Beranda blog Halaman 870

Kapolri Minta Forkopimda Sumut Antisipasi Lonjakan COVID-19 Saat Nataru

Medan

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat pengarahan kesiapan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sumatera Utara (Sumut). Sigit meminta antisipasi dilakukan agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19.

Sigit mengatakan, saat ini penanganan dan pengendalian kasus COVID-19 di Indonesia terus membaik. Meski demikian, dia mengingatkan lagi pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak lengah dan abai.

Sigit meminta akselerasi vaksinasi, penerapan protokol kesehatan (prokes) secara disiplin, hingga memberi penanganan yang baik bagi pasien COVID-19 harus terus dilakukan.

Menurut Sigit, pencapaian yang sudah baik saat ini harus dipertahankan. Karena itu, dia meminta Forkopimda Sumut menyiapkan antisipasi untuk mencegah lonjakan virus Corona ketika saat perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) mendatang.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberi pengarahan kepada Forkopimda SumutKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberi pengarahan kepada Forkopimda Sumut Foto: dok ist

“Pesan Presiden, kondisi angka harian yang saat ini sudah bagus bisa berubah, kalau kita lengah. Setiap libur maka ada peningkatan. Pada bulan Juli kasus harian mencapai 56 ribu, tapi hari ini di angka 612. Ini harus dipertahankan. Terlihat dari kasus positif menurun demikian juga kasus aktifnya. Ini adalah angka hasil kerja keras rekan-rekan semua,” kata Sigit.

Menurut Sigit, Forkopimda Sumut harus melakukan antisipasi di jalur lintasan bandara, pelabuhan, stasiun, terminal dan lainnya. Upaya tersebut untuk mencegah adanya lonjakan masyarakat yang hendak kembali ke kampung halamannya saat perayaan Natal.

Sedangkan terkait perayaan Tahun Baru, Sigit menekankan kepada Forkopimda untuk tidak menyelenggarakan kegiatan yang dapat memicu terjadinya kerumunan massa seperti konser atau pun perayaan musik lainnya.

“Kegiatan pesta akhir tahun terkait dengan konser dan perayaan mohon dihindari ini mengantisipasi lonjakan. Mohon disesuaikan dengan SOP yang sudah diatur di posko bandara, jalan raya dan pelabuhan. Lalu, masifkan aplikasi PeduliLindungi. Kegiatan ibadah harus dibicarakan tempat mana yang dilaksanakan secara virtual dan langsung. Mohon dibicarakan, di wilayah Sumut ada sekitar 6.623 gereja, ini harus dipersiapkan dengan baik. Ibadah bisa berjalan namun laju COVID-19 bisa dijaga,” papar Sigit.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberi pengarahan kepada Forkopimda SumutKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Forkopimda Sumut Foto: dok ist

Sigit meyakini Forkopimda Sumut bisa mengantisipasi dan mencegah lonjakan kasus harian virus Corona. Kuncinya menurut dia adalah sinergitas dan soliditas antara TNI-Polri, pemda, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Menurut Sigit, antisipasi yang dilakukan sejak dini efektif bisa mencegah lonjakan COVID-19 sebagaimana dilakukan ketika pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX di Papua, beberapa waktu lalu.

“Beberapa waktu lalu kita melaksanakan PON dan sempat terjadi lonjakan klaster walau tak signifikan. Kontingen berasal dari seluruh provinsi dan alhamdulilah tidak terjadi peningkatan klaster, terjadi kesembuhan. Ini optimisme kita semua harapan kita menyelenggarakan event selanjutnya,” ujar eks Kapolda Banten tersebut.

Karena itu, Sigit minta Forkopimda Sumut mempertahankan tren positif penanganan dan pengendalian COVID-19 saat ini. Ini mengingat Indonesia menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dalam penanganan kasus Corona.

“Sejalan dengan pemerintah dan rekan-rekan semua kita berada rangking satu di Asia Tenggara untuk penanganan COVID-18 terbaik. Angka ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi kebanggaan kita. Namun tak boleh lengah, kalau kita abai, risiko terjadi gelombang tiga bisa terjadi,” ucap mantan Kabareskrim Polri tersebut.

Dengan adanya fakta itu, Sigit optimistis bahwa, beberapa event internasional yang rencananya diselenggarakan di wilayah Indonesia akan berjalan dengan aman dan lancar dengan tetap memperhatikan sisi kesehatan.

Lebih lanjut, Sigit meminta kepada Forkopimda Sumut untuk terus melakukan akselerasi vaksinasi. Ini penting untuk mencapai target 70 persen sebagaimana harapan dari Presiden Jokowi.

“Catatan saya tolong ditingkatkan lansia vaksinasinya. Sehingga kita bisa menurunkan angka kematian. Strategi diubah lebih meningkatkan door to doornya, kematian tertinggi di usia tersebut,” ucap Sigit.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberi pengarahan kepada Forkopimda SumutKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan peninjauan Foto: dok ist

Sigit juga meminta Forkopimda memperhatikan dimulainya pembelajaran tatap muka (PTM) bagi para pelajar. Sigit berharap, percepatan vaksinasi terhadap generasi penerus bangsa itu harus terus dilakukan.

“Angka yang belum maksimal tolong ditingkatkan, tenaga didik dan siswanya. Sehingga PTM berjalan dan laju COVID-19, bisa dikendalikan. Lakukan pengawasan soal SOP, apakah di sekolah dilaksanakan atau tidak. Dalam hal ini, setiap tiga hari ada random sampling 10 persen dari siswa yang ada. Sehingga diketahui apakah PTM memunculkan klaster atau tidak,” tutur Sigit.

Selain memimpin rapat bersama Forkopimda Sumut, Panglima TNI dan Kapolri juga meninjau vaksinasi massal di Lapangan Benteng Kota Medan, yang diikuti oleh 33 kabupaten/kota di Sumut.

Sigit juga menyempatkan waktu untuk menyapa beberapa perwakilan secara virtual. Dalam kesempatan itu salah satu yang menjadi perhatian Sigit adalah soal jumlah dan stok vaksin, serta pelaksanaan pembelajaran tatap muka.

(hri/fjp)

Sumber: DetikNews

Surpres Calon Panglima TNI Diterima DPR, Ini Sosok dan 3 Kabar Terbarunya

Jakarta

Surpres calon panglima TNI sudah diterima DPR RI. Dalam surat presiden (surpres) tersebut, Presiden Jokowi mengusulkan satu nama sebagai calon panglima TNI.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjatuhkan pilihannya ke Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Saat ini, Andika Perkasa menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Simak informasi di bawah ini mengenai surpres calon panglima TNI yang sudah kami rangkum.

Surpres Calon Panglima TNI: Ini Sosok Andika Perkasa

Jenderal Andika Perkasa merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak November 2018. Andika merupakan lulusan Akmil tahun 1987. Ia mengawali karir di Grup 2/Para Komando Kopassus.

Pada 2018, Andika tiga kali mendapat promosi. Pada awal 2018, ia diangkat menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Dankodiklat) TNI AD. Jabatan ini mengantarkan Andika memperoleh bintang tiga atau letnan jenderal (letjen).

Pada Juli, Andika kembali mendapat promosi. Ia diangkat menjadi Panglima Kostrad (Pangkostrad) menggantikan Letjen Agus Kriswanto, yang pensiun. Baru lima bulan menjabat sebagai Pangkostrad, Andika dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) hingga saat ini.

Surpres Calon Panglima TNI: DPR Menindak Lanjuti

DPR RI akan menindak lanjuti surpres mengenai usulan mengenai calon panglima TNI yang baru ini setelah melalui rapat pimpinan. Dalam memberikan persetujuan calon panglima usulan Presiden, DPR RI akan memperhatikan berbagai aspek yang dapat memberikan keyakinan bahwa calon panglima tersebut bisa menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan di UUD TNI.

Persetujuan DPR RI terhadap calon panglima TNI yang diusulkan Presiden ini akan disampaikan kembali kepada Presiden paling lambat 20 hari terhitung dari hari ini saat surpres diterima. DPR RI akan menjalankan proses tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku.

Surpres Calon Panglima TNI kini sudah diterima DPR. Berikut kabar terbarunya di halaman selanjutnya.

Sumber: DetikNews

KPK Pamer Direktorat Antikorupsi Badan Usaha, Cegah Korupsi Sektor Swasta

Jakarta

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyebut jumlah tersangka swasta mendominasi sejak KPK berdiri. KPK pun menghadirkan Direktorat Antikorupsi Badan Usaha untuk mencegah hal tersebut.

“Bahwa sepanjang KPK berdiri yang paling banyak menjadi tersangka dari sektor swasta, karena memang ini natural yang terbesar itu adalah suap dan gratifikasi. Kalau dilihat sektornya lagi yang paling banyak pengadaan barang jasa dan perizinan,” kata Pahala pada webinar ‘Mencegah Korupsi: Mengikis Suap di Perizinan Perumahan’, Selasa (2/11/2021).

“Oleh karena itu secara khusus dibentuk Direktorat ini (Direktorat Antikorupsi Badan Usaha) untuk mengurangi peran swasta atau mengurangi jumlah tersangka dari sektor swasta,” tambahnya.

Pahala mengatakan kasus korupsi yang kerap melibatkan pihak swasta tak luput dari pelibatan eksekutif hingga yudikatif. Hal itu katanya merupakan sesuatu yang sudah biasa.

“Karena banyaknya suap tentunya pemberiannya kita lihat bahwa jalannya kan supply-nya dari swasta ke eksekutif, legislatif maupun yudikatif, kan jalannya begitu,” kata Pahala.

“Oleh karena itu dari eksekutif legislatif dan yudikatif sudah ada program pencegahan nya, tapi yang swasta ini belum,” sambungnya.

Lebih lanjut, Pahala menegaskan bahwa direktorat tersebut memang dikhususkan untuk menepis tiap-tiap celah pihak swasta untuk melakukan korupsi.

“Oleh karena itu sekali lagi direktorat itu khusus didesain untuk bagaimana supplier suap dari sektor swasta,” katanya.

(azh/knv)

Sumber: DetikNews

Tersangka Kasus Narkoba yang Kabur dari Polres Pekanbaru Ditangkap!

Pekanbaru

Tersangka kasus narkoba, A (31), yang kabur saat diperiksa di ruangan Satnarkoba Polresta Pekanbaru, ditangkap. A ditangkap setelah kabur ke Indragiri Hulu.

Dari foto-foto penangkapan yang diterima detikcom, terlihat pelaku berambut pirang dan kaos singlet putih. Sementara kedua tangan terlihat terlipat ke belakang seperti diborgol.

“Benar (A ditangkap), tadi malam,” terang Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pria Budi saat dikonfirmasi, Rabu (3/11/2021).

Kombes Pria Budi membenarkan tersangka dibekuk di Inhu dalam pelariannya. Tersangka tidak bisa berbuat banyak saat disergap setelah kabur.

“Motif dia kabur apa, apa alasannya nanti kita rilis. Kita akan hadirkan tersangka di depan kita untuk menanyakan apa alasan detailny,” tegas Pria Budi.

Sumber: DetikNews

MUI Minta Ustaz Cabuli Murid di Tangerang Dihukum Berat: Biadab!

Jakarta

Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut angkat bicara terkait seorang pria di Tangerang, Banten, yang dipanggil Ustaz S diduga mencabuli 2 orang muridnya yang berusia di bawah umur. MUI menilai perbuatan oknum ustaz itu biadab.

“Pelaku ini adalah melakukan sebuah perbuatan biadab, apalagi mengaku seorang ustaz yang semestinya memberi contoh perilaku yang baik dan beradab,” kata Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Abdullah Jaidi, kepada wartawan, Selasa (2/11/2021).

Dia menyebut perbuatan cabul tidak dibenarkan dengan alasan apapun dalam ajaran Islam dan Undang-Undang. Menurutnya, perbuatan pelaku telah merusak masa depan anak dan menjadikan trauma mendalam hingga secara psikologi anak itu akan terganggu.

“Banyak ayat di dalam Alqur’an yang mengingatkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu moralitas ini kecuali kepada istrimu yang halal,” ucapnya.

Sementara itu, Wasekjen MUI Ikhsan Abdullah juga menyesalkan atas adanya kejadian ini. Dia memastikan bahwa pelaku bukan lah seorang ustaz.

“Saya memastikan bahwa tindakan seperti ini bukan tindakannya ustaz, tapi tindakannya oknum atau pribadi yang kemudian dilegitimasi sebagai ustaz. Karena kalau seorang ustaz ya notabene tidak mungkin melakukan perbuatan yang tercela itu,” ujarnya.

Dia meminta pelaku diberi hukuman yang berat sesuai undang-undang yang berlaku.

“Secara hukum ini harus dilakukan tindakan dengan UU Perlindungan Anak. Agar peristiwa seperti ini jangan terulang maka ya harus dihukum yang berat lah sesuai ketentuan UU Perlindungan Anak,” tegasnya.

Ikhsan mengimbau agar masyarakat lebih cermat dalam menilai orang. Masyarakat, kata dia, jangan sampai mudah mencap orang sebagai ustaz gara-gara paham ilmu agama.

“Masyarakat jangan sampai inilah, harus mulai belajar lebih hati-hati, jangan orang sedikit-sedikit ngerti agama lalu di kultuskan seorang ustaz. Padahal kan perbuatannya seperti itu, bagaimana mungkin perbuatan seorang ustaz seperti itu,” imbuhnya.

Baca modus ustaz di tangerang cabuli murid di halaman selanjutnya:

Sumber: DetikNews

Jokowi Tiba di Abu Dhabi untuk Temui Syekh Mohammed bin Zayed

Abu Dhabi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA) setelah menghadiri KTT COP26 di Glasgow, Skotlandia. Jokowi rencananya akan bertemu Putra Mahkota Uni Emirat Arab Syekh Mohammed bin Zayed (MBZ) dan menghadiri pertemuan bisnis dengan beberapa tokoh dan pebisnis di PEA.

Jokowi tiba di Terminal Kepresidenan Bandara Internasional Abu Dhabi Selasa (2/11), sekitar pukul 22.50 waktu setempat. Setibanya di Abu Dhabi, Jokowi langsung disambut oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk PEA Husin Bagis beserta Ibu Farida Husin Bagis, Menteri Energi PEA Suhail Al Mazroui, dan Atase Pertahanan RI Riyadh Brigjen Erlangga.

Jokowi sempat berbincang-bincang dengan Menteri Energi PEA Suhail Al Mazroui didampingi Duta Besar Republik Indonesia untuk PEA Husin Bagis di Ruang Majlis sebelum meninggalkan bandara. Persatuan Emirat Arab merupakan negara ketiga yang dikunjungi Jokowi dalam rangkaian lawatan ke luar negerinya setelah Italia dan Skotlandia.

Setelah meninggalkan bandara, Jokowi rencananya bakal bertemu dengan Putra Mahkota Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ). Jokowi memiliki agenda utama di Abu Dhabi untuk memperkuat kerja sama terutama dalam bidang perdagangan dan investasi.

Jokowi turut didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

(maa/maa)

Sumber: DetikNews

Aceh Pamerkan Kopi-Potensi Investasi Pariwisata di World Expo 2020 Dubai

Dubai

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh ikut ambil bagian dalam World Expo 2020 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Penampilan budaya hingga produk unggulan dipamerkan dalam ajang itu.

“Secara umum keikutsertaan kita di Dubai ini ada tiga hal, culrutal performance, bisnis forum dan exhibition (pameran produk). Dari sisi bisnis forum kita mempromosikan beberapa potensi investasi di Aceh,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Marthunis di Paviliun Indonesia di World Expo 2020 Dubai, Selasa (2/11/2020).

Marthunis mengatakan potensi investasi itu seperti di bidang pariwisata di Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil, energi, dan kawasan ekonomi khusus di Lhokseumawe.

“Kita juga mempromosikan investasi di sektor unggulan, apakah itu di pariwisata maupun komoditi unggulan seperti minyak nilam, kopi, kakau dan lainnya,” ujarnya.

Produk Aceh yang dibawa ke Dubai, UEAFoto: Produk Aceh yang dibawa ke Dubai, UEA (Idham/detikcom)

Marthunis menjelaskan ada 120 jenis produk yang dibawa. “Unggulannya tetap masih di minyak nilam, minyak pala, kopi, kakau, kemudian ada beberapa spices (rempah-rempah) kayak kapulaga, kayu manis, ada juga beberapa produk kreatif seperti tas,” ujarnya.

Terpisah, delegasi Pemerintah Aceh melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh menjadi penanggung jawab dalam program rolling exhibition Paviliun Indonesia di Expo 2020 Dubai, sejak 29 Oktober hingga 4 November 2021.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Sumber: DetikNews

Gempa M 6,1 Guncang Kepulauan Tanimbar Maluku

Kepulauan Tanimbar

Gempa berkekuatan magnitudo (M) 6,1 terjadi di Kepulauan Tanimbar, Maluku. Gempa dilaporkan terjadi di laut.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa terjadi Selasa (2/11/2021), pukul 23.43 WIB. Gempa terjadi pada kedalaman 123 kilometer.

“Pusat gempa berada di laut 123 km barat Larat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar,” tulis @InfoBMKG.

Titik pusat gempa berada di 6,93 Lintang Selatan (LS) dan 130,63 Bujur Timur (BT). Kekuatan gempa MMI II-III dirasakan di Tual sedangkan MMI III di Saumlaki.

Kekuatan gempa MMI II artinya getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang sedangkan MMI III artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Hingga kini belum ada informasi dampak kerusakan akibat gempa tersebut.

(maa/maa)

Sumber: DetikNews

Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Dugaan Korupsi LPEI Terkait Biaya Ekspor Rp 4,7 T

Jakarta

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Ketujuh tersangka itu diduga menghalangi penyidikan kasus pembiayaan ekspor yang membuat LPEI merugi Rp 4,7 triliun.

“Ketujuh tersangka telah beberapa kali menolak memberikan keterangan sebagai saksi dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga menyulitkan penanganan dan penyelesaian penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI,” kata Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam konferensi pers virtual, Selasa (2/11/2021).

Ketujuh tersangka itu yakni:

1. IS selaku mantan Direktur Pelaksana UKM dan Asuransi Penjaminan LPEI Tahun 2016-2018,

2. NH selaku mantan Kepala Departemen Analisa Risiko Bisnis (ARD) II LPEI Tahun 2017-2018,

3. EM selaku Mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Makassar (LPEI) Tahun 2019-2020, diperiksa sebagai saksi dalam Perkara Dugaan

4. CRGS selaku mantan Relationship Manager Divisi Unit Bisnis Tahun 2015-2020 pada LPEI Kanwil Surakarta

5. AA selaku Deputi Bisnis pada LPEI Kanwil Surakarta tahun 2016-2018

6. ML selaku mantan Kepala Departemen Bisnis UKMK LPEI Tahun 2013-2019.

7. RAR selaku Pegawai Manager Resiko PT. BUS Indonesia Tahun 2013-2019.

Leonard menyebut para tersangka kini ditahan selama 20 hari terhitung mulai hari ini sampai 21 November mendatang. Tersangka ditahan di Rutan Kelas 1 Cipinang.

“Ketujuh orang ini juga pada hari ini tim penyidik dalam rangka mempercepat proses penyidikan ditahan 20 hari sampai 21 November 2021. Ditahan di Rutan kelas 1 Cipinang,” ungkapnya.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 21 atau Pasal 22 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka penyidikan baru untuk mengusut kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Kejagung pun telah mulai memeriksa enam saksi terkait perkara ini.

“Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung mulai melakukan penyidikan dugaan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi”, kata Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan pers tertulis, Rabu (30/6/2021).

Leonard menerangkan surat perintah penyidikan perkara berdasarkan Nomor Print-13/F.2/Fd.2/06/2021 tertanggal 24 Juni 2021. Dia menjelaskan LPEI diduga telah memberikan pembiayaan kepada debitur dengan sistem yang tidak baik. Akhirnya, terjadi peningkatan kredit macet per 31 Desember 2019 mencapai 23,39 persen.

“Bahwa Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) diduga telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Group Walet, Group Johan Darsono, Duniatex Group, Group Bara Jaya Utama, Group Arkha, PT Cipta Srigati Lestari, PT Lautan Harmoni Sejahtera dan PT Kemilau Harapan Prima, serta PT Kemilau Kemas Timur dan pembiayaan kepada para debitur tersebut sesuai dengan laporan sistem informasi manajemen resiko dalam posisi collectibility 5 (macet) per tanggal 31 Desember 2019,” jelasnya.

“LPEI di dalam penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional kepada para debitur (perusahaan penerima pembiayaan), diduga dilakukan tanpa melalui prinsip tata kelola yang baik sehingga berdampak pada meningkatnya kredit macet/non-performing loan (NPL) pada tahun 2019 sebesar 23,39%,” sambungnya.

Baca laporan keuangan LPEI rugi Rp 4,7 triliun di halaman berikutnya.

Sumber: DetikNews

Dukung Pergub Kerjasama Media, Ketua DP: Sudah Sejalan dengan Dewan Pers

PEKANBARU – Peraturan Gubernur (Pergub) Riau Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Riau sudah sejalan dengan peraturan Dewan Pers.

Penegasan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA kepada media, usai menjadi pemateri di acara Seminar Wakaf, di Gedung Daerah Riau, Selasa (2/11/2021).

“Itu memang kebijakan kita. Pergub (kerjasama media) itu harus begitu, sudah inline, sudah sejalan dengan Dewan Pers,” ujar mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini.

Menurutnya, Pergub Nomor 19 Tahun 2021 dan aturan yang dikeluarkan Dewan Pers, sebenarnya dibuat untuk mendorong media lebih profesional.

Salah satu syarat, media dimaksud teverifikasi minimal administrasi di Dewan Pers, dan Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab adalah wartawan UKW Utama.

“Dengan demikian, kita mendorong teman-teman media profesional. Jelas penanggungjawabnya, wartawannya kompeten, maka harus ada UKW,” sebutnya.

Yang terpenting, mantan Menteri Pendidikan Nasional itu mengimbau teman-teman wartawan terus memperbaiki kualitas dan kompetisinya.

“Saat menyampaikan berita harus berbasis data serta bisa memberikan pencerahan bagi publik, sehingga kehadiran media bisa jadi mesin penggerak perekonomian, sosial, dan lainnya,” pungkas Muhammad Noh. (rilis)

Terbaru

Populer