Beranda blog Halaman 923

Ade Vernanda Harap Mundur dari DPRD di Sumbar demi Ortu Jadi Jalan Terbaik

Solok Selatan

Ade Vernanda memilih mundur dari jabatan anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, demi mengurus orang tuanya yang sedang sakit. Dia mengaku telah memantapkan pilihan hatinya.

“Bismillah. Mudah-mudahan ini adalah jalan terbaik,” kata Ade dalam percakapan dengan detikcom, Kamis (23/9/2021) malam.

Ade merupakan anggota DPRD Solok Selatan fraksi PAN periode 2019-2024 dari Daerah Pemilihan 1 Sangir. Lelaki kelahiran 14 Maret 1989 itu, menjabat Wakil Ketua Fraksi PAN.

Ade merupakan anak sulung dari dua bersaudara. Sejak enam bulan terakhir, orang tuanya sakit dan tidak ada yang bisa fokus merawat, karena adik satu-satunya ikut suami di Padang. Kondisi itu membuat fokusnya terbagi, antara kewajiban mengurus orang tua dan kewajiban sebagai anggota dewan. Sering kali ia tak bisa ikut rapat-rapat resmi, baik di fraksi maupun paripurna.

“Saya tak bisa mengkhianati konstituen yang telah memilih saya. Dengan apa yang saya lakukan seperti itu, saya merasa tak mampu membantu mereka (konstituen). Jadi lebih baik saya mundur saja,” katanya.

“Intinya, kalau kita tidak mampu mengemban tugas menjalankan kewajiban, apalagi nantinya tak bisa memperjuangkan konstituen, untuk apa jadi anggota DPRD? Ya, mundur lebih baik,” lanjutnya.

Ade mengaku tidak menyesali keputusannya. Dia menyebut kini tengah berfokus mengurus orang tuanya.

“Insyaallah nggak. Saya ingin fokus ke orang tua dulu,” katanya lagi.

Ade menyebut telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Ketua DPRD Solok Selatan sejak 6 September lalu. Dilihat detikcom, Ade membubuhkan tanda tangan dalam surat pengunduran diri di atas meterai.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Sumber: DetikNews

Bupati Afrizal Sintong Buka Musrenbang RPJMD Kabupaten Rohil Tahun 2021 – 2026

ROHIL, Tribunriau – Bupati Afrizal Sintong didampingi wakil Bupati H.Sulaiman.SS.MH membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) tahun anggaran 2021-2026, kamis (23/9/21) di kantor Bappeda Bagansiapiapi.

Buapati Rohil Afrizal Sintong mengatakan, Musrenbang ini untuk menyesuaikan visi misi kami selama memimpin negeri seribu Kubah, untuk Lima tahun kedepan menuju Rokan Hilir yang Maju Religius dan Berbudaya Berbasis Infrastruktur dan Perekonomian yang Handal.

Ia menjelaskan, Ada beberapa program unggulan yang tertuang dalam RPJMD ini, Diantaranya adalah fokus dengan pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Selain itu, dengan terus minim nya APBD Rohil ini, Pemkab Rohil terus menggesa Perda perubahan BUMD menjadi PT agar bisa mengelola potensi minyak mentah di Blok Rokan karena ini berpeluang banyak meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) agar dapat melakukan pembangunan sebanyak mungkin untuk mengejar ketertinggalan pembangunan yang ada,” kata Afrizal Sintong .

(Hen)

Sengketa Lahan, Camat Rupat Mediasikan Warga dengan Perusahaan

RUPAT, Tribunriau- Camat Rupat Muhammad Rusydi, MR.S, S.STP, SI memfasilitasikan serta sekaligus memediasikan warga yang bersengketa dengan PT Sumatera Riang Lestari (SRL) di Aula Kantor Camat Rupat, Bengkalis, Kamis (23/9).

Dalam pertemuan yang dihadiri Danramil dan Kapolsek Rupat tersebut, Camat Rupat menjelaskan bahwa pengambilan keputusan terkait batas-batas wilayah belum bisa diputuskan.

“Karna akan dilanjut ke tingkat, atas yaitu kepada pimpinan mereka bersama Kementerian Kehutanan,” ujar Camat.

Terkait Embung, lanjut Camat, pihaknya telah sepakat untuk menghentikan sementara aktifitas perusahaan hingga beberapa izin dan kesepakatan dengan masyarakat diselesaikan oleh perusahaan.

“Jadi kami sepakat untuk memberhentikan kegiatan perusahaan untuk sementara sampai proses proses perizinan ataupun proses yang dituntut oleh dari masyarakat bisa diselesaikan oleh pihak perusahaan,” jelasnya.

Kekisruhan ini, kata Camat, juga disadari oleh pihak perusahaan dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tempatan, padahal, pembangunan embung itu digunakan untuk menyimpan stok air dan digunakan ketika ada bencana karhutla.

“Jadi kalau yang saya dengar kemarin itu, pernyataan perusahaan ingin membuat embung untuk mangantisipasi kekosongan stok air ketika karhutla melanda,” ujar Camat.

Selain itu, masih lanjut Camat, bagi masyarakat yang telah mengurus untuk pemutihan lahan-lahan dan sebagainya, hal tersebut membutuhkan waktu dari BPN dan Kementerian.

“Usai mendapat hasil, barulah kita bisa mendapatkan tapal batas, jadi kita menunggu hasil timpora,” lanjutnya.

“Saya beharap di rapat agar semuanya dapat menahan diri, menjaga ketentraman dan ketertiban, karena setau saya dari dulu di Rupat ini jarang terjadi hal-hal yang menimbulkan gontok-gontokan ataupun anarkis di lapangan, jadi kami memohon khususnya kepada tokoh masyarakat yang hadir, mari kita yang di-tua-kan selangkah dari masyarakat, mari sama-sama menahan ego kita, menahan amarah kita, selagi pihak perusahaan mentaati hasil dari hasil kesepakatan kita pada sore hari ini,” pungkas Camat mengakhiri.

Sementara itu, Humas PT SRL, Torus kepada awak media ini menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan beberapa sosialisasi di Sidomulyo.

“Kita awalnya sudah sosialisasi, karena kita kerja di Sidomulyo, kemarin beberapa yang punya lahan ada sekitar enam atau tujuh orang beserta RT juga kita sudah sampaikan bahwasannya program kita seperti ini dan kita juga sudah sampaikan pada orang yang ada di tempat karena setau kita itu lahan Sidomulyo, makanya sebagian warga Sidomulyo yang ada kemaren disana tidak ada konflik lagi ke kita,” ujar Torus.

Terkait permasalahan ini, lanjut Torus, pihaknya akan menyampaikan ke pimpinan, bagaimana keputusannya, itu akan kita sampaikan ke Camat.

Soal tapal batas, jelas Torus, pihaknya akan menyurati instansi yang berwenang agar secepatnya turun ke Rupat agar permasalahan dapat selesai dengan baik.

“Untuk sementara, soal aktivitas, kita sampaikan ke pimpinan, biar pimpinan yang mengambil kebijakan, nanti kita akan sampaikan hasilnya kepada pihak kecamatan,” pungkasnya.

Penulis: Johanes Mangunsong
Editor: Iskandar Zulkarnain

Mobile JKN Bantu Warga Dapat Layanan Kesehatan Tanpa Keluar Rumah

Jakarta

Perkembangan teknologi pada era saat ini sangat cepat berkembang. BPJS Kesehatan yang ditunjuk sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) juga melakukan inovasi yang tidak terpaku dalam pelayanan tatap muka saja, pengembangan teknologi juga dikembangkan agar memudahkan konsumen.

Mahasiswi asal Bekasi, Pungky, menuturkan ia dan keluarganya sudah mengakses info dan layanan apapun melalui aplikasi Mobile JKN yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan, termasuk saat dirinya dan keluarga mendaftar pertama kali melalui aplikasi Mobile JKN. Menurutnya, aplikasi Mobile JKN sangat memudahkan, ditambah fitur-fitur saat ini yang membantu masyarakat bisa mengakses atau mendapatkan pelayanan tanpa harus keluar rumah.

“Dalam proses pendaftaran dan penggunaan, fitur-fitur aplikasinya cukup lengkap dan mengakomodir keperluan peserta, nah apalagi pada fitur pembaruannya yang sering update sesuai kebutuhan peserta,” tutur Pungky dalam keterangan tertulis, Kamis (23/9/2021).

Selain itu, Pungky mengatakan bahwa fitur yang telah diperbarui memiliki perbedaan. Menurutnya, fitur pembaruan seperti konsultasi dengan dokter dan skrining kesehatan sangat berguna di era pandemi agar peserta tetap mendapatkan pelayanan tanpa harus keluar rumah.

“Salah satunya yang mencolok sih yaitu tampilan di awal setelah update dengan versi terbaru itu lebih menarik menurut dibanding yang lama,” tambah Pungky.

Untuk itu, Pungky berharap agar fitur Mobile JKN sering diperbarui ke depannya sehingga pengguna setiap fitur yang telah terupdate semakin bisa dinikmati untuk mempermudah peserta Program JKN-KIS yang telah terdaftar.

Pungky juga mengajak seluruh masyarakat agar mengunduh aplikasi Mobile JKN agar memudahkan peserta itu sendiri dan mengurangi mobilitas untuk keluar rumah sehingga pandemi ini dapat segera berakhir.

“Fiturnya pun semakin baik dan meningkat,” pungkas Pungky.

(akn/ega)

Sumber: DetikNews

Seret Nama Presiden RI, Tim JPN Tolak Gugatan Buyung Nahar

Foto: Konferensi pers di kantor Kejari Bengkalis, Rabu 22 September 2021. Bengkalis, Tribunriau – Jerih payah selama sekitar 10 bulan yang dilakukan oleh Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis, akhirnya menuai hasil, memenangkan gugatan dari penggugat, setelah menolak/ mementahkan gugatan Buyung Nahar, warga Kecamatan Mandau, terhadap perkara sengketa lahan sekitar 99 hektar yang menyeret nama Presiden Republik Indonesia.

Pernyataan memenangkan gugatan dari perkara perdata nomor 40/Pdt.G/2020/PN.Bkls itu, disampaikan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Riau Dzakiyul Fikri didampingi Kepala Kejari Bengkalis Rahmad Budiman, dan Kasi Datun Kejari Bengkalis Agus Sahputra, pada saat konferensi pers dengan wartawan, di kantor Kejaksaan Negeri Bengkalis, Rabu (22/09/21).

Dijelaskan Asdatun Kejati Riau, Tim Kejaksaan Negeri Bengkalis menerima SK substitusi mewakili negara atau pemerintah (Presiden RI, red) untuk sidang perdata. Dalam menangani perkara perdata atas gugatan Buyung Nahar ini, tim JPN berusaha secara profesional dan objektif melakukan analisasi secara mendalam.

Sebelumnya, penggugat Buyung Nahar pada November 2020 melayangkan gugatan sengketa lahan tersebut, dengan mengklaim lahan seluas 99 hektar tersebut adalah miliknya, lantas dia menggugat sejumlah pihak termasuk Presiden RI, namun melalui beberapa sidang, Agus Sahputra JPN dari Kejari Bengkalis berhasil membuktikan, bahwa lahan tersebut sudah diganti rugi PT.Chevron Pasific Indonesia (CPI) dan bukan milik Buyung Nahar.

“Agus berhasil meyakinkan Hakim PN Bengkalis, bahwa gugatan Buyung Nahar terhadap presiden adalah gugatan keliru terhadap orang (error in personal),” beber Dzakiyul.

Seluruh gugatan perkara lahan yang diajukan oleh Buyung Nahar (pengugat) telah ditolak oleh pihak Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis sidang putusan pada Senin 20 September 2021 lalu. Adapun pihak-pihak yang digugat dalam perkara ini, yakni, PT. Chevron Pasific Indonesia (tergugat I) dan Presiden RI (tergugat II).

Proses persidangan perkara gugatan lahan Chevron ini berlangsung lama mulai dari tahun 2020 hingga September 2021 ini. Selama persidangan, pihak PN Bengkalis juga telah melaksanakan sidang di tempat, tepatnya di lokasi lahan Chevron yang berada di perbatasan antara Kecamatan Bathin Solapan dan Mandau.

“Kami juga sudah menjalankan sidang ditempat, pertama kali sidang di PN Bengkalis, dan kedua sidang di tempat dimana lokasi Chevron perbatasan antara Bathin Solapan dan Mandau,” timpal Agus Sahputra sebagaimana dikutip dari web www.riauberdaulat.com

Ditambahkan Asdatun Kejati Riau mengatakan, atas nama Kepala Kejati Riau, memberikan apresiasi kepada Kepala Kejari Bengkalis dan jajarannya, atas kinerja yang tuntas menyelesaikan gugatan perkara sengketa lahan. Walaupun masih ada upaya tahap banding ataupun tidak banding.

“Selanjutnya, nanti kita tunggu batas waktu bandingnya habis, apakah ada banding atau tidak dari penggugat, kalau memang tidak ada nanti kami laporkan ke Presiden melalui  Kajati dan  Kajagung, bahwa perkara di Bengkalis sudah selesai,” terang Dzakiyul.

Hakim PN Bengkalis memberikan putusan menolak gugatan penggugat seluruhnya dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 37.917.000,-.(jlr).

BPIP Minta Mahasiswa Jadikan Musik Kebangsaan untuk Bahan Riset

Jakarta

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kembali menggelar Bedah Musik Kebangsaan ‘Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila Lewat Musik’ dari kampus ke kampus. Kali ini, kegiatan Bedah Musik Kebangsaan berlangsung di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang, Banten.

Dalam sambutannya, Rektor Untirta, Fatah Sulaiman mengungkap pihaknya sebagai tuan rumah bersyukur bisa bersinergi dengan BPIP, Sinergy of Indonesia, dan Indonesia Care.

“Bedah Musik Kebangsaan ini wujud sinergi, inovasi, dan motivasi membangun negeri khususnya milenial. Sesuai amanah Presiden Jokowi, para rektor wajib mendidik mahasiswa agar jadi SDM unggul dan utuh,” ujar Fatah dalam keterangan tertulis, Kamis (23/9/2021).

Fatah menyampaikan pengalamannya saat berkunjung ke Korea Selatan. Menurutnya, lagu kebangsaan Korea diperdengarkan di seluruh pelosok Negeri Ginseng.

“Indonesia juga bisa. Saya suka lagunya Cokelat, Bendera. Genre dangdut juga membangkitkan nasionalisme,” imbuhnya.

Diketahui, band berprestasi asal Untirta, yakni Sarasa Ethnic menampilkan lagu Cinta Indonesia di depan podium dalam kegiatan ini. Penampilan dari Sarasa Ethnic turut mengundang antusiasme Wakil Kepala BPIP, Haryono yang hadir dalam acara.

Haryono menilai para personel band yang notabene mahasiswa itu sangat cerdas karena mampu memadukan instrumen modern dan tradisional.

“Begitu pula Pancasila. Tradisi tidak harus disikapi tradisional, tapi dikembangkan untuk dinamika berbangsa bernegara,” jelas Haryono.

Menurutnya, kesenian sarat akan kreasi, imajinasi, dan prestasi. Oleh karena itu, Haryono berharap Bedah Musik Kebangsaan bisa dimaknai para mahasiswa sebagai bahan riset untuk masa depan Indonesia.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia yang hadir dalam kegiatan ini juga turut menyampaikan apresiasi. Ia mengatakan ini merupakan gelaran ketiga dari Bedah Musik Kebangsaan yang diadakan BPIP, setelah sebelumnya diadakan di Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran.

Pria yang juga merupakan Founder Sinergy Of Indonesia ini mengatakan, pihaknya dan Indonesia Care (komunitas musisi) telah membuat Nyanyian Rumah Indonesia. Adapun album ini berisi 5 lagu daerah yang diaransemen ulang dan 4 lagu karangan para musisi.

“Album ini tak ada manfaat jika tak disosialisasikan kembali ke milenial. Maka kami menghubungi BPIP. Ke depan kami bersinergi lagi menjangkau lebih banyak sekolah dan kampus,” paparnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini dihadiri pula oleh Plt. Sestama BPIP Karjono, Deputi I BPIP Prakoso, Direktur Sosialisasi BPIP M. Akbar Hadiprabowo dan Pakar Kebijakan Publik Harits Wicaksana.

Diketahui, para musisi yang hadir juga mendendangkan sejumlah lagu, seperti Rayuan Pulau Kelapa (Conrad GV), Anak Negeri (Shanna Shanon dan Alshant), Bangun Pemudi Pemuda (Alshant dan Awing) dan Dari Sabang Sampai Merauke (Slag band). Kegiatan ini diikuti para Mahasiswa Untirta baik secara daring maupun luring.

(mul/mpr)

Sumber: DetikNews

Bocah Naik Styrofoam Seberangi Sungai di Sumsel, Camat: Itu Main Usai Sekolah

Ogan Komering Ilir

Video seorang bocah naik kotak styrofoam atau busa menyeberangi sungai di Desa Kuala Dua Belas, Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (Sumsel), viral. Camat setempat menyebut hal itu hanya permainan anak-anak di sana.

“Itu hanya permainan, ala bisa karena biasa. Itu anak naik busa (styrofoam) di sungai bukannya berangkat ke sekolah, tapi sepulang dari sekolah,” kata Camat Tulung Selapan, Jeni, kepada wartawan, Kamis (23/9/2021).

Jeni mengatakan anak-anak di wilayah itu kadang tak mau dijemput orang tua dan memilih pulang dengan menggunakan styrofoam menyeberangi sungai. Dia mengatakan warga di sana sudah terbiasa melihat hal itu.

“Orang tuanya ada yang menjemput tapi anaknya aja yang tidak mau. Memang sudah biasa anak-anak di sana seperti itu, bagi warga disana tidak heran. Mereka menganggap itu hanya sebuah permainan,” ucapnya.

Dia menjelaskan hal itu untuk meluruskan narasi soal bocah tersebut menyeberangi sungai untuk berangkat sekolah dalam video yang viral di media sosial. Menurutnya, perekam video berlebihan.

“Dasar yang merekam saja terlalu berlebihan,” ungkap Jeni.

Meski demikian, dia tetap berharap ada bantuan untuk pembangunan jembatan di desa tersebut. Menurutnya, keberadaan jembatan bakal mempercepat dan mempermudah akses warga menyeberangi sungai.

“Kalau memang ada dermawan atau pemerintah yang mau bantu membuat jembatan di desa tersebut, tentunya kita sangat bersyukur dan berterima kasih,” ucapnya.

Sebelumnya, Video menunjukkan seorang bocah naik kotak styrofoam menyeberangi sungai viral di media sosial. Pengunggah menyertakan narasi bahwa bocah itu menyeberangi sungai naik busa demi ke sekolah karena tidak ada akses jembatan.

Sumber: DetikNews

Pihak Haris Azhar Akan Buka Seluas-luasnya Jejak Luhut di Blok Wabu Papua

Jakarta

Pengacara Haris Azhar, Nurkholis Hidayat menyayangkan sikap Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang melaporkan kliennya Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke polisi. Nurkholis mengatakan sejatinya mengesalkan laporan polisi tersebut, tetapi di sisi lain dapat dijadikan kesempatan untuk saling membuka data terkait keterlibatan Luhut.

“Tentu penggunaan upaya hukum ini baik perdata atau pun pidana bagi kami jelas ini sebagai sebuah judicial harasment dan di satu pihak ini sangat disayangkan, tapi di pihak yang sama ini adalah kesempatan justru bagi kita untuk membuka seluas-luasnya data mengenai dugaan keterlibatan atau jejak dari LBP di Papua dalam blok Wabu,” kata Nurkholis dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Kontras pada Rabu (22/9/2021).

Lebih lanjut, ia menyampaikan dalam proses hukum nantinya juga dapat membuka data terkait keterlibatan Luhut di dalam dugaan bisnis tambang Papua.

“Jadi kita buka saja di dalam proses hukum ini sehingga publik akan melihat siapa sesungguhnya sosok LBP bagaimana proses dia selama ini jejak langkahnya dalam dugaan konflik kepentingan di dalam bisnis tambang di Papua yang berdampak pada penderitaan rakyat di Papua,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan resmi melaporkan Haris Azhar dari Lokataru dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti terkait kasus pencemaran nama baik. Pengacara Haris Azhar, Nurkholis Hidayat, menyayangkan pihak Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan kliennya, namun ia menegaskan kliennya tidak mau meminta maaf, tetapi meminta data terkait postingan YouTube tersebut.

“Tentu seperti tadi yang disampaikan tuduhan yang digunakan untuk dibawa ke kepolisian adalah pencemaran nama baik. Kita semua tahu secara legal ada save guard untuk pencemaran nama baik selama itu dilakukan dalam kapasitas untuk kepentingan publik dan apa yang disampaikan adalah sebuah kebenaran ada dasar faktanya,” kata Nurkholis dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube KontraS, Rabu (22/9/2021).

“Kita meyakini bahwa riset yang disampaikan oleh teman-teman dari koalisi NGO mengenai economic politic di Blok Wabu, Papua, itu adalah sampai saat ini belum dibantah sedikit pun kebenarannya dengan data yang valid juga, maka tidak ada sampai saat ini niatan untuk mengoreksi atau menyampaikan permintaan maaf kepada LBP. Jadi kami sampai saat ini akan terus meminta data itu dari Pak LBP untuk meminta klaim soal fitnah,” imbuhnya.

Luhut Minta Fatia dan Haris Azhar Minta Maaf

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan resmi melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Luhut memiliki pesan khusus untuk keduanya agar bersikap kesatria dengan cara meminta maaf.

“Bersikaplah kesatria dengan meminta maaf ketika merasa melakukan kesalahan baik itu lewat perbuatan maupun perkataan,” ucap Luhut dalam akun Instagram pribadinya, Rabu (22/9/2021).

“Karena meminta maaf tidak lantas membuat kita menjadi rendah, dan memberi maaf tidak lantas membuat kita terlihat lemah,” imbuhnya.

Luhut sendiri hadir langsung di Polda Metro Jaya dalam membuat laporan kepada Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Luhut mengaku langkah ini diambil setelah keduanya tidak menggubris somasi dari pihaknya.

Laporan Luhut teregister dengan nomor: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, 22 September 2021. Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fatia terkait UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Laporan Luhut kepada Haris Azhar dan Fatia berawal dari konten di YouTube yang berjudul ‘Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!. Pihak Luhut membantah konten yang termuat di video tersebut.

(yld/tor)

Sumber: DetikNews

Jubir Sebut Luhut Tak Punya Bisnis Tambang, Pengacara Haris: Minta Data

Jakarta

Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menegaskan Luhut Pandjaitan tidak mempunyai bisnis tambang di Papua. Menanggapi hal tersebut, pengacara Haris Azhar, Nurkholis Hidayat mengatakan agar pihak Luhut juga menyampaikan data apabila hal tersebut tidak benar.

“Data yang kami maksud adalah laporan koalisi NGOs pada halaman 16 dan 18 menyebut jejak keterkaitan (tidak langsung) LBP dengan West Wits Mining via Tobacom Del Mandiri-PT. Toba Sejahtera Group,” ujar Nurkholis, saat dihubungi detikcom, Kamis (23/9/2021).

“Konfirmasi atas itu yang klien kami minta penjelasannya. Tentu bukan sekedar bilang tidak punya bisnis tambang, tapi yang kami harapkan pak LBP memberikan data klarifikasi atau sanggahan misalnya kalau info di atas tidak benar, yang benar seperti apa terkait hubungan pak LBP dengan entitas-entitas usaha yang disebutkan di atas,” imbuhnya.

Ia menambahkan, penjelasan Luhut mengenai dugaan keterkaitannya dengan perusahaan itu guna membantu kliennya Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti untuk mengoreksi konten YouTube terkait bisnis tambang di Papua. Namun, Nurkholis menyayangkan ajakan diskusi bersama Luhut untuk mengklarifikasi terkait hal tersebut tidak diindahkan.

“Konfirmasi ini penting karena klien kami akan berpijak pada jawaban faktual LBP untuk mengkoreksi apa yang di bahas bersama Fatia dalam kanal YouTubenya,” ucap Nurkholis.

“Itulah makanya kami proaktif untuk mengundang pak LBP atau yang mewakilinya untuk memberi penjalasan dan mengklarifikasi data. Sayangnya baik ajakan dan undangan kami diabaikan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi membantah argumen pengacara Haris Azhar yang menyebut pihak Luhut tidak pernah membantah terkait konten YouTube yang membahas terkait bisnis tambang di Papua. Jodi menegaskan Luhut tidak mempunyai bisnis tambang di Papua.

Lawyer-nya Harris ini baca berita nggak, sih? Saya sudah pernah bilang dengan tegas bahwa Pak Luhut tidak punya bisnis tambang di Papua,” kata Jodi dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (23/9/2021).

Jodi mengaku berbicara sebagai jubir Menko Luhut karena menilai pihak Haris dan Fatia selalu menyampaikan posisi Luhut sebagai pejabat publik. Dia menegaskan juga memiliki hak berkomentar terkait polemik konten YouTube yang berjudul ‘Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! tersebut.

“Saya bicara sebagai jubir Menko karena mereka selalu bilang menyerang Pak Luhut sebagai pejabat publik. Jadi saya punya hak juga untuk berkomentar. Lagi pula, kalau dibiarkan, bisa mengganggu kinerja Pak Menko, yang selama ini tugasnya banyak seperti kita ketahui bersama,” imbuhnya.

Sumber: DetikNews

Jadwal Vaksin Jakarta 23 September 2021, Cek di Sini

Jakarta

Jadwal vaksin Jakarta jadi informasi penting yang tak boleh dilewatkan bagi yang belum divaksinasi COVID-19. Adapun kini sertifikat vaksin memang sudah jadi salah satu dokumen penting untuk dapat kembali beraktivitas di masa PPKM.

Di Jakarta, ada beberapa jenis vaksin yang kini disediakan, antara lain Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca hingga Moderna. Lalu di mana dan lokasi mana saja yang melayani vaksinasi COVID-19 hari ini? detikcom merangkum informasinya berikut ini.

Jadwal Vaksin Jakarta 23 September 2021

Sertifikat vaksinasi COVID-19 di Jakarta jadi salah satu syarat untuk memasuki tempat umum, dari mulai masuk mal, bioskop, lokasi wisata hingga melakukan perjalanan dengan transportasi umum. Di masa PPKM, masyarakat akan lebih mudah berkegiatan setelah divaksin.

Melansir dari laman resmi Instagram Jakarta Smart City, sebelum mengecek jadwal vaksin Jakarta hari ini ada baiknya mengecek kuota vaksinasi JAKI melalui

Setelah mengeceknya, kamu dapat memilih lokasi dan jadwal yang tersedia di berbagai lokasi di seluruh Jakarta loh. Ini informasinya.

[Gambas:Instagram]

Cek Sertifikat Vaksin

Setelah mengetahui jadwal vaksin Jakarta hari ini, kamu juga bisa mengecek sertifikat vaksin dari laman aplikasi PeduliLindungi. Kamu bisa memasukkan NIK dan mengikuti langkah-langkah berikut ini:

  1. Buka situs https://pedulilindungi.id/
  2. Isilah nama lengkap dan nomor induk kependudukan (NIK) yang diminta
  3. Centang kolom captcha “I’m not a robot”
  4. Klik “Periksa” dan status vaksin COVID-19 akan muncul.
  5. Jika kamu telah divaksin, secara otomatis sertifikat vaksin sudah akan termuat dalam sistem. Namun jika belum, kamu bisa menunggu 7-10 hari setelah vaksin.

Setelah mengecek sertifikat vaksin COVID-19, kamu sudah dapat menggunakannya untuk berbagai aktivitas. Bisa langsung dengan scan QR code di aplikasi PeduliLindungi, atau mendownloadnya.

Informasi soal jadwal vaksin Jakarta dapat dicek di halaman selanjutnya

Sumber: DetikNews

Terbaru

Populer