Kebakaran tak hanya terjadi di Tangerang, Banten. Kebakaran juga terjadi di Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel), yang menghanguskan 3 rumah dan membuat sepasang suami-istri (pasutri) menjadi korban.
Lokasi kebakaran berada di Jalan Kalibata Utara V, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (2/11/2021), sekitar pukul 16.00 WIB. Kebakaran pun berhasil dipadamkan.
“Kebakaran tadi pukul 16.00, sore, sudah selesai dari pukul 17.30. Tiga unit rumah (terbakar), mobilnya tadi 16 unit,” kata petugas damkar Jakarta Selatan, Suparno, saat dihubungi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah satu pembicara yang diundang khusus di World Leaders Summit on Forest and Land Use di Glasgow, Skotlandia. Dalam forum itu, Jokowi menyampaikan tiga pandangannya terkait menjadikan hutan sebagai bagian dari aksi iklim global.
“Pertama, perhatian kita harus mencakup seluruh jenis ekosistem hutan, tidak hanya hutan tropis, tapi juga hutan iklim sedang dan boreal,” kata Jokowi di Scotish Event Campus, Glasgow, Skotlandia, seperti dalam keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Selasa (2/11/2021).
Jokowi mengatakan kebakaran hutan berdampak pada emisi gas rumah kaca dan keanekaragaman hayati apapun jenis ekosistemnya. Kebakaran dahsyat di benua Amerika, Eropa, dan Australia juga menjadi kekhawatiran bersama.
“Indonesia siap berbagi pengalaman tentang keberhasilannya mengatasi karhutla dengan negara-negara itu,” imbuhnya.
Terkait pengelolaan hutan, Jokowi menjelaskan Indonesia telah mengubah paradigmanya, dari manajemen produk hutan menjadi manajemen lanskap hutan. Hal tersebut menjadikan pengelolaan area hutan menjadi lebih menyeluruh.
Selain itu, Indonesia juga melakukan restorasi ekosistem mangrove yang berperan dalam menyerap dan menyimpan karbon. Indonesia memiliki lebih 20 persen total area mangrove dunia, terbesar di dunia.
“Indonesia juga akan mendirikan Pusat Mangrove Dunia di Indonesia,” lanjutnya.
Kedua, Jokowi menilai bahwa mekanisme insentif harus diberikan bagi pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Sertifikasi dan standar produksi harus disertai market incentives, sehingga berfungsi mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan, bukan menjadi hambatan perdagangan.
Jokowi juga menegaskan bahwa sertifikasi, metodologi, dan standar tersebut harus didasarkan pada parameter yang diakui secara multilateral, tidak dipaksakan secara unilateral dan berubah-ubah. Sertifikasi juga harus berkeadilan sehingga berdampak pada kesejahteraan, khususnya petani kecil.
“Sertifikasi juga harus pertimbangkan semua aspek SDGs sehingga pengelolaan hutan sejalan dengan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat,” tegasnya.
Ketiga, Jokowi memandang perlunya mobilisasi dukungan pendanaan dan teknologi bagi negara berkembang. Menurut Jokowi, komitmen harus dilakukan melalui aksi nyata, bukan retorika.
Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa memberi bantuan bukan berarti dapat mendikte, apalagi melanggar hak kedaulatan suatu negara atas wilayahnya. Jokowi mengatakan dukungan harus country-driven, didasarkan pada kebutuhan riil negara berkembang pemilik hutan.
“Bagi Indonesia, dengan atau tanpa dukungan, kami akan terus melangkah maju. Kami kembangkan sumber-sumber pendanaan inovatif, di antaranya pendirian Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, penerbitan green bond dan green sukuk, serta mengembangkan mekanisme Nilai Ekonomi Karbon sebagai insentif bagi pihak swasta dalam mencapai penurunan emisi,” jela Jokowi.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap hasil investigasi mengenai dugaan kecurangan dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). BKN menyebut indikasi kecurangan banyak terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan.
“Titik lokasi yang berpotensi terjadi kecurangan itu sebagian besar ada di wilayah kantor regional Makassar. Total yang sudah kami sampaikan kepada instansi-instansi di wilayah ini yang mereka sangat kuat melakukan kecurangan itu di Wilayah Makassar itu sebanyak 202 orang, 225 itu termasuk Lampung,” ujar Deputi Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN, Suharman dalam channel YouTube resmi BKN, Selasa (2/11/2021).
“Jadi 202 orang ada di wilayah Makassar dan ada 23 orang di wilayah Lampung. Ini yang titik lokasi yang kami mengidentifikasi berdasarkan artificial intelligence. Potensi ini luar biasa besar setelah kami melaporkan ke Pak Kepala (BKN) dan Pak Kepala melaporkan ke Pak Menteri (Menpan-RB) sejauh ini ini yang kami lakukan,” kata dia.
Suharman mengatakan investigasi masih terus dilakukan. Dia tidak menutup kemungkinan adanya kecurangan-kecurangan baru.
“Tentu ini tidak berhenti di sini, bahwa saat ini kami di BKN sedang melakukan audit forensik data peserta dengan menggunakan artificial intelligence. Apakah nanti akan terjadi titik kecurangan yang lain, kami belum tahu belum bisa mengatakan itu, karena masih prosesnya masih berlangsung,” katanya.
Suharman menyebut kecurangan tes CPNS juga terjadi di Makassar pada tahun tahun sebelumnya. Kecurangan itu dulu dilakukan menggunakan joki saat tes.
“Kita berbicara dari pengalaman selama ini baik itu yang tertangkap secara fisik baik di 2019 yang lalu, 2020 itu wilayah Makassar ini memang agak rawan. Pola ke joki itu secara fisik waktu zaman dulu itu, dan itu ditangkap dan diserahkan ke teman-teman di kepolisian,” kata dia.
Namun saat ini, kecurangan yang teridentifikasi yaitu menggunakan remote access. Suharman mengatakan BKN sudah berupaya dalam melakukan pengamanan, akan tetapi pihak yang melakukan kecurangan masih menemukan celah.
“Namun prosesnya secara online dan upaya mengantisipasi potensi terjadinya perjokian tadi maka kami mengembangkan face recognition, tidak hanya di level pada saat pendaftaran, kedua pada saat mereka memulai sesi, itu sebabnya di setiap PC yang digunakan untuk lokasi ujian kami memastikan web camera aktif, kalau web camera tidak aktif maka sistemnya akan langsung freeze, dia tidak bisa menggunakan komputer itu untuk mengikuti seleksi. Ini langkah antisipasi yang kami lakukan untuk menjaga jangan terjadi perjokian,” katanya.
Vaksinasi COVID-19 untuk wilayah Sulsel kategorisasi lansia masih masih tergolong rendah. Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin pun meminta semua pihak menggenjot vaksinasi khusunya lansia.
“Kalau sekarang paling penting vaksinasi lansia harus digenjot, karena paling resiko tinggi kena itu lansia. Harus lindungi lansia, vaksin cepat, karena sekarang vaksinasi kasus 40-50 persen, supaya mereka ndak masuk RS dan wafat,” kata Budi Gunadi di Makassar, Selasa (2/11/2021).
Untuk vaksinasi anak umur 6 tahun, Budi menyebut pihaknya telah memberikan izin vaksinasi. Hanya saja pihaknya masih mencari vaksin yang cocok untuk ketegori umur ini.
“Alternatif beberapa, ada Sinovac, Sinovac, Pfizer ada, kita lihat mana paling available paling kecil dampaknya. Anak harus dijaga juga, kalau sudah pilih nanti baru dilakukan,” terang dia.
Sementara itu, Plt Kadis Kesehatan Sulsel, Arman Bausat, menyebutkan hingga saat ini proses vaksinasi kepada lansia masih tergolong rendah. Hanya Kabupaten Tana Toraja saja yang target vaksinasi lansianya di atas 50 persen.
“Kabupaten lain masih rendah. Upaya bagaimana melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, unsur TNI/Polri. Problem sekarang terkendali di daerah pesisir, 60 persen vaksin itu di Ibu Kota, kabupaten, maupun provinsi. Gampang dapat sasaran, tapi kalau masuk ke desa sulit,” sebut dia di lokasi yang sama.
Soal vaksinasi anak umur 6 tahun, Arman mengakui belum ada informasi yang diterima dari Kemenkes. Namun dia menegaskan pihaknya siap menjalankan vaksinasi untuk anak.
“Kalau persiapan ya siapa saja, vaksin siap. Semua vaksin yang disebutkan semua sesuai protokol, SOP. SOP sama anak dan orang dewasa, kalau ada instruksi 6 tahun kita laksanakan, kalau sekarang belum ada,” ujar dia.
Komandan tim (Dantim) Badan Intelijen Strategis (Bais) wilayah Pidie Kapten Abdul Majid tewas ditembak menggunakan senjata SS1-V2. Senjata tersebut diduga bekas konflik Aceh.
“Senjatanya dari sisa-sisa konflik dulu,” kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardy saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (2/11/2021).
Barang bukti senjata ditemukan di kebun milik tersangka D di kawasan Pidie. Dalam kasus itu, D bertugas sebagai penyedia senjata. Sementara dua tersangka lain yakni M dan F punya peran berbeda.
Kapolres Pidie AKBP Fadli mengatakan, pada saat kejadian, M yang merupakan kenalan Kapten Majid menghubungi korban untuk bertemu di Simpang Lamlo, Kecamatan Mutiara, Pidie. Setelah bertemu, tersangka M meminta korban mengantarnya ke tempat temannya di Lhok Panah, Sakti, Pidie.
Begitu tiba di lokasi sekitar pukul 17.00 WIB, Kamis (28/10), tersangka M meminta korban menghentikan mobil yang dikemudikannya. Tersangka M juga disebut meminta korban menurunkan kaca mobil.
“Tersangka F selaku eksekutor dengan mudah melihat posisi korban yang sudah membuka kaca pintu samping kanan dan langsung menembak ke arah pintu samping depan sebelah kanan hingga peluru menembus pintu mobil dan mengenai korban di bagian perut,” jelas Fadli.
Fadli mengatakan, tersangka M seketika mengambil tas korban berisi uang yang ditaruh di antara kursi depan. Ketiga tersangka melarikan diri usai beraksi.
“Sedangkan korban bersama dengan seorang rekannya yang duduk di kursi depan samping kiri tidak berani keluar, kondisi korban pada saat itu sudah dalam keadaan kritis sampai korban ditemukan oleh warga dan selanjutnya korban dilarikan ke Rumah Sakit,” ujar Fadli.
Aturan PPKM Level 1 mulai dicari tahu masyarakat usai pemerintah menurunkan status PPKM Jakarta menjadi PPKM level 1. Pemerintah diketahu kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali mulai tanggal 2-15 November 2021.
Adapun aturan dan daftar daerah di masa PPKM ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, level 2 dan level 1 COVID-19 di Jawa dan Bali. Aturan ini ditandatangani Mendagri Tito Karnavian, Senin (1/11/2021).
Lalu apa saja aturan PPKM level 1 terbaru? detikcom merangkum informasinya berikut ini.
Sebelum mengetahui aturan PPKM level 1, perlu diketahui daerah mana saja yang kini masuk kategori level 1. Mengacu pada Inmendagri 57/2021, berikut daftarnya:
DKI Jakarta – Kepulauan Seribu – Jakarta Barat – Jakarta Timur – Jakarta Selatan – Jakarta Utara – Jakarta Pusat
Banten – Kota Tangerang – Kabupaten Tangerang
Jawa Barat – Kota Bogor – Kabupaten Pangandaran – Kota Banjar – Kabupaten Bekasi
Jawa Tengah – Kota Tegal – Kota Semarang – Kota Magelang – Kabupaten Demak
Jawa Timur – Kota Surabaya – Kota Mojokerto – Kota Madiun – Kota Blitar – Kota Pasuruan
Masih mengacu pada Inmendagri No 57/2021, berikut aturan PPKM level 1 lengkap:
Pembelajaran Tatap Muka (PTM) boleh dilakukan maksimal kapasitas 50%. Hal ini sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa pandemi COVID-19. – Sementara kapasitas PTM untuk SDLB, MILB, SMPLB, SMALB dan MALB maksimal 62%-100% dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas. – Khusus PAUD, kapasitas PTM maksimal 33% dan menjaga jarak minimal 1,5 meter, maksimal peserta didik 5 orang per kelas.
Kegiatan pada sektor non esensial dapat melakukan Work From Office (WFO) maksimal 75% untuk pegawai yang telah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk akses masuk dan keluar.
Supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas pengunjung 100%.
Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100%
Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka.
Kegiatan Dine in sudah diperbolehkan dengan ketentuan: – warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka sampai pukul 22.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung 75% – Restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi di dalam gedung atau area terbuka dapat buka sampai pukul 22.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung 75% dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi. – Restoran dan rumah makan, atau kafe dengan jam operasional mulai malam hari, maka dapat beroperasi mulai pukul 18.00-00.00 waktu setempat dengan kapasitas maksimal 75% serta skrining melalui aplikasi PeduliLindungi.
Aturan PPKM level 1 untuk Mall hingga resepsi dapat dilihat di halaman selanjutnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf meminta kepala sekolah (Kepsek) memberikan pembinaan kepada guru yang merekam siswa SD yang sedang di-bully di Sulawesi Tenggara (Sultra). Dede Yusuf menegaskan guru harusnya melindungi siswanya.
“Guru harusnya tidak mem-bully. Harusnya menjadi pelindung dan pengayom bagi anak. Ini yang musti ditegur adalah gurunya,” kata Dede Yusuf kepada wartawan, Senin (1/11/2021).
Dede mengatakan pembinaan perlu dilakukan kepada guru yang merekam siswa saat di-bully itu. Pembinaan itu, kata Dede Yusuf adalah tanggung jawab kepada sekolah.
“Saya rasa pembinaan saat ini lebih dibutuhkan. Penanggung jawab pertama adalah Kepsek,” kata dia.
Politikus Partai Demokrat itu berharap tak ada lagi guru yang ikut merundung siswanya. Sebab, peristiwa itu akan membuat siswa mengalami trauma.
“Kita berharap kejadian ini tidak diulang oleh guru dimana pun, yang bisa membuat siswa trauma. Jadi sekolah dan Kepsek punya tanggungjawab juga membina guru,” ujar Dede Yusuf.
Sebelumnya, viral di media sosial seorang siswi sekolah dasar (SD) yang disebut tidak bisa menjawab soal dari guru di-bully oleh guru dan teman-temannya di Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra). Bahkan, video viral tersebut sengaja direkam oleh guru dan disebar di media sosial.
Dalam video viral berdurasi 47 detik tampak seorang siswi SD menangis di depan pintu kelas sembari menutup mukanya dengan tangan. Kemudian terdengar suara pria yang diduga guru dari siswi tersebut.
“Jangko (jangan) tertawa,” ujar suara pria itu meminta para murid yang menertawai siswi tersebut untuk tidak menertawai rekannya.
Pemerintah kembali memperpanjang PPKM berlevel. Daftar daerah yang menerapkan PPKM itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri). Berikut daftar lengkap wilayah yang menerapkan PPKM level 1-3 mulai hari ini.
Perpanjangan PPKM ini diatur dalam Inmendagri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, level 2 dan level 1 COVID-19 di Jawa dan Bali. Aturan ini ditandatangani Mendagri Tito Karnavian, Senin (1/11/2021).
– Kota Bogor – Kabupaten Pangandaran – Kota Banjar – Kabupaten Bekasi
4. Jawa Tengah
– Kota Tegal – Kota Semarang – Kota Magelang – Kabupaten Demak
5.Jawa Timur
– Kota Surabaya – Kota Mojokerto – Kota Madiun – Kota Blitar – Kota Pasuruan
PPKM Level 2
1. Banten
– Kota Tangerang Selatan
2. Jawa Barat
– Kota Sukabumi – Kota Cirebon – Kota Bekasi – Kota Bandung – Kota Depok – Kota Cimahi – Kabupaten Karawang, – Kabupaten Ciamis – Kabupaten Bandung Barat – Kabupaten Sumedang – Kabupaten Subang
3. Jawa Tengah
– Kabupaten Wonogiri – Kabupaten Temanggung – Kabupaten Sukoharjo – Kabupaten Sragen – Kabupaten Rembang – Kabupaten Purworejo – Kota Surakarta – Kota Salatiga – Kota Pekalongan – Kabupaten Klaten – Kabupaten Kendal – Kabupaten Karanganyar – Kabupaten Cilacap – Kabupaten Banyumas – Kabupaten Semarang – Kabupaten Boyolali
4. Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Jawa Timur
– Kabupaten Sidoarjo – Kabupaten Ngawi – Kabupaten Magetan – Kabupaten Madiun – Kota Malang – Kota Kediri – Kota Batu – Kabupaten Kediri – Kabupaten Jombang – Kabupaten Banyuwangi – Kabupaten Mojokerto – Kabupaten Malang – Kabupaten Lamongan – Kabupaten Gresik
6. Bali
PPKM Level 3
1. Banten
– Kota Cilegon – Kabupaten Serang – Kabupaten Pandeglang – Kabupaten Lebak – Kota Serang
2. Jawa Barat
– Kabupaten Kuningan – Kabupaten Tasikmalaya – Kabupaten Sukabumi – Kabupaten Purwakarta – Kabupaten Majalengka – Kota Tasikmalaya – Kabupaten Indramayu – Kabupaten Cirebon – Kabupaten Cianjur – Kabupaten Bogor – Kabupaten Bandung – Kabupaten Garut
3. Jawa Tengah
– Kabupaten Wonosobo – Kabupaten Tegal – Kabupaten Purbalingga – Kabupaten Pemalang – Kabupaten Pati – Kabupaten Magelang – Kabupaten Kudus – Kabupaten Kebumen – Kabupaten Banjarnegara – Kabupaten Pekalongan – Kabupaten Jepara – Kabupaten Grobogan – Kabupaten Brebes – Kabupaten Blora – Kabupaten Batang
– Kabupaten Tulungagung – Kabupaten Trenggalek – Kabupaten Situbondo – Kabupaten Ponorogo – Kabupaten Pacitan – Kabupaten Lumajang – Kota Probolinggo – Kabupaten Bondowoso – Kabupaten Blitar – Kabupaten Tuban – Kabupaten Sumenep – Kabupaten Sampang – Kabupaten Probolinggo – Kabupaten Pasuruan – Kabupaten Pamekasan – Kabupaten Nganjuk – Kabupaten Jember – Kabupaten Bojonegoro – Kabupaten Bangkalan
Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, di Scottish Event Campus (SEC), Glasgow, Skotlandia. Presiden Jokowi membahas sejumlah hal termasuk penguatan kerja sama dengan Amerika Serikat.
Jokowi dan Biden membahas 4 hal dalam pertemuan tersebut. Pertama, Indonesia menghargai kerja sama bidang kesehatan selama pandemi mulai dari penerimaan stok vaksin melalui mekanisme dose-sharing, ventilator, obat-obatan teurapeutik, hingga alat kesehatan lainnya.
Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden AS Joe Biden (Foto: Laily Rachev – Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jokowi mengatakan Indonesia tertarik untuk menjadi bagian dari rantai pasok global di bidang kesehatan melalui pembangunan industri kesehatan Indonesia.
Kedua, Jokowi menyampaikan pentingnya memperkuat kerja sama ekonomi terutama dalam pengembangan ekonomi hijau. Menurut Jokowi, Indonesia dapat menjadi mitra kerja sama ekonomi yang handal.
Ketiga, terkait perubahan iklim, Jokowi menekankan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon. Indonesia telah menunjukkan hasil yang baik dalam menurunkan tingkat deforestasi secara signifikan dan tingkat kebakaran hutan yang berada pada titik paling rendah dalam 20 tahun.
“Saya akan restorasi hutan bakau hingga 600 ribu hektare dalam 3 tahun ke depan. Ini akan menjadi konservasi hutan mangrove terbesar di dunia,” kata Jokowi, dalam keterangan tertulisnya.
Dalam sektor energi, Jokowi menyebut telah mencanangkan transformasi Indonesia menuju energi baru dan terbarukan, serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau. Jokowi pun mengajak Amerika Serikat untuk melakukan investasi pada energi baru dan terbarukan termasuk pengembangan ekosistem mobil listrik dan baterai lithium.
“Saya harapkan dukungan AS melalui investasi yang mempercepat transisi energi, khususnya teknologi rendah karbon,” imbuhnya.
Terakhir, mengenai presidensi Group of Twenty (G20) Indonesia, Jokowi sangat menghargai dukungan Amerika Serikat terhadap presidensi Indonesia yang mengambil tema “Recover Together, Recover Stronger”. Inklusivitas akan menjadi kunci presidensi Indonesia tahun depan.
Di masa presidensi, Indonesia ingin mendorong kerja sama konkret di sejumlah sektor utama seperti memastikan transisi digital yang inklusif bagi pertumbuhan dan pembangunan, mendorong investasi dan alih teknologi rendah karbon yang terjangkau, serta keuangan inklusif khusunya bagi usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM), perempuan, dan kelompok rentan.
“Kita harus jadikan G20 relevan tidak saja bagi anggotanya, tapi juga bagi dunia utamanya negara berkembang,” ucap Jokowi.
Selain itu, keduanya Jokowi dan Biden juga melakukan tukar pikiran mengenai berbagai isu internasional, antara lain demokrasi, Myanmar dan Afghanistan.
Pertemuan kedua Presiden ini dilakukan dengan sangat hangat dan bersahabat berlangsung selama satu jam.
Turut mendampingi Jokowi dalam pertemuan bilateral tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Sebelumnya, Polda Sumut memeriksa Kapolsek, Kanit hingga penyidik Polsek Medan Baru. Mereka diperiksa terkait seorang pedagang Pasar atau Pajak Pringgan Medan, BA, yang menjadi korban penusukan, ditetapkan sebagai tersangka.
“Pasti. Sekarang lagi dilakukan pemeriksaan tetapi sampai sejauh mana karena tidak semua kasus itu disamakan. Jadi ini berkaitan sekali lagi, kasus saling melapor terhadap sebuah kejadian yang sama,” kata Kapolda Sumut Irjen Panca Putra kepada wartawan, Jumat (29/10).
Panca mengatakan kasus seperti ini ternyata menjadi fenomena di Sumut. Untuk itu, dia menjadikan fenomena ini sebagai ‘PR’ (pekerjaan rumah) untuk melakukan evaluasi.
“Nah ini sudah menjadi fenomena rupanya yang di Sumut ini tetapi ini menjadi PR saya untuk saya lakukan evaluasi ulang terhadap kasus-kasus saling lapor seperti ini. Mudah-mudahan dalam waktu, kita sampaikan keputusannya terkait dengan penetapan yang bersangkutan,” ucap Panca.
Panca pun menyebut sudah ada aturan yang menjadi acuan untuk kasus saling lapor. Dia menyebut aturan itu akan menjadi pedoman yang harus dijalankan ke depan.
“Begini, Polri sudah membuat aturan kita tidak bisa menolak sebuah laporan. Tetapi untuk mengatasi kasus saling melapor seperti ini, sudah ada ketentuan bahwa tidak boleh diterima dalam satu tempat yang sama. Harus ditarik salah satunya ke tingkat yang lebih tinggi. Ini pedoman yang harus dijalankan kembali jajaran saya,” ucap Panca.
“Saya minta ini sudah dilakukan, saat ini sedang dilakukan evaluasi terhadap semua laporan polisi yang ada dan ditangani oleh jajaran saya di Sumut. Ini untuk menghindari terjadinya kasus-kasus seperti ini,” sebut Panca.
Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden AS Joe Biden (Foto: Laily Rachev – Biro Pers Sekretariat Presiden)
