Beranda blog Halaman 1335

UIR Gratiskan Biaya Pendidikan untuk Penghafal Al Qur’an

Penulis
Redaksi
-

PEKANBARU, Tribunriau – Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru akan membebaskan semua biaya pendidikan bagi mahasiswa penghafal al Qur’an. Kebijakan pembebasan itu diberikan kepada mahasiswa yang hafal 30 juzz, sementara penghafal 5 juz, 10 juz, 15 juz, 20 juz dan 25 juz memperoleh beasiswa pendidikan dalam jumlah bervariasi.

“Ini bukti penghargaan kampus terhadap capaian prestasi mahasiswa baik secara akademik maupun non akademik terutama bagi mahasiswa penghafal al Qur’an,” kata Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si, SEkretaris Lembaga Dakwah Islam Kampus (LDIK) UIR, Senen sore (15/1) di Kampus UIR Perhentian Marpoyan Pekanbaru.

Anton menjelaskan, Rektor UIR Prof. Syafrinaldi telah menyetujui pembebasan dan pemberian beasiswa itu. Ia juga telah menugaskan LDIK menseleksi penghafal al Qur’an melalui Surat Keputusan (SK) bernomor 359/UIR/KPTS/2017 tentang Beasiswa Pendidikan Tahfizh al Qur’an, November 2017. Dalam SK itu, kata Anton, Rektor menegaskan memberi beasiswa pendidikan kepada mahasiswa UIR Program S1 dan D3 yang hafal al Qur’an. “Beasiswa kita berikan usai seleksi,” ujar Anton.

Menurut Anton, hingga saat ini LDIK telah menseleksi enam pendaftar beasiswa angkatan pertama. Mereka mahasiswa yang berasal dari angkatan 2016/2017 yang hafal 5 juz, 10 juz dan 30 juz. Seleksi dilakukan oleh tim yang terdiri dari Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak. CA., sebagai penanggung jawab, Anton Afrizal Candra S.Ag., M.Si (Ketua) dan Miftah Syarif MA, Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc., MA., Dr. H. Saproni., Lc., MA., H. Ahmad Tarmizui., Lc., MA, Siti Nugroho, S.Psi., masing-masing sebagai anggota. Seleksi dilaksanakan pada Senen (15/1) sejak pukul 08.00 hingga sore hari pukul 15.00 wib.

“Alhamdulillah seleksi berjalan sesuai rencana dan tahapan, dan esok Selasa (16/1) insha Allah akan diumumkan hasilnya. Lalu kita serahkan kepada Rektor untuk memperoleh beasiswa,” ujar Dosen Fakultas Hukum UIR itu.

Seleksi beasiswa program tahfizh diharapkan dapat memotivasi mahasiswa UIR menghafal Qur’an, dan beasiswa yang diberikan, lanjut Anton, bisa menjadi sarana promosi bagi UIR ke sekolah tingkat Madrasah Aliyah Negeri atau swasta. Juga Pondok Pesantren baik di Provinsi Riau maupun di luar Riau. Di samping itu, UIR ingin hadir memperhatikan para tahfizh Qur’an yang jelas-jelas secara teologis ditempatkan pada tempat yang mulia. Bukankah penghafal Qur’an diangkat derajatnya sampai derajat kenabian.

“Barang siapa yang membaca (hafal) al Qur’an maka sungguh dirinya telah menaiki derajat kenabian, hanya saja tidak diwahyukan kepadanya,” tegas ustadz Anton mengutip hadits Nabi Muhammad riwayat Hakim.(rls)

Sekda Minta OPD Tingkatkan Prestasi Kerja

Penulis
Redaksi
-

SIAK, Tribunriau – Sekretraris Daerah Kabupaten Siak Drs H.T. Said Hamzah, M.Si memimpin Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab.Siak Tahun 2017, di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan kantor Bupati Siak, Jumat lalu.

Sekdakab Siak Said Hamzah didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Bhudi Yuwono serta Asisten Administrasi Umum Drs.H.Jamaluddin,M.Si di kantor Bupati Siak.

Rapat yang dihadiri seluruh OPD tersebut membahas tentang Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. Siak Tahun 2017 yang setiap tahun dilaksanakan dengan tujuan sebagai evaluasi kembali, sehingga kedepan dengan harapan prestasi yang selama ini telah diraih bisa dipertahankan terhadap kinerja yang baik dan meningkat.

Menurut Hamzah, untuk evaluasi kinerja tahun 2017 terhadap penyusunan laporan, hal ini berdasarkan surat Mentri Dalam Negri no 120 tahun 2017 yang intinya untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Pada penilaian tahun 2016, Kabupaten Siak berhasil mendapat nilai yang sangat tinggi, yaitu dengan nila 32504, termasuk yang tertinggi di Provinsi Riau.

“Bahkan untuk se-Sumatra Siak mendapatkan Peringkat ke Tiga. Kedepan prestasi ini harus kita tingkatkan lagi sehingga dengan kinerja yang baik, tentu mendapapatkan hasil yang baik pula,” harap Sekda.(tn/mc)

Pilkada 2018, Ketua MPR Ingatkan Cegah Politik Uang dan Isu Sara

Penulis
Redaksi
-


JAKARTA, Tribunriau – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meminta semua kalangan mencegah politik uang dalam pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada 2018.

Zulkifli dalam pernyataan pers Minggu pagi di Jakarta mengatakan bahwa para calon kepala daerah diingatkan untuk berkompetisi dengan cara-cara yang baik.

Ia meminta kontestan yang bertarung dalam pilkada untuk tidak menghalalkan segala cara dalam upaya memenangi kursi kepala daerah.

“Jangan menggunakan politik uang, jangan memecah belah dan memakai sara. Pilkada harus dilakukan dengan cara yang bijak karena sesungguhnya kita berkompetisi,” katanya.

Pilkada, kata Ketua MPR, adalah kompetisi yang diikuti oleh sesama anak bangsa sehingga tidak boleh menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, dalam pilkada semestinya yang diadu adalah konsep, gagasan, program, dan figur.(***)

2 Minggu Jelang Panen Raya, RI Malah Impor Beras 500.000 Ton

Penulis
Redaksi
-


JAKARTA, Tribunriau – Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan meminta pemerintah RI untuk membatalkan rencana impor beras sebesar 500.000 ton dari Thailand dan Vietnam yang sampai di akhir Januari 2018 ini.

Ia menilai kebijakan impor beras saat ini tidak tepat waktu karena petani hendak memasuki panen raya.

“Dua minggu lagi sudah mulai panen raya, sehingga kebijakan impor ini sama saja hukuman yang tidak adil bagi petani yang sudah banting tulang bekerja keras,” ujar Daniel Johan dilansir dari Okezone Sabtu 13 Januari 2018.

Jadi, lanjut dia, kebijakan impor yang dilakukan pemerintah saat ini tidak perlu karena tidak membantu situasi.

“Yang namanya impor tidak bisa kita butuh saat ini lalu berasnya langsung ada saat ini juga, jadi buat apa impor kalau dua minggu lagi kita sudah mulai panen raya, itu sama saja buat petani miskin dan menangis,”pungkasnya.

Dia mengakui, kebijakan impor tidak selalu buruk, tapi tidak bisa kebijakan impor itu reaktif seperti sekarang, yang tidak menyelesaikan kekosongan beras dan tingginya harga saat ini.

“Malah sebaliknya memukul petani yang akan panen raya saat beras impor mulai masuk,” sambungnya.

Dia menambahkan, sampai kapan pun pemerintah tidak akan bisa membuat perencanaan yang baik bila datanya tidak baik dan valid.

“Jadi Bappenas, BPS, Menkeu, Mentan, Mendag harus duduk bareng merumuskan kebijakan dari satu tahun sebelumnya dengan memastikan sumber data yang akurat dan valid,” katanya.

Kalau tidak, ujar dia lagi, kasihan petani yang dari tahun ke tahun selalu digempur impor saat mau panen raya.(***)

Korban Penggusuran Rumah Ikuti Persidangan

Penulis
Redaksi
-

ROHIL,Tribunriau- Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh sekelompok warga yang bertempat tinggal di Daerah Median Jalan ( DMJ) lintas Sumatera tepatnya diperbatasan Riau Sumut,  Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Kamis 11 Januari 2018 sekitar Pukul 16.00 Wib,kembali jalani persidangan yang kedua dengan agenda mediasi.Atas penggusuran dan penertiban rumah dan tempat tinggal warga dikawasan DMJ itu.

Kelompok warga melalui Kuasa Hukumnya Eduwart Manihuruk SH dan Rekan menggugat para pihak telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan para tergugat, Presiden RI Cq KementrianPU Sebagai Tergugat I , Direktur PTPN NusantaraIII (Sumut) sebagai Tergugat II, Bupati Rohil sebagai Tergugat III, dan Camat Bagan SinembahSebagai Tergugat IV.Sidang yang diketuai oleh Rudy Ananta Wijaya SH MH dengan anggotanya Crimson Situmorang SH dan Lukman Nulhakim SH dibantu oleh Panitera Pengganti Esra Rahmawati Sinaga SH, sebelum membuka sidang terlebih dahulu ketua majelis menanyakan kehadiran kuasa hukum para pihak tergugat dan penggugat yang dilanjutkan dengan mendata satu persatu seluruh warga selaku penggugat yang hadir saat itu dalam persidangan.

Pantauan dalam sidang kali ini dihadiri tergugat I,diwakili oleh Risky Wahyu SH dari Kementeriaan PU Republik Indonesia, Tergugat III Bupati Rohil diwakili oleh Rahmat Hidayat SH Selaku Pengacara Negara dan tergugat IV Camat Bagan Sinembah diwakili H.Darsono SH.selaku sekretaris Camat, sedangkan Derektur PTPN Nusantara III ( Sumut) saat itu tidak hadir .Sekitar Delapan Puluh Delapan (88), orang perwakilan warga yang terkena penggusuran DMJ yang ingin melihat jalannya persidangan,yang didampingi kuasa hukumnya Parulian Sitanggang SH mendatangi PN Rohil dengan menggunakan mobil truk colt diesel terlihat memenuhi ruang sidang saat itu.” Karena pihak tergugat II saat ini tidak hadi.

Kita juga sudah melakukan pemanggilan, maka untuk sidang berikutnya kami akan memanggil kembali,dan apabila panggilan ketiga juga tidak hadir dalam sidang berikutnya maka kami mengganggap tergugat II tidak menggunakan hak nya,” ujar Rudy Ananta Wijaya selaku ketua majelis hakim dalam sidang.” Untuk itu sidang kali ini kita tunda, dan akan dilanjutkan pada tanggal 8 Februari 2018 mendatang,” ungkapnya dan menutup sidang.Di luar sidang Eduwart Manihuruk SH, saat ditanya terkait gugatan itu menjelaskan gugatan ini diajukan karena menurutnya proses penggusuran dan penertiban ini tidak sesuai dengan prosudur, tidak ada pemberitahuan lebih dulu kepada warga, ada hak hak warga yang tidakdipertimbangkan.”Jadi menurut kami penggusuran ini terkesan dipaksakan.

Kami melihat ada kepentingan yang lebih besar dari pihak PTPN III Torgamba yang diperjuangkan pihak pemerintah kecamatan, tanpa memperhatikan sisi sosialnya di tengah masyarkat, dengan alasan adanya peraturan Perda Rohil,” tegasnya.Terkait gugatan yang diajukan, mereka menggugat atas penggusuran dan penertiban itu,warga mengalami kerugian kerusakan rumah dan tempat tinggal.” Sehingga kami meminta para tergugat untuk mengganti kerugian biaya kerusakan rumah warga sebesar 15 juta rupiah per unit,  bukan masalah tanah yang ditempati oleh warga,” terangnya.Sebelumnya kuasa hukum warga Eduwart Manihuruk SH.

Saat ditanya terkait gugatan itu menjelaskan gugatan ini diajukan karena menurut mereka proses penggusuran dan penertiban ini tidak sesuai dengan prosudur, tidak ada pemberitahuan lebih dulu kepada warga.”Ada hak hak warga yang tidak dipertimbangkan,”jelasnya.”Jadi menurut kami penggusuran ini terkesan dipaksakan, kami melihat ada kepentingan yang lebih besar dari pihak PTPN III Torgamba yang di perjuangkan pihak Pernerintah Kecamatan, tanpamemperhatikan sisi sosialnya ditengah masyarkat, dengan alasan adanya peraturan Perda Rohil,” tegasnya.(to)

Kapolres Rohil Sosialisasikan Satgas Saber Pungli

Penulis
Redaksi
-

ROHIL,Tribunriau- Kapolres Rokan Hilir AKBP Sigit Adiwuryanto SIK MH dan Wakapolres Rohil Dr.Wawan SIK MH lakukan sosialisasi satgas saber pungli dengan tema,”dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum pungutan liar”.Acara sosialisasi satgas saber pungli tersebut di lakdanakan didalam ruangan Aula Panaluan.Dalam acara sosialisasi satgas saber pungli tersebut,Kapolres Rohil mengundang tiga (3) Kecamatan,yaitu Kecamatan Tanah Putih,Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan,Kecamatan Bangko Pusako,Jum’at tanggal 12 Januari,Pukul 08.30 Wib.

Wakapolres Rohil dalam kata sambutanya menyampaikan,segala pungutan yang telah diatur dalam aturan agama dan atau hukum adat,serta kegiatan yang bersifat dan atau adat  dengan tidak bersifat memaksa atau tidak wajib atau bukan suatu keharusan yang apabila tidak dilaksanakan tidak memiliki konsekwensi atau dampak akibat secara langsung kepada yang dipungut,kecuali konsekwensi atau dampak atau akibat sesuai dengan ajaran agamanya dan atau adat yang dianut masyarakat setempat,”terangnya.

Kegiatan saber pungli bertujuan untuk upaya pencegahan terjadinya pungutan liar di kantong-kantong pelayanan masyarakat seperti,pelayanan Skck,Sim,Samsat,Bayanmas,Reskrim,serta pelayanan di pemerintahan daerah seperti,Kantor,Camat,Uptd Pendidikan,Puskesmas,Kelurahan atau Kepenghuluan,setiap Sekolah-sekolah Sd,Smp,Sma sederajad,”urainya.

Adapun tamu yang hadir dalam acara sosialisasi satgas saber pungli yaitu,Kapolres Rohil,Wakapolres Rohil,para Kabag,Kasat,Perwira,Camat Tanah Putih Ramlan Sos,Camat Tanah Putih Tanjung Melawan Normansyah Sip,Camat Bangko Pusako Sukardi Sp,Kapolsek Tanah Putih Kompol Sanusi SH,Kapolsek Tanah Putih Tanjung Melawan Iptu K.Sirait SH,Kapolsek Bangko Pusako Akp Evi Hermanto SH,Kepala Uptd Tanah Putih Saipul Kahar Spd,Kepala Uptd Tanah Putih Tanjung Melawan Aida Spd,Kepala Uptd Bangko Pusako,seluruh Kepala Sekolah Kecamatan Tanah Putih,Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan,Kecamatan Bangko Pusako,serta para guru-guru murid sekolah.(to)

TKI Diamankan Petugas, Bawa 2 Kilogram Sabu

Penulis
Redaksi
-


DUMAI, Tribunriau – Seorang TKI berinisial CF dengan 2 Kg sabu diamankan petugas ketika tiba di Pelabuhan Kota Dumai, Provinsi Riau.

Kepada polisi, pelaku mengaku bahwa dua kilogram Sabu yang dibawanya itu diberi oleh seorang wanita yang ia jumpai saat masih di Johor, Malaysia. Pelaku diiming-imingi uang yang jumlahnya tidak sedikit.

Kapolres Dumai AKBP Restika P Nainggolan Kamis (11/1/2018) siang mengatakan, Sabu-sabu yang diamankan ini memiliki berat kotor 2,081 gram. Rencananya, barang haram tersebut mau diselundupkan ke Aceh.

“Pengakuannya, dari Malaysia lewat Dumai untuk dibawa ke Aceh. Namun saat di pelabuhan, gerak-geriknya mencurigakan lalu diperiksa pihak Bea dan Cukai. Ditemukanlah bungkusan berisi Narkoba jenis Sabu-sabu. Dia ini Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai buruh bangunan di Malaysia,” ujar Kapolres.

Di Dumai CF sudah ditunggu seorang rekannya berinisial SB alias Sun. SB juga sudah diamankan aparat berwajib di terminal bus. Rencananya SB ini menjemput CF, dan sama-sama pergi ke Aceh membawa dua kilogram Sabu tersebut. Untung saja ini dapat digagalkan pihak berwenang.

“Pengakuan pelaku, Narkoba tersebut akan diberikan kepada seseorang berinisial H, dia sudah kita tetapkan sebagai DPO dan dilakukan proses pengejaran,” jelas AKBP Restika P Nainggolan.

Selain CF dan SB serta dua kilogram lebih Sabu, aparat Polres Dumai juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya tas berisi pakaian, paspor milik CF, tiket kapal, handphone serta uang tunai Rupiah dan Ringgit Malaysia.

“Pelaku sudah kita proses guna penyelidikan lebih lanjut,” kata Kapolres.(GR/tn)

Bank Riau Kepri Dipercaya Oleh BPKH Untuk Mengelola Dana Haji

Penulis
Redaksi
-


PEKANBARU, Tribunriau – Bank Riau Kepri (BRK) menjadi salah satu bank yang dipercaya sebagai Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Kegiatan ini berlangsung di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta, Rabu 10 Januari 2018.

BRK sendiri menjadi salah satu dari 17 bank di Indonesia yang dipercaya oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk melakukan hal itu.

Menandai hal tersebut, BPKH menyerahkan langsung Perjanjian Kerjasama BPS-BPIH kepada enam bank umum syariah (BUS) dan 11 unit usaha syariah (UUS) milik bank konvensional.

BRK sendiri awalnya melalui seleksi yang langsung dilakukan oleh BPKH dan dinyatakan lolos sebagai BPS-BPIH. Selain memiliki kinerja yang sangat baik, bank yang dianggap layak untuk menerima setoran haji adalah bank yang sehat, mempunyai kemampuan teknologi informasi terbaru, mempunyai jaringan nasabah dan calon jamaah yang banyak, serta memiliki produk perbankan program haji dan umrah.

Plt Kepala Badan Pelaksana BPKH Dr Anggito Abimanyu mengatakan, dana haji yang dikelola oleh BPKH akan segera dimulai pada  awal tahun  2018 ini.

“Dari pengelolaan dana haji ini, para jemaah haji akan mendapatkan nilai manfaat atau semacam keuntungan yang akan didistribusikan secara berkala setelah jemaah memiliki rekening virtual,” kata Anggito dalam rilis yang diterima Riau24.com, Kamis 11 Januari 2018.

Dilanjutkan dia, berbeda dengan tahun sebelumnya, jemaah haji yang sudah mendaftar dan sudah memiliki porsi akan memiliki nama akun atau virtual account (rekening bayangan).

“Tujuannya supaya jemaah haji yang belum berangkat mendapat informasi mengenai saldo yang disimpan sebagai setoran awal,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari mengapresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh BPKH. BRK sangat siap secara teknologi, dan sangat tertib administrasi, serta melayani dengan sangat baik para calon jemaah haji.

Kepercayaan ini merupakan bukti dari the Trusted Companies Award 2017 yang diraih Bank Riau Kepri di penghujung tahun 2017.

Untuk sekedar informasi, Calon Jemaah Haji  lasal Riau dan Kepulauan Riau yang berangkat ke tanah suci pada tahun 2017  berjumlah 6.916 orang.

Dari jumlah tersebut, 22 persen di antaranya atau 1.497 jemaah menggunakan produk Bank Riau Kepri yaitu Tabungan Haji Sinar Ib Dhuha.

Ini merupakan bentuk pelayanan bank kebanggaan masyarakat Riau dan Kepri ini kepada nasabah yang telah mempercayakan dananya untuk berangkat haji melalui Tabungan Sinar Ib Dhuha.(rls)

Wartawan Agar Ikut Ciptakan Suasana Kondusif di Tahun Politik

Penulis
Redaksi
-


DUMAI, Tribunriau – Dandim 0320 Dumai Letkol Inf Horas Sitinjak mengajak insan pers di Kota Dumai agar turut menciptakan suasana kondusif di tahun 2018, tahun politik ada Pilgubri dan Wagubri.

“Sinergi dengan media penting apalagi tahun 2018 tahun politik ada Pilgubri dan Wagubri, rekan-rekan media dalam ciptakan suasana kondusif dalam memberikan informasi harus akurat, seimbang agar tidak ada keresahan tafsir di masyarakat,” ajak Dandim, Kamis (11/1/2018) di Makodim Dumai dalam acara Coffee Morning dengan insan pers.

Dandim mengatakan, Jika dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut semua aman lancar, maka akan jadi negara yang hebat. Semua elemen masyarakat harus berperan. Semua mengawal terkhusus media memiliki peran penting.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Dumai Kambali, bangga dan memberikan apresiasi kepada Kodim Dumai yang  konsisten dekat dengan media meskipun kerap pergantian pucuk pimpinan, namun di masa tugasnya selalu diawali silaturahmi dengan wartawan. Hal ini dinilai sangat penting agar program Kodim dapat terekspos di tengah masyarakat.

“Kami sebagai wartawan juga punya tanggung jawab besar tidak hanya TNI, karena tulisan bisa berpengaruh terhadap potensi konflik antar anak bangsa. Jadi wartawan juga harus berhati-hati dalam meberikan informasi,” ujar Kambali.(R24/tn)

Asita Riau Kutuk Pelaku Percobaan Pembakaran Istana Siak

Penulis
Redaksi
-


PEKANBARU, Tribunriau – Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) mengutuk para pelaku yang melakukan Percobaan pembakaran Istana Siak pada Senin siang (8/1/2018)lalu.

Seperti yang disampaikan Ketua Asita Riau, Dede Firmansyah, Rabu (10/1/2018). “Pengawasan terhadap tempat wisata, seperti Istana Siak harus dijaga 24 jam,” ujar Dede.

Dede mempertanyakan pengamanan yang di tempatkan di Istana Siak tersebut, apakah tersedia CCTV atau tidak. Sehingga bisa kecolongan upaya pembakaran oleh OTK.

Dede juga berpesan agar keamanan di Istana Siak dilakukan tidak lagi dengan manual. Namun sudah memakai sistem komputerisasi yang canggih seperti di tempat-tempat lain.

“CCTV itu penting sebagai alat pengawasan tenaga keamanan di Istana Siak. Kalau belum ada, harus diadakan. Jangan tunggu anggaran dulu, baru diadakan,” sebut Dede.

Dede meminta agar aparat dapat mengungkap motif dari upaya pembakaran situs terpopuler di Indonesia ini dan pelaku harus dikenakan sanksi tegas, sebab Istana Siak tidak ternilai kerugiannya jika sampai hangus terbakar.(R24/tn)

1...1,3341,3351,336...1,425Halaman 1,335 dari 1,425

Terbaru

Populer

© Tribunriau 2024