya Keasrian dan Fungsi Alam”.

“Selain sebagai bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat di sekitar, Pekan Penghijauan juga membantu melaksanakan program pemerintah sebagai upaya pengembalian tatanan ekosistem hutan dalam bentuk reboisasi, terutama di daerah Riau. Karena kita ketahui keadaan daerah Riau saat ini sangat memprihatikan”, ujar Fachrul Gunawan selaku ketua Pekan Pengihijauan XXX dalam rilisnya yang diterima redaksi Tribunriau.com.

Selain melakukan penanaman 1000 bibit pohon, acara yang diselenggarakan selama tiga hari berturut-turut ini menyajikan serangkaian acara lain, seperti Sosialisasi kegiatan PKK, Workshop Pendidikan, PP Goes to School, serta pertandingan persahabatan dengan pemuda-pemuda desa sekitar.

Ahmad Syahwanda selaku Bupati Himaprobio mengatakan, kegiatan Pekan Penghijauan telah diwariskan dan tetap diselenggarakan terhitung tahun 1988.

“Saya berharap, di luar kegiatan Pekan Penghijauan ini mahasiswa yang merupakan agen perubahan dapat menjaga keasrian lingkungan,” ujarnya berharap.

Menurut Elpon selaku mahasiswa aktif pendidikan Biologi UR, Riau adalah Provinsi yang memiliki lahan hutan yang luas namun minim akan gerakan reboisasi yang dilakukan masyarakat. “Semoga dengan Pekan Penghijauan ke-30 ini kita dapat menyelamatkan bumi dari pemanasan global,” ujarnya. (rilis)

Tujuh Partai Dukung Jokowi, Ini Kata Gerindra

Penulis
Redaksi
-

JAKARTA,Tribunriau- Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan partainya tak khawatir banyaknya dukungan partai (koalisi) terhadap calon incumbent Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019.

Menurut dia, besar atau ‘gemuknya’ koalisi tak menentukan kemenangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk memenangi kompetisi.

Setidaknya ada tujuh partai yang telah mendeklarasikan Jokowi sebagai calon presiden, di antaranya PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasdem, Partai Hanura, Perindo, dan Partai Solidaritas Indonesia.

“Gerindra tidak takut,” kata Muzani saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Bidang Hukum dan Advokasi DPP Partai Gerindra di Jakarta, Kamis 5 April 2018.

Muzani menyatakan, sejak era reformasi bergulir, sistem demokrasi cenderung dinamis. Di mana, saat kontestasi pemilihan calon kepala daerah atau pun calon presiden, masyarakat lebih tertarik pada sosok figur yang akan dipilih.

“Sejarah demokrasi modern Indonesia ada partai yang begitu besar mengusung koalisi, kalah. Ada partai yang begitu minim dalam koalisi, menang. Ada juga partai yang besar koalisinya menang,” ujarnya.

Namun demikian, Muzani menyatakan, partainya bakal lebih dulu menentukan dan deklarasi untuk calon presiden.

Menurutnya, 11 April nanti siapa yang akan menjadi calon presiden diumumkan sendiri oleh ketua umum mereka yakni Prabowo Subianto.

Pengumuman itu sekaligus menjawab, apakah Prabowo atau ada nama lain yang akan diajukan calon presiden dari partai berlambang burung ‘Garuda’ itu.

“Mudah-mudahan kami bisa mendeklarasikan (calon) presiden, wakil presidennya belakangan,” kata dia. (vci/red)

Beredar Kabar Pemutihan SIM, Ini Penjelasan Dirlantas Polda Metro Jaya

Penulis
Redaksi
-

JAKARTA,Tribunriau- Kabar soal pemutihan Surat Izin Mengemudi menyebar luas di media sosial. Kabar itu menyebutkan polisi akan melakukan pemutihan pada SIM untuk golongan SIM A, B, C di polres masing-masing yang sudah melewati batas tenggang.

Namun polisi memastikan kabar itu adalah bohong atau hoax. “Kami jelaskan bahwa pemutihan SIM tidak ada di Polda Metro Jaya. Jadi yang dilakukan itu adalah hoax,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Halim Pagarra saat dikonfirmasi wartawan, Kamis, 5 April 2018.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan klarifikasi agar masyarakat tak termakan isu sesat itu. Dia menjelaskan kalaupun ada pemutihan adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan bukan SIM.

“Makanya saya perintahkan TMC (Polda Metro Jaya) untuk menyampaikan bahwa pemutihan SIM itu merupakan hoax. Yang ada itu mungkin pemutihan STNK, balik nama, pajak itu ada di waktu-waktu tertentu,” katanya.

Dalam akun Twitter @TMCPoldaMetro dilansir bahwa kabar soal pemutihan SIM yang sudah mati adalah hoax. (vci/red)

Selama 4 Tahun, Ayah Bejat Ini tak Ingat Lagi Berapa Kali Cabuli Anaknya

Penulis
Redaksi
-
Polisi memperlihatkan tersangka pencabulan terhadap anak kandungnya di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Kamis, 5 April 2018. Foto: Viva/Diki Hidayat
Polisi memperlihatkan tersangka pencabulan terhadap anak kandungnya di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Kamis, 5 April 2018. Foto: Viva/Diki Hidayat

JABAR,Tribunriau- Seorang ayah bejat warga Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, Jawa Barat berinisial D dengan leluasa mencabuli anak kandungnya selama empat tahun terakhir.

Pria yang sudah memasuki umur setengah abad itu bahkan sampai tak ingat lagi sudah berapa kali dia berbuat asusila terhadap darah dagingnya sendiri.

Aksi cabul D tak diketahui siapa pun, termasuk istrinya. Sebab, dia beraksi selalu saat sang istri tak ada di rumah. Dia juga selalu mengancam putrinya yang berusia sepuluh tahun itu agar tak menceritakan kepada siapa pun.

Perbuatan bejat D akhirnya terbongkar saat istrinya memergokinya sedang mencabuli anaknya di kamar rumahnya. Sang istri berteriak histeris begitu mengetahui pemandangan yang dilihatnya hingga para tetangga berdatangan. Warga setempat segera menangkap D dan menyerahkannya kepada polisi.

“(Berdasarkan) pemeriksaan awal, tersangka mengakui perbuatannya, selama empat tahun sehingga perbuatan pencabulan itu pun sudah tidak lagi diingat tersangka berapa jumlahnya,” kata Kepala Kepolisian Resor Garut, Ajun Komisaris Besar Polisi Budi Satria Wiguna, dalam konferensi pers pada Kamis, (5/4/2018).

D kini ditahan di sel Polres Garut. Dia dijerat dengan Undang Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. (vci/red)

Sebelum Permintaan Maaf, Sukmawati Sempat ‘Bela Diri’

Penulis
Redaksi
-

Tribunriau- Sebelum akhirnya Sukmawati Soekarnoputri meminta maaf atas puisi kontroversialnya, Putri Bung Karno ini sempat mengatakan bahwa dirinya adalah budayawati, menyelami serta menghayati puisi yang ditulisnya tanpa ada niat SARA.

“Saya nggak ada SARA-nya. Di dalam saya mengarang puisi. Saya sebagai budayawati berperan bukan hanya sebagai Sukmawati saja, namun saya menyelami, menghayati, khususnya ibu-ibu di beberapa daerah. Ada yang banyak tidak mengerti syariat Islam seperti di Indonesia timur di Bali dan daerah lain,” kata Sukmawati dilansir dari Detikcom beberapa hari yang lalu.

Tak cukup itu, Sukmawati malah mengatakan redaksional “Kidung ibu pertiwi Indonesia lebih indah dari alunan azanmu” sah-sah saja serta menyatakan ada suara adzan yang tidak merdu.

“Soal kidung ibu pertiwi Indonesia lebih indah dari alunan azanmu, ya boleh aja dong. Nggak selalu orang yang mengalunkan azan itu suaranya merdu. Itu suatu kenyataan. Ini kan seni suara ya. Dan kebetulan yang menempel di kuping saya adalah alunan ibu-ibu bersenandung, itu kok merdu. Itu kan suatu opini saya sebagai budayawati,” kata Sukmawati.

“Jadi ya silakan orang-orang yang melakukan tugas untuk berazan pilihlah yang suaranya merdu, enak didengar. Sebagai panggilan waktu untuk salat. Kalau tidak ada, akhirnya di kuping kita kan terdengar yang tidak merdu,” tambahnya.

Tak lama membela diri, pada Rabu (4/4/2018) Sukmawati akhirnya meminta maaf yang disertai air mata penyesalan.

“Saya mewakili pribadi tidak ada niat menghina umat Islam Indonesia dengan puisi ‘Ibu Indonesia’. Saya adalah muslimah yang bersyukur dan bangga akan keislaman saya,” ujar Sukmawati dalam jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Lebih lanjut, ia menyatakan permintaan maafnya kepada seluruh umat Islam Indonesia, namun anehnya, selain permohonan maaf yang dikatakan Sukmawati itu terdapat juga kalimat Khususnya bagi yang merasa tersinggung dan berkeberatan.

“Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf lahir dan batin kepada umat Islam Indonesia, khususnya bagi yang merasa tersinggung dan berkeberatan pada puisi ‘Ibu Indonesia’, ” ujar Sukmawati sambil menangis.

Menyikapi permintaan maaf tersebut, beberapa pelapor hingga kini masih enggan mencabut laporannya. (dtc/red)

Kamis Pagi, Mentawai Diguncang Gempa 7 Kali

Penulis
Redaksi
-

PADANGPANJANG,Tribunriau- Sejak Kamis dini hari hingga pukul 06.46 WIB, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat diguncang gempa sebanyak tujuh kali.

Rata-rata kekuatan gempa mencapai 4 skala Richter.

“Dari ketujuh gempa itu, tiga di antaranya berkekuatan di atas empat skala richter (SR),” kata Kepala BMKG Stasiun Geofisika Padang Panjang, Rahmat Triyono, Kamis (5/4/2018).

Ia menjelaskan, gempa bumi ini diakibatkan oleh aktivitas subduksi lempeng di Samudra Hindia sebelah barat Kepulauan Mentawai.

Jalur subduksi lempeng tektonik India-Australia dan Eurasia di Indonesia itu memanjang dari pantai Barat Sumatra sampai ke Selatan Nusa Tenggara.

Pada sistem subduksi Sumatra, dicirikan dengan menghasilkan rangkaian busur pulau depan yang non vulkanik yakni Pulau Simeulue, Nias, Banyak, Batu, Siberut hingga Pulau Enggano.

“Lempeng India-Australia menghujam ke bawah lempeng Benua Eurasia dengan kecepatan lebih kurang 50-60 milimeter per tahun,” ujarnya.

Berdasarkan hasil peta guncangan menunjukkan gempa bumi kali ini dirasakan di pulau Siberut dan pulau Pagai.

Catatan data sejarah kegempaan yang berdekatan dengan lokasi tersebut adalah gempa pada tanggal 25 Februari 2008 dengan kekuatan 7.0 SR, dan dirasakan di Mentawai dan Painan dan mengakibatkan beberapa rumah mengalami kerusakan.

Ia menyebutkan gempa pertama pada Kamis dini hari itu berkekuatan 4,3 SR terjadi pukul 00.16 WIB di 101 kilometer Tenggara Kepulauan Mentawai dengan kedalaman 27 kilometer.

Selanjutnya yang kedua berkekuatan 4.5 SR pukul 01.37 WIB di 101 kilometer Tenggara Kepulauan Mentawai kedalaman 33 kilometer.

Gempa ketiga 3,3 SR 01:48 WIB di 106 kilometer Tenggara Kepulauan Mentawai, dan yang keempat gempa 3,6 SR pada 05.13 WIB 110 kilometer Tenggara Kepulauan Mentawai kedalaman 53 kilometer.

Kemudian yang ke lima berkekuatan tiga SR, pukul 06.19 WIB di 102 kilometer Tenggara Kepulauan Mentawai kedalaman delapan kilometer, keenam 2,8 SR dan yang ke tujuh 4,8 SR pukul 06.46 WIB berjarak 105 kilometer Tenggara Kepulauan Mentawai kedalaman 42 kilometer.

“Masyarakat Mentawai diimbau tidak panik karena gempa tersebut tidak berpotensi tsunami,” tambahnya.

Selain itu selama 2017, BMKG mencatat 409 gempa bumi tektonik mengguncang Sumbar meningkat dibanding 2016 sebanyak 195 kejadian.

Sebelumnya Pakar Gempa dari Universitas Andalas (Unand) Dr Badrul Mustafa mengatakan Sumbar secara umum belum termasuk kepada daerah yang sadar gempa karena di beberapa kabupaten/kotanya masih terdapat bangunan tidak tahan bencana itu.

“Saya ingin pemerintah setempat dapat mendorong daerah-daerah yang rawan bencana gempa dan tsunami dapat meningkatkan kesiapsiagaannya baik itu fisik dan non fisik dalam menghadapi bencana itu,” jelasnya. (rci/red)

Sukabumi Diterpa Angin Puting Beliung

Penulis
Redaksi
-

JABAR,Tribunriau- Angin puting beliung menerpa Kota Sukabumi, Jawa Barat di 17 titik, Rabu (4/4/2018). Beberapa reklame atau bilboard serta pohon tumbang akibat angin kencang tersebut.

“Akibat bencana tersebut ada beberapa warga yang terluka, namun tidak ada korban jiwa pada bencana ini,” kata Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi Ahdar Somali di Sukabumi, Rabu (4/4).

Adapun lokasi pohon tumbang Jalan Arief Rahman Hakim, tiga titik di Jalan Rumah Sakit R Syamsudin SH, Jalan RE Martadinata, Jalan Ahmad Yani, Jalan Veteran, lima titik di Jalan Suryakencana, Jalan Siliwangi, Jalan Tipar, Royal kabandungan, Jalan Brawijaya dan sekitar seketariat BPBD Kota Sukabumi.

Hingga saat ini pihaknya masih melakukan pendataan karena selain pohon tumbang dan reklame roboh, juga ada beberapa rumah yang rusak mayotitas di bagian atapnya.

Untuk aliran listrik yang awalnya dipadamkan di beberapa lokasi sudah mulai nyala kembali dan aktifitas khususnya arus lintas sudah mulai kembali lancar.

“Anggota dan relawan kami sudah disebar ke beberapa titik yang terimbas bencana puting beliung tersebut. Sementara untuk kerugian masih dalam perhitungan,” tambah Ahdar.

Selain pohon tumbang, ia mengatakan panggung yang baru didirikan di Lapang Merdeka Kota Sukabumi pun porak poranda karena tidak bisa menahan kencangnya tiupan angin. (rci/red)

Tak Cabut Laporan Terhadap Sukmawati, Pelapor: Pembelajaran untuk Yang Lain

Penulis
Redaksi
-

JAKARTA,Tribunriau- Meskipun sudah menyampaikan permintaan maaf terkait puisi kontroversialnya, laporan terhadap Sukmawati Soekarnoputri tidak bakal dicabut.

Demikian dikatakan Dedi Suhardadi sebagai pelapor di Gedung Bareskrim, Jakarta, Rabu (4/4/2018).

“Kami berharap suatu keadilan. Kenapa masalah ini tidak kami cabut, karena ini pembelajaran buat yang lainnya agar tidak ada lagi penodaan. Khususnya bagi umat Islam dan terhadap agama apa pun,” katanya.

Dijelaskannya, dirinya tak mencabut laporan tersebut juga karena dukungan dari berbagai elemen di daerah.

“Saya dapat telepon dari teman-teman di daerah. Pak tolong ini jalan terus. Ini bukan semata pribadi, tapi ini mewakili perasaan umat Islam,” jelasnya.

Masalah penodaan agama, lanjut Dedi, proses hukum sudah berjalan dan tidak akan dicabut.

“Persoalannya yang dihina bukan saya, bukan pribadi, ini agama, syariat agama, saya muslim,” tegasnya.

Pihak Bareskrim juga tak punya alasan untuk tidak memproses laporan dugaan penodaan agama yang dilakukan Sukmawati.

“Siapa pun yang melakukan penodaan agama, dia harus mendapat perlakuan yang sama. Dalam artian dilakukan penyidikan, kalau perlu ditahan ya harus ditahan. Karena pasal 156 ini kan hukuman penjaranya lima tahun dan itu bisa dijadikan penahanan,” ujarnya.
Terakhir, Dedi menambahkan, bila laporan dugaan penodaan agama oleh Sukmawati tak ditindaklanjuti, dikhawatirkan muncul kembali aksi bela Islam seperti yang pernah terjadi dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (vci/red)

Penghayat Kepercayaan, Kolom Agama: Percaya Terhadap Tuhan YME

Penulis
Redaksi
-

JAKARTA,Tribunriau- Kementerian Dalam Negeri segera menyiapkan kartu tanda penduduk (KTP) khusus bagi penghayat kepercayaan di Indonesia. Nantinya di KTP itu disiapkan kolom khusus pengganti kolom agama yang tertulis ‘Percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa’.

“Iya (ditulis ‘Percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa’). Tidak (disebut kepercayaannya). Karena ada aliran kepercayaan yang besar itu semua beragama. Ada Islam, Katolik, Kristen, tapi berhimpun dalam organisasi kepercayaan,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Secara fisik, tidak ada perbedaan antara KTP yang berkolom agama dan kolom penghayat kepercayaan. Tjahjo mengatakan jumlah KTP yang disiapkan untuk penghayat kepercayaan di Indonesia sekitar 138 ribu dari 187 kepercayaan yang berada di 13 provinsi.

“Ini data dari Kemendikbud. Kalau enam agama sah datanya ada di Kementerian Agama. Misalnya kalau Islam jumlahnya 225 juta,” katanya.

Dikatakan Tjahjo, kebijakan yang dilakukan pemerintah ini harus diterapkan karena berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi, kolom untuk penghayat kepercayaan harus dimasukkan di KTP. Namun proses ini akan mulai dilakukan seusai Pilkada Serentak 2018 ini agar tidak mengganggu pesta demokrasi tersebut.

“Keputusannya, pemerintah harus cepat melaksanakan putusan MK. Putusan MK itu final dan mengikat,” katanya.

Ditegaskan Tjahjo, perubahan ini hanya dikhususkan bagi WNI penghayat kepercayaan. Sementara yang bukan penghayat kepercayaan tetapi sudah memiliki e-KTP tak perlu melakukan perubahan.

“Ya hanya untuk aliran kepercayaan. Karena ada daerah yang tidak ada masalah. Ada tingkat dua yang dikosongkan boleh dan diisi juga boleh. Tapi Kuningan tidak mau. Yang Sunda Wiwitan tidak mau kalau tidak disebut agama. Makanya mereka ajukan ke MK, dan MK mengatakan harus dicantumkan apa pun keyakinannya. Itu saja,” jelas Tjahjo.

Untuk proses pembuatannya, Tjahjo juga menegaskan sama seperti proses pembuatan KTP pada umumnya. Apalagi setelah nanti peraturan Mendagri terkait batas waktu pengurusan dokumen kependudukan dibuat, maka proses pengurusan KTP untuk penghayat kepercayaan seharusnya juga bisa segera selesai.

“Nanti di dalam permendagri akan kami selipkan waktu pelayanan KTP. Supaya ada pemahaman yang sama. Ini kan negara besar. Bukan seperti Singapura negara kecil. Ada orang komplain, ‘Kok nggak kayak Singapura bikin e-KTP cepat.’ Singapura kan negara (yang luasnya) kecamatan. Ini kan negara dari Sabang sampai Merauke, yang kadang-kadang listriknya nyala, kadang mati. Yang nguasain komputer hanya satu orang saja,” jelasnya.

“Prosesnya sama saja. Paling lama kami buat satu jam. Kecuali listrik mati atau masalah elektronik. Kalau sekarang e-KTP rusak, datang saja ke Dukcapil di Pasar Minggu,” tambah Tjahjo. (dtc/red)

Freeport Rugikan Negara 185 T, Luhut: Kita lagi Teliti

Penulis
Redaksi
-

JAKARTA,Tribunriau- Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa dirinya sedang menyelidiki adanya kerugian yang diakibatkan PT Freeport.

Dari angka yang disebut mencapai Rp 185 triliun, Luhut menyebut bahwa kerugian tersebut memang berada di kisaran angka Rp 100 triliun ke atas.

“Ya kita lagi teliti, mengenai angkanya 100 sekian triliun,” ujar Luhut, Rabu (4/4).

Untuk sanksi yang akan diberikan jika benar terjadi, Luhut belum bisa mengambil langkah tegas. Namun, dia menilai bahwa persoalan yang dialami perusahaan tambang emas itu juga bisa menjadi bumerang bagi pemerintah, karena pemerintah juga berusaha mengakuisisi saham mencapai 51 persen.

“Sebenarnya masalahnya itu ada dua, kalau kita sudah 51 persen kan jadi tanggungan kita juga, ini pikiran saya yah,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa PT Freeport Indonesia (PTFI) telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 185 triliun akibat pembuangan limbah.

Anggota IV BPK RI Rizal Djalil mengatakan, potensi kerugian negara Rp 185 triliun dari kerusakan yang terjadi karena pembuangan limbah.

Total kerugian tersebut terbagi dalam tiga wilayah terdampak, yaitu “Modified Ajkwa Deposition Area” (ModADA) dengan nilai ekosistem yang dikorbankan mencapai Rp 10,7 triliun, estuari (Rp 8,2 triliun), dan laut (Rp 166 triliun).

Hasil audit BPK menyebutkan bahwa PTFI telah menimbulkan perubahan ekosistem akibat pembuangan limbah operasional penambangan di sungai, hutan, estuari, dan bahkan telah mencapai kawasan laut. (rci/red)

1...1,3071,3081,309...1,425Halaman 1,308 dari 1,425

Terbaru

Populer

© Tribunriau 2024