JAKARTA,Tribun Riau- Meskipun satu kasus terhadap Habib Rizieq Syihab (HRS) sudah dihentikan (SP3), namun tak lantas hal tersebut membuat Pimpinan tertinggi Front Pembela Islam (FPI) tersebut dipastikan segera pulang ke Indonesia.

Pasalnya, ada kasus lainnya yang juga dianggap upaya kriminalisasi terhadap ulama sampai saat ini tidak dilakukan SP3 atau penghentian penyidikan.

Demikian dikatakan Humas Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin. “Akan pulang ke Indonesia bila seluruh kasusnya dihentikan. Salah satu diantaranya adalah dihentikannya dugaan kasus pornografi chat WA dengan Firza,” ujarnya.

Novel menilai kasus tersebut merupakan kasus yang sudah direkayasa. Dia berharap Polda Metro Jaya juga menghentikan kasus tersebut.

Sebelumnya, Polda Jawa Barat (Jabar) telah menghentikan penyidikan pada Februari 2018 atas kasus dugaan penodaan Pancasila dengan tersangka Habib Rizieq Syihab yang dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri pada Kamis (27/10/2016) lalu.

Namun, Polda Jabar menyatakan meski sudah di-SP3, kasus dugaan penodaan Pancasila ini masih berpeluang dilanjutkan. Kondisi itu terjadi apabila ditemukan alat bukti baru karena saat ini tidak ditemukan bukti yang mengarah ke tindak pidana.

“SP3 harus lewat praperadilan adalah SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) yang alasannya bukan tindak pidana. Tapi kalau alasannya kurang alat bukti sebenarnya sih cukup digelar. Bisa dibuka lagi,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Umar Surya Fana.

Menurutnya, polisi butuh video lengkap ceramah Rizieq yang dilaporkan oleh Sukmawati. Saat ini, polisi hanya punya penggalan video berdurasi sekitar 2 menit yang diserahkan Sukma.

“Jadi gini, bahwa kejadian ini kan tahun 2011 kemudian yang dibawa oleh pelapor pun adalah hasil download dari YouTube dan itu tidak lebih dari dua menit setengah. Kendalanya adalah kita butuh full. Itu yang dibutuhkan. Artinya, pelapor juga harus memenuhi alat bukti lainnya untuk membantu penyidik. (Sukmawati) sama sekali belum juga (menyerahkan video lengkap). Itulah kerja sama dengan pelapor dan penyidik. Jadi pelapor juga menambahkan alat bukti yang kira-kira bisa ditambahkan ke penyidik tapi penyidik juga mencari,” jelas Kombes Umar panjang lebar.

Kombes Umar menambahkan, saat ini pihak kepolisian tetap mencari video lengkap ceramah Rizieq tersebut. Dia menegaskan kasus ini bisa dibuka lagi.

“Prosesnya (perkara dibuka) entah siapa yang bisa berikan kepada kami. Nanti kepada Bareskrim. Bareskrim nanti mensupervisi di Polda Jabar, kami gelar, buka,” ucap Umar.

“Justru sekarang siber bekerja (mencari video lengkap ceramah Rizieq). Jadi, di dalam SP3 itu tidak mati. Ada kalimat di bawahnya jika ditemukan alat bukti baru maka akan dibuka kembali. Jadi jangan dipikir SP3 itu tidak bisa dibuka,” sambungnya. (dtc/red)

JAKARTA,Tribun Riau- Car Free Day (CFD) yang dilaksanakan tiap Minggu di Jakarta belakangan dijadikan beberapa kelompok sebagai ajang politik, seperti taggar #DiaMauKerja dan #2019GantiPresiden.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan bahwa car free day bukan untuk area kampanye atau politik. Tak hanya taggar #2019GantiPresiden, penegasan juga dilakukan untuk semua kelompok.

“Tanggapannya kepada teman-teman bukan hanya yang #2019GantiPresiden, tapi ke semuanya bahwa Pergub kita akan tegakkan. Kita sudah berikan instruksi yang jelas kepada Dishub sebagai leading sector dan seluruh aparat terkait,” kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (4/5/2018) dilansir Detikcom.

Sandiaga menjelaskan akan berkoordinasi dengan polisi untuk mensterilkan kawasan CFD. Dia berjanji akan mengikuti pergub yang ada.

“Kita ikuti aja apa yang sesuai dengan pergub dan kita koordinasi dengan polisi,” jelasnya. (dtc/red)

JAKARTA,Tribun Riau- Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai pemerintah kerap bersikap tak tegas, menyusul cuti libur Lebaran 2018. Sebelumnya cuti Lebaran sempat ditambah, tetapi kemudian dievaluasi kembali.

“Pemerintah hobi bersikap mencla-mencle. Karena kan kalau menetapkan kebijakan sebelumnya harus ada kajiannya, kalau tidak segera diputuskan maka isu ini akan terus bergulir dan bermasalah,” ujarnya dilansir Republika, Kamis (3/5/2018).

Kalau libur atau cuti benar-benar dikurangi, kata dia, yang menjadi korban adalah masyarakat yang telanjur membeli tiket transportasi untuk mudik. Ia meminta negara harus bertanggung jawab terkait masyarakat yang sudah membeli tiket padahal cuti dikurangi.

Disinggung mengenai bentuk pertanggungjawaban yang harus diberikan pemerintah, Agus enggan berkomentar banyak. “Itu urusan pemerintah. Pemerintah pikir sendiri bentuk pertanggungjawabannya karena rakyat kan harus diganti uangnya atau bisa ditukar tiketnya,” katanya.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri menyatakan cuti bersama tercatat pada 11-20 Juni 2018 dengan asumsi Lebaran jatuh pada 15-16 Juni 2018.

Awalnya, cuti bersama perayaan Lebaran ditetapkan pada 13, 14, 18, dan 19 Juni 2018.

Namun, pemerintah kemudian menambahnya pada tanggal 11, 12, dan 20 Juni 2018.

Alasannya pemerintah ingin memecah konsentrasi arus mudik dan arus balik Lebaran sehingga kemacetan di jalan tol bisa diredam. Namun, sepertinya rencana itu kandas setelah menerima masukan dari berbagai kalangan, termasuk pengusaha. (rci/red)

JAKARTA, Tribun Riau- Wakapolri Komjen Syafruddin menilai dugaan intimidasi di Car Free Day, Minggu (29/4), lantaran ada kelalaian aparat kepolisian. Ia pun memberi catatan bagi aparat kepolisian mengatur agar massa yang membawa atribut tertentu di ruang publik tidak sampai bertemu.

“Itu kemarin jadi Polri juga ada kelirunya kenapa bisa ketemu. Dia aparat keamanan di Car Free Day. Artinya, mengatur supaya tidak bertemu,” kata Syafruddin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Syafruddin menjelaskan polisi seharusnya tak membiarkan massa yang memakai atribut #2019GantiPresiden dan #DiaSibukKerja itu bertemu. Polisi semestinya bisa mencegah kedua kelompok massa itu agar tidak menimbulkan kericuhan.

“Saya tujukan pada aparat keamanan Polri, terutama, supaya menjaga untuk dua kelompok yang berbeda itu tidak bertemu. Itu tugasnya Polri,” jelas Syafruddin.

Atas kejadian itu, ia juga mengimbau massa yang berbeda pendapat sebaiknya tak bertemu di ruang publik. Syafruddin pun mengingatkan massa tidak reaktif terhadap perbedaan.

“Oleh karena itu, kalau ada dua kelompok yang berbeda jangan bertemu,” ucap Syafruddin. (dtc/red)