Beranda blog Halaman 1279

Taggar #DiaSibukKerja Diintimidasi? Ini Pernyataan Polisi

Penulis
Redaksi
-
Massa mengenakan kaos 2019GantiPresiden di CFD, Minggu 29 April 2018
Massa mengenakan kaos 2019GantiPresiden di CFD, Minggu 29 April 2018

JAKARTA,Tribun Riau- Dalam video yang beredar, tampak beberapa orang yang menggunakan kaos bertanda pagar (taggar) #DiaSibukKerja menyusuri atau berjalan di kerumunan masa yang menggunakan kaos taggar #2019GantiPresiden.

Tak ayal, beberapa orang yang melintasi kerumunan massa #2019GantiPresiden yang menggunakan kaos #DiaSibukKerja mendapatkan ejekan serta bulian. Tidak tampak dalam video bahwasanya massa #2019GantiPresiden melakukan intimidasi seperti yang diberitan beberapa media.

Bahkan, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Polisi Roma Hutajulu sebelumnya sudah melakukan warning kepada massa yang menggunakan kaos #DiaSibukKerja untuk tidak melewati area yang sedang dipakai oleh massa #2019GantiPresiden.

“Mereka kan (massa pakai kaus #DiaSibukKerja) dari patung kuda titik kumpulnya sudah kita imbau. Tapi enggak ada masalah,” kata Roma saat dikonfirmasi VIVA, Minggu 29 April 2018.

Mereka pun lantas memulai kegiatan jalan sehat dengan dikawal polisi bersepeda. Namun, diduga ada beberapa dari mereka yang tertinggal.

“Tapi mereka ada yang terpisah, tidak ada koordinator lapangannya,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Roma menjelaskan kalau pihaknya telah menurunkan dua kompi personel yang mana dari masing-masing kompi ada yang menjaga aksi keduanya. Hingga kini pihaknya masih melakukan pendalaman kejadian itu untuk melihat adakah tindak pidana.

Jika ada, tentu akan ditindak. Namun, sejauh ini memang belum ada yang membuat laporan di kepolisian.

“Pada saat mereka melintas (massa dengan kaus #DiaSibukKerja) tak ada masalah, cuma ada yang sisa-sisa tertinggal jauh di belakang. Itu yang mungkin jadi masalah. Kan kita sudah imbau ‘pak, di sana kan mereka sudah tahu ada itu (massa dengan kaus #2019GantiPresiden). Kita mohon maaf kalau bisa diikuti saran kita,” katanya. (vci/red)

Temuan Ombudsman terkait TKA, Pemerintah Diminta Tak Tutup Mata

Penulis
Redaksi
-
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay

JAKARTA,Tribun Riau- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah tidak menutup mata dan mengabaikan temuan Ombudsman RI soal ketidaksesuaian data dan fakta Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina di lapangan yang bekerja di beberapa wilayah Indonesia.

“Kami tentu meminta pemerintah menseriusi temuan Ombudsman tersebut. Setidaknya, tindak lanjut itu diperlukan untuk menyesuaikan penjelasan pemerintah dengan hasil temuan di lapangan,” kata Saleh kepada wartawan, Ahad (29/4).

Menurutnya, temuan Ombudman RI sangat jelas di mana ada ketidaksesuaian data TKA di lapangan, khususnya TKA asal Cina. Selain itu, temuan Ombudsman juga menyebut kebijakan pemerintah yang mempermudah masuknya TKA telah membuat TKA asal Cina terus membanjiri beberapa wilayah di tanah air.

Persoalan semakin kompleks ketika serbuan TKA asal Cina itu merupakan pekerja yang masuk kategori unskill labor atau pekerja tanpa skill khusus. Seharusnya, pekerjaan itu bisa dikerjakan tenaga lokal karena mereka bekerja hanya sebagai buruh kasar, sopir, atau tenaga keamanan.

Sikap pemerintah pun ditunggu untuk membereskan TKA Cina yang terus membanjiri beberapa wilayah Indonesia dan bekerja pada bidang unskill labor. Bila pemerintah mengabaikan temuan Ombudman ini, maka Saleh memandang pemerintah telah membiarkan kesimpangsiuran informasi soal TKA asal Cina.

“Menaker kan menjelaskan tidak ada masalah dengan TKA. TKA yang ada semua sesuai prosedur. Tidak ada pekerja kasar kecuali yang melanggar. Nah, pernyataan menaker itu yang harus disesuaikan dengan temuan ombudsman. Masyarakat perlu tahu mana yang benar,” jelas Saleh.

Karena itu Saleh Daulay mengingatkan kepada pemerintah agar tidak mengabaikan temuan Ombudsman ini demi menjaga kedaulatan bangsa dan nasib tenaga kerja lokal. “Saya kira pemerintah tidak akan mengabaikan. Apalagi, DPR juga akan ikut mengawasi temuan ombudsman tersebut,” terangnya.

Sebelumnya, Ombudsman telah memaparkan temuan yang cukup berbeda dengan apa yang diklaim oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja. Dalam temuan investigasi Ombudsman pada Juni-Desember 2017 lalu diambil sampel wilayah di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara dan Kepulauan Riau.

Dari investigasi tersebut ditemukan ketidaksesuaian data TKA asal Cina yang cukup besar di lapangan. Ditemukan juga mereka TKA Cina bekerja pada unskill labor. Selain itu beberapa kebijakan pemerintah justru menjadi penyebab TKA Cina ini membanjiri beberapa proyek di daerah, seperti syarat bebas visa dan penggunaan bahasa Indonesia yang telah dicabut. (rci/red)

/////////////

Ramai Gunakan Kaos #2019GantiPresiden, PKS: Hak Masyarakat

Penulis
Redaksi
-
Ketua Umum PKS Sohibul Iman
Ketua Umum PKS Sohibul Iman

JAKARTA,Tribun Riau- Maraknya masyarakat yang memakai atau menggunakan kaos bertaggar #2019GantiPresiden dinilai oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah hak masyarakat. Ia juga tak mempermasalahkan kadernya turut menggunakan kaos tersebut.

“Saya kira itu hak masyarakat. Mengganti presiden kan saya sampaikan itu konstitusional,” ujar Sohibul Iman saat menghadiri kampanye pasangan calon gubernur Sudrajat dan cawagub Ahmad Syaikhu di Stadion Serba Guna, Bekasi, Jawa Barat, Ahad (29/4).

Di hadapan pendukung pasangan yang menamakan dirinya ASYIK, Sohibul juga mengingatkan untuk tidak takut menyuarakan aspirasi untuk mengganti presiden. Ia menilai akhir-akhir ini ada anggapan penggunaan tagar ganti presiden sebagai sebuah tindakan yang inkonstitusional.

“Jangan takut menyuarakan ini karena ini konstitusional. Tagar ganti presiden 2019 sama dengan tagar jokowi 2 Periode. Kenapa mereka begitu saja melenggang, sementara ini dipersoalkan?,” ujarnya.

Sebelumnya dikabarkan Car Free Day yang digelar hari ini Ahad (29/4) di Jalan Thamrin, Jakarta sempat diwarnai parade relawan yang mengguanakan kaos bertuliskan #2019GantiPresiden. (rci/red)

Dilarang Bercadar, Ormas Islam di Bukit Tinggi Tempuh Jalur Hukum

Penulis
Redaksi
-
Wanita muslimah menggunakan cadar
Wanita muslimah menggunakan cadar

PADANG,Tribun Riau- Menindaklanjuti kebijakan pembatasan penggunaan cadar di dalam kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Organisasi masyarakat (ormas) Islam dan Gerakan Nasional Penyelamat Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Bukttinggi sepakat menempuh jalur hukum untuk.

Perwakilan ormas Islam sekaligus Ketua Front Pembela Islam (FPI) Sumatra Barat, Buya Busra Khatib Alam, menyebutkan kesepakatan ini telat dirembukkan oleh ulama, pimpinan ormas, dan aktivis Islam di Sumatra Barat.

“Kami sudah sediakan pengacara Muslim. Dalam waktu dekat kota polisikan Rektor IAIN Bukittinggi,” jelas Buya Busra, Ahad (29/4).

Langkah hukum ini merupakan buntut buntunya dialog yang sempat dilakukan antara perwakilan ormas Islam dan IAIN Bukittinggi. Pihak kampus masih kukuh menjalankan kebijakannya untuk membatasi penggunaan cadar di lingkungan akademik. Selain itu, Dosen Hayati juga masih nonaktif mengajar sebagai konsekuensi atas keputusannya mengenakan cadar di kampus.

Buya Busra merinci, sejumlah poin yang melatari laporan ke polisi adalah kebijakan kampus terkait pembatasan penggunaan cadar yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, mengenakan cadar adalah hak bagi seorang muslimah dalam menjalankan keyakinanya.

“Nanti saya rinci lagi ini masih konsultasi dengan pengacara Muslim kami,” jelas Buya Busra.

Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat berencana memanggil Rektor IAIN Bukittinggi pada Senin (30/4) besok. Pemanggilan ini untuk menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terkait dugaan maladministrasi dalam kebijakan sanksi kode etik dan disiplin pegawai terhadap Hayati Syafri, dosen yang diminta libur mengajar karena keteguhannya dalam mengenakan cadar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi, menyebutkan dalam LAHP dicantumkan beberapa tindakan korektif, bila memang disimpulkan pihak Rektorat melakukan tindakan maladministrasi. Sejumlah tindakan korektif tersebut harus disikapi oleh pihak kampus selama 30-60 hari ke depan.

“Itu kalau memang disimpulkan ada maladministrasi ya. Kalau benar begitu, nama Dosen Hayati harus dipulihkan,” ujar Adel.

Adel mengaku belum bisa membeberkan detil kesimpulan yang dituangkan dalam LAHP. Sesuai prosedur, Ombudsman harus menyampaikan langsung konten LAHP kepada Rektor IAIN sebelum nantinya disampaikan kepada publik.

Polemik cadar di IAIN Bukittinggi sendiri belum usai sepenuhnya. Pihak kampus masih kukuh dengan pendiriannya dalam menjalankan kode etik akademik, termasuk membatasi penggunaan cadar di dalam lingkungan akademik. Dosen Hayati sampai saat ini masih menjalani ‘sanksi’ berupa penonaktifan untuk mengajar selama semester genap tahun ajaran 2017/2018.

Sementara itu, Hayati mengatakan sedang menyiapkan langkah hukum untuk memperjuangkan peluang baginya untuk kembali mengajar di semester baru tahun ajaran 2018/2019. Meski nonaktif mengajar, Hayati masih rajin menyambangi kampus untuk mengisi absensi sekaligus berinteraksi dengan mahasiswa.

“Belum ada perubahan dari kampus. Ummi saat ini berharap bisa mengajar semester depan. Jadi saat ini dibantu oleh advokat,” jelas Hayati. (rci/red)

Tak Pernah Diajak Koalisi, Ini Kekesalan PBB Terhadap Peresmian Sekber

Penulis
Redaksi
-

JAKARTA,Tribun Riau- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra membantah partainya terlibat dalam pembentukan sekretariat bersama (sekber) yang didirikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra.

Yusril menegaskan tidak pernah diajak berkomunikasi terkait pembentukan sekber untuk kepentingan pilpres 2019.

“Benar. PBB tidak pernah diajak bicara membentuk koalisi empat parpol, tiba-tiba meresmikan Sekber seolah-olah PBB adalah bagian dari koalisi,” kata Yusril melalui cuitan di akun twitternya @Yusrilihza_Mhd, Ahad (29/8).

Yusril turut menyesalkan nama partainya disebut dalam empat partai yang terlibat di dalam Sekber Gerindra-PKS. Kalaupun ingin membawa nama PBB, menurut mantan pejabat Menteri Kehakiman dan HAM itu harusnya pihak penggagas Sekber lebih dulu mengajak PBB berbicara

“PBB menyesalkan namanya dicantumkan begitu saja tanpa pembicaraan lebih dahulu,” ucapnya.

Sebelumnya Ketua Bidang Pemenangan Presiden Sukmo Harsono membantah keterlibatan partainya di dalam Sekber. Sementara PAN walau tidak terlibat secara resmi, partai itu mengirimkan Waketum Hanafi Rais saat peresmian di Jalan T Amir Hamzah, Menteng Jakarta Pusat, kemarin, Jumat (27/4).

Dua hari lalu, Gerindra dan PKS mendirikan Sekber sebagai langkah awal untuk lakukan komunikasi politik dengan partai lainnya. Tidak terkecuali dengan Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang. dan Partai Demokrat

Pendirian Sekber ini juga sebagai penegasan bahwa Prabowo Subianto tidak akan menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Joko Widodo.

Minta Cabut Logo

Ketua Bidang Pemenangan Presiden Partai Bulan Bintang (PBB), Sukmo Harsono meminta kepada penggerak sekretariat bersama (sekber) yang digagas PKS dan Gerindra untuk mencopot lambang PBB di dalam logo sekber. Sukmo mengatakan, PBB tidak pernah diajak berkomunikasi terkait pembentukan sekber.

“Kami meminta kepada teman-teman di PKS dan Gerindra agar lambang PBB jangan dipakai dulu (di Sekber),” kata Sukmo kepada Republika.co.id, Ahad (29/4).

Sukmo menyebut partai yang dipimpin Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra itu masih belum mengambil sikap terkait arah koalisi di Pilpres 2019. Ia melanjutkan, PBB masih memegang hasil muktamar partai mereka yang terakhir di mana memercayakan capres kepada Yusril.

Sukmo juga mengimbau kepada seluruh kader PBB di Indonesia, agar jangan dulu menggunakan isu tergabungnya PBB ke poros koalisi pengusung Prabowo. “Kami imbau kepada kader bahwa adanya PBB di sekber itu bukan keputusan partai. Keputusan partai akan dibahas di forum Mukernas dan forum dewan partai pada Mei mendatang,” ujar Sukmo.

Meski menolak nama mereka dicatut di Sekber PKS-Gerindra, Sukmo menyebut bukan berarti PBB menutup komunikasi dengan partai-partai tersebut. PBB kata dia sangat terbuka bila ada partai lain ingin berdialog untuk urusan Pilpres. (rci/red)

Pembentukan Satgas Pegawas TKA Sangat Mendesak, Ini Alasannya

Penulis
Redaksi
-

JAKARTA,Tribun Riau- Pembentukan satgas pengawas tenaga kerja asing (TKA) sangat mendesak untuk dilakukan. Keberadaan Satgas TKA berguna untuk mengawasi masuknya pekerja asing ilegal.

Demikian dikatakan Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi, Ahad (29/4/2018) dilansir Republika.

“(Satgas pengawas TKA) mendesak dibentuk agar rakyat tahu pemerintah bukan hanya memberi kelonggaran bagi (pekerja) asing, tapi juga memberi pengawasan yang ketat sehingga tidak masuk pekerja ilegalnya,” ujarnya.

Dede mengatakan, selama ini tidak ada pengawasan terhadap pekerja asing ilegal. Oleh karena itu, diperlukan satgas pengawas pekerja asing yang terpadu antara Kementerian Ketenagakerjaan, Imigrasi, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

“Untuk sementara, (pengawasan) masih orang asing biasa oleh imigrasi atau kepolisian, namun yang ilegal tidak ada pengawasan, kecuali tertangkap,” kata Dede.

Hal itu menjadi salah satu poin kesimpulan rapat kerja antara Komisi IX DPR dengan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri pada Kamis (26/4) lalu.

Dalam rapat tersebut, Komisi IX DPR menyoroti Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA yang baru diterbitkan Pemerintah. Perpres tersebut dianggap memudahkan masuknya para pekerja asing termasuk pada TKA ilegal.

Dede mengatakan, Komisi IX DPR juga akan membentuk tim pengawas TKA yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap TKA. Bahkan, pihaknya juga akan mengagendakan kunjungan kerja spesifik untuk memperoleh masukan terkait fakta-fakta TKA yang melakukan pekerjaan secara ilegal di daerah daerah.

Selain itu, Komisi IX DPR juga meminta agar Kemenaker untuk segera membuat aturan turunan terhadap pelaksanaan Perpres 20/2018 untuk memimalisir kesalahpahaman di antara masyarakat. Komisi IX DPR juga meminta agar regulasi turunan terkait peningkatan kualitas pendidikan dan keahlian tenaga kerja Indonesia yang dimaksud dalam Perpres 20/2018. (rci/red)

Tiga Nama untuk Cawapres Prabowo yang Dinilai Layak, Siapa Saja?

Penulis
Redaksi
-
Mencari Cawapres Prabowo di Pilpres 2019
Mencari Cawapres Prabowo di Pilpres 2019

JAKARTA,Tribun Riau- Pengamat politik dan pendiri lembaga survei Kedai Kopi, Hendri Satrio mengatakan ada tiga nama kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang punya potensi untuk maju di pemilihan presiden (pilpres) 2019.

Hendri menilai, tiga nama tersebut bisa diusung sebagai calon wakil presiden (cawapres) atau pun calon presiden (capres) jika Prabowo Subianto mengurungkan niat maju di pilpres.

“Dari sembilan nama yang diajukan oleh PKS kemarin, saya lihat hanya ada tiga nama yang perlu dipertimbangkan. Baik untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo, maupun menjadi capres menggantikan Prabowo,” ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (29/4).

Tiga nama tersebut adalah Sohibul Iman yang merupakan Presiden PKS, Ahmad Heryawan (Aher) yang merupakan Gubernur Jawa Barat dua periode, serta Irwan Prayitno yang merupakan Gubernur Sumatera Barat. “Sohibul Iman karena dia adalah presiden PKS. Sementara Aher juga bisa dibilang sukses membawa Jawa Barat. Lalu Irwan Prayitno itu juga sukses menjadi Gubernur Sumatera Barat,” jelasnya.

Sementara nama-nama lain di luar tiga nama tersebut, Hendri mengatakan masih belum cukup untuk membantu mendongkrak elektabilitas baik bila disandingkan dengan Prabowo maupun melengang sendiri menjadi capres. Nama-nama lain yang kemungkinan masih dikenal masyarakat, kata dia, adalah Hidayat Nur Wahid (HNW) dan juga Mardani Ali Sera. “Saya kira HNW masih belum cukup dan belum mampu mendongkrak elektabilitas. Dan beliau pernah maju kan. Kalau Mardani mungkin ya, karena selama ini dia suka berada di media, jadi mungkin masyarakat mulai mengenal Mardani,” katanya.

Namun, dia tak merekomendasikan nama-nama selain ketiga nama tersebut. Ia cukup yakin bila tiga nama itu dipertimbangkan, maka cukup akan mendongkrak elektabilitas pasangan calon untuk menyaingi Jokowi.

Seperti diketahui, PKS memberikan sembilan nama untuk dipertimbangkan dan dikaji bersama dengan Gerindra dalam langkah politik perhelatan Pilpres 2019. Kesembilan nama itu selain Sohibul Iman, Aher, Irwan Prayitno, adalah Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Mantan Presiden PKS Anis Matta, Krtua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al’Jufrie, Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. (rci/red)

Peringati MayDay 2019, KRPI Bakal Bacakan Deklarasi Ini di Depan Istana

Penulis
Redaksi
-
Konferensi pers KRPI
Konferensi pers KRPI

JAKARTA,Tribun Riau- Bertepatan pada peringatan May Day 1 Mei mendatang, Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) bakal mendeklarasikan diri di depan Istana Negara.

“Pada tanggal 1 Mei 2018, kami akan mendeklarasikan diri dalam satu wadah organisasi yang bernama Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia. Kebetulan sekitar 50 ribu (yang akan hadir),” kata Rieke Diah Pitaloka sebagai Ketua KRPI saat jumpa pers di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (29/4/2018).

KRPI merupakan organisasi gabungan dari beberapa kelompok serikat pekerja Indonesia berbagai sektor. Rieke menyebut beberapa kelompok serikat pekerja yang bergabung.

“Terdiri dari Federasi Pekerja Pos dan Logistik Indonesia (FPPLI), kemudian OPSI (Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) ini bidang Perbankan. Kemudian juga FSBI (Federasi Serikat Buruh Indonesia) bidang garmen dan hotel, kemudian juga ada dari FPPI (Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia), dan juga ada dari KNASN (Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara) yaitu para pekerja pemerintahan di seluruh sektor,” kata Rieke.

Rieke juga menyampaikan KRPI akan melakukan karnaval budaya mulai dari Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat sampai ke Istana Negara dengan iringan musik tradisional. Selain itu, Rieke mengatakan KRPI telah membuat maklumat yang akan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kesejahteraan pekerja. Maklumat tersebut dinamakan ‘Panca Maklumat Rakyat Pekerja’.

Berikut kelima maklumat KRPI kepada Jokowi yang akan disampaikan saat deklarasi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Indonesia sebagai negara industri berbasis pada riset nasional, sehingga kita memiliki blue print pembangunan negara industri hulu-tengah-hilir. Dimana pekerja rakyat menjadi subjek dari pembangunan industri Indonesia.

2. Sungguh-sungguh mewujudkan trilayak rakyat pekerja. Kerja layak, upah layak, dan hidup layak. Termasuk beberapa persoalan soal Tenaga Kerja Asing dan sebagainya itu sudah ada di dalam trilayak rakyat pekerja.

3. Kami meminta agar Bapak Presiden Jokowi bersungguh-sungguh mewujudkkan lima jaminan sosial bagi seluruh rakyat pekerja di sektor apapun. Ini perintah konstitusi dan dua Undang-Undang.

4. Kami memberikan mandat kepada Bapak Presiden Jokowi agar memberikan keadilan kepada para pekerja pelayan publik yang bekerja di pemerintah pusat dan daerah. Yang telah mengabdi bertahun-tahun dengan status yang tidak jelas, penghadilan juga tidak jelas, dan tanpa proteksi. Sehingga kami meminta agar ada keadilan untuk diangkat sebagai pegawai tetap negara. Dan kami mendesak agar revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) ini disahkan pada tahun 2018.

5. Kami memberikan mandat kepada Bapak Presiden Jokowi untuk menyelamatkan aset negara, mengembalikan tata kelola BUMN seduai dengan perintah konstitusi dan UUD 1945 yang sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara. (dtc/red)

Minta Klarifikasi Soal Rekaman, Komisi VI DPR Akan Panggil Menteri Rini dan Dirut PLN

Penulis
Redaksi
-
Gedung DPR RI
Gedung DPR RI

JAKARTA,Tribun Riau- Rekaman percapakannya viral di media sosial serta di pemberitaan nasional, Komisi VI DPR RI akan memanggil Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir untuk meminta klarifikasi.

“Setelah reses Komisi VI akan memanggil Dirut PLN dan Menteri BUMN untuk meminta klarifikasi rekaman tersebut,” kata Inas dalam keterangan tertulis Minggu (29/4/2018).

Rekaman yang dimaksud adalah pembicaraan melalui telepon yang diduga suara Rini dan Sofyan. Melalui telepon, keduanya membicarakan pembagian fee proyek Pertamina dan PLN.

Selain itu, ada juga pembicaraan yang menyebut nama Ari. Belum ada klarifikasi dari Rini dan Sofyan, termasuk dari pejabat di BUMN tersebut.

Menurut Inas, akan sulit mendapat penjelasan terkait masalah ini dari tingkat direksi. Maka dari itu, Komisi VI memilih langsung memanggil Rini dan Sofyan untuk memberi penjelasan.

“Tidak akan ada yang berani mengeluh, karena mengeluh berarti dipecat,” ucap anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura tersebut.

Inas mencontohkan saat Rini Soemarno memecat Dirut Pertamina, Ellia Massa Manik karena alasan kelangkaan BBM jenis premium sangat tidak mendasar. Menurut dia, BBM premium langka lebih disebabkan naiknya harga minyak dunia secara signifikan yang menyebabkan naiknya harga MOPS RON 92.

“Pencopotan Massa Manik lebih disebabkan oleh like and dislike Mentri BUMN, Rini Soemarno kepada Massa Manik yang dia nilai tidak patuh dan nurut kepada kehendak menteri untuk mengubah nomenklatur direktorat di Pertamina yang tidak melibatkan jajaran direksi Pertamina serta perubahan nomenklatur tersebut tidak melalui kajian yang sebagaimana mestinya,” ungkapnya. (dtc/red)

Melawan, Tiga Bandar Narkoba di Sumsel Ditembak Mati

Penulis
Redaksi
-
ilustrasi - tiga bandar narkotika di sumsel ditembak mati karena mencoba melawan petugas
ilustrasi - tiga bandar narkotika di sumsel ditembak mati karena mencoba melawan petugas

PALEMBANG,Tribun Riau- Direktorat Narkoba Polda Sumsel dan Polresta Pelambang kembali menangkap bandar narkotika yang mencoba menyelundupkan narkoba seberat 5 Kg melalui bandara SMB II Palembang. Dari keempat pelaku, tiga di antaranya ditembak mati.

“Pelaku empat orang, tapi tiga ditembak mati karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Barang bukti yang telah diamankan lebih kurang 5 Kg sabu,” kata Kapolda Sumsel, Irjen Zulkarnain kepada wartawan di RS Bhayangkara, Minggu (29/4/2018).

Dikatakan Zulkarnain, terungkapnya para bandar ini setelah petugas keamanan di bandara SMB II menemukan paket yang mencurigakan pada Sabtu (28/4) sekitar pukul 14.30 WIB di loket keberangkatan. Saat diperiksa ternyata paket kemasan kopi bubuk itu berisi sabu.

Tak ingin buang waktu, perugas bandara langsung mengamankan Nurdiansyah (27), warga Kendari Sulawesi Tenggara. Nurdiansyah pun mengakui jika barang itu adalah miliknya dan dibawa menuju Kota Balikpapan dan transit di Jakarta.

“Setelah diamankan oleh pihak kemanan bandara, kita langsung kejar pelaku lain. Malam itu juga tim menemukan Michael, Alvin dan Erwin bandar sekaligus kurir yang mau kabur ke arah Tajung Api-Api, Banyuasin,” katanya.

Nah di perjalanan, polisi menyetop pelaku. Waktu itu sudah menunjukan pukul 22.00 WIB. Namun saat ditangkap, terjadi perlawanan sehingga polisi menembak pelaku.

“Saat ditangkap para pelaku ini melawan dan merebut senjata petugas, terpaksa ditembak dan mati dalam perjalanan ke rumah sakit. Selain itu membahayakan, dia juga sudah merusak generasi. Kita tidak tolerasi untuk bandar-bandar yang masuk ke Sumsel. Sikat semua,” kata mantan Kapolda Riau ini. (dtc/red)

1...1,2781,2791,280...1,425Halaman 1,279 dari 1,425

Terbaru

Populer

© Tribunriau 2024