Beranda blog Halaman 968

Pasangan Belum Menikah Tertangkap Kasus Shabu

Penulis
Julieser
-

Bengkalis (Duri), Tribunriau – Pasangan muda yang masih energik dan belum menikah, harus berurusan dengan polisi, pasalnya diduga menjadi pengedar narkoba jenis Shabu-shabu seberat 28 gram dan 2 butir pil ekstasi.Keduanya dibekuk Satres Narkoba Polres Bengkalis di Jalan Desa Harapan Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Selasa (08/06/21) sekira pukul 17.00 WIB lalu.

Menurut keterangan Kapolres Bengkalis AKBP Hendra Gunawan melalui Kasat Resnarkoba Iptu Tony Armando mengatakan, bahwa penangkapan keduanya dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi dari masyarakat banyaknya peredaran shabu di Duri, bahwa akan terjadi transaksi narkoba di Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, pihaknya langsung melakukan penyelidikan.

“Yang pertama kita amankan adalah AK (28). Dia adalah seorang bandar narkoba,” kata Tony Armando, Selasa (15/06/21).

Saat penangkapan itu, tim lakukan penggeledahan kepada AK, ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna Ungu dan uang tunai Rp. 500.000. Tim menanyakan dimana lagi yang lain disimpan dan dapat dari mana, AK mengatakan masih ada ditempat tinggalnya di Jalan Desa Harapan.Selanjutnya tim lansung menuju rumah yang dimaksud.

Begitu sampai dirumah AK, tiba-tiba dari dalam rumah ada yang membuang tas kecil dari jendela. Tim masuk kedalam rumah dan menemukan seorang perempuan yang mengaku bernama Su.

“Tim menanyakan apa yang dibuang, tersangka Su menjawab yang dibuang tersebut adalah narkotika,” ujar Tony.

Ditambahkannya, lalu tim bersama tersangka Su keluar rumah untuk mencari tas yang dibuang tadi dan menemukannya, setelah diperiksa ada 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) butir pil Extasi warna Kuning, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik pack kosong, dan  1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna Putih milik tersangka Su.

“Kemudian polisi melakukan interogasi tentang kepemilikan Shabu dari tersangka Su, dan menerangkan bahwa shabu tersebut milik AK yang merupakan pacarnya,” terang Tony.

Tersangka AK mengakui itu miliknya dan dititipkan kepada pacarnya Su, sementara AK keluar untuk mengantarkan pesanan Narkotika kepada pembeli. Kedua sepasang sejoli memang memperjual belikan narkotika jenis shabu dan ekstasi di kota Duri, dimana barang tersebut didapat dari T yang berdomisili di Pekanbaru,” ungkap Tony.

Dilanjutkannya, dari kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti 1 paket diduga Narkotika jenis Shabu berat 0.4 gram. 1 unit Hp merk Oppo warna Ungu, uang tunai Rp. 500.000 disita dari tersangka AK. 3  Paket diduga Narkotika jenis Shabu berat 27.6 gram. 2 (dua) butir pil Extasi warna Kuning, 1 unit timbangan digital, 1  bungkus plastik pack kosong, 1 Unit Hp merk Oppo warna Putih, 1 buah tas warna Hitam disita dari tersangka Su.

“Selanjutnya kedua tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyidikan lebihlanjut,” tutup Tony.  

Pelindo 1 Cabang Dumai Salurkan Dana Program Kemitraan

Penulis
Redaksi
-

DUMAI,- Pandemic covid-19 belum kunjung surut namun roda perekonomian harus terus dijalani, pedagang kecil merasakan keterpurukan ekonomi semenjak covid-19 melanda se-antero dunia.

Usaha kecil menengah seakan mati suri, di satu sisi perlu meningkatkan perekonomian, namun di sisi lain dibatasi dengan keterbatasan ruang gerak bersosial, sementara untuk bergeraknya roda ekonomi perlu adanya ruang gerak yang bebas untuk menumbuh kembangkan sirkulasi ekonomi kecil dan menengah.

Semua tau dan berharap serta bermunajat kepada Sang Khalik agar pandemic covid-19 cepat hilang di muka bumi dan kembali rutinitas sosial ekonomi budaya dan seni beraktifitas kembali normal seperti biasa.

Di saat ruang gerak yang terbatas ini, Pelindo 1 Cabang Dumai tetap eksis dengan berinisiasi peduli terhadap kondisi usaha kecil menengah yang tersendat, dengan upaya menyalurkan bantuan Program kemitraan berupa pinjaman lunak untuk usaha menengah kecil dan mikro menengah (UMKM) sebesar Rp. 627.000.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk 12 orang penerima bantuan manfaat guna Program Kemitraan yang terdiri dari berbagai macam usaha kecil, seperti bengkel las, penjual baju bekas, catering, kedai barang harian, petani kebun kelapa sawit.

Bertempat di ruang rapat cipta Pelindo 1 Cabang Dumai, acara penyerahan bantuan lunak untuk para pengusaha kecil langsung dilaksanakan oleh General Manager Jonedi Ramli dan didampingi Maneger Keuangan Krisna Ingalaga, Senin (14/6).

“Bantuan berupa pinjaman lunak ini agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga nantinya dapat berkembang dan maju usaha yang bapak jalankan,” ungkap Jonedi Ramli.

Maneger Keuangan Krisna Ingalaga menjelaskan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti program pinjaman lunak tersebut sangat mudah dan terbuka untuk setiap pengusaha UMKM.

“Kegiatan penyaluran dana bantuan lunak ini terbuka untuk setiap pengusaha kecil atau UMKM di kota Dumai, cukup hanya melengkapi syarat seperti, foto copy KTP yang masih berlaku, Fc Kartu Keluarga, Foto usaha uk 5×10 (3 lembar) dan beberapa syarat-syarat lainnya yang nanti bisa langsung bertanya dengan staff kami,” ucap Krisna Ingalaga.

Bapak Niam salah seorang pengusaha bengkel las yang berdomisili di Bukit Kapur mengucapkan terimakasih atas pinjaman lunak yang disalurkan oleh PT Pelindo 1 Cabang Dumai.

“Kami sangat terbantu sekali dengan aksi kepedulian Pelindo ini, pinjaman lunak ini benar-benar lunak, adapun tahapan yang paling saya sukai yaitu untuk 3 bulan setelah pinjaman ini cair kami masih diberi kesempatan untuk belum melaksanakan cicilan, dan bulan ke 4 baru kami mulai mencicilnya,” ujarnya. (rilis)

Bupati Afrisal Sintong : Pelayanan Kesehatan Harus Ditingkatkan, Dokter dan Perawat Harus Ramah

Penulis
Hendri
-

ROHIL, Tribunriau – Bupati Rokan Hilir Afrisal sintong dan wakil Bupati H.Sulaiman melakukan peninjauan di Rumah sakit umum Daerah (RSUD) DR. Pratomo Bagansiapiapi. Saat peninjauan Afrisal sintong menanyakan kondisi pasien yang sempat ditemuinya.

” kita minta pelayanan kesehatan harus ditingkatkan, yang bertugas di RSUD.DR Pratomo Bagansiapiapi, baik itu Dokter maupun perawat tidak boleh sombong dan Harus ramah kepada masyarakat ,” kata Bupati Rohil Afrisal sintong ,saat peninjauan, senin (14/4/2021).

Ia ingin pelayanan RSUD lebih ditingkatkan lagi, kalau perlu jangan ada ada lagi rujukan pasien keluar , jika ada fasilitas yang kurang bisa kita anggarkan nanti untuk pelayanan masyarakat.

Harapan kita, institusi kesehatan dalam penerapan standar tarif dalam pelayanan kepada masyarakat yang bermutu,” ujar Afrisal Sintong.

(Hen)

Beredarnya Sejumlah Nama Bakal Duduki Jabatan di OPD Dumai, Usulan atau Permintaan?

Penulis
Redaksi
-

DUMAI- Beberapa hari kedepan, beredar isu bakal adanya pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, tentunya pergantian ini adalah hak mutlak dari Walikota yang telah memenangkan kontestasi politik (Pilkada, red) tahun lalu.

Seiring dengan isu itu, sejumlah nama juga mencuat ke permukaan, nama-nama itu dikatakan bakal menduduki beberapa posisi penting di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Dumai.

Meskipun kabar terkait sejumlah nama yang bakal menduduki posisi penting itu kian santer terdengar, namun tak satupun kabar tersebut dikonfirmasi oleh orang nomor wahid di Kota Dumai ini.

Beberapa politisi menyatakan santernya nama yang mencuat adalah suara dari para timses yang merupakan usulan dari mereka yang tahun lalu sudah berjuang ‘berdarah-darah’.

“Ya bisa jadi suara dari mereka (timses, red), bisa jadi juga pesanan dari pejabat itu sendiri,” ujar Politikus Muda, Bayu Agusra yang saat ini menjabat sebagai ketua PAC PDI Perjuangan Kota Dumai, Senin (14/6).

Hal tersebut, lanjut Bayu, sudah lumrah terjadi, terlebih di era informasi yang kini sudah di dalam genggaman.

Tak hanya sekedar memframing informasi di beberapa media massa, kabar tersebut juga jadi perbincangan umum di beberapa kedai kopi.

“Di beberapa tempat, nama-nama yang mencuat itu tidak sama, tergantung siapa yang ‘membawa’ informasi itu,” ujarnya.

Dijelaskan Bayu, informasi itu jika diulang-ulang dan bisa melekat di benak masyarakat, tentunya bisa jadi dorongan penuh bagi Walikota untuk mempertimbangkan nama-nama tersebut.

“Kalau isu tersebut selalu diulang-ulang, selalu jadi bahan pembicaraan, dan menjadi topik pemberitaan di beberapa media massa,
terlebih lagi sipembawa isu adalah salah seorang yang dekat dengan Walikota, tentunya ada efek yang menjadikan nama tersebut masuk dalam pertimbangan walikota untuk dilantik,” jelasnya.

Kemungkinan pejabat yang ingin namanya dimunculkan ke permukaan, masih kata Bayu, juga lumrah terjadi.

“Yah namanya juga usaha, segala kemungkinan bisa terjadi dan bisa dilakukan,” tukas Bayu sembari menahan tawa.

Bayu berharap, jika memang ada pelantikan beberapa hari kedepan, ataupun beberapa minggu kedepan, seyogyanya Walikota memilih orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya.

“Jangan hanya gara-gara isu pejabat A pernah dekat dengan lawan lalu disingkirkan, sedangkan kompetensinya memuaskan, itu yang sebaiknya dihindari,” harapnya.

“Berikan kepada yang ahlinya, jika suatu masalah atau jabatan diberikan kepada yang bukan ahli, tentunya ada kemungkinan terjadi masalah kedepannya,” pungkasnya menambahkan.

Penulis: Iskandar Zulkarnain

Dengar Curhatan Supir Truck Kontainer, Ini Instruksi Jokowi ke Kapolri

Penulis
Redaksi
-

Tribunriau- Sesaat setelah mendengar curhatan para supir truck kontainer, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) langsung menginstruksikan Kapolri agar masalah yang dihadapi supir truck bisa terselesaikan.

Curhatan supir truck itu didengar langsung oleh Jokowi saat berada di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, beberapa waktu yang lalu.

Demikian postingan akun FB milik orang nomor satu di Indonesia tersebut dengan nama akun Presiden Joko Widodo.

“Mendengar keluhan itu, masih di hadapan mereka, saya menelpon Kapolri. Ini tidak bisa dibiarkan. Seharusnya para sopir kontainer merasa nyaman saat bekerja, apalagi dalam situasi sulit akibat pandemi Covid-19. Saya memerintahkan Kapolri agar menyelesaikan masalah ini di lapangan, dan prosesnya akan saya pantau,” tulis akun FB Presiden Joko Widodo.

Curhatan para supir truk kontainer tersebut terkait dengan pungli di depo-depo kontainer, para supir merasa sangat dirugikan, ditambah dengan aksi premanisme yang mengancam nyawa mereka.

Berikut selengkapnya postingan akun FB Presiden Joko Widodo:

Di salah satu sudut kawasan pelabuhan di Tanjung Priok siang tadi, saya bertemu dan berbincang dengan para pengemudi truk kontainer. Saya menanyakan langsung kabar-kabar yang saya baca di media sosial bahwa para pengemudi truk kerap menjadi korban tindakan premanisme dan pungutan liar di depo-depo kontainer saat mereka sedang bekerja.

Dan ternyata benar. Mereka kerap menjadi sasaran tindakan premanisme. “Begitu keadaan macet, ada ada yang dinaiki mobilnya, bawa celurit atau nodong begitu. Enggak ada yang berani menolong, Pak. Padahal itu depan, belakang, samping, kanan itu kan kendaraan semua,” ungkap seorang pengemudi truk.

Cerita lain datang dari pengemudi truk lainnya. Mereka mengeluhkan banyaknya pungli di sejumlah depo kontainer.

Mendengar keluhan itu, masih di hadapan mereka, saya menelpon Kapolri. Ini tidak bisa dibiarkan. Seharusnya para sopir kontainer merasa nyaman saat bekerja, apalagi dalam situasi sulit akibat pandemi Covid-19. Saya memerintahkan Kapolri agar menyelesaikan masalah ini di lapangan, dan prosesnya akan saya pantau.

Sumber: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1825200767668764&id=390581294464059

Penulis: Iskandar Zulkarnain

Tak Jalankan Fungsi, Ketua DPRD Dumai Segera Di-SP2

Penulis
Redaksi
-

DUMAI- Dinilai tak menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat untuk mengontrol pengelolaan keuangan daerah, Ketua DPRD Dumai yang berasal dari Partai Demokrat bakal diberikan surat peringatan (SP) ke-2.

Tak hanya itu, 4 anggota dewan lainnya yang juga dari Partai Demokrat Dumai juga akan diberikan SP.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Dumai, Afrianto Kurniawan, SH didampingi Wakil Sekretaris DPC PD Kota Dumai, Daulat Indra, SH, Jumat (11/6).

Dijelaskan pria yang akrab disapa Wawan ini, fungsi yang dimaksud ialah penyampaian/pembacaan pandangan umum fraksi menanggapi penyampaian rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 yang dilegasikan kepada Sekda Kota Dumai dalam paripurna sebelumnya pada 10 Juni 2021 lalu.

“Pandangan umum fraksi semestinya harus dibaca dan disampaikan untuk menilai kinerja pemerintah, dan itu juga perintah dari partai, karena dinilai melanggar perintah, 5 anggota DPRD dari Demokrat bakal segera kita SP,” tegas Wawan.

Dikatakannya juga, pada Paripurna 10 Juni lalu, Walikota Dumai tampak tidak serius membangun Kota Dumai, hal itu terlihat dari ketidakhadirannya.

“Sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait tugas wewenang dan kewajiban dan hak kepala daerah sesuai dengan pasal 65 huruf d, bahwa kepala daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama,” tukasnya menjelaskan ketidak seriusan Wako Dumai dalam membangun daerah.

“Sedangkan ketentuan undang-undang pemerintah daerah No 23 Tahun 2014 tersebut sesuai pasal 67 yang menyebutkan kewajiban kepala daerah untuk mentaati segala ketentuan perundang-undangan,” tambah Wawan.

Oleh karenanya, Lanjut Wawan, Fraksi Demokrat mempertanyakan keseriusan Walikota demi Pembangunan kota Dumai kedepannya, mengingat hal ini terjadi di awal kepemimpinannya. “Kondisi ini sangat memprihatinkan sehingga pantas untuk dipertanyakan,” pungkasnya.

Secara terpisah, Ketua DPC PD Kota Dumai, Prapto Sucahyo ketika dihubungi membenarkan pernyataan wakil ketua DPC PD Kota Dumai tersebut.

“Benar, segera akan kita keluarkan SP untuk mereka (lima anggota dewan fraksi demokrat, red),” jawabnya singkat, Jumat (11/6). (tim)

Rapat Paripurna DPRD, ini yang Disampaikan Bupati Afrisal Sintong

Penulis
Hendri
-

ROHIL, Tribunriau – Rapat paripurna istimewa Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka penyampaian pidato sambutan Bupati Rokan Hilir masa jabatan 2021 – 2026, kamis (10/6/21) di gedung DPPRD Rohil Batu enam Bagansiapaiapi.

Dalam sambutanya Afrisal sintong menyampaikan, Langkah kerja 100 hari kedepanya, peraturan Daerah (perda) tenaga kerja kita belum punya, nanti kita gesa DPRD untuk membuat perda tenaga kerja, perda Badan Usaha minyak Daerah (BUMD) dari PD menjadi PT, perda susunan organisasi dan tata kerja (SOTK )yang baru, itu minta disahkan betul supaya bisa diselesaikan di Tahun 2021 ini.

Dijelaskanya, Terkait Blok Rokan nanti kita atur dengan perdanya, makanya nanti kita gesa DPRD membuat perda tenaga kerja, supaya nantinya orang -otang kita bisa bekerja disana, disamping itu kita juga tidak bisa mengharap tenaga kerja saja dan kalau perlu perusahaan juga ikut serta .

” Kalau izin dikeluarkan oleh pemerintah pusat, menteri SDM, SKK migas maupun pertamina, saya yakin itu saja memakai tenaga kerja sekitar 4000 orang, tambah lagi menejemen nya, akan lebih dari itu, “ujar Afrisal sintong.

Selanjutnya Perampingan OPD yang kira -kira itu ada akan kita pertahankan , sebenarnya dinas dan badan yang wajib itu hanya 12 Dinas dan Badan, nanti Asisiten hanya 1 tenaga ahli 1, sementara sekarang ini asisten 3 tenaga ahli 1, sebanyak 28 badan dan Dinas , jadi ini akan kita rampingkan menjadi 18, dan ini juga nanti akan kita bahas ke DPRD nantinya.

” Untuk Langkah kami 100 hari kedepan, kami berharap dukungan DPRD Rohil bagaimana kita bersama – sama untuk membangun kabupaten Rokan Hilir, kami berharap kepada DPRD akan mengesahkan SOTK yang baru, karena ini bisa menghemat anggaran lebih kurang puluhan Milyar dan bisa untuk membangun infrastruktur yang ada di kabupaten Rokan Hilir ini, ” kata afrisal sintong.

Tambahnya, Ia juga akan menarik investor masuk ke Rokan Hilir dan akan permudah seluruh perizinanya, kalau perlu digeratiskan, karena ini akan membuka lapangan kerja untuk masyarakat kita nantinya.

” Mengenai pelayanan publik, kita berharap betul kepada seluruh Dinas instansi yang menyangkut pelayan publik, memang harus melayani masyarakat, kalau tidak bisa melayani, itu kita ganti saja dan dicari orang yang betul – betul memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” tegas Afrisal sintong. (hen)

Tempati Rumah Dinas, Bupati Afrisal Sintong Disambut Secara Adat

Penulis
Hendri
-

ROHIL, Tribunriau – Bupati Kabupaten Rokan Hilir priode 2021-2026, Afrisal Sintong beserta istri didampingi Wakil Bupati H.Sulaiman.SS.MH Beserta istri disambut secara adat menempati Rumah Dinas (mes Datuk Batu Hampar) oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Rohil, kamis (10/6/21) dijalan perwira Bagansiapiapi.

Penyambutan Bupati menempati rumah dinas dengan melakukan adat melayu, yaitu : Tepuk tepung tawar beserta upah -upah dengan diawali Hj.Nurlaili ( ibunda Afrisal sintong ) dan edison Sintong (abangda Afrisal sintong).

Dilanjutkan oleh Azhar syakban (Ayahnda H.Sulaiman), plt.ketua LAM Rohil Drs.Surya Arfan.MSi, majelis tinggi kerapatan Adat Melayu Datuk syamsuar dan suhaifi, ketua DPRD Maston, plt.kemenag Rohil H.Naini.

Hadir kapolres Rohil, Dandim 0321/Rohil, sekda Rohil kepala Dinas, kepala Badan , mantan Dewan Nasrudin Hasan, ketua Garda Nasdem jhoni charles.BBA.MBA, sekretaris Garda Nasdem provinsi Riau, penasehat Hukum Bupati dan wakil Bupati Sartono. SH.MH, keluarga besar Bupati dan wakil Bupati.

” Kami merasa tersanjung sekali penyambutan dari LAM Kabupaten Rokan Hilir, semoga Allah SWT yang akan membalas semua amal ibadah kita tentunya,” ujar Afrisal Sintong.

Dikatakanya, Dikabupaten Rokan Hilir ini, masyarakat melayu, tentunya identik dengan adat, harapan kami kedepanya , mari sama -sama LAM Rohil dengan pemerintah Daerah bekerja sama dengan kami, sampaikan kepada kami, apa kira -kira yang harus kita buat untuk LAM ini , jadi LAM ini kami mau ikut mendampingi kami nantinya dalam mengambil kebijakan tentunya dan untuk pembangunan yang ada dikabupaten Rokan Hilir ini .

” Perlu kami sampaikan kepada kita semua, bahwa lembaga adat, melayu itu identik dengan adat, maunya kami nanti adat ini betul -betul kita terapkan di kabupaten Rokan Hilir ini,” harapnya.

” Saya menilai selama ini, bukan saya bedakan antara kecamatan tanah putih dengan kecamatan Bangko ini, kecamatan Bangko ini berangsur -angsur LAM ini tidak ada lagi, ini yang menjadi tanda tanya, padahal orang kita melayu masih dikecamatan Bangko,” kata Afrisal sintong.

Tambah Dia, Didaerah kita juga tidak ada tanah adat atau tanah ulayat, yang banyak tanah orang luar, habis tanah di Rohil ini . Sementara kita tanya sekarang ini, pengurus LAM, pengurus majelis tinggi kerapatan adat, pucuk suku nenek mamak, tak punya tanah di Daerah kita sendiri, itu yang menjadi tanda tanya kami .

” Jadi tentunya kedepan bersama anggota DPRD bagaimana kita membuat perda tentang tanah ulayat, saya berharap kepada masyarakat Rokan Hilir, khususnya dari LAM, jadi kami mau tanah ulayat, kalau perlu nanti peraturan Bupati (perbup), tentu perda terlebih dahulu nanti baru kita buat perbupnya,” tegas Afrisal Sintong.

” Kalau kita melihat diluar Daerah identik dengan adat, kenapa daerah kita tidak, makanya kami berharap kedepanya, insya Allah kami dari pemerintah Daerah akan dukung nanti kebijakan – kebijakan yang dibuat LAM Kabupaten Rokan Hilir ini,” ujarnya. (hen)

Selain Sembako, Kelompok Ini Juga Bakal Dikenai PPN

Penulis
Redaksi
-

JAKARTA- Selain kelompok sembako yang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh pemerintah, terdapat beberapa kelompok lain yang juga bakal dikenai PPN.

Sebelumnya, untuk kategori barang, pemerintah akan mengenakan PPN pada kelompok bahan kebutuhan pokok atau sembako dan hasil pertambangan, dari yang saat ini masih bebas pajak.

Sementara untuk kategori jasa, pemerintah akan mengenakan PPN pada 11 kelompok jasa yang saat ini masih bebas PPN. Salah satunya yaitu jasa pendidikan.

Adapun saat ini, jasa pendidikan yang bebas PPN di antaranya yaitu pendidikan sekolah seperti PAUD, SD-SMA, perguruan tinggi; dan pendidikan luar sekolah.

“Jenis jasa yang tidak dikenai PPN yakni jasa tertentu dan kelompok jasa sebagai berikut (g. Jasa Pendidikan) dihapus,” tulis Pasal 4A ayat 3 draf RUU KUP yang dilansir Kumparan, Rabu (9/6).

Selain pendidikan, ada juga kelompok jasa lainnya yang akan dikenakan PPN, yaitu jasa pelayanan kesehatan medis; jasa pelayanan sosial; jasa pengiriman surat dengan prangko; jasa keuangan; jasa asuransi.

Ada juga jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan; jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri; jasa tenaga kerja; jasa penyediaan telepon umum menggunakan uang logam; serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Sehingga, nantinya hanya ada enam kelompok jasa yang masih bebas PPN. Keenam kelompok jasa tersebut yaitu jasa keagamaan; jasa kesenian dan hiburan; jasa perhotelan; jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum; jasa penyediaan tempat parkir; serta jasa boga atau katering.

Kelompok barang dan jasa yang bebas PPN tersebut di antaranya merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Sumber: Kumparan

Dana Haji Bisa Ditarik, Ini Konsekuensinya

Penulis
Redaksi
-

Jakarta – Calon jemaah haji yang batal berangkat pada tahun 2021 ini bisa menarik dana hajinya, namun penarikan tersebut tentunya ada konsekuensi.

Demikian dikatakan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu dalam webinar bertajuk “Dana Haji Aman”,
Selasa (8/6).

“Pada prinsipnya kami akan mengembalikan permintaan untuk pembatalan dan pencairan, karena ini uangnya jamaah kami harus layani,” ujar Anggito Abimanyu.

Kendati demikian, lanjut Anggito, jemaah haji yang menarik dananya kembali bakal kehilangan antrean pemberangkatan. “Kalau ditarik tentu akan mengakibatkan kehilangan antrean, proses awal lagi. Jadi memang ada konsekuensinya,” tuturnya.

Anggito menyebut, memang ada sejumlah jemaah yang memutuskan menarik dana haji mereka, namun tidak terlalu banyak hingga terjadi tumpukan penarikan dana. Dari jumlah jemaah haji reguler yang sudah melunasi biaya pemberangkatan haji sebanyak 196.865 orang, yang membatalkan atau menarik dananya diperkirakan saat ini mencapai 600 jemaah.

BPKH memastikan dana haji dikelola dengan aman. Dana tersebut ditempatkan di bank syariah. Anggito mengatakan dana haji yang tersimpan saat ini berjumlah Rp 150 triliun, dihitung per Mei 2021.

Sumber: Tempo

1...967968969...1,423Halaman 968 dari 1,423

Terbaru

Populer

© Tribunriau 2024