Ekonomi Berlaku Tahun Depan, Jokowi Setujui Kenaikan Iuran BPJS

Berlaku Tahun Depan, Jokowi Setujui Kenaikan Iuran BPJS

BERBAGI
ilustrasi pembayaran BPJS
ilustrasi pembayaran BPJS

Tribunriau- Mulai tahun depan, atau tepatnya 1 Januari 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui kenaikan iuran BPJS. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 yang ditetapkan pada 24 Okotber 2019 kemarin.

Dalam Peraturan tersebut, iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja meningkat sesuai usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sementara iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) telah berlaku sejak 1 Agustus 2019. Kenaikan iuran rata-rata mencapai 100 persen.

Berikut Besaran Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan:

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI): Semula Rp 23.000 per orang per bulan menjadi Rp 42.000.
2. Kelas I: Semula Rp 80.000 per orang per bulan menjadi Rp 160.000.
3. Kelas II: Semula Rp 51.000 per orang per bulan menjadi Rp 110.000.
4. Kelas III: Semula Rp 25.500 per orang per bulan menjadi Rp 42.000.

“Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2O2O,” tulis Perpres Nomor 75 itu.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, sebelumnya memaparkan solusi utama menyelesaikan defisit adalah menaikkan iuran.

Fachmi menyebut defisit bisa melebar hingga Rp 77 triliun di 2024 bila tidak ada tindakan sama sekali. Namun, Fachmi optimistis bila kenaikan iuran dilakukan sesuai usulan Menkeu, defisit BPJS Kesehatan bisa teratasi hingga 2024.

“Sampai 2024 enggak ada defisit. 2 tahun pertama berat, setelah itu rapi,” kata Fachmi dilansir Kumparan, Rabu (11/9). (red)