Bengkalis, Tribunriau – Secara maraton Rapat Paripurna DPRD Bengkalis terus dilaksanakan dari mulai siang hingga malam hari.Bupati Kasmarni menyampaikan jawaban dan penjelasan atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Bengkalis tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, Senin (07/06/21) malam.

Pada kata pembuka penyampaian jawaban dari segi realisasi PAD yang masih belum maksimal, Bupati berjanji akan memperhatikan dengan serius.

“Kedepan kami akan berupaya untuk melakukan terobosan-terobosan dan lebih mengintensifkan sumber-sumber pendapatan yang ada,” jelas Kasmarni di hadapan 28 anggota dewan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II Sofyan.

Mengingat masih belum maksimalnya capaian realisasi pendapatan daerah. Salah satu penyebabnya karena adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada perekonomian masyarakat secara luas, sehingga sektor usaha menjadi lesu dan pada akhirnya mempengaruhi penerimaan dari berbagai jenis pajak dan retribusi daerah. 

Diteruskan Bupati, kemudian masih kurangnya kesadaran dan kepedulian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan masih adanya tarif pajak yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Selaras dengan harapan fraksi, Bupati Kasmarni juga berharap agar proses penyusunan APBD-P 2020 terkait dengan penggunaan SILPA tahun 2020, dapat segera dilakukan agar Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 ditetapkan menjadi Perda, sehingga angka SILPA tersebut dapat dicantumkan di anggaran perubahan tahun 2020 ini. 

Disamping itu Bupati menjelaskan, bahwa pihaknya sudah membentuk tim untuk melakukan kordinasi untuk mendapatkan alokasi anggaran, baik dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait maupun pemerintah propinsi.

“Melalui tim tersebut, kami akan berusaha untuk lebih optimal dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan bagi pengusulan anggaran dimaksud,” kata Kasmarni.

Bupati juga menyambut baik ajakan anggota dewan untuk lebih mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, agar lebih memikirkan langkah-langkah inovatif bagi upaya peningkatan pendapatan daerah.

Pada akhir penyampaian jawabannya, Kasmarni mengungkapkan terima kasih dan meyakini seluruh masukan, saran dan pandangan maupun kritik yang disampaikan oleh seluruh fraksi DPRD didasari dengan niat baik untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan memaksimalkan penyelenggaraan pembangunan daerah, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Turut hadir mendampingi Bupati Kasmarni, Sekda H Bustami HY, Asisten Setda dan Sejumlah Kepala Perangkat Daerah.(***)

Teks foto: Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Erwan, menyerahkan pandangan umum fraksi kepada pimpinan rapat, Syahrial di dampingi Bupati Bengkalis Kasmarni dan Ketua DPRD Bengkalis H Khairul Umam, Senin, 7 Juni 2021.

Bengkalis, Tribunriau – Setelah selesai menyampaikan Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020, Bupati Bengkalis Kasmarni mengikuti Sidang Paripurna mendengarkan pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Bengkalis, Senin (07/06/21).

Wakil Ketua DPRD Syahrial membuka secara resmi sekitar pukul 16.26 Wib, didampingi Ketua DPRD Bengkalis H Khairul Umam dan berakhir sekitar pukul 17.51 Wib. Berikut juru bicara (jubir) dari masing-masing fraksi yaitu, Fraksi Golkar Rahmah Yenny, Fraksi PDI Perjuangan Erwan, Fraksi PAN H Zamzami, Fraksi Gerindra H Arianto, Fraksi Suara Rakyat Nanang Harianto dan Fraksi Kebangkitan Bintang Indonesia Sugianto.

Secara umum, pandangan fraksi-fraksi yang disampaikan mengapresiasi lembanga eksekutif yang telah mempertahankan gelar Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tentang laporan keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Riau, yang telah diraih sebanyak 8 kali berturut-turut.

Kemudian, meminta Bupati Bengkalis beserta jajarannya untuk menggenjot target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan Rp2.937 triliun namun terealisasi sebesar Rp2.917 triliun.

Selanjutnya, sejumlah fraksi juga meminta agar Pemerintah Daerah menyelaraskan belanja operasi yang besarnya mencapai Rp2,079 triliun dari total belanja, sedangkan belanja modal Cuma dialokasikan sebesar Rp559,891 milyar.

Diacara selanjutnya Bupati Kasmarni akan menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bengkalis, terhadap Ranperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020, yang dijadwalkan pukul 20.00 Wib ditempat yang sama.(***)

Bengkalis, Tribunriau – Walaupun dalam situasi pandemi Covid-19, Bupati Bengkalis Kasmarni menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana ABPD tahun 2020, pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) Bengkalis, Senin (07/06/21).

Sebanyak 30 dari 45 anggota DPRD Bengkalis menghadirinya, dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Bengkalis, H Khairul Umam didampingi Wakil Ketua Syahrial, Syaiful Ardi dan Sofyan.

“Pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis dalam tahun anggaran 2020 yang ditargetkan sebesar Rp2.937 triliun dan terealisasi sebesar Rp2.917 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp306,842 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp2.538 triliun dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp92.243 milyar,”ungkap Kasmarni memberikan laporan secara umum setelah diaudit oleh BPK perwakilan Provinsi Riau.

Kemudian realisasi PAD sebesar Rp251,925 milyar atau 82, 10 persen dari target, pendapatan transfer sebesar Rp2,573 triliun atau mencapai 101,39 persen dari target dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp91.869 milyar atau 99,59 persen dari target yang ditetapkan.

“Selanjutnya  belanja daerah tahun 2020, telah dianggarkan sebesar Rp3,159 triliun dengan realisasi sebesar Rp2,988 triliun. Terdiri dari belanja operasi sebesar  RP2,079 triliun dari total belanja. Belanja modal dialokasikan sebesar Rp559,891 milyar dari total belanja. Sedangkan belanja tidak terduga sebesar Rp164 juta dari total belanja, serta belanja transfer Rp355,409 milyar dari total belanja,” ujar Kasmarni.

Menurutnya dari jumlah yang telah dialokasikan tersebut, sampai berakhirnya tahun anggaran 2020, untuk belanja operasi terealisasi sebesar Rp1,981 triliun, belanja modal terealisasi sebesar  Rp500.329 milyar dari anggaran belanja modal yang disediakan. Sedangkan untuk belanja tidak terduga terealisasi sebesar Rp152 juta dari anggarannya dan adapun belanja transfer terealisasi sebesar Rp353,910 milyar.

Sementara, ditambahkannya, pembiayaan daerah pada tahun 2020 berasal dari penerimaan pembiayaan Silpa daerah tahun sebelumnya sebesar Rp222,090 milyar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar 0,00 Rupiah, sehingga dari seluruh komponen penerimaan dikurangi pengeluaran, maka Silpa tahun anggaran 2020 sebesar 151,011 Miliar.

“Laporan keuangan tahun anggaran 2020, Kabupaten Bengkalis kembali meraih opini WTP dari BPK RI. Prestasi tersebut merupakan WTP ke 8 secara berturut-turut yang diperoleh dari hasil pemeriksaan laporan keuangan kita, mudah-mudahan apa yang telah kita peroleh dapat terus kita pertahankan,” harap Kasmarni.

Setelah selesai membacakannya, Bupati Kasmarni menyerahkan laporan pertanggungjawaban APBD 2020 secara tertulis kepada Ketua DPRD Bengkalis H Khairul Umam.(***)

  Bengkalis (Duri), Tribunriau – Pengurus Komisi Nasional Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis siap menerima pengaduan dari masyarakat terkait kasus anak.Baik itu kasus pelecehan seksual, tekanan dari guru terhadap anak didik, maupun kasus kriminal, yang efeknya sangat dirasakan oleh si anak.

Hal itu dikatakan Muhammad Isnaini selaku Ketua KPA Kabupaten Bengkalis didampingi Refri Harun selaku Wakil Ketua di ruang kantor Jl.Hangtuah Lt 2 (Yong Coffee), Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Senin (07/06/2021) siang.

Diterangkannya bahwa keberadaan Komnas PA di Kabupaten Bengkalis, yangmana pengurusnya sudah dilantik pada 10 April 2021 lalu, bertujuan mengawasi tugas yang dijalankan pihak Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, apakah sudah sesuai seperti yang diamanatkan undang-undang atau tidak.

“Inilah peran kita selaku pengurus KPA, yang siap membantu anak-anak yang mengalami pelanggaran terhadap hak azasinya.Kemudian mengawasi anak yang mungkin ada yang menjadi gelandangan, putus sekolah maupun yang meminta-minta ke kedai/warung makan minum, serta menjadi anak punk yang di perempatan jalan lampu merah,” ungkap Isnaini.

“Disamping itu KPA juga dapat melakukan pendampingan dan advokasi bagi anak yang terkena masalah hukum,” kata Isnaini dan didukung Refri.

Program kami, lanjutnya, dalam waktu dekat mengadakan audiensi ke Bupati Bengkalis, Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, dan instansi terkait yang ada hubungannya dengan tugas kami. Khususnya dinas pendidikan, bila sudah adanya MoU dengan KPA, maka kami akan membuat schedul menjumpai seluruh kepala sekolah, agar kami bisa melaksanakan sosialisasi dan pendampingan maupun mentor kepada guru dan anak sekolah tersebut.

“Dan yang paling penting Kabupaten Bengkalis nantinya bisa menjadi kota layak anak.Hanya saja masalah anggaran kita masih terbentur dan mobil operasional juga belum punya, gunanya untuk memperlancar operasional KPA terjun ke lapangan,” ujar Isnaini.

Menanggapi masalah sistim daring pembelajaran bagi siswa, Isnaini mengatakan ada juga dampak negatifnya.

“Karena selama ini tidak pernah ada sering chatingan, tetapi sekarang dengan seringnya chating-chatingan, antara guru dan murid, atau atara murid dengan murid, dari chating biasa bisa saja sampai menjurus ke serius.Misalkan saja sampai kirim foto bugil atau sampai melakukan hubungan badan, itu harus kita antisipasi,” ungkap Isnaini lagi.

“Pada prinsipnya kantor KPA Bengkalis sudah ada di Jl.Hangtuah Lt 2 (Yong Coffee), jadi sudah bisa menampung aduan dari masyarakat khusus masalah anak dan tidak dipungut biaya alias gratis,” timpal Refri.(jlr).

Bengkalis (Mandau), Tribunriau – Proyek semenisasi jalan yang dikerjakan kontraktor pada Desember 2020 sudah rusak, sepertinya dikerjakan asal jadi atau yang penting selesai pekerjaan, hasilnya tidak mau tau.Hal ini biasa bagi kontraktor nakal, yang hanya ingin meraup keuntungan saja.Tepatnya di Jalan Arjuna RT 04 RW 24 Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

Tim wartawan yang melihat jalan itu, Jumat (28/05/2021) sore, tampak semennya pada lapisan atas sudah terkikis, yang tampak hanya batu kerikil kecil saja, dan ada yang sudah retak (seperti terlihat dalam gambar), plang proyek juga tidak ada.

Ketika mau dikonfirmasi dengan Ketua RT 04  tidak berada dirumah, dijawab beberapa anak tetangganya, mereka sekeluarga baru pergi pulang kampung.

Sabtu siang (29/05/2021) pukul 11.26 Wib, ketika ditanyakan ke Lurah Air Jamban Zama Riko Dakanahay melalui saluran nomor Whats App (WA)nya mengatakan, kalau ianya tidak mengetahui pasti masalah jalan yang sudah rusak tersebut.

“Kelurahan tidak ada kegiatan, belum bisa komentar, saya harus lihat dulu yang abang maksud, biar saya cek dulu ke lokasinya,” kata Zama Riko.

Ditunggu sampai sore pukul 17.32 Wib ketika ditanyakan lagi melalui saluran WA kepada Zama Riko, sampai berita ini terbit belum ada komentar apapun.

Menurut informasi dari orang yang layak dipercaya berinisial Ar mengatakan, kalau proyek jalan itu panjangnya hampir 100 meter dan lebar 3 meter,”proyek itu dari Dinas Perkimtan kontraktornya Akiong, tapi masalah besaran anggarannya saya tidak tau,” ungkapnya.

Tetapi ketika ditanyakan Tim Wartawan kepada A Kiong melalui saluran selulernya mengatakan, bahwa ia bukan kontraktornya.”Bukan saya kontraktornya, itu bukan proyek aku,” kata A Kiong .(jlr).