Beranda blog Halaman 886

Syarat Naik Kereta Api Jarak Jauh Oktober 2021, Cek di Sini!

Penulis
Redaksi
-

Jakarta –

Syarat naik kereta api jarak jauh Oktober 2021 jadi informasi penting yang harus diperhatikan. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai 19 Oktober 2021 lalu membuat sejumlah aturan perjalanan jarak jauh mengalami penyesuaian, termasuk moda transportasi kereta api.

Aturan ini diatur dalam Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Aturan berlaku mulai 21 Oktober 2021.

Lalu apa saja syarat naik kereta api jarak jauh? berikut ulasannya.

Baca juga: Syarat Naik Busway PPKM Terkini, Jangan Sampai Salah

Syarat Naik Kereta Api Jarak Jauh Oktober 2021: Jawa Bali

Dalam SE 89 Tahun 2021, berikut syarat naik kereta api jarak jauh di wilayah Jawa dan Bali antara lain:

Untuk perjalanan dengan kereta api antarkota dan ke daerah di wilayah Pulau Jawa serta daerah yang ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai daerah dengan kategori PPKM Level 4 dan PPKM Level 3, wajib menunjukkan:

  1. kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama)
  2. surat keterangan hasil tes RT-PCR yang sampelnya diambil maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan
  3. atau surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil maksimal 1 x 24 jam atau di stasiun sebelum keberangkatan
  4. Penumpang anak-anak berusia di bawah 12 tahun diperbolehkan melakukan perjalanan naik kereta dengan syarat anak-anak di bawah usia 12 tahun didampingi oleh orang tua/keluarga, dengan melampirkan bukti kartu keluarga (KK) dan melakukan tes PCR ataupun antigen sesuai aturan.
  5. Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi kecuali untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun
Baca juga: Syarat Perjalanan Terbaru PPKM Level 2 Jawa Bali, Cek di Sini!

Syarat Naik Kereta Api Jarak Jauh Oktober 2021: Luar Jawa-PPKM Level 1 dan 2

Dalam SE 89 Tahun 2021, berikut syarat naik kereta api jarak jauh di wilayah luar Jawa dan Bali antara lain:

Pelaku perjalanan dengan kereta api antarkota dari dan ke daerah di luar wilayah Pulau Jawa serta daerah yang ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negen sebagai daerah kategori PPKM Level 1 dan PPKM Level 2 wajib menunjukkan:

  1. surat keterangan hasil tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam.
  2. atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan.
  3. Penumpang anak-anak berusia di bawah 12 tahun diperbolehkan melakukan perjalanan naik kereta dengan syarat anak-anak di bawah usia 12 tahun didampingi oleh orang tua/keluarga, dengan melampirkan bukti kartu keluarga (KK) dan melakukan tes PCR ataupun antigen sesuai aturan.
  4. Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi kecuali untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun.

Baca selengkapnya soal syarat naik kereta api jarak jauh Oktober 2021 dapat dilihat di halaman selanjutnya.


Selanjutnya

Halaman

1

2

Sumber: DetikNews

Boy Jerry Even Sembiring Direktur Walhi Riau Terpilih

Penulis
Redaksi
-
Para Dewan Daerah Walhi Riau terpilih 2021 - 2025, dari kiri Agus Tri Nurhuda, Rian Adelima Sibarani, Jasmi, Darwis Joon Viker, Kunni Masrohanti.
Para Dewan Daerah Walhi Riau terpilih 2021 - 2025, dari kiri Agus Tri Nurhuda, Rian Adelima Sibarani, Jasmi, Darwis Joon Viker, Kunni Masrohanti.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah (ED) Riau menaja Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) VI di Hotel Pangeran, Pekanbaru pada 19 sampai dengan 21 Oktober 2021. PDLH Walhi Riau merupakan wadah konsolidasi gerakan advokasi masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu sumber daya alam, lingkungan hidup dan hak-hak rakyat.

Dalam kesempatan tersebut juga diselenggarakan pemilihan Dewan Daerah dan Direktur Eksekutif Daerah Walhi Riau periode 2021-2025. Adapun calon-calon dewan Daerah diantaranya, Kunni Masrohanti, Sri Wahyuni, Jasmi, Agus Tri Nurhuda, Rian Adelima Sibarani dan Darwis Joon Viker. Sedangkan untuk calon Direktur Walhi Riau diantaranya Suryadi, Boy Jerry Even Sembiring dan Romes Irawan Saputra.

Setelah melewati proses kampanye dan pemilihan, terpilih Boy Jerry Even Sembiring sebagai Direktur Eksekutif Daerah Walhi Riau yang baru menggantikan Riko Kurniawan.

Dalam pidato politiknya, Boy yang dipanggil akrap  menyampaikan, terimakasih kepada kepengurusan Dewan Daerah dan Eksekutif Daerah Walhi Riau periode sebelumnya dalam menjalankan kerja-kerja organiasai.

Ia juga mengajak Suryadi dan Romes Irwan Putra untuk tetap bersama memberikan sumbangan pemikiran dan pandangan kepada kepengurusan Walhi Riau terpilih.

Selain itu Boy melanjutkan, tantangan empat tahun ke depan adalah menyelamatkan lingkungan, masyarakat terutama kelompok adat di Provinsi Riau. “Kedepan Walhi Riau jauh lebih maju dan progresif untuk berjuang dalam menegakkan keadilan ekologis,” ujarnya Boy Jerry Even Sembiring yang sebelumnya bekerja sebagai staff Eksekutif Nasional WALHI di Jakarta.

Direktur Walhi Riau terpilih 2021 - 2025, Boy Jerry Even Sembiring saat menyampaikan pidatonya di hadapan peserta, Kamis (21/10/2021) di Hotel Pangeran, Pekanbaru.
Direktur Walhi Riau terpilih 2021 – 2025, Boy Jerry Even Sembiring saat menyampaikan pidatonya di hadapan peserta, Kamis (21/10/2021) di Hotel Pangeran, Pekanbaru.

Dewan Daerah Walhi Riau yang terpilih, secara musyawarah memutuskan, Jasmi ditunjuk sebagai Ketua Dewan Daerah, Rian menjabat sekretaris sedangkan Kunni Masrohanti, Agus Tri Nurhuda, dan Darwis Joon Viker masing – masing menjabat sebagai wakil ketua.

Jasmi sebagai ketua Dewan Daerah Walhi Riau, dalam sambutannya ia mengatakan Dewan Daerah perlu menjalankan tanggung jawab dan fungsi dalam pengawasan, “Kami Dewan Daerah Walhi Riau mengajak komponen anggota bersama-sama membangun gerakan rakyat yang berkeadilan,” kata Jasmi.

Provinsi Riau saat ini mengalami benturan terkait isu lingkungan hidup, seperti; aspek penegakkan hukum, pemulihan ekosistem gambut, mengembalikan wilayah kelola rakyat yang dirampas korporasi. Selain itu hadirnya Omnibus Law membuat kewenangan pemerintah daerah dipangkas khususnya perlindungan dan pengawasan lingkungan hidup dan sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah pusat.

Padahal pemerintah provinsi sebagai pemilik wilayah lebih mengenal keberadaan hutan maupun gambut di wilayahnya. Namun saat ini, justru pemerintah daerah tidak memiliki wewenang luas dalam melaksanakan pengawasan hutan, imbuh Jay yang aktif sebagai Deputi Perkumpulan Elang

Hutan Senepis Rusak Parah, Walhi Riau Usulkan Pencabutan Izin Diamond

Penulis
Redaksi
-
Direktur Walhi Riau terpilih 2021 - 2025, Boy Jerry Even Sembiring saat menyampaikan pidatonya di hadapan peserta, Kamis (21/10/2021) di Hotel Pangeran, Pekanbaru.
Direktur Walhi Riau terpilih 2021 - 2025, Boy Jerry Even Sembiring saat menyampaikan pidatonya di hadapan peserta, Kamis (21/10/2021) di Hotel Pangeran, Pekanbaru.

Pekanbaru, Tribunriau – Keberadaan Hutan Lindung Senepis yang terletak di Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sei Sembilan, Kota Dumai diambang kehancuran, dan sudah luluh lantak. Bila tidak segera dipulihkan, Harimau Senepis salah satu hewan dilindungi disana hanya tinggal sejarah saja.

Masyarakat Kota Dumai sudah gerah dan geram dengan maraknya Illegal logging secara masif di Hutan lindung tersebut, apalagi terdengar telah diperpanjanya Izin HPH PT. Diamond Raya Timber 2019 lalu untuk 50 tahun ke depan, karena Koorporasi itu tidak punya komitmen untuk menjadikan Hutan alam menjadi lestari.

Agar Hutan Alam Senepis tidak hanya menjadi tinggal nama saja, Walhi Riau sebagai NGO yang perduli terhadap lingkungan hidup, akan menjadikan masalah ini, sebagai program prioritas.

“Sudah saatnya kita perduli kepada Hutan Senepis yang telah digerogoti oknum – oknum, dan meminta Izin PT. Diamond Raya Timber direvisi dan kalau perlu dicabut oleh Menteri LHK karena tidak juga untungnya buat Kota Dumai khususnya,” kata Darwis Joon Viker, Direktur eksekutif Yayasan AIR (Alam Indonesia Riau) kepada tribunriau.com dalam siaran persnya Jumat, (22/10/2021) di Pekanbaru.

Kata Darwis lagi, Hutan Senepis telah diusulkan akan menjadi program prioritas Walhi Riau ke depan. Hal ini sempat diutarakan Darwis, saat penyampaian Visi dan Misi sebagai calon Dewan Daerah Walhi Riau periode 2021 – 2025 saat PDLH (Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup) VI, Kamis (21/10/2021) di Hotel Pangeran Pekanbaru.

Sebagai Dewan Daerah terpilih bersama – sama empat orang lainnya, Darwis akan mengawal program Walhi Riau agar Hutas Senepis yang merupakan Swaka Margasatwa Harimau Senepis itu, bisa dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif Walhi Riau terpilih.

Sementara Direktur Eksekutif Walhi Riau yang baru terpilih, Boy Jerry Even Sembiring dihadapan para peserta dan peninjau PDLH VI yang hadir di ball room Hotel Pangeran (21/10/2021) menyatakan, akan berkomitmen menjadikan Hutan Senepis sebagai bagian program Walhi Riau ke depan, yang nantinya bisa bekerjasama dengan Asian Forest untuk menuntaskan konflik kehutanan di Kota Dumai tersebut.

Dalam rangkaian acara PDLH VI tersebut, di sela- sela acara Seminar dengan tema penegakan hukum lingkungan hidup, Kapolda Riau yang diwakili Direskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Ferry Irawan, Sik mengatakan akan berkomitmen untuk upaya – upaya penyelamatan lingkungan hidup dan menindak pelaku – pelaku perusak hutan dan illegal fishing.

Kata Feri lagi, bila diperlukan untuk lebih intensif lagi penanganan penegakan hukum, Walhi Riau dan masyarakat bisa langsung berkoordinasi melalui hand Phone bila ada pelanggaran hukum terhadap Hutan dan Lingkungan Hidup, ujarnya sambil buru – buru karena adanya upaya penegakan hukum terhadap Bupati Kuansing, Andi Putra yang ditangkap KPK yang diduga menerima suap dari General Manager PT. Adimulia Agrolestari, Sudarso. (TIM)

Demi #CegahBanjir, Warga Minta Pemkab Bekasi Bereskan Sampah Kali Jambe

Penulis
Redaksi
-

Jakarta –

Warga meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi membereskan masalah sampah yang menyumbat Kali Jambe di belakang Rest Area KM 19 Tol Jakarta-Cikampek. Mereka khawatir rumahnya kebanjiran.

Tumpukan sampah yang menyumbang Kali Jambe ada di Kampung Jatimulya, RT 07/08, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi.

“Jadi Kali Jambe ini sudah menjadi sorotan baik di Kota dan Kabupaten juga, ya memang untuk di Kota juga penanggulangannya agak susah, mungkin salah satu caranya mungkin ya dilakukan pelebaran. Itu jadi untuk pembersihan dan segala macamnya itu rumah warga yang disana jangan ada disitu juga,” kata Ketua RT 07/08 Kelurahan Jatimulya, Muhammad Arief, di rumahnya, Jumat (22/10/2021).

Baca juga: Tumpukan Sampah Sumbat Kali Jambe, Belakang Rest Area Km 19 Tol Japek

Apalagi menurutnya, kali yang berada disana juga tidak terlalu jauh dari pemukiman warga. Ditambah, ia meyakini bahwa terdapat beberapa warga yang masih membuang sampah di kali tersebut.

“Kita mau melebarkan juga susah, pihak Kabupaten juga mau melebarkan juga kesulitan disana ada kali diatasnya, kalau mau dilebarkan nanti apa nggak menjadi masalah baru? Mau dibuat jaring atau dibatasi juga itu bukan menjadi solusi,” terangnya.

Baca juga: Pemkab Bekasi Bersih-bersih Kali Jambe, Ratusan Ton Sampah Diangkut

Pihaknya pun terus melakukan koordinasi dengan pihak Kabupaten dan Kecamatan setempat untuk menyelesaikan permasalahan Kali Jambe tersebut.

“Harapan kami, ini segera dibereskan. Kami khawatir Kali Jambe akan meluap dan warga di sini kebanjiran. Tolong segera dirapihkan dan sampahnya diangkut, khususnya yang di bawah Tol Jakarta Cikampek ini,” kata Muhammad Arief.

Sampah di Kali Jambe, Jatimulya, Kabupaten Bekasi, 22 Oktober 2021. (Marteen Ronaldi Pakpahan/detikcom)Sampah di Kali Jambe, Jatimulya, Kabupaten Bekasi, 22 Oktober 2021. (Marteen Ronaldi Pakpahan/detikcom)

Salah satu warga bernama Dedi Heriyadi mengatakan bahwa dirinya sudah sejak lama meminta agar Pemkab Bekasi turun tangan dalam membersihkan sampah tersebut.

“Ini sampah disini sudah sering dibersihkan, akan tetapi begitu hujan turun lagi maka sampahnya numpuk lagi. Karena kan air disini berasal dari kiriman yang berasal dari perumahan dan pasar,” kata Dedi Heriyadi.

Baca juga: Sampah Kembali Menumpuk di Kali Jambe Bekasi, Didominasi Styrofoam

Ia pun mengatakan bahwa efek dari penyumbatan sampah tersebut berdampak langsung kepada warga sekitar, hal ini dikarenakan ketika air mulai meninggi, maka aliran air yang tersumbat akan masuk ke pemukiman warga.

“Waktu itu beberapa waktu lalu sempat hujan besar, dan air mulai tuh naik, jadi sempat kena banjir juga selutut lah, dan itu kan tanah merah semua yang keluar dari sana,” kata Dedi Heriyadi.

Sampah di Kali Jambe, Jatimulya, Kabupaten Bekasi, 22 Oktober 2021. (Marteen Ronaldi Pakpahan/detikcom)Sampah di Kali Jambe, Jatimulya, Kabupaten Bekasi, 22 Oktober 2021. (Marteen Ronaldi Pakpahan/detikcom)

Bila solusi atas permasalahan ini adalah pelebaran sungai, dia tidak ingin kampungnya kena gusur.

Dayok mengutarakan hal yang sama dengan Dedi, menurutnya hambatan Kali jambe tersebut sudah sejak lama terjadi dan seakan-akan di biarkan begitu saja.

“Iya ini sudah sering terjadi, akan tetapi tidak ada solusi konkret dari pemerintah setempat untuk membersihkan kali tersebut,” terangnya.

Baca juga: Warga Harap Pemkab Bekasi Turun Tangan Urusi Sampah di Kali Jambe

Dayok-pun mengatakan pembersihan sering dilakukan hampir sepekan sekali, akan tetapi menurutnya hal tersebut tidak akan terselesaikan tanpa ada niatan serius dari pemerintah setempat.

“Karena setelah dibersihkan, muncul lagi dan terus saja begitu. Kalau tidak ada solusi yang jelas, ini bisa saja menjadi ‘bom waktu’ untuk kita, tinggal nunggu waktunya saja,” katanya.

(dnu/dnu)

Sumber: DetikNews

Pemkab Rohil Gelar upacara peringatan Hari Santri Nasional 2021

Penulis
Hendri
-

ROHIL, Tribunriau – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) bersama perwakilan santri dari seluruh pondok pasentren yang ada di Rohil dan Forkopimda telah melaksanakan upacara peringatan Hari santri Nasional Tahun 2021 yang dipusatkan di Halaman kantor BPKAD jalan merdeka Bagansiapiapi, jumat (22/10/21).

Dalam amanat Menteri Agama yang di bacakan Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong mengatakan, Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri.

Penetapan 22 Oktober merujuk pada tercetusnya “Resolusi Jihad” yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan lndonesia. Resolusi Jihad ini kemudian melahirkan peristiwa heroik tanggal 10 Nopember 1945 yang kita diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Sejak ditetapkan pada tahun 2015 lanjutnya, setiap tahun kita rutin menyelenggarakan peringatan Hari Santri dengan tema yang berbeda. Untuk peringatan Hari Santri Tahun 2021 ini mengangkat tema Santri Siaga Jiwa Raga.

Maksud tema Santi Siaga Jiwa Raga adalah bentuk pernyataan sikap santri lndonesia agar selalu siap siaga menyerahkan jiwa dan raga untuk membela Tanah Air, mempertahankan persatuan lndonesia, dan mewujudkan perdamaian dunia.

“Siaga Jiwa berarti santri tidak lengah menjaga kesucian hati dan akhlak, berpegang teguh pada akidah, nilai, dan ajaran lslam rahmatan lil’alamin serta tradisi luhur bangsa lndonesia,” katanya.

Bila zaman dahulu jiwa santri selalu siap dan berani maju untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan lndonesia lanjutnya, maka santri hari ini tidak akan pernah memberikan celah masuknya ancaman ideologi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan lndonesia.

Siaga raga berarti badan, tubuh, tenaga, dan buah karya santri didedikasikan untuk Indonesia. Oleh karena itu, santri tidak pernah lelah dalam berusaha dan terus berkarya untuk lndonesia.

Tema Santri siaga jiwa raga sambungnya, menjadi sangat penting dan relevan di era pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) seperti sekarang ini, di mana kaum santri tidak boleh lengah dalam menjaga protokol kesehatan 5M+1D (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, Mengurangi Mobilitas, dan Doa.

Hal ini katanya, juga perlu diperhatikan oleh masyarakat lndonesia pada umumnya agar tetap menyiagakan jiwa serta raganya demi kepentingan bangsa lndonesia, terutama dalam rangka bersama-sama untuk bangkit dari dampak pandemi Covid-19.

Kita juga, tambah Bupati, patut bersyukur karena dua tahun lalu menjelang peringatan Hari Santri 2019, kaum santri mendapatkan, kado istimewa, berupa pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Undang-Undang tentang Pesantren ini berfungsi sebagai rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi bahwa pesantren tidak hanya mengembangkan fungsi pendidikan, tetapi juga mengembangkan fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan Peringatan Hari Santri Tahun 2021 ini, kalangan pesantren kembali mendapatkan ‘kado indah’ dari Presiden Joko Widodo berupa Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Peraturan Presiden ini secara khusus mengatur tentang dana abadi pesantren yang dialokasikan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan pesantren.

Untuk Kabupaten Rohil sendiri sebut Bupati, pemerintah daerah akan senantiasa memberikan dukungan dan akan menganggarkan bantuan di APBD untuk seluruh pondok pesantren yang ada.

“Selamat hari santri nasional, kami selaku pemerintah daerah mengajak seluruh para santri, ustadz serta seluruh tokoh agama untuk bersama membangun Kabupaten Rohil kedepan, ” kata Bupati.

Selain itu sebutnya, dalam membangun dan memajukan negeri yang berjuluk seribu kubah ini, Ia meminta masukan dan tunjuk ajar dari para Kiyai, ustaz dan para pemuka agama yang ada di kabupaten Rohil.

Sementara itu, ketua Forum Pondok Pesantren (FPP) Kabupaten Rohil Usman Saufi memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang senantiasa memberikan dukungan kepada seluruh pondok pesantren yang ada di Rohil.

“Kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada pemerintah daerah yang menjadikan pondok pesantren dan santri sebagai bagian dari kepentingan dan pembangunan daerah,” katanya.

Ia berharap, kebersamaan tersebut akan menjadi kekuatan besar dalam membangun dan memajukan daerah. Apalagi sebutnya, santri harus menjadi garda terdepan dalam menjaga menjadikan daerah lebih baik.

Upacara HSN tersebut juga dihadiri wabup Rohil H Sulaiman SS. MH, Kajari Rohil Yuliarni Appy SH MH, Kasdim 0321 Rohil, perwakilan Polres Rohil, ketua dan wakil ketua PKK, seluruh kepala OPD, pimpinan seluruh pondok pesantren se Rohil, perwakilan santri dari seluruh Pondok pesantren serta berbagai unsur lainnya.

(Rls/Hen)

Polisi Cek Keaslian Nopol ‘RFS’ Mobil Vellfire Rachel Vennya

Penulis
Redaksi
-

Jakarta –

Mobil Toyota Vellfire hitam bernopol B-139-RFS yang dinaiki Rachel Vennya seusai pemeriksaan di Polda Metro Jaya menyita perhatian publik. Polisi kini tengah menyelidiki keaslian pelat RFS mobil tersebut.

Untuk diketahui, sebelum pulang naik mobil Vellfire bernopol B-139-RFS, mobil serupa jenis Vellfire warna hitam bernopol B-777-RVN milik Rachel Vennya tiba di Polda Metro Jaya pada Kamis (21/10) siang. Tetapi, saat pulang seusai pemeriksaan pada malam tadi, Rachel Vennya dan pacarnya, Salim Nauderer, menaiki mobil Vellfire warna hitam bernopol B-139-RFS.

Belum diketahui apakah mobil tersebut adalah mobil yang sama atau tidak. Tapi, belakangan, netizen mengungkapkan bahwa pelat B-139-RFS itu tidak sesuai peruntukannya atau dengan kata lain bukan pelat untuk Vellfire tersebut.

Untuk memastikan hal ini, polisi akan melakukan pengecekan pada database kendaraan di Polda Metro Jaya. Andaikata ada penggunaan pelat dobel untuk satu kendaraan, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono menegaskan hal itu dilarang.

Rachel Vennya penuhi panggilan polisiMobil Vellfire B-777-RVN Rachel Vennya tiba di Polda Metro Jaya (Yogi Ernes/detikcom)
Baca juga: 4 Hal Imbas Rachel Vennya Kabur dari Karantina

“Kalau pindah nomor ya pasti nggak boleh. Harus sesuai dengan TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor)-nya. Makanya saya cek dulu di komputer manajemen nomor polisi,” kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono saat dihubungi, Jumat (22/10/2021).

Menurut Argo, pelat nomor kendaraan tidak diperkenankan untuk dipindahkan dari satu kendaraan ke kendaraan lain. Jika terbukti pelat ‘RFS’ pada mobil Vellfire warna hitam yang ditumpangi Rachel Vennya itu bodong, ada sanksi yang disiapkan kepolisian.

“Kalau nomornya tidak sesuai, itu bisa kita tindak,” ungkap Argo.

Rachel Vennya penuhi panggilan polisiRachel Vennya pulang naik Vellfire hitam bernopol B-139-RFS (Yogi Ernes/detikcom)
Baca juga: 2 Pelat Mobil Vellfire Rachel Vennya yang Curi Perhatian

Pelat ‘RFS’ Bukan Nopol Pejabat

Selain itu, Argo menjelaskan soal nopol ‘RFS’ pada mobil yang ditumpangi Rachel Vennya bukan pelat khusus pejabat. Pelat ‘RFS’ untuk pejabat memiliki empat angka dengan kepala angka 1 pada TNKB.

Argo mengatakan pelat ‘RFS’ kini bisa dimiliki oleh masyarakat umum dengan cara dipesan. Hal ini diperbolehkan dan ada ketentuan yang mengaturnya.

“Untuk pejabat itu penggunaan RF kepala 1 dan 4 angka. Hanya kepala 1, empat angka. Jadi dia beli pelat biasa cuma ala-ala biar kelihatan kayak pejabat. Tapi itu bisa dimiliki oleh umum,” tutur Argo.

Seperti diketahui, Rachel Vennya datang ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa soal aksi kabur dari karantina di RSDC Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara, pada Kamis (21/10). Rachel Vennya tiba pada siang hari pukul 14.15 WIB dan baru selesai pemeriksaan pada pukul 22.53 WIB.

Baca juga: 5 Hal Terbaru soal Rachel Vennya Kabur dan Pihak yang Membantu

(mea/fjp)

Sumber: DetikNews

Istri Franky Sahilatua Adukan Pemakaian Lagu ‘Aku Papua’ Tanpa Izin di PON XX

Penulis
Redaksi
-

Jakarta –

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan membantu proses mediasi dugaan pelanggaran kekayaan intelektual penggunaan lagu ‘Aku Papua‘ yang dinyanyikan saat pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX. Dugaan pelanggaran itu diadukan oleh ahli waris pemilik lagu.

“Kami sudah menerima aduan yang disampaikan oleh ahli waris Franky Sahilatua, dan akan dilakukan pemeriksaan kembali mengenai kebenaran fakta,” kata Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kemenkumham Freddy Harris melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (22/10/2021) seperti dilansir Antara.

Baca juga: 3 Terluka Akibat Kios Pendatang di Papua Diserang, Pihak Bertikai Damai

Freddy mengatakan DJKI Kemenkumham terlebih dahulu akan mengumpulkan fakta-fakta dan diselidiki secara mendalam apakah ada potensi pelanggaran kekayaan intelektual atas karya Franky Sahilatua tersebut.

Istri dari Franky, Harwatiningrum selaku ahli waris telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kekayaan intelektual kepada DJKI Kemenkumham terkait kasus ini pada 10 Oktober 2021.

Dalam laporannya, Harwatiningrum menyampaikan pada 2 Oktober 2021 lagu ‘Aku Papua’ dinyanyikan oleh Michael Jakarimilena, Nowela Elizabeth Auparay, dan Edo Kondologit saat pembukaan PON XX Papua.

Harwatiningrum selaku ahli waris mengaku hingga saat ini pihak penyelenggara belum meminta izin atas penggunaan lagu tersebut saat pembukaan PON edisi Ke-20 di Stadion Lukas Enembe.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.


Selanjutnya

Halaman

1

2

Sumber: DetikNews

Perluasan Ganjil Genap di 25 Titik Jakarta Diputuskan Hari Ini

Penulis
Redaksi
-

Jakarta –

Polda Metro Jaya akan memutuskan perluasan ganjil genap pada hari ini. Semula hanya 3 titik saja, kini ganjil genap akan diperluas menjadi 25 titik.

“Nanti akan diputuskan dalam rapat Jumat besok (hari ini),” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo dalam keterangan kepada detikcom, Kamis (21/20/2021).

Berikut ini 25 titik gage di Jakarta:

1. Jalan Medan Merdeka Barat
2. Jalan MH Thamrin
3. Jalan Jenderal Sudirman
4. Jalan Jenderal S Parman, mulai simpang Jalan Tomang Raya sampai Jalan Gatot Subroto
5. Jalan Gatot Subroto
6. Jalan MT Haryono
7. Jalan HR Rasuna Said
8. Jalan DI Panjaitan
9. Jalan Jenderal Ahmad Yani, mulai simpang Jalan Bekasi Timur Raya sampai dengan simpang Jalan Perintis Kemerdekaan
10. Jalan Pintu Besar Selatan
11. Jalan Gajah Mada
12. Jalan Hayam Wuruk
13. Jalan Majapahit
14. Jalan Sisingamangaraja
15. Jalan Panglima Polim
16. Jalan Fatmawati, mulai simpang Jalan Ketimun 1 sampai dengan simpang Jalan TB Simatupang
17. Jalan Suryopranoto
18. Jalan Balikpapan
19. Jalan Kyai Caringin

Baca juga: Ganjil Genap di Lokasi Wisata Masih Berlaku Jam 12.00-18.00 WIB

20. Jalan Tomang Raya
21. Jalan Pramuka
22. Jalan Salemba Raya sisi barat dan Jalan Salemba Raya sisi timur, mulai simpang Jalan Paseban Raya sampai dengan simpang Jalan Diponegoro
23. Jalan Kramat Raya
24. Jalan Stasiun Senen
25. Jalan Gunung Sahari

Sejauh ini telah ada tiga titik gage yang berlaku selama masa PPKM. Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan pihaknya kini bakal segera menggelar rapat untuk pengkajian 25 titik gage tersebut.

“Masih ada 20-an lagi kawasan gage yang belum kita aktifkan. Tentu minggu depan kita akan melaksanakan rapat dengan instansi terkait dengan Dishub dan sebagainya untuk menentukan apakah cukup dengan tiga kawasan ini atau perlu diaktifkan di kawasan lain,” kata Sambodo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (15/10).

Petugas juga sudah tidak lagi berjaga di mulut-mulut menuju titik ganjil-genap. Meski begitu penindakan secara manual dan e-TLE tetap berlaku.

“Sejak tadi pagi sudah tidak ada lagi anggota kami berjaga di mulut-mulut gage seperti di Bundaran Senayan maupun di Patung Kuda. Tapi kita tetap melaksanakan penindakan di tengah. Anggota kami akan melakukan patroli dan penindakan kepada masyarakat yang melanggar,” katanya.

Baca juga: Catat! Ganjil Genap di Tiga Lokasi Wisata Jakarta Berlaku Hari Ini

Penerapan ganjil genap saat ini kembali ‘normal’ dengan merujuk ke Pergub. Ganjil genap di Sudirman, Thamrin dan Rasuna Said hanya berlaku pada hari Senin-Jumat saja.

“Terkait jam operasional kita kembalikan kepada peraturan gubernur. Pertama gage berlaku dari jam 06.00 WIB sampai ke 10.00 WIB kemudian dari jam 16.00 WIB-20.00 WIB. Hanya berlaku dari hari Senin-Jumat, untuk Sabtu, Minggu dan libur nasional gage tidak berlaku,” ujar Sambodo.

(isa/mei)

Sumber: DetikNews

Pujian Cemerlang dari Prabowo di Balik Ide Jokowi Soal Pertahanan

Penulis
Redaksi
-

Jakarta –

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memuji keputusan Presiden Joko Widodo di bidang pertahanan sebagai langkah cemerlang. Ada beragam tafsir makna di balik pujian Prabowo itu.

Sebagaimana diketahui, pujian itu disampaikan Prabowo karena upaya Jokowi mengalokasikan anggaran yang memadai untuk sektor pertahanan dan keamanan (hankam) serta mendorong pembentukan komponen cadangan (komcad).

“Keputusan-keputusan beliau banyakkan cemerlang. Harus saya akui. Saya bukan ngotot ini,” ucap Prabowo, dikutip Kamis (21/10/2021).

Baca juga: Elite PDIP Maknai Pujian Terbaru Prabowo ke Jokowi Penghargaan untuk Nawacita

Prabowo mengatakan itu saat memberikan kuliah umum di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Senin (19/10) lalu. Prabowo mengingatkan, kekuatan sebuah negara dan bangsa urgen dalam menjaga kekayaan dan kedaulatan negara.

“Beliau kasih komcad, beliau kasih anggaran terbesar pertahanan. Jadi semangat kita akan membangun Indonesia menjadi negara yang seharusnya,” sambungnya.

Dirinya lalu mengutip peribahasa latin si vis pacem, para bellum yang artinya jika kau mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang.

Karenanya, menurutnya, Indonesia harus kuat agar dapat menjaga kekayaannya demi kesejahteraan rakyat. Selain itu, membuat sistem yang baik sehingga kekayaan tersebut dapat terdistribusi kepada kaum papa.

“Kita berpikir dan berbuat kita harus membangun satu sistem, suatu mekanisme supaya kekayaan ini biar sampai ke rakyat yang paling miskin dan yang paling berhak,” jelas Prabowo.

Apa makna pujian ini? Silakan klik halaman selanjutnya.


Selanjutnya

Halaman

1

2

3

Sumber: DetikNews

NasDem Puji 2 Tahun Jokowi-Ma’ruf, tapi Tetap Minta Perbaiki Kinerja

Penulis
Redaksi
-

Jakarta –

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengapresiasi kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, meski diterpa COVID-19. Ahmad Ali tetap mengingatkan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf untuk memperbaiki kinerja.

“Tentunya patutlah kita berbangga hati sebagai partai pengusung pemerintah. Karena tidak gampang mengelola negara pada situasi pandemi ini,” ujar Ahmad Ali dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/10/2021).

Ahmad Ali mengatakan tanpa kepemimpinan yang kuat, pandemi yang menerpa selama hampir 2 tahun ini sulit teratasi. Dia mengakui penyebaran COVID-19 berpotensi menimbulkan chaos.

“(Tapi) ini yang dikelola dengan baik, dengan pertimbangan rasional oleh pemerintah,” imbuhnya.

Baca juga: Gaya Jokowi Naik Rantis Saat Resmikan Jembatan Sei Alalak

Ahmad Ali menuturkan kerja keras pemerintah dan seluruh elemen masyarakat mengatasi pandemi membuahkan hasil. Ketua Fraksi NasDem DPR RI itu mengingatkan masih ada waktu 3 tahun lagi untuk menuntaskan pemerintahan sesuai harapan masyarakat.

“Tentunya di situasi seperti ini tidaklah mudah. Kalau di sana sini masih kurang, itu sesuatu yang manusiawi. Kita berharap hal-hal yang masih kurang bisa segera diatasi, dan masih ada waktu 3 tahun ke depan,” tutur Ahmad Ali.

“Ini PR bersama bagi kita, partai pendukung dan pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya, sehingga di akhir pemerintahan semua ekspektasi bisa tercapai,” pungkasnya.

(zak/isa)

Sumber: DetikNews

1...885886887...1,423Halaman 886 dari 1,423

Terbaru

Populer

© Tribunriau 2024