Indragiri Hulu – Jalan penghubung Kecamatan Batang Peranap menuju Kecamatan Peranap rusak parah, Sabtu (6/9).
Paling parah yakni pada KM 07 Kecamatan Batang Peranap, terlebih lagi jika dalam kondisi hujan.
Untuk diketahui, jalan ini merupakan jalan yang juga digunakan masyarakat untuk membawa hasil pertanian mereka, seperti hasil panen dari kelapa sawit serta lainnya.
Salah seorang pengguna jalan selaku masyarakat setempat mengungkapkan kekesalannya kepada pemerintah dan dinas terkait.
“Saya sangat sangat menyayangkan kepada pemerintah daerah serta dinas terkait, karena tidak ada menggerakan dan mengatasi tentang masalah jalan Pemda yang terletak di KM 07 Kecamatan Batang Peranap ini,” ujar pria yang tak ingin disebutkan namanya, Jumat (5/9) kemarin.
Ia juga menjelaskan jika sudah tiba hujan, maka jalan lebih sulit untuk dilalui.
“Dan sudah menjadi langganan kami setiap tahun jika tiba hujan, maka kami akan merasa kesulitan untuk menjual hasil dari pertanian kami, harapan kami semoga pemda dan dinas terkait untuk segera memperhatikan jalan kami ini,” harapnya.
Bantuan dari PT Emas Hitam Indragiri Mineral
Dengan kondisi jalan yang rusak parah tersebut, PT Emas Hitam Indragiri Mineral berinisiatif menurunkan alat berat guna menanggulangi dan menanggul jalan tersebut.
Hal ini dilakukan sementara agar masyarakat bisa melewati jalan ini serta bisa membawa hasil dari pertanian mereka.
“Saya merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat, makanya saya mengambil keputusan untuk menurunkan alat berat guna menanggul supaya masyarakat bisa lewat, jika memang mau bagus untuk jangka panjang, maka harus menambah gorong-gorong serta menimbun jalan ini supaya lebih tinggi,” ujar salah seorang pelaksana dari PT Emas Hitam Indragiri Mineral.
“Kemampuan saya hanya untuk membantu supaya bisa lewat, selebihnya kan bukan kapasitas saya,” pungkasnya menambahkan.
Kuansing – Puluhan rakit Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Kuantan Singingi (Kuansing) diamankan, Kamis (4/9).
Berawal dari patroli tim gabungan Polres Kuansing bersama Satpol PP, BPBD dan Ditpolairut Polda Riau, sebanyak 55 rakit PETI berhasil diamankan di sepanjang aliran sungai Kuantan Kecamatan Cerenti.
Patroli ini dimulai sekitar pukul 11,50 waktu setempat, berawal dari Arena Pacuan jalur Tepian nyiur Melambai Desa Sekakak.
Patroli ini dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polres Kuansing, AKP Refriadi dengan dukungan unsur Pemerintah Daerah, TNI dan Polri.
Sebanyak enam unit speed bot dikerahkan untuk menyusuri aliran sungai, masing-masing dua unit Speed bot milik Dipolairut Polda Riau, Tiga unit Speed bot milik BPBD Kabupaten Kuansing, serta Satu Unit speed bot milik Satpol PP Kabupaten Kuansing.
Dari hasil patroli tersebut, Tim telah berhasil menemukan sebanyak 55 unit Rakit PETI, terdiri dari 35 unit Rakit PETE di Desa Pulau Bayur, 20 Unit Rakit PETI di Desa Teluk Pauh, Serta 5 Unit Rakit PETI di Desa Sekakak dan Pulau Jambu. Rakit PETI tersebut langsung dipindahkan dengan cara Dirusak.
Sementara di Desa Koto Cerenti, Seorang pemilik Rakit yang berinisial Aliusman, meminta agar diberikan kesempatan untuk membongkar sendiri Rakit miliknya.
Selain penindakan, Tim juga melakukan Sosialisasi kepada masyarakat.
Camat Cerenti Erialis menegaskan, Pemerintah tidak akan menolerir lagi Aktivitas PETI di wilayah nya.
“Kami ucapkan terimakasih kepada masyarakat Desa Pulau Bayur dan Desa Teluk Pauh yang telah hadir mendengarkan sosialisasi ini, Kami harap Rakit PETI agar segera dibongkar dengan batas waktu sampai sore ini. Jika ditemukan pagi besok masih ada aktivitas PETI, maka kami bersama dengan Kepolisian dan TNI akan mengambil tindakan sesuai dengan Hukum yang berlaku,” ujarnya.
Kalaksa BPBD Kuansing, Yulizar mengingatkan bahwa kejernihan sungai Kuantan paska Oprasi besar besaran harus dijaga bersama.
“Kemarin saat pacu jalur air sungai kita jernih untuk pertama kalinya selama kurun waktu 20 tahun terakhir ini, itu bisa dinikmati oleh masyarakat dengan adanya kerja keras Tim gabungan dan sesuai dengan intruksi dari Bupati Kuansing, kita tidak boleh lagi membiarkan adanya aktivitas PETI yang telah merusak dan mecemarkan sungai Kuantan kita ini,” tegasnya.
Kasat Samapta Polres Kuansing, AKP Refriadi juga menambahkan batas waktu yang diberikan kepada seluruh Pemilik PETI.
“Kami akan beri batas waktu dan kesempatan sampai sore ini untuk membongkar Rakit PETI dengan secara mandiri, namun apa bila tidak dilakukan, maka kami akan ambil langkah tegas dengan cara menertibkan langsung dilapangan,” ungkap Refriadi.
Polsek Cerenti AKP. Beni A Siregar menegaskan, pihaknya telah berulang kali melakukan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi dengan pemangku kepentingan Desa.
“Kami minta Pj Kades untuk mendampingi masyarakat agar segera membongkar Rakit PETI serta memberikan edukasi agar Aktivitas ini tidak akan kembali dilakukan lagi. Jika memang masih ada dikalangan masyarakat yang nekat juga, maka kami akan lakukan pemusnahan Rakit dengan cara dirusak atau dibakar dan kami akan lakukan Proses Hukum,” tegasnya.
Kegiatan Patroli PETI oleh Tim berakhir kurang lebih sekitar pukul 16,00 waktu setempat dan dalam keadaan aman serta kondusif. Aparat memastikan penertiban akan berkelanjutan demi untuk menjaga sungai kuantan tetep bersih.
(Arifin)
ROHIL,Tribunriau – Kepala Dinas lingkungan hidup Kabupaten Rokan Hilir Suwandi Ssos memimpin langsung Rapat Koordinasi dan Evaluasi Dalam Rangka persiapan penilaian Adipura Tahun 2025, Rapat tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Dinas lingkungan hidup Rohil, Jalan Perkantoran Batu Enam, Kamis, (4/9/2025).
Rapat Persiapan Adipura tersebut Selain dihadiri oleh Kepala Dinas lingkungan hidup Rohil Suwandi Ssos turut serta di dihadiri oleh Sekretaris Dinas lingkungan hidup Rohil, para Kepala Bidang, ASN, P3K, Seluruh Koordinator Lapangan Dinas lingkungan hidup Rohil, serta Pengawas Kebersihan dan Taman dinas lingkungan hidup Rohil.
Kepala dinas lingkungan hidup Rohil Suwandi Ssos, Saat dikonfirmasi, Kamis (4/9/2025) mengatakan, bahwa penilaian Adipura pada Tahun 2025 ini memiliki sejumlah perbedaan bila dibandingkan dengan Tahun -Tahun yang lalu, terutama dalam aspek teknis dan lokasi penilaian.
” Oleh karena itu, kami ingin memastikan Taman kota dan sistem pengangkutan sampah benar- benar tertata rapi dan bersih dalam beberapa Minggu kedepan, dan kami minta kepada seluruh jajaran untuk fokus membenahi titik-titik penilaian agar kondisi kota Bagansiapiapi terlihat bersih, sehingga layak untuk meraih Piala Adipura pada Tahun 2025 ini ” Ucap Suwandi.
Suwandi juga mengingatkan kepada seluruh jajaran dinas lingkungan hidup Kabupaten Rokan Hilir, bahwa tahun ini berbeda dengan Tahun sebelumnya, karena tahun ini terdapat tingkatan penilaian katagori kota terkotor, untuk itu ia berharap Kabupaten Rokan Hilir tidak termasuk dalam daftar tersebut.
” Salah satu aspek yang di nilai adalah tempat pembuangan akhir sampah (TPA) Bagansiapiapi yang harus menerapkan sistem minimal control landfill atau sanitary landfill, dan yang di tangani di TPA hanya residu sampah, sehingga diharapkan di hulu atau di sumber sampah sudah ada proses penanganan sampah dgn sistem 3R, reuse, redeuse dan recycle,” Sebut Suwandi.
Adapun untuk katagori tingkatan penilaian Adipura Tahun 2025 ini diantaranya adalah :
1. Kota terkotor
2. Sertifikat adipura
3. Piala adipura
4. Adipura kencan.
ROHIL, Tribunriau – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Fauzi Efrizal memfasilitasi forum diskusi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pemangku kepentingan, dan para mitra pembangunan. Forum ini menghadirkan ruang dialog antara Bupati dan Wakil Bupati dengan seluruh stakeholder terkait guna merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun mendatang.
Mengawali diskusi, Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, menegaskan pentingnya prioritas pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan di wilayah pedesaan yang hingga kini masih sulit dijangkau. Ia mencontohkan Desa Ampaian Rotan Jangka yang memerlukan waktu perjalanan hampir lima jam, dengan jalur alternatif harus melewati Kubu, Pekaitan, hingga menuju Bagansiapiapi. Bupati menekankan konektivitas antar kecamatan mulai dari Bagan Sinembah Raya hingga Penipahan dan Bagansiapiapi, dengan skema pembangunan bertahap, mulai dari pengerasan dasar (base course), pemadatan, hingga pengaspalan. “Tujuan utama konektivitas jalan ini adalah efisiensi, termasuk penghematan bahan bakar dan kelancaran mobilitas hasil perkebunan sawit yang mencapai lebih dari 80 ribu hektar di kawasan tersebut,” ujarnya.
Selain infrastruktur jalan, Bupati juga menyoroti keterbatasan kapasitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) berdasarkan hasil tinjauannya di lapangan. Ia mengungkapkan kondisi ruang perawatan yang sempit dan tidak memadai, sehingga menuntut perencanaan jangka panjang pembangunan fasilitas kesehatan. “Kita harus memikirkan kebutuhan RSUD untuk 30 tahun mendatang. Saya minta PUPR menyiapkan masterplan dengan perhitungan kebutuhan ruang perawatan secara komprehensif. Pendanaan akan diupayakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), bahkan bila perlu melibatkan kementerian untuk meninjau langsung,” tegasnya.
Lebih jauh, Bupati juga menyinggung urgensi pembangunan pelabuhan representatif serta Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang legal guna mencegah praktik transaksi ilegal di laut. Di bidang ketenagakerjaan, ia menekankan pentingnya pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam mendukung industri migas dan perkebunan. “Kita harus jemput bola ke pusat, termasuk berkoordinasi dengan DPR RI dan Kementerian PUPR agar Rokan Hilir mendapat prioritas,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Riau, Andi Ista Tutih, S.T., M.Eng., yang mewakili Kepala Bappeda Provinsi Riau, menekankan tantangan fiskal yang membatasi ruang pembangunan di tingkat daerah. Ia menjelaskan bahwa belanja transfer berkurang hingga 40 persen, bahkan pada tahun 2026 proyeksi belanja fisik berpotensi tidak tersedia. Meski demikian, Provinsi Riau tetap ditargetkan tumbuh di atas 5 persen dengan mengandalkan sektor unggulan, yakni CPO, kertas, pertanian, kehutanan, dan pertambangan. “Hilirisasi industri menjadi kunci kebangkitan ekonomi Riau, dan kontribusi Rokan Hilir yang berbasis pada sumber daya alam menjadikannya salah satu daerah strategis,” paparnya.
Anggota DPRD Rokan Hilir, Amansyah, dalam pandangannya menekankan posisi strategis Rohil sebagai “halaman depan” yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Sumatera Utara. Menurutnya, kualitas infrastruktur jalan yang masih rendah membuat mobilitas masyarakat sangat terhambat, dengan perjalanan dari Simpang Kanan ke ibu kota kabupaten bisa mencapai delapan jam. Ia juga menyoroti kontribusi besar Rohil terhadap produksi CPO, namun hilirisasi lebih banyak dinikmati daerah lain seperti Dumai.
Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles, dalam kesempatan yang sama menambahkan pentingnya menggali potensi sektor non-fiskal, termasuk optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pembangunan. Ia juga menegaskan posisi Rokan Hilir sebagai lumbung pangan dengan produksi padi terbesar kedua di Provinsi Riau setelah Kabupaten Siak. “Rohil memiliki potensi besar sebagai pencetak sawah baru. Kami berharap dukungan berupa alat berat dan kebijakan strategis agar program pangan nasional dapat berjalan optimal. Selain itu, perhatian juga perlu diberikan pada pengawasan alat tangkap ilegal, termasuk pukat harimau, serta potensi hasil laut lainnya seperti kerang,” jelasnya.
Forum diskusi RPJMD ini memperlihatkan komitmen seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat untuk memperkuat sinergi, menjawab tantangan fiskal, serta menyiapkan langkah konkret bagi pembangunan Kabupaten Rokan Hilir yang berkelanjutan hingga tahun 2029.
ROHIL, Tribunriau – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohi) resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025–2029. Forum strategis ini dibuka secara langsung oleh Bupati Rokan Hilir, Bistamam, dengan mengusung visi besar “Terwujudnya Kabupaten Rokan Hilir yang Bermarwah, Maju, Sejahtera, Beriman, dan Berbudaya Tahun 2029.”
Sebelum menyampaikan pidato pengarahannya, Bupati Bistamam menuturkan rasa bangga atas lantunan Hymne Rokan Hilir ciptaan Misran Rais yang dinyanyikan pada awal acara. Ia turut mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama mengirimkan doa Al-Fatihah bagi almarhum pencipta lagu tersebut, sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi karyanya yang kini menjadi identitas kultural daerah.
Bupati menegaskan bahwa penyusunan RPJMD merupakan prosesi fundamental dalam siklus pembangunan daerah. Menurutnya, kegiatan ini mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam merumuskan arah pembangunan yang lebih sistematis, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. “Dengan menumbuhkan rasa memiliki serta memperkuat tanggung jawab kolektif, kita optimis percepatan pembangunan dapat tercapai secara nyata,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bupati memaparkan visi dan misi yang akan menjadi landasan utama pembangunan lima tahun ke depan, yang disusun secara holistik dan terintegrasi. Lima pilar visi tersebut mencakup:
1. Memantapkan akses infrastruktur jalan dan konektivitas wilayah yang andal.
2. Memperkuat kualitas layanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan di setiap kecamatan.
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, dan agamis, serta berdaya saing berbasis ilmu pengetahuan.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.
5. Memantapkan fondasi ekonomi masyarakat dengan memperhatikan sektor strategis.
Dalam konteks prioritas pembangunan, Bupati menekankan pentingnya peningkatan layanan kesehatan sebagai kebutuhan mendesak. Pembangunan rumah sakit daerah, menurutnya, harus menjadi prioritas untuk mengurangi ketergantungan pada rujukan ke rumah sakit di luar kabupaten.
Selain itu, sebagai daerah dengan garis pantai yang panjang dan wilayah yang berbatasan langsung dengan lautan, keberadaan pelabuhan representatif dinilai sangat krusial. Bupati berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dengan pemerintah pusat guna merealisasikan pembangunan pelabuhan, sekaligus memperkuat fasilitas pemasaran hasil laut melalui pendirian Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang legal dan terintegrasi.
Dalam aspek pengembangan sumber daya manusia, pemerintah daerah berkomitmen membangun Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai wadah peningkatan keterampilan masyarakat. Sementara pada sektor pariwisata, Pulau Tilan akan dibenahi menjadi destinasi unggulan, termasuk rencana pembangunan jembatan gantung yang diharapkan dapat menarik wisatawan dari luar daerah.
Bupati juga menegaskan bahwa infrastruktur jalan di berbagai kecamatan, seperti Bagan Sinembah, Kubu, Pekaitan, dan Sinaboi, akan ditingkatkan secara bertahap. Lebih jauh, akses transportasi menuju Pulau Jemur sebagai destinasi wisata internasional juga akan diprioritaskan demi memperkuat daya saing pariwisata daerah.
Musrenbang ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Rokan Hilir, Wakil Bupati, unsur Forkopimda, Kepala Bappeda Provinsi Riau, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam membangun konsensus dan sinergi untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Rokan Hilir hingga tahun 2029.
KUANTANSINGINGI – Suasana di PT. Karya Indopalma Makmur (KIM), Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi mendadak geger dengan ditemukannya sesosok mayat pria, Selasa (02/09/2025) sekitar pukul 08.30 WIB.
Kapolres Kuantan Singingi AKBP Raden Ricky Pratidiningrat, S.I.K., M.H. melalui Kapolsek Cerenti AKP Benny A. Siregar, S.H., M.H. membenarkan peristiwa tersebut. Korban diketahui berinisial MS(43), warga Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara.
“Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di jalur kabel bawah panel mesin ruang genset PT. KIM, ujar Kapolsek.
“Informasi awal kami terima dari Bhabinkamtibmas Desa Pesikaian, kemudian personel Polsek Cerenti bersama tim Inafis Satreskrim Polres Kuansing langsung turun ke lokasi melakukan olah TKP,” tambah Kapolsek Cerenti menjelaskan.
Kapolsek menerangkan, korban terakhir terlihat oleh rekannya, MA(53), pada Sabtu (30/08/2025) malam sekitar pukul 22.00 WIB.
Saat itu korban keluar kamar tanpa pamit dan tidak pernah kembali lagi. Sejak keesokan harinya, korban tidak terlihat bekerja hingga akhirnya dilaporkan ke mandor.
Selanjutnya, pada Selasa pagi (02/09/25), saksi SS(65) mencium bau busuk saat bekerja di ruang mesin. Ia bersama rekan-rekannya menelusuri sumber bau dan menemukan jasad korban di bawah jalur kabel panel mesin. Penemuan itu kemudian dilaporkan kepada pihak manajemen dan diteruskan ke Polsek Cerenti.
Proses evakuasi korban dilakukan secara bersama oleh Polri, TNI, tenaga medis Puskesmas, dan dibantu pekerja setempat. Setelah dievakuasi, jasad korban dibawa ke RS Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau untuk dilakukan autopsi.
“Pihak keluarga sudah dihubungi dan menyatakan menerima dengan ikhlas serta mengizinkan dilakukan visum maupun autopsi. Hal ini penting untuk memastikan penyebab pasti kematian korban,” terang AKP Benny A. Siregar.
Kapolsek menambahkan, untuk sementara penyebab kematian masih dalam penyelidikan. Pihak kepolisian telah meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk rekan kerja dan pihak manajemen perusahaan.
Kapolres Kuansing AKBP R. Ricky Pratidiningrat, S.I.K., M.H. menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja maksimal dalam mengungkap kasus ini.
“Satreskrim Polres Kuansing akan mendalami seluruh keterangan saksi dan menunggu hasil autopsi dari tim medis RS Bhayangkara Pekanbaru. Kami akan memastikan proses penyelidikan berjalan transparan,” ujar Kapolres melalui Kapolsek Cerenti. 03/09/2025.
(Arifin)
Tribunriau – Koalisi Masyarakat Sipil Riau meminta pihak terkait untuk membebaskan Khariq Anhar, Selasa (3/9).
Pihaknya mengecam keras tindakan represif yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap rakyat yang menyampaikan pendapat pada 25 Agustus s/d 1 September 2025 di beberapa lokasi di Indonesia.
Koalisi Masyarakat Sipil Riau juga mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut:
Menyikapi situasi Indonesia saat ini, kami masyarakat Riau mengecam keras tindakan represif yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap rakyat yang menyampaikan pendapat pada 25 Agustus s/d 1 September 2025 di beberapa lokasi di Indonesia.
Massa aksi yang menyampaikan aspirasi atas kebijakan yang tidak adil direspons dengan tindak kekerasan dan penangkapan secara serampangan oleh pihak kepolisian.
Upaya kriminalisasi juga dilakukan terhadap salah satu mahasiswa Universitas Riau, Khariq Anhar yang penuh dengan anomali merupakan bentuk pembungkaman dan ancaman terhadap setiap orang yang ingin menyuarakan pendapat di media sosial.
Sebab proses penangkapan oleh Polda Metro Jaya dilakukan secara serampangan dan tidak sesuai dengan prosedur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain penangkapan semena-mena, tindakan brutal kepolisian dan ketidakhadiran negara menjamin keamanan dan keselamatan rakyat juga menyebabkan 10 orang kehilangan nyawa yaitu: 1. Affan Kurniawan (21), Jakarta: dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polda Metro Jaya pada (28/8); 2. Septinus Sesa, Manokwari: korban gas air mata kepolisian pada (28/8); 3. Muhammad Akbar Basri (26), Makassar: korban kebakaran gedung DPRD Makassar pada (29/8); 4. Sarina Wati (25), Makassar: korban kebakaran gedung DPRD Makassar pada (29/8); 5. Saiful Akbar (43), Makassar: korban kebakaran gedung DPRD Makassar pada (29/8); 6. Rusdamdiansyah (26), Makassar: korban pengeroyokan oleh massa tak dikenal pada (29/8); 7. Sumari (60), Solo: korban gas air mata kepolisian pada (29/8); 8. Rheza Sendy Pratama (21), Yogyakarta: korban kekerasan polisi pada (31/8); 9. Andika Lutfi Falah, Tangerang: korban penyiksaan oleh polisi pada (1/9); dan 10.Iko Juliant Junior, Semarang: korban penyiksaan oleh polisi (1/9).
Kami juga mengutuk penghinaan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas kritik yang disampaikan rakyat sehingga memancing kemarahan semakin besar di seluruh daerah di Indonesia.
Hal ini semakin menguatkan kekecewaan, karena gagal menjalankan mandat sebagai wakil rakyat. Terlebih pasca rapat tertutup elite politik bersama Presiden hanya menghasilkan rencana pencabutan terkait kenaikan tunjangan DPR RI dan moratorium perjalanan kerja ke luar negeri tanpa menyasar tuntutan utama rakyat terkait kebijakan bermasalah seperti RKUHP, UU TNI, UUCK, dan kebijakan lainnya yang menempatkan rakyat sebagai korban, serta belum disahkannya UU Perampasan Aset dan UU Masyarakat Adat.
Kami menilai Presiden Prabowo gagal melihat kondisi darurat demokrasi yang saat ini sedang terjadi di Indonesia.
Alih-alih mencari tahu alasan di balik maraknya aksi kolektif yang digerakkan oleh masyarakat sipil dan membuka ruang untuk berdialog serta mendengarkan aspirasi rakyat, Presiden justru melakukan rapat tertutup dengan para elite politik.
Lebih parahnya, Presiden Prabowo malah menuding upaya yang dilakukan rakyat melalui demonstrasi merupakan tindakan makar dan bentuk terorisme. Melihat situasi yang mengkhawatirkan di Indonesia saat ini, kami masyarakat Riau menuntut: 1. Presiden RI segera memerintahkan POLRI membebaskan tanpa syarat Khariq Anhar dan seluruh massa aksi yang ditangkap pada aksi pada 25 Agustus s/d 1 September 2025 di seluruh Indonesia; 2. Presiden RI mencopot Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri dan reformasi total POLRI; 3. Presiden RI segera memerintahkan POLRI mengusut tuntas pelaku yang menyebabkan hilangnya nyawa 10 orang rakyat Indonesia secara cepat dan transparan; 4. Presiden RI mengambil langkah tegas untuk menghentikan tindakan represif dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh Polisi dan TNI serta memastikan tidak ada lagi praktik kriminalisasi terhadap rakyat yang menggunakan hak konstitusionalnya dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat; 5. Presiden dan DPR RI menghentikan pendekatan militer dan mencabut seluruh mandat serta kewenangan TNI dari segala aktivitas sipil dan pengamanan proyek-proyek negara; 6. Presiden dan DPR RI segera merealisasikan proses legislasi peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada rakyat seperti UU Keadilan Iklim, UU Masyarakat Adat, UU Anti-Slapp, UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RKUHAP, dan UU Perampasan Aset dengan prinsip partisipasi bermakna; 7. DPR RI membatalkan kenaikan gaji/tunjangan, dan fasilitas DPR karena dinilaimerupakan bentuk pemborosan anggaran negara di tengah kesulitan ekonomi; 8. Pimpinan Partai Politik segera mengganti anggotanya yang tidak beretika dan berempati; dan 9. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi nasional Perempuan (Komnas Perempuan), Ombudsman Republik Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan pemantauan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran kebebasan berekspresi di ruang digital dan publik serta bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya guna menjamin perlindungan hak warga negara.
Tertanda Masyarakat Riau: 1. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Riau (BEM FAPERTA UNRI) 2. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia – Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Pekanbaru; 3. Komunitas Literasi dan Sastra (Kalistra) Universitas Riau; 4. LPM Bahana Mahasiswa UNRI; 5. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru; 6. Rangurai UIR; 7. Rumah Non-Blok; 8. Aksi Kamisan Pekanbaru; 9. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau; 10.Perkumpulan Elang; 11.Wahana Pecinta Alam dan Lingkungan Hidup (WANAPALHI) Universitas Sains dan Teknologi Indonesia (USTI) Riau; 12.Laskar Penggiat Ekowisata; 13.Kaliptra Andalas; 14.Lembaga Kajian Hukum dan Demokrasi (LKHD) 15.Alam Indonesia Riau (AIR); 16.Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup (LALH); 17.Riau Women Working Group (RWWG); 18.Mapala Suluh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP) Universitas Riau; 19.Mapala Humendala Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Riau; 20.Bangun Desa Payung Negri (BDPN); 21.Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari); 22.Ara Sati Hakiki; 23.Fitra Riau; 24.Paradigma; dan 25.Tikum Buku.
ROHIL, Tribunriau – Sebuah momentum bersejarah tercipta di Kabupaten Rokan Hilir. PT. Bank Rokan Hilir (Perseroda) resmi menyerahkan Plakat Penghargaan TOP BUMD Awards 2025 kategori TOP Pembina BUMD kepada Bupati Rokan Hilir, H. Bistaman, pada Senin (01/09/2025). Prosesi penyerahan berlangsung di ruang kerja Bupati, dihadiri jajaran direksi serta pejabat eksekutif Bank Rohil.
Selain penyerahan plakat, jajaran direksi Bank Rohil juga memaparkan capaian prestasi terbaru yang berhasil diraih. Pada 29 Agustus 2025, Bank Rohil mencatat sejarah dengan menyabet dua penghargaan bergengsi dari Infobank, yaitu:
1. Infobank Awards atas Kinerja Sangat Bagus Tahun 2024; dan
2. Golden Awards Infobank berkat konsistensi kinerja keuangan yang sangat baik selama lima tahun berturut-turut (2020–2024).
Raihan Golden Awards ini menjadi catatan monumental karena untuk pertama kalinya sejak berdiri, Bank Rohil mampu meraih penghargaan tersebut. Lebih dari itu, pencapaian ini menjadikan Bank Rohil sebagai satu-satunya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Daerah di Provinsi Riau yang meraih Golden Awards pada tahun 2025.
Dalam sambutannya, Bupati Rokan Hilir H. Bistaman menyampaikan apresiasi mendalam serta kebanggaan atas kinerja Bank Rohil yang terus menunjukkan tren positif dan konsisten.
“Kami atas nama Pemerintah Daerah sekaligus Pemegang Saham Pengendali menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras yang ditunjukkan direksi, manajemen, serta seluruh insan Bank Rohil. Pemerintah bersama Wakil Bupati akan terus memberikan dukungan penuh agar Bank Rohil semakin tumbuh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Rokan Hilir,” tegas Bupati.
Direksi Bank Rohil menegaskan bahwa penghargaan ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan energi baru untuk terus meningkatkan kinerja dan memperluas kontribusi dalam pembangunan daerah. Dengan pencapaian ini, Bank Rohil diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai lembaga keuangan strategis daerah sekaligus motor penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir.
ROHIL, Tribunriau – Bupati Rokan Hilir, H. Bistaman, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 41 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta Pejabat Administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau di aula Lantai 8 Kantor Bupati Rokan Hilir pada Senin (01/09/2025) Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Fauzi Efrizal, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah undangan dari unsur pemerintahan daerah.
Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars dan Himne Rokan Hilir. Setelah itu, dilakukan pembacaan naskah pelantikan, ikrar sumpah jabatan, serta penandatanganan Surat Keputusan (SK) pelantikan. Para pejabat yang dilantik juga menandatangani Pakta Integritas sebagai wujud komitmen terhadap profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi.
Dalam kesempatan itu, Bupati H. Bistaman menyampaikan pesan tegas mengenai makna mendalam dari sebuah jabatan.
“Saya mengucapkan selamat dan tahniah kepada 10 pejabat tinggi pratama serta 31 pejabat administrasi yang baru saja dilantik. Semoga dapat menjalankan tugas dengan baik di tempat yang baru,” ucap Bupati H. Bistaman.
Lebih lanjut, beliau mengingatkan bahwa jabatan bukan hanya sebuah kedudukan formal, melainkan amanah yang harus diemban dengan penuh dedikasi.
“Amanah jabatan ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, berintegritas, serta memiliki dedikasi tinggi. Semoga tugas dan tanggung jawab yang baru dapat dilaksanakan dengan ikhlas dan sepenuh hati,” tegasnya.
Acara pelantikan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh H. Tarmizi dari Kementerian Agama, serta ucapan selamat dari Bupati dan jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Rokan Hilir untuk memperkuat kinerja birokrasi, membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Berikut Nama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi yang Dilantik pada 01 September 2025 :
1. NURMANSYAH,S.STP,M.Si – Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
2. YULISMA,S.Sos,MM – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
3. BURHANUDDIN,S.Hut,M.Sc – Kepala Dinas Perhubungan.
4. Ns.AFRIDAH,S.Kep,SKM,M.Kes – Kepala Dinas Kesehatan.
5. Dr.BASRI,SKM,M.KL – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan.
6. ASUAR,SE – Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
7. MUHAMMAD FAUZI,S.IP,M.Si,M.H – Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.
8. KHOIRUL FAHMI,ST – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9. AULIA PUTRA,ST – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
10. BENNY HARTEDI,SE,M.Si – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
11. ASPRI MULYA,S.STP,M.Si – Camat Bangko.
12. RAJA DONY INDRAWAN,SE,M.Si – Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.
13. KHAIRUDDIN,S.Sos – Sekretaris BPBD
14. TISWARNI,S.Pd,M.Si – Kabid Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak Dinas P2KBP3A.
15. INDRA SATRIA, ST – Kabid Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR.
16. HARDIONO LATIMA, lSE – Kabid Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP.
17. LEO ALHAKSBI,S.Sos – Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Disperindagpas.
18. DELTA NORANTIKA,SE,MM – Kabid Riset dan Inovasi Daerah Bappeda.
19. HENDRA,S.Sos,M.Si – Kabid Pembinaan Ketenagaan Disdikbud.
20. ZULFIKAR,S.AP – Sekretaris Kecamatan Bagan Sinembah.
21. ANIZAR,SE – Kabid Perbendaharaan BPKAD.
22. ERWAN,SE – Kabid Pemasaran Pariwisata Ekonomi Kreatif Disparpora.
23. DONI LUBIS,SE – Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol.
24. DONA DONI,S.STP,M.Si – Kabid Kemetrologian Disperindagpas
25. AGUNG SYAFRUDIN,S.IP – Kasubbag Ketatausahaan Disperpusip.
26. JULISNAWATI,SE – Kasubbid Belanja Daerah BPKAD.
27. RAWI SYAHIR,SE – Kepala UPT Pendapatan Wilayah III Kecamatan Rimba Melintang Bapenda.
28. WAN SUSANDRI,SH – Kasi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang Dishub.
29. BUDI HANDOKO,S.IP – Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P2KBP3A.
30. SELAMAT,S.IP – Kasubbid Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak Daerah II Bapenda.
31. EVISAH RIYA,SE – Kasubbid Pajak Barang dan Jasa Tertentu Pajak Daerah II Bapenda.
32. HENDRI DUNAN, S.AP – Kasi Operasional dan Pengendalian Satpol PP.
33. JULIZAR,SE – Kepala UPT Laboratorium Lingkungan DLH.
34. INDRA SURYA,S.AP – Kepala UPT Balai Latihan Kerja Disnaker.
35. SALISUL DIMUHAROM,S.AP – Kepala UPT Pengelolaan Sampah DLH.
36. WAHMAN,S.Pd – Kasi Pemerintahan Kecamatan Bagan Sinembah Raya.
37. LAILATUL MARDIAH,S.Pd, MM – Lurah Teluk Merbau, Kecamatan Kubu.
38. REGINA AMELIA,S.IP – Lurah Balam Sempurna Kota, Kecamatan Balai Jaya.
39. MUHAMMAD IRWAN SIREGAR, SKM – Kasi Pemerintahan, Ketertiban dan Ketenteraman Kelurahan Balam Sempurna Kota.
40. ALFIZARMAN,SE – Kasi Pelayanan Umum Kelurahan Sinaboi Kota.
41. RENNY ASTARITA,SIP – Sekretaris Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko.
ROHIL- Tokoh muda pemerhati pendidikan Rokan Hilir, Muzakir SE, merespons positif sekaligus mengapresiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Apresiasi dan dukungan, terkait penambahan bangunan 5 gedung di SMA Negeri 05 Tanah Putih, Rokan Hilir (Rohil), yang menonjolkan desain lebih modern dan kokoh dengan arsitektur bernuasa budaya lokal setempat.
“Itu semua merupakan inovasi sarana dan prasarana di sektor pendidikan. Hal ini sekiranya ke depannya kelak akan lebih menjadikan pembaruan. Kita sebagai masyarakat sangat mendukung dengan adanya penambahan gedung di SMA 05 Tanah Putih ini,” kata Muzakir SE.
Muzakir menilai dengan adanya pembangunan gedung sekolah di daerah terpencil seperti ini sangat memudahkan jarak tempuh ke sekolah bagi putra putri di Tanah Putih untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
“Dengan adanya penambahan 5 gedung lagi di SMA Negeri 05 ini, tentunya akan memudahkan anak-anak untuk belajar. Setiap pembangunan sarana pendidikan perlu kita dukung, karena sangat membantu putra putri kita dalam menimba ilmu. Selaku masyarakat Tanah Putih, saya tetap mendukung dengan pembangunan SMA Negeri 05 ini,” terang Muzakir lagi.
Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 05 Tanah Putih, Dedi Irawan SPd MPd ketika ditemui awak media mengatakan, dirinya sangat berterima kasih kepada masyarakat Tanah Putih yang telah memberikan apresiasi terhadap pembangunan tambahan 5 gedung di SMA Negeri 05.
“Pertama sekali saya selaku kepala sekolah SMAN 05 mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Tanah Putih yang telah memberikan apresiasi atas pembangunan 5 gedung baru di SMAN 05 ini. Mudah-mudahan dengan adanya penambahan 5 gedung baru ini bisa mempermudahkan anak-anak dalam menuntut ilmu,” ujar Dedi Irawan SPd MPd.
Terkait isu miring bahwa pembangunan 5 gedung baru SMAN 05 Tanah Putih tidak sesuai bestek, Dedi Irawan terlebih dahulu meminta maaf kepada masyarakat bahwa beberapa waktu lalu dirinya ada kegiatan yang tidak bisa ia tinggalkan, sehingga dirinya tidak sempat mengontrol langsung ke lokasi pembangunan.
Namun sekarang tampak di lokasi pekerjaan sudah diperbaiki sesuai dengan bestek yang ada, malah lebih bagus lagi.
“Semua yang diduga ada permasalahan langsung saya perbaiki. Karena sekolah ini untuk anak-anak kita kedepan. Saya selaku penanggungjawab pembangunan akan menyelesaikan gedung ini sesuai dengan bestek,” ujar Dedi.
Ia juga menerangkan, pada tahun 2025 ini, untuk pembangunan gedung sekokah tidak lagi dilakukan oleh perusahan atau PT. Sekarang pembangunan langsung oleh pihak sekolah selaku penanggungjawab. Untuk para pekerja, Dedi lebih memilih masyarakat setempat.
“Bisa cek langsung ke lokasi pembangunan. Semua sudah saya perbaiki dengan baik dan sesuai dengan besteknya. Kalau pekerjanya hampir semua masyarakat sekitar sekolah. Saya mengutamakan masyarakat di sini yang bekerja,” jelasnya.
“Dalam pembangunan gedung ini saya sudah bermusyawarah, baik dengan tokoh masyarakat, komite sekolah dan para ahli-ahli pembangunan. Kedepan saya terus berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat terkait pembangunan gedung baru SMAN 05,” tambah Dedi Irawan.***
