JAKARTA,Tribun Riau – Calon Kepala daerah (Cakada) yang pernah divonis dalam kasus korupsi terkadang masih bisa memenangkan hati rakyatnya sehingga kembali menjadi kepala daerah. Fenomena ini menjadi persoalan yang mengherankan KPK.

“Ada pula fenomena menarik, bahwa di negara ini, masyarakat tidak masalah jika gubernur atau wali kota terlibat korupsi, dan bahkan jika mereka sudah diumumkan sebagai tersangka. Ini adalah fenomena, paradoks yang harus kita atasi dengan kampanye intensif dan edukasi serta komitmen kuat untuk bekerja memberantas korupsi,” kata penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari dalam diskusi ‘Evaluasi Capaian Indonesia atas Komitmen Antikorupsi Internasional’, di Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris, Jalan Patra Kuningan Raya, Jakarta Selatan, Rabu (2/5/2018).

Dalam diskusi itu, hadir pula Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik dan Dubes Denmark Rasmus Abilgaard Kristensen. Tsani kemudian menyinggung tentang tahun politik yang tidak menentu dan tidak bisa diprediksi apabila dikaitkan dengan urusan pemberantasan korupsi.

“Dan dari sejarah KPK, kami menghadapi tantangan dalam kasus korupsi yang melibatkan sosok high profile dan juga yang mempunyai banyak uang. Yang seperti disampaikan Mr Moazzam tadi, tidak semua orang di sini senang dengan pemberantasan korupsi yang diinisiasi KPK,” kata Tsani.

Untuk itu, Tsani meminta publik untuk selalu menjaga transparansi dan kinerja KPK. Dia berharap jangan sampai KPK mengkhianati kepercayaan publik dalam memberantas korupsi.

“Tidak mungkin bagi kami bebas dari korupsi, jadi kami butuh kritik massa untuk membantu memenangkan perang antikorupsi,” tutur Tsani.  (dtc/red)

JAKARTA,Tribun Riau- Partai Amanat Nasional (PAN) menyoroti revisi Permenaker 35/2015 tentang Perubahan atas Permenaker 16/2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri.

Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay meminta Hanif menjelaskan alasan revisi.

“PAN meminta Menteri Tenaga Kerja menjelaskan secara terbuka alasan utama revisi,” ujarnya di Kantor DPP PAN, Jalan Senopati, Jakarta Selatan, Selasa (1/5)

Lebih lanjut Saleh mengatakan revisi diindikasikan memberi kemudahan bagi TKA untuk masuk ke Indonesia.

“Lebih tepatnya, revisi tersebut disinyalir sebagai upaya pemerintah untuk mengakomodir ketentuan yang termaktub dalam mekanisme turn key project,” tukasnya (rmol/red)

JAKARTA,Tribun Riau- Sudah seringkali Jokowi bersikap tidak tahu atas kebijakan yang dikeluarkannya sendiri. Pernyataan seperti ini justru menunjukkan Jokowi amnesia dalam memimpin pemerintahan.

“Tentu kita masih ingat kisruh lima hari sekolah, yang sampai hampir membenturkan dua ormas besar di negeri ini Muhammadiyah dan NU,” ulas koordinator Komunitas Relawan Sadar (Korsa), Amirullah Hidayat dalam keterangannya.

Padahal kebijakan Lima Hari Sekolah adalah hasil rapat terbatas yang dipimpin oleh presiden. Tetapi karena kebijakan itu ditolak sebagian ormas NU, maka Jokowi pun membatalkan.

“Berarti dia lupa bahwa sekolah lima hari itu dilaksanakan Mendikbud karena perintahnya,” terang Amirullah.

Belum lagi, lanjut Amirullah, pernyataan yang dikeluarkan Jokowi beberapa hari lalu yang berkaitan pergantian direktur utama Pertamina.

“Jokowi mengatakan dia tidak mengetahuinya, ini kan aneh, masak seorang presiden tidak tau bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno adalah bawahannya, apalagi Pertamina adalah salah satu BUMN vital di negeri ini,” sangsinya.

Dia khawatir nasib serupa juga nantinya dialami Peraturan Presiden 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

“Bisa saja akan dibantahnya karena banyaknya penolakan yang dilakukan oleh rakyat, terutama kelompok-kelompok buruh,” cetusnya.

Sepengetahuan dia, sikap Jokowi tidak mengetahui dan membantah seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang menderita amnesia. Dan bila tetap dipertahankan berkuasa maka besar taruhannya bagi negeri ini.

“Oleh karena itu kami akan melakukan gerakan 2019 Ganti Presiden,” tegasnya. (rmol/red)

JAKARTA,Tribun Riau- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan akan berkoordinasi dengan Bawaslu untuk mencegah gesekan yang terjadi di Car Free Day (CFD) terkait gerakan politik. Sandiaga ingin tidak ada gesekan massa terkait perbedaan dukungan politik di CFD.

“Eskalasinya nanti akan koordinasikan dengan Bawaslu karena Pergubnya sudah sangat baik,” kata Sandiaga di Perpusnas, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (29/4/2018).

Sandiaga berjanji akan mengusut kericuhan yang sempat terjadi di CFD Thamrin, Jakarta Pusat tadi pagi. Dia berjanji bila menemukan pelanggaran akan menindaknya dengan tegas.

Baca juga: Taggar #DiaSibukKerja Diintimidasi? Ini Pernyataan Polisi

“Kita tunggu hasilnya. Kita telaah dan kasih tindakan tegas,” terangnya.

Sebelumnya diberitakan, ada video viral yang memperlihatkan warga berkaus #2019GantiPresiden dan relawan Joko Widodo yang memakai kaus #DiaSibukKerja di CFD.

Salah satu kelompok kemudian terlihat mengacungkan uang ke kelompok lain. Uang juga diacungkan ke seorang ibu yang membawa anaknya yang masih bocah. (dtc/red)