Jakarta –

Viral sebuah video menunjukkan keributan yang terjadi antara warga dan satpam yang dipicu adanya dugaan pungutan liar (pungli) di Kompleks Perumahan Permata Buana, Kembangan, Jakarta Barat. Ketua RW setempat berikan penjelasan.

“Terkait kejadian hari Senin (20/9), satpam itu tidak ada yang nagih uang itu, tidak ada,” kata Ketua RW setempat, Amir, kepada wartawan, Rabu (22/9/2021) malam.

Dia membantah adanya praktik pungutan liar di wilayahnya. Uang yang dimaksud merupakan uang jaminan syarat membangun proyek yang diberlakukan bagi warga bila hendak melakukan pembangunan proyek di kawasan RW 11.

“Kita lihat yang namanya uang jaminan itu uang yang ditahan sementara. Itu kita simpan di satu akun khusus tidak dipakai dan di akunnya uang itu dideposito,” lanjut Amir.

Amir mengatakan uang jaminan proyek bangunan tersebut sebesar Rp 10 juta. Uang tersebut dibayarkan di awal, sebelum proyek pembangunan direalisasikan.

“Dalam peraturan tata tertib untuk pembangunan proyek kita di situ ada uang jaminan sebesar 10 juta. Uang itu dibayarkan di awal ketika proyek baru mulai. Langsung ke rekening RW,” kata dia.

Lebih lanjut, Amir menuturkan uang jaminan proyek bangunan yang dibayarkan warga akan dikembalikan saat proyek bangunan selesai. Dengan demikian, kata dia, uang tersebut bukanlah pungutan liar.

“Kalau proyeknya nanti sudah selesai, sudah kita cek, karena kita cek kita lihat fasilitasnya di sekitarnya itu gimana, sampahnya itu gimana, jalannya gimana. Setelah semua oke, baru mereka ngajuin surat untuk minta kembali uang jaminannya,” ujarnya.

Sebelumnya, Candy, warga kompleks yang terlibat dalam keributan itu, mengaku pihaknya sempat dimintai uang oleh pihak RW saat hendak merenovasi rumahnya. Menurutnya, uang tersebut dipergunakan sebagai uang syarat izin membangun dan jaminan membangun rumah.

Dia menyebutkan, uang itu masing-masing sebesar Rp 5 juta dan Rp 10 juta.

“Kemudian juga ada permintaan. Permintaan ya uang izin membangun sebesar Rp 5 juta dan uang jaminan membangun Rp 10 juta,” katanya.

Namun, kata Candy, surat yang berisi kewajiban membayar uang izin membangun dan uang jaminan membangun baru ia terima saat proyek renovasi rumahnya selesai. Sebelumnya, ia mengaku tidak diinformasikan soal kewajiban itu.

“Itu muncul setelah proyek saya diberhentikan. Jadi memang sampai, munculnya di belakangan. Jadi yang saya pertanyakan juga kenapa munculnya di belakang, sedangkan saya melakukan pembangunan itu sejak 2020,” katanya.

Candy mengklaim bahwa dirinya tetap membayarkan kewajiban itu. Namun, dia menyebut bahwa proyek renovasi miliknya masih dihalangi oleh pihak satpam setempat.

“Ada di surat perintah yang dipegang yang dijadikan jadi patokan oleh para satpam menghentikan proyek (pembangunan) oleh saya,” katanya.

(eva/eva)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sistem ketahanan kesehatan dunia harus disusun untuk menghadapi pandemi Corona yang belum juga mereda. Jokowi menyebut sistem ketahanan kesehatan global harus segera diperkuat.

“Kita harus menyusun mekanisme baru penggalangan sumber daya kesehatan dunia, termasuk untuk pembiayaan darurat kesehatan dunia yang antara lain digunakan untuk pembelian vaksin, obat, dan alat kesehatan,” ujar Jokowi, dalam keterangannya, Kamis (23/9/2021).

Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara Global Covid-19 Summit yang digelar secara virtual, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/9). Pada kesempatan itu, Jokowi didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.

Jokowi menilai sistem yang harus diperkuat itu seperti yang telah dilakukan oleh IMF atau Dana Moneter Internasional di bidang keuangan. Menurut Jokowi standar protokol kesehatan global harus segera disusun agar untuk menyelaraskan standar di semua negara. Standar tersebut antara lain mengatur soal perjalanan lintas batas negara.

Jokowi juga menyerukan agar negara berkembang harus diberdayakan menjadi bagian dari solusi. Dia menilai kapasitas manufaktur lokal harus dibangun agar kebutuhan vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan bisa tersedia secara cepat dan merata di seluruh dunia.

“Indonesia berkomitmen dan mampu menjadi bagian dari rantai pasok global,” imbuhnya.

Soal vaksin Corona, Jokowi bicara lagi soal ketimpangan di antarnegara yang harus segera diatasi. Jokowi mengatakan kerja sama berbagi dosis atau dose-sharing dan akses yang merata terhadap vaksin harus ditingkatkan melalui Covax Facility.

Lebih lanjut, Jokowi meminta agar politisasi dan nasionalisme vaksin segera diakhiri. Menurutnya, solidaritas dan kerja sama merupakan kunci agar dunia segera keluar dari pandemi dan pulih bersama.

“Sebagai Presiden G20 tahun depan, Indonesia akan berkontribusi pada upaya dunia memperkuat arsitektur ketahanan kesehatan global demi anak cucu kita di masa depan,” ujar Jokowi.

Untuk diketahui, pertemuan tingkat tinggi dunia terkait penanganan pandemi Covid-19 tersebut digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Ini merupakan pertemuan kedua yang digagas Presiden Biden setelah Meeting of Major Economic Forum pada 17 September 2021 lalu.

(idn/eva)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menegaskan bahwa pihaknya akan membasmi tiga hal dalam sistem pendidikan nasional. Ketiganya yakni intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual.

“Jadi biar diperjelas saja posisinya Kemendikbudristek dan pemerintah pusat terhadap tiga dosa ini. Ini adalah tiga hal yang akan kita basmi dari sistem pendidikan kita,” kata Nadiem seperti dikutip dari Antara, Kamis (23/9/2021).

Dia mengatakan upaya penghapusan intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual ini akan dilakukan melalui program Merdeka Belajar. Dalam program Merdeka Belajar itu, salah satunya akan mengarusutamakan pendidikan karakter.

Kemendikbudristek bahkan sampai mengubah sistem pemetaan mutu pendidikan nasional untuk bisa mengukur nilai-nilai Pancasila. Jika dahulu pemetaan mutu pendidikan lewat Ujian Nasional saat ini diubah lewat Asesmen Nasional.

“Lebih penting lagi bahkan ada survei karakter dan ada survei lingkungan belajar. Dari survei-survei ini, kita melihat, mengakses nilai-nilai Pancasila yang ada yaitu nilai kebinekaan, toleransi, keamanan dalam lingkungan sekolah. Dan dari situlah kita akan mengukur peta mutu pendidikan di Indonesia tidak hanya berbasis pada kemajuan kognitif,” kata dia.

Pihaknya juga tengah merancang materi terkait dengan moderasi beragama untuk disisipkan dalam kurikulum program Sekolah Penggerak yang disusun bersama Kementerian Agama.

“Itu adalah kurikulum prototipe yang sedang kita tes di dalam sekolah-sekolah penggerak. Di situlah konten-konten moderasi beragama kita akan juga akan melakukan risetnya dan melakukan implementasi di 2.500 sekolah yang akan terus berkembang setiap tahunnya,” kata Nadiem.

Sebelumnya, Kementerian Agama merilis buku pedoman penguatan moderasi beragama yang akan jadi panduan di lembaga pendidikan, baik madrasah, sekolah, maupun perguruan tinggi.

Ada empat pedoman yang dirilis, yakni buku saku moderasi beragama bagi guru, buku modul pelatihan penguatan wawasan moderasi bagi guru, pedoman mengintegrasikan moderasi pada mata pelajaran agama, dan buku pegangan siswa.

(eva/eva)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Wali Kota Medan Bobby Nasution meninjau persiapan lokasi yang bakal jadi sentra vaksinasi COVID-19 di Medan, Sumatera Utara. Bobby mengaku hal ini dilakukan untuk mengejar target vaksinasi di Kota Medan.

Bobby bersama rombongan mengecek lokasi itu tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Medan Petisah, Rabu (22/9/2021) malam. Menggunakan lampu penerang seadanya, Bobby mengecek tenda-tenda yang telah didirikan untuk dijadikan sentra vaksinasi berikut kamar mandinya.

Di dalam tenda, masih terlihat kosong. Belum ada peralatan serta barang apapun di tempat itu. Kata Bobby, program ini merupakan kolaborasi antara Pemko Medan dengan Rumah Sehat.

“Rencana awalnya ini akan dilakukan untuk isoter (isolasi terpusat) di mana rencana ini direncanakan ketika kasus COVID-19 di Kota Medan masih tinggi. Kemarin, bersamaan dengan kedatangan kapal yang ada di Belawan, ini juga rencananya kemarin mau di buka. Namun, memang ada beberapa point yang belum bisa kita laksanakan waktu itu, jadi belum bisa dilakukan pembukaan isoter,” sebut Bobby.

Bobby mengatakan kasus COVID di Medan saat ini sudah turun. Dengan demikian, tempat yang telah disediakan untuk isoter disulap menjadi sentra vaksinasi.

“Oleh karena itu tempat yang disediakan oleh Rumah Sehat yang tadinya mau digunakan untuk isoter karena kebutuhan isoter bed nya masih banyak namun bangunan yang sudah disiapkan tetap kita pertahankan untuk melaksanakan sentra vaksinasi. Jadi diubah yang tadinya untuk isoter jadi tempat vaksinasi,” ucap Bobby.

Bobby menyebut walau dirinya akan menyediakan sentra vaksinasi kembali. Kegiatan vaksinasi di setiap kecamatan terus digalakkan. Hal ini dilakukan untuk gerak cepat memenuhi target yang telah ditentukan.

“Mudah-mudahan vaksinasi yang kita lakukan yang skala mikro di kecamatan dan di puskesmas kita tetap lakukan. Sentra-sentra vaksinasi massal juga kita lakukan untuk mempercepat target vaksinasi kita,” ucap Bobby.

Kasus Aktif COVID-19 di Kota Medan di Bawah 100

Selain itu, Bobby menyebut untuk kasus terkonfirmasi di Kota Medan menurun. Bobby mengatakan per hari ini, hanya 97 kasus terkonfirmasi di Kota Medan.

“Kasus COVID di Kota Medan hari ini Alhamdulillah turun, kasus per hari ini terkonfirmasi kita 97 kasus dengan positifity rate kita itu ada di sekitar 7 persen. Memang masih di atas sedikit dari standar WHO itu adalah 5 persen. Kita masih mengejar,” sebut Bobby.

Bobby bakal terus berupaya menangani COVID di Kota Medan. Dia pun terus menggencarkan program 3 T.

“Bagaimana penanganan COVID ini terus kita lakukan di Kota Medan dengan penerapannya tentunya dari level 4 jadi level 3. Pada level 3 ini kita tekankan ke depannya adalah tracing dan testing. Ini yang masih kita koreksi terus-menerus untuk bisa diperbaiki,” ucap Bobby

Selain itu, treatment pun terus diperbaiki oleh Bobby ke depannya. Serta tak kalah penting yakni program vaksinasi kepada masyarakat.

“Yang paling penting dari semua ini juga adalah vaksinasi. Vaksinasi di Kota Medan ini harus bisa dikebut lagi. Vaksin kita hari ini sudah ditambah lagi, kemarin ada 60 ribu dosis. Hari ini 100 ribu lebih dosis kita,” sebut Bobby.

(eva/eva)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti meminta pengelolaan kefarmasaian di era JKN-KIS dilakukan secara efektif dan efisien. Menurutnya, hal ini akan berdampak terhadap sustainabilitas Program JKN-KIS.

Dalam The 3rd Pharmacoeconomics and Outcomes Reseach Virtual Conference 2021 yang diselenggarakan oleh Malaysian Society for Pharmaeconomics and Outcome Research (MY-SPOR), Ghufron mengatakan upaya pencatatan data kefarmasian ke dalam sistem JKN-KIS masih perlu dioptimalkan.

Pasalnya, mekanisme pembayaran fasilitas kesehatan yang diadopsi JKN-KIS saat ini dinilai belum mengakomodir pencatatan obat-obatan secara efektif. Adapun mekanisme pembayaran yang dimaksud antara lain, kapitasi, fee for service, dan INA CBG’s.

“Ketika kita berbicara tentang pembiayaan farmasi dalam Program JKN-KIS, kita juga harus berbicara tentang sistem pembayaran provider yang berbeda di setiap level. Di tingkat primer, JKN-KIS mengadopsi dua sistem pembayaran, yakni kapitasi dan fee for service untuk beberapa layanan,” jelas Ghufron dalam keterangan tertulis, Rabu (22/9/2021).

Ia menambahkan, di rumah sakit, sistem pembayaran JKN-KIS mengacu pada tarif INA CBG’s dan juga fee for service untuk beberapa layanan.

“Obat-obatan masuk dalam satu bundel pembayaran kapitasi dan INA CBG’s. Khusus untuk beberapa obat penyakit kronis, dibayarkan melalui mekanisme fee for service,” imbuhnya.

Ia mengatakan karakteristik sistem pembayaran fasilitas kesehatan yang beragam membuat BPJS Kesehatan belum memiliki catatan farmasi yang lengkap dan rinci untuk mengidentifikasi pemanfaatan dan pengeluaran dari sistem pembayaran kapitasi dan INA CBG’s.

“Kami hanya bisa melihat catatan data obat-obatan berdasarkan pembayaran fee for service di tingkat primer maupun rujukan,” terang Ghufron.

Ghufron memaparkan upaya optimalisasi pembiayaan farmasi dalam Program JKN-KIS tidak lepas dari upaya menjaga kesinambungan finansial Program JKN. Ia menyebutkan sejak tahun 2016, tercatat ada peningkatan tren pembiayaan untuk obat-obatan unbundled.

Adapun peningkatan ini tercatat pada obat-obatan yang dibayarkan secara fee for service, terpisah dari kapitasi maupun tarif INA CBG’s. Menurutnya, meski jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan total pembiayaan kesehatan, hal ini perlu mendapat perhatian khusus.

“Untuk meningkatkan kesinambungan Program JKN-KIS, tantangannya tidak hanya memastikan lebih banyak penerimaan daripada pengeluaran, tetapi juga memastikan paket manfaat Program JKN-KIS berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang kuat antara pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan kefarmasian dalam Program JKN-KIS,” kata Ghufron.

Ia mengungkap pihaknya mengeluarkan Rp 95,5 triliun untuk biaya pelayanan kesehatan di tingkat primer maupun di rumah sakit pada tahun 2020. Dari data pembayaran fee for service, BPJS Kesehatan mencatat pada tahun 2020, obat penyakit kronis didominasi oleh obat-obatan untuk diabetes, penyakit jantung, penyakit paru, dan prostatitis.

Masih di tahun yang sama, BPJS Kesehatan juga menemukan kebanyakan obat kemoterapi digunakan untuk pengobatan leukimia, kanker kolorektal, kanker payudara, dan kanker paru-paru.

Sebagai informasi, kegiatan konferensi virtual ini turut dihadiri oleh berbagai pakar ternama dari World Health Organization (WHO), Taiwan, Afrika, dan Malaysia. Diketahui, saat ini Ghufron juga menjabat sebagai Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance (TC HEALTH) International Social Security Association (ISSA) Periode 2020-2022, yang beranggotakan 160 negara.

(mul/mpr)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Bocah perempuan berusia 12 tahun di Duren Sawit, Jakarta Timur diduga dilecehkan oleh pria berusia 25 tahun. Pelaku adalah tetangga korban.

Peristiwa itu terjadi pada Senin (20/9) sekitar pukul 19.30 WIB. Saat itu korban sedang jalan menuju sebuah warung, tiba-tiba dicium oleh pelaku.

“Korban sedang jalan kaki diikuti pelaku. Lalu pelaku memeluk korban dan mencium korban,” kata Panit 2 Reskrim Polsek Duren Sawit Ipda Tatan saat dihubungi, Rabu (22/9/2021).

Korban kemudian melaporkan peristiwa itu kepada keluarganya. Tatan menyebut pelaku sendiri diketahui merupakan tetangga korban.

“Pelaku ini mengontrak di sekitar TKP,” katanya.

Orang tua korban yang kesal atas tindakan pelaku langsung membuat laporan di Polsek Duren Sawit. Pelaku pun kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.

Berakhir Damai

Namun, saat kedua pihak dipertemukan di kantor polisi dan terlibat mediasi, pihak keluarga korban urung melanjutkan kasus itu ke jalur hukum.

“Kita sudah arahkan untuk membuat laporan polisi. Namun demikian antara kedua pihak baik orang tua korban maupun dari pihak tersangka sepakat untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah kekeluargaan,” ujar Tatan.

Kasus ini pun tidak dilanjutkan secara hukum. Tatan menyebut kedua belah pihak kini telah membuat surat pernyataan perdamaian.

“Perkara pidana tidak dilaporkan ke polsek karena kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Keduanya sepakat menyelesaikan perkara secara musyawarah kekeluargaan dan dibuatkan surat pernyataan,” pungkas Tatan.

(ygs/mea)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung heran Gubernur Anies Baswedan disebut pembohong oleh Plt Ketum PSI Giring Ganesha. Haji Lulung menjabarkan capaian yang diperoleh Anies.

“Bicara bohong die (Giring, red) evaluasilah, siape yang banyak bohong? Itu yang pertama. Yang kedua, bohong apa? Jelasin dong bohongnya apa?” kata Haji Lulung kepada wartawan, Rabu (22/9/2021).

“Die kan sekarang concern permasalahan COVID, memberikan kesejahteraan. Vaksin kepada rakyat Jakarta hampir 10 juta lebih. Ini lebih dari target,” sambungnya.

Haji Lulung mengatakan anggaran Formula E ada sebelum pandemi COVID-19. Anies menyelenggarakan Formula E menurut Haji Lulung memberikan kepercayaan negara-negara lain pada Indonesia khususnya Jakarta.

“Kalau Anies tukang bohong, Anies tidak diberikan penghargaan begitu banyak dari negara lain, dari lembaga yang memberikan kepercayaan pada kerja Anies,” ucapnya.

Haji Lulung meminta kritik yang dilontarkan Giring pada Anies tak tendensius. Haji Lulung justru kemudian menyerang Giring.

“Kalau kritik sih, kalau saya bilang jangan terlalu tendensius. Saya pikir memang belum banyak belajar. Anak ini kan saya nggak tahu belajar politiknya di mane, harusnya santun. Tahu-tahu tukang bohong, tukang bohong sama siapa?” sebut Haji Lulung.

“Terus die juga mau mencalonkan (jadi capres), Giring mau mencalonkan, ya orang pertama saya nggak pilih die. Orang kagak bisa ape-ape. Anies dibilang tukang bohong, tukang bohong dari mane? Jangan terlalu tendensiuslah,” imbuhnya.

Baca tudingan Giring soal Anies di halaman berikutnya.

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Inspektur Kodam (Irdam) XIII/Merdeka, Brigjen TNI Junior Tumilaar, membela Ari Tahiru (67), warga yang jadi tersangka kasus perusakan panel beton di Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut). Salah satu alasannya karena Ari buta huruf.

Ari berurusan dengan polisi karena dilaporkan perusahaan PT Ciputra Internasional (Citra Land Manado) pada 18 Februari 2021.

Ari Tahiru kemudian ditetapkan sebagai tersangka terkait perkara pidana perusakan panel beton milik PT Ciputra Internasional di Winangun Atas, Pineleng, Minahasa.

Ari Tahiru kemudian meminta bantuan kepada babinsa. Namun, kata Tumilaar, Babinsa justru sempat dipanggil ke Polresta Manado.

“Pak Ari Tahiru yang buta huruf dan miskin minta perlindungan juga kepada Babinsa,” saat dihubungi detikcom, Senin (20/9/2021).

Kabar ini lalu ditepis pihak kepolisian. Ari Tahiru disebut tidak buta huruf.

“Bahwa yang bersangkutan itu tidak buta huruf,” kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Jules Abraham Abas, dalam keterangannya, Selasa (21/9).

Pernyataan tersebut kembali dibantah Tumilaar. Dia mengatakan Babinsa membantu Ari karena kondisinya yang kesulitan.

Dia membela Babinsa yang membantu Ari yang tengah punya masalah konflik lahan dengan perusahaan. Maka dari itu, dia tak setuju terkait ada Babinsa yang ikut dipanggil ke kantor polisi karena membantu warga yang tengah berkonflik lahan.

Jendral Tumilaar menjelaskan kalau Irdam itu bertugas untuk pengawasan, termasuk kinerja Babinsa. Menurutnya, pengawasan dalam rangka melihat kinerja bawahannya bagaimana dilaksanakan sebagai Babinsa di desa atau daerah itu.

Dia mengaku prihatin atas kasus yang dihadapi Ari. Terlebih Ari sempat ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka.

“Nah karena dia prajurit tentara, dia berdasarkan sapta marga, sumpah prajurit, delapan wajib TNI, diantaranya usaha- usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat. Masa rakyat ada kesulitan, tempat berkebunnya dia, dan dia buta huruf,” sebut Brigjen Junior Tumilaar ketika dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (21/9).

Dia mengatakan bahwa warga setempat yang ditangkap Polresta Manado benar buta huruf.

“Saya bilang dia buta huruf, dia tidak bisa membaca. Dia Cuma bisa tulis namanya dia. Coba tanya dia, suruh baca. Tidak bisa, umurnya sudah 67 tahun” terangnya.

Hal ini sempat diucapkannya lagi saat menjemput Ari yang penahanannya ditangguhkan pada Selasa (21/9) malam.

Simak kasus yang dihadapi Ari Tahiru di halaman selanjutnya.

Sumber: DetikNews