ROKAN HULU, Tribun Riau- Sungguh ironis, jalan sepanjang 15 km dari Simpang Genjer Desa Tanjung Medan hingga ke Desa Mahato Km 9, Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir (Rohul) belum tersentuh perbaikan jalan.

Jalan status provinsi Riau sepanjang 15 km, menghubungkan Desa Tanjung Medan, Mahato hingga ke Rohil, sejak Desa Mahato ada atau berdiri sampai kini belum juga tersentuh perbaikan oleh provinsi Riau.

Diakui Kepala Desa Mahato, Firiadi, Kamis (25/10/2018), jalan status lintas provinsi yang setiap harinya dilalui kendaraan berat pengangkut Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, cangkang sawit termasuk CPO milik perusahaan, kondisinya sudah memprihatikan.

Bagian jalan sudah berlubang, bahkan bila kondisi musim penghujan seperti saat ini maka badan jalan akan digenangi air, kemudian becek dan berlumpur sehingga menyulitkan kendaraan melintas, terutama kendaraan pribadi juga sepeda motor warga.

“Sejak desa Mahato ada dan jauh sebelumnya, jalan provinsi Riau ini tidak pernah tersentuh perbaikan. Namun, sudah berulang kali dilakukan berupa penimbunan pasir batu (sirtu) saja oleh perusahaan yang dimediasi kecamatan maupun desa. Tapi sifatnya sebentar, kemudian akan rusak kembali,” ujarnya mengeluh.

“Sementara, jalan yang kita lintasi ini merukan akses satu satunya, baik ke ibukota Kecamatan, maupun lalu lintas kendaran pengangkut hasil perkebunan perusahaan yang banyak beridir di Tambusai Utara menuju ke pelabuhan Dumai,” tegas Firiadi.

Kades Firiadi, sudah sering mendapatkan keluhan masyarakat terkait jalan mereka yang rusak parah. Namun, karena status jalan provinsi pihaknya hanya bisa mengusulkan saja, dan perbaikan kewenangan Provinsi Riau.

“Bayangkan saja, untuk bisa menempuh jalan 15 km dengan kondisi yang kini rusak parah, kita membutuhkan sekitar 1 jam. Padahal, bila jalan tersebut bagus bisa ditempuh hanya dalam waktu 15 hingga 20 menit saja. Apalagi akses jalan tersebut juga dilalui kendaraan perusahaan, baik dari Kecamatan Tambusai maupun daerah lainnya dari Kabupaten tetangga seperti Padang Lawas, Padang Lawas Utara Sumatera Utara,” tambahnya.

“Juga akses jalan bisa ke Ujung Tanjung, Bagan Batu, Duri juga akses ke pelabuhan Dumai. Entah sampai kapan pihak Pemrov Riau lakukan perbaikan, sementara masyarakat sudah sangat mendambakan jalan ke desa kami diperbaiki,” harap Firiadi.

Budi seorang warga Mahato juga menegaskan, masyarakat selalu terganggu dengan kondisi jalan di desa mereka yang rusak tersebut. Saat kondisi hujan, jalan akan digenangi air dan becek, sementara pada hari panas akan timbul debu. Bukan hanya itu saja, jalan juga sudah berlubang di sana-sini.

“Sering kendaraan pembawa TBS atau CPO yang rusak melintang di badan jalan, karena terjebak lubang, sehingga memacetkan arus lalu lintas. Kita sebagai masyarakat, sudah bosan dengan kondisi jalan seperti ini, tapi sampai kapan jalan ke desa kami bisa diperbaiki. Sementara di Desa Mahato sendiri penduduknya padat, dan akses jalan hanya satu-satunya,” sebut Budi.

Kerusakan jalan di Mahato, juga pernah dikritik Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri beberapa waktu lalu. Kelmi Amri yang juga putra asli Desa Mahato, mengaku bahwa Gubernur Riau pernah menyatakan akan segera melakukan perbaikan jalan di Mahato saat kunjungan kerjanya ke Desa Mahato. Namun, hingga kini realiasi pembangunan jalan di Mahato belum ada.

“Pernah Gubri waktu berkunjung ke Mahato, berjanji akan melakukan perbaikan ke desa kita. Namun sampai kini belum juga ada realiasinya, sedangkan panjang jalan yang rusak hanya tinggal 15 Km hingga batas kabupaten Rohil,” ungkap Firiadi. (mad)

ROKAN HULU, Tribun Riau- Ratusan pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemkab Rokan Hulu (Rohul), Kamis (25/10/2018) pagi, saling berdesakan ketika antrean pengambilan kartu peserta ujian CPNS di Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Rohul.

Walaupun dipastikan seluruh pelamar CPNS Pemkab Rohul yang lulus verifikasi administrasi menerima kartu ujian, pelamar CPNS terus berdesakan di depan pintu masuk aula di belakang Kantor BKPP Rohul.

Akibat saling berdesakan dan tidak mau mengantre, panitia CPNS Rohul sempat memanggil pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rohul untuk menertibkan antrean tersebut.

Diakui Kepala BKPP Kabupaten Rohul, Muhammad Zaki, dirinya menyayangkan sikap peserta CPNS yang tidak mau mengantre saat pengambilan kartu peserta ujian CPNS.

“Saya imbau, agar semua CPNS Rohul tidak perlu khawatir. Karena, semuanya akan kebagian nomor ujiannya,” jelas Muhammad Zaki, yang juga pernah menjabat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Rohul.

Dalam upaya menciptakan pelayanan lebih tertib, panitia penerimaan CPNS Rohul, sudah menjadwalkan pengambilan kartu peserta ujian selama empat hari mulai hari ini Kamis (25/10/2018) hingga Minggu (28/10/2018).‎

Kamis dan Jumat untuk jadwal pelamar tenaga pendidik, sedangkan Sabtu (27/10/2018) untuk jadwal pelamar tenaga kesehatan, sementara Minggu (28/10/2018) untuk pelamar tenaga teknis.

Muhammad Zaki menerangkan, bahwa bagi CPNS yang akan mengambil kartu peserta ujian wajib melengkapi berkas persyaratan CPNS serupa dengan syarat yang sudah diupload saat registrasi, seperti e-KTP, ijazah, dan syarat lainnya.

“Bagi yang tidak sanggup mengambil kartu peserta ujian sendiri, maka bisa diwakilkan dengan surat kuasa yang tandatangani menggunakan materai 6000,” sebut Zaki.

Dimana pelamar CPNS di Pemkab Rohul yang akan mengikuti ujian CPNS di Hotel Labersa Pekanbaru, terdiri pelamar tenaga pendidik 2.466 orang, untuk tenaga kesehatan 556 orang, dan untuk tenaga teknis 1.298 orang.

Kata Zaki, untuk jadwal tes SKD CAT sendiri pihaknya masih menunggu surat dari Badan Kepegawaian Nasional atau BKN.<

“Terkait jadwal ujian, kita masih menunggu jadwal dari BKN. Akan tetapi tempat ujian karena di Rohul kita belum ada tempat yang dilengkapi fasilitas seperti server dan komputer, maka lokasi ujian ditempatkan di (hotel) Labersa Pekanbar,” jelas Zaki. (mad)

ROKAN HULU, Tribun Riau- UPT Pengelolaan Pendapatan Pasir Pangaraian,‎ Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), terapkan program Pemutihan Denda Pajak Daerah tahun 2018.

Pemutihan denda pajak daerah bagi kendaraan bermotor, berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 19 tahun 2018, tentang Pemutihan Denda Pajak Daerah untuk Rakyat Riau tahun 2018, yang berlaku 22 Oktober 2018 sampai 20 November 2018.

Diakui Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Pasir Pangaraian Bapenda Riau, Zulkafli S.Sos, M.Si, didampingi Kasi Pendapatan Daerah Nasrul Syah SKM, M.Si, Selasa (23/10/2018) mengatakan, bahwa terkait pemutihan denda pajak daerah berlaku bagi sepeda motor dan mobil, yang menunggak di bawah 31 Maret 2018.

“Kita mengimbau ke seluruh wajib pajak untuk memanfaatkan adanya pemutihan denda pajak kendaraan bermotor ini,”‎ ajak Zulkafli

Kemudian, pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, jelas Zulkafli, juga berlaku di Unit Pembantu yang ada, seperti di Unit Pelayanan Pengelolaan Pendapatan di Ujung Batu, Unit Pelayanan Pengelolaan Pendapatan Kepenuhan, dan Unit Pelayanan Pengelolaan Pendapatan Tambusai.

“Untuk pemutihan denda pajak kendaraan dilakukan, untuk meningkatkan motivasi bagi wajib pajak agar termotivasi mengurus pajak kendaraannya,” jelas Zulkafli.

Zulkafli juga mengakui, pada pemutihan denda pajak kendaraan yang dihapus hanya denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta denda Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB 2) atau kendaraan yang sudah tangan kedua, atau beli bekas.

“Pemutihan denda pajak hanya berlaku bagi kendaraan yang sudah menunggak pajak hingga 31 Maret 2018,” sebut Zulkafli.

Zulkafli menambahkan pemutihan denda pajak hanya berlaku mulai 22 Oktober hingga 30 November 2018. Masyarakat atau wajib pajak diharapkan memanfaatkan kesempatan tersebut, sebab pemutihan denda pajak kendaraan tidak dilakukan setiap tahun.

“Jadi yang dihapuskan hanya denda pajaknya, bukan pokok pajak kendaraan bermotornya, sehingga momen ini sangat perlu dimanfaatkan oleh masyarakat Rohul,” terangnya.

Zulkafli menuturkan pemutihan denda pajak berlaku bagi masyarakat yang melakukan pembayaran pajak kendaraan di kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Pasirpangaraian atau Kantor Samsat, termasuk kantor UPT Pengelolaan Pendapatan di kecamatan, bukan pembayaran melalui Elektronik Samsat atau e-Samsat.

“Masyarakat wajib datang ke kantor, untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya, tidak bisa melalui ‎pembayaran e-Samsat,” tambahnya.

Zulkafli juga mengaku, di hari ‎kedua pemutihan denda pajak kendaraan bermotor belum tampak ada lonjakan pembayaran di UPT Pengelolaan Pendapatan Pasir Pangaraian. Dirinya memperkirakan, lonjakan pengurusan pembayaran denda pajak kendaraan akan terlihat di dua Minggu terakhir.

Kata Zulkafli, kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor sudah disosialisasikan ke masyarakat, baik melalui baliho dan sosial media.

“Maksimal denda pajak dalam setahun itu sebesar 55 persen dari jumlah pokok pajak yang dibayarkan. Sehingga ini sangat menguntungkan bagi penunggak pajak kendaraan,” ungkapnya.

Tambah Zulkafli, pemutihan denda pajak juga berlaku untuk pembayaran pajak alat berat, sebab alat berat termasuk dalam kendaraan ‎bermotor. Di Kabupaten Rohul ada sekitar 200 unit lebih alat berat yang sudah membayar pajak. Diperkirakan, masih banyak alat berat yang belum bayarkan pajak hingga akhir Oktober 2018. (mad)

ROKAN HULU, Tribun Riau– Sebagai seorang Camat yang merupakan perpanjangan tangan kepala daerah di wilayah kecamatan, diharapkan untuk mampu menggerakan mesin birokrasi serta berbaur dan melayani masyarakat dengan cara mempersiapkan dan mengintegrasikan segala potensi yang ada, guna mendukung setiap kebijakan yang diberikan oleh Bupati.

Hal itu diharapkan Bupati Rokan Hulu (Rohul) H. Sukiman kepada Camat Bonai Darussalam H. Basri yang dikukuhkan bersama dengan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II, Pejabat Administrator Eselon III dan Pejabat Pengawas Eselon IV dilingkungan Pemkab Rohul, yang dipusatkan diaula Lantai III Kantor Bupati Rohul, Pasir Pengaraian, Senin (22/10/2018).

Pelantikan dan Pengukuhan Camat itu sesuai dengan Keputusan Bupati Rohul Nomor : KPTS.821.27/BKPP-MT/646/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pengesahan Pemberhentian Pejabat Administrator Eselon III Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Mantan Dandim Inhil ini juga mengucapkan selamat kepada Camat Bonai Darussalam H. Basri SKM yang telah dikukuhkan, dirinya berharap ditempat tugasnya untuk segera berbaur dengan masyarakat serta jaga sikap dan prilaku, seorang Camat harus menjadi contoh dan disiplin dalam melayani masyarakat.

“Saya minta kepada Camat Bonai Darussalam agar tetap disiplin dan menjadi contoh ditengah masyarakat, selamat bertugas dan bekerja dengan baik, pelajari tugas pokok dan fungsi sebagai seorang Camat,” pintanya

Bupati Rohul H. Sukiman berpesan kepada yang Camat Bonai Darussalam, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku dan berharap untuk segera melayani masyarakat dengan baik. Salah satu caranya, selalu melakukan koordinasi, kerja sama, komunikasi dengan masyarakat serta instansi dikecamatan, untuk membahas berbagai kendala ataupun melakukan terobosan-terobosan baru,”terangnya.

“Karena untuk menata, membina dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kewajibannya harus ditunaikan, tanggung jawabnya harus dipikul dan tugasnya harus dilaksanakan dengan baik,” kata Sukiman

Sementara itu, Camat Bonai Darussalam H. Basri SKM kepada wartawan, Senin (22/10/2018) mengatakan, seyogyanya pelantikannya dilaksanakan pada Jum’at (31/8/2018) lalu, namun karena melaksankan ibadah haji, baru pada Senin (22/10/2018) dikukuhkan kembali sebagai Camat Bonai Darussalam.

Lanjut H. Basri, setelah resmi dikukuhkan sebagai Camat Bonai Darussalam, dirinya otomatis secepatnya akan masuk kerja dan akan melakukan konsolidasi, koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat, tokoh masyarakat, Kepala Desa dan unsur pimpinan kecamatan di Bonai Darussalam.

“Pelantikan sebenarnya 31 Agustus kebetulan kita melaksanakan ibadah haji, baru sekaranglah dikukuhkan. Setelah dikukuhkan ini, otomatis kita secepatnya akan masuk kerja tentunya kita akan konsolidasi dan silaturrahmi dengan masyarakat dan tokoh masyarakat di Bonai Darussalam,” ujarnya.

“Berhubung kemarin ada beritanya yang saya dapat masyarakat demo, sudah barang tentu wajib kita mendekati masyarakat apa masalahnya yang sebenarnya, kemarin saya dengar masyarakat menolak, apa alasannya kita belum dapat klarifikasi,” tambahnya

Ketika ditanya terkait masyarakat demo dan menolaknya jadi Camat Bonai Darussalam karena kecewa mahalnya pengurusan surat tanah, Namun H. Basri membantah hal itu tidak benar, bahkan dengan jujur dirinya mengatakan tidak pernah minta biaya apapun dalam pengurusan administrasi Surat Tanah.

“Itu tidak betul, saya jujur saya tidak pernah minta, justru masyarakat bilang sewaktu saya menjabat, dari pengakuan masyarakat ya, saya buka membanggakan diri, justru berurusan dengan saya, ada atau tidak ada duit tetap saya tekan (Surat Tanah), ini lah yang saya herankan, setelah pulang haji ini malah ini yang saya dapatkan,” katanya

“Terkait saya jarang ada dikator, Itu lah yang saya bingung, semasa saya itulah seluruh pegawai Pukul 7.30 masuk, jam 7,30 kita apel, ini kontradiktif lah saya juga bingung ini ada apa,” kata H. Basri

Sebelum masuk kerja, tambah H. Basri, Sesuai dengan arahan BKPP Rohul, pada Selasa (23/10/2018) dirinya akan ke kantor BKPP Rohul untuk meneken Fakta Integritas dan melaksanakan arahan dari BKPP Rohul. Setelah itu dirinya siap bekerja dan melayani masyarakat Bonai Darussalam. (mad)