JAKARTA,Tribun Riau- Diduga memprioritaskan tenaga kerja asing (TKA), Pemerintah didesak membuka isi Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Republik Rakyat China (RRC).
Bukan tanpa sebab, menurut Wakil Sekretaris Jenderal PAN, Saleh Partaonan Daulay, ada dugaan MoU tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan turn-key project, dimana proyek-proyek Tiongkok di Indonesia mengharuskan tenaga kerjanya didatangkan dari negara asalnya.
“PAN mendorong agar pemerintah membuka secara transparan isi MOU antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok yang dilaksanakan di Great Hall of the People oleh para pejabat Indonesia dan Tiongkok di awal periode pemerintahan sekarang ini,” ujar dia di Kantor DPP PAN, Jl. Senopati, Jakarta Selatan, Selasa (1/5).
Saleh melanjutkan, MOU tersebut juga penting dibuka agar tidak terjadi keresahan di masyarakat.
“Karena itu, PAN meminta agar turn-key project yang melibatkan investasi Tiongkok di Indonesia dan investasi asing pada umumnya ditinjau kembali karena dinilai tidak menguntungkan Indonesia,” demikian Saleh. (rmol/red)
