Beranda blog Halaman 1331

Spin Off Bank Riau Kepri Disetujui, BRK Syariah Berkantor Pusat di Kepri


PEKANBARU, Tribunriau – Bermodalkan kinerja yang membaik selama lima tahun terakhir, akhirnya Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) berpisah dengan Bank Riau Kepri (BRK) setelah usulan spin off disetujui para pemegang saham pada Rapat Umum Pemenang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), Sabtu (10/2/2018) kemaren. Jika tak ada aral melintang, kantor pusat Bank Riau Kepri Syariah akan berada di Provinsi Kepulauan Riau.

“Pada dasarnya, kami di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau tidak mau dipisahkan, biarlah yang terpisahkan secara administrasi saja, namun secara tatanan sosial dan budaya serta kolaborasi bisnis, kami adalah satu rumpun yang tidak terpisahkan. Itulah yang menjadi dasar utama ingin didirikannya Bank Syariah yang juga dimiliki oleh kedua pemerintahan di kedua Provinsi tersebut,” ujar Direktur Utama Bank Riau Kepri- DR. H. Irvandi Gustari melalui siaran persnya, Minggu (11/2/2018).

Dikatakannya, pihaknya juga ingin menjadi contoh atau role model bagi pemerintah provinsi yang lain yang melakukan pemekaran wilayah, yang tidak perlu membentuk BPD (Bank Pembangunan Daerah ) yang baru.

“Pada RUPS tahun 2017 dan RUPS LB Tahun 2018, Bank Riau Kepri, yang berlangsung 9 Februari 2018 lalu, termasuk yang disahkan adalah proses spin off bank syariah Bank Riau Kepri dengan nama Bank Kepri Riau Syariah. Pengesahan ini disambut baik oleh masyarakat di kedua provinsi yang penduduknya mayoritas muslim,” jelasnya.

Dikatakan, potensi usaha syariah di Riau dan Kepulauan Riau cukup besar, terutama di Kepulauan Riau. Apabila dilihat dari aspek budaya dan sejarah mengungkapkan bahwa kerajaan melayu di Provinsi Riau dan Kepri merupakan kerajaan yang identik dengan nilai-nilai keislaman, demikian juga dengan kehidupan masyarakat sehari-hari yang berperilaku secara islami baik dari segi budaya, aktivitas maupun usaha.

Perkembangan Bank Riau Kepri Syariah selama lima tahun terakhir juga membaik. Aset tahun 2017 tumbuh 62,68 persen dibandingkan tahun 2016 yaitu dari Rp1,4 triliun naik menjadi Rp2,3 triliun.

Sementara kinerja syariah dari segi Dana Pihak Ketiga (DPK) juga menunjukkan peningkatan pesat pada 5 tahun terakhir. DPK tahun 2017 sebesar Rp1,9 triliun atau tumbuh sebesar 95,89 persen dibandingkan tahun 2016 yang Rp1 triliun.

Pembiayaan yang diberikan (PYD) juga menunjukkan peningkatan yaitu Rp1,4 triliun pada tahun 2017 naik 43,78 persen dibandingkan tahun 2016 yang bernilai Rp988,8 miliar. Kredit Bermasalah tahun 2017 menunjukkan perbaikan, dimana NPF tahun 2017 sebesar 5,05 persen turun dibandingkan tahun tahun 2016 yaitu 7,56 persen.

Sedangkan laba yang diperoleh menunjukkan juga peningkatan pada 3 tahun terakhir. Laba tahun 2017 mencapai Rp31,3 miliar atau meningkat tahun 2016 sebesar Rp13,6 miliar dan tahun 2015 sebesar Rp6,4 miliar.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kepulauan Riau Dr. H. T.S. Arif Fadila, S.Sos, M.Si pada RU{S-LB memberikan apresiasi terhadap kinerja gemilang bank berlogo tiga layar terkembang ini, dimana dalam kondisi ekonomi yang relatif menurun di kawasan Riau dan Kepri namun Bank Riau Kepri masih bisa meningkatkan pertumbuhan labanya.

“Begitu juga kinerja unit usaha syariah Bank Riau Kepri yang sebentar lagi akan berubah wajah menjadi BUS (Bank Umum Syariah), ternyata dalam dalam tahun 2017 menorehkan kerja gemilang,” tutupnya.(rls)

Seorang Warga Bathin Solapan dan 3 Kilogram Daun Ganja Diamankan Polisi


BENGKALIS, Tribunriau – Seorang pria berinisial RR alias Riko (31 tahun) diamankan Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis dalam sebuah penggerebekan di Kecamatan Bathin Solapan, Rabu (7/2) malam.

Ketika itu, RR sedang berada di rumahnya Jalan Karya Kilometer 7 Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan.
Tim menyita tiga kilogram Ganja kering setelah melakukan penggeledahan rumah tersangka.

Kapolres Bengkalis AKBP Abas Basuni, Kamis (8/2) siang mengatakan, tiga kilogram daun Ganja kering tersebut, satu kilogramnya sudah dalam keadaan dibuka, sedangkan 2 kg lainnya masih utuh belum tersentuh.

Terbongkarnya peredaran gelap Narkoba jenis ganja kering ini bermula dari informasi masyarakat, yang menyebutkan kalau di rumah Riko kerap dilakukan transaksi barang haram. “Kita lakukan penyelidikan, dan tadi malam kita gerebek,” jelas Kapolres.

Daun Ganja ini didapati dalam kondisi terbungkus kertas koran, yang diletakkan di lantai ruang tamu rumah. “Pengakuannya, dia hendak membungkus/mempacking,” lanjut AKBP Abas Basuni.

Kepada polisi Riko mengaku mendapatkan Ganja tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya, alias jaringan terputus. Meski demikian, aparat berwajib sedang menelusurinya. Pelaku pun sudah diamankan saat ini guna penyelidikan lebih lanjut.(GR/tn)

Riau Pesisir Bersatu untuk Menangkan Syamsuar – Edy Nasution


MERANTI, Tribunriau – Saat Syamsuar melakukan silaturahmi ke Kabupaten Meranti sepekan lalu, Ketua Ikatan Keluarga Jawa Riau (IKJR) Kabupaten Meranti, Purwanto, begitu menggebu-gebu menyuarakan tekad untuk memenangkan Syamsuar – Edy Natar Nasution dalam pertarungan Pilgubri 2018. 

Purwanto mengatakan, memang silsilah dirinya adalah keturunan Jawa namun dirinya sudah beranak pinak di Kabupaten Meranti sehingga dia merasakan bahwa kampung halamannya ada Meranti yakni wilayah pesisir Riau.

“Saya ini orang Riau Pesisir, karenanya mari kita bersatu memenangkan Pak Syamsuar sebagai Gubernur Riau. Orang lain saja mendukung apalagi kita,” kata Purwanto di hadapan kader NasDem.

Bagi orang Riau Pesisir dengan karakternya yang terbuka, ucap Purwanto, maka tidak ada mengenal istilah etnis ataupun kasta. Karenanya, Riau Pesisir harus bersatu untuk memenangkan Syamsuar-Edy Natar Nasution.

Sementara itu, dari Dumai juga berteriak lantang menyerukan Riau Pesisir untuk memenangkan pasangan Syamsuar-Edy Natar Nasution.

Armaidi, ketua relawan dan media centre Syamsuar-Edy Natar Nasution mengatakan, wajib hukumnya bagi masyarakat Riau Pesisir untuk memilih pasangan ini. Bahkan Armaidi mengklaim di Dumai perolehan suara untuk Syamsuar-Edy Natar Nasution mencapai angka 52 persen. Angka ini paling minimal, sedangkan targetnya 60 persen.

Sementara itu di Rohil, seorang tokoh masyarakat setempat, Syamsul Kama, juga segendang dan sepenari bahwa Riau Pesisir harus bersatu untuk memenangkan Syamsuar-Edy Natar Nasution. Dia mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin menggunakan hati murani.

“Carilah pemimpin yang peduli dengan masyarakat, sederhana bersaja dan taak agama. Selain itu sudah teruji kepemimpinannya yang tidak hanya terkenal di Riau tapi secara nasional. Ini semua ada pada diri Syamsuar-Edy Natar Nasution,” ucap Syamsul.

Jauh hari sebelumnya, memandang Syamsuar, Ketua DPD PAN Bengkalis, Syaukani Alkarim mengatakan, bahwa Bupati Siak ini adalah buah yang ranum yang lahir dari Riau Pesisir.

Jadi, sambung Syaukani, sekarang inilah saatnya masyarakat Riau Pesisir bersatu, berikhtiar untuk menggapai tujuan yang mulia membangun Riau lebih baik lagi.(GR/tn)

Pemilu 2019, Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Dumai Tidak Ada Perubahan


DUMAI, Tribunriau – Jumlah kursi di DPRD Kota Dumai pada Pemilu tahun 2019 mendatang tidak ada perubahan dari Pemilu Legislatif pada tahun 2014 silam, tetap berjumlah 30 kursi dan daerah pemilihan tetap dibagi menjadi empat daerah pemilihan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Dumai, Darwis, S.Ag, saat rapat koordinasi uji publik terkait usulan penetapan daerah pemilihan dan jumlah alokasi kursi di DPRD Kota Dumai pada Pemilu tahun 2019 mendatang, Kamis (8/2/2018) di Ballroom Hotel Grand Zuri, Kota Dumai.

Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) semester II tahun 2017 yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Dumai, serta berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor.13/PL.01.3-Kpt/03/I/2018 tentang jumlah penduduk Kabupaten/Kota dan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum pada tahun 2019 mendatang tidak ada perubahan dari Pemilu Legislatif pada tahun 2014 silam.

“Jadi setelah uji publik ini, usulan penetapan jumlah kursi dan dapil akan kita sampaikan ke KPU Provinsi Riau,” terangnya.

Tampak hadir dalam acara tersebut komisioner KPUD Dumai lainnya yakni Edi Indra, Siti Khodijah dan Kurnia Ningsih, Ketua DPRD Kota Dumai Gusri Efendy, Wakil Ketua Idrus ST, Ketua Panwas Kota Dumai Supratman, Ketua DPC PPP H Samsul Bahri, DPD PAN H Hasrizal, pimpinan parpol lainnya serta undangan lain dari Kepolisian, TNI, Camat, akademisi, ormas dan organisasi lainnya.

Edi Indra selaku devisi teknis menerangkan, pihaknya sudah menyampaikan draft usulan dapil dan jumlah kursi DPRD Dumai kepada pimpinan Parpol di Dumai pada 2 hingga 6 Februari 2018 lalu untuk dipelajari dan dikoreksi.

Ia mengakui, berdasarkan PKPU, seharusnya uji publik ini dilakukan pada 1 Januari lalu. Namun ada perubahan dari KPU bahwa uji publik dilakukan 7 hingga 13 Februari, persoalan dengan Dapil penyerahan ke KPU Provinsi yang kemudian dilanjutkan ke KPU RI pada 14 sampai 26 Februari 2018. Sementara untuk penetapan dapil, itu dilakukan pada 28 Februari hingga bulan April.

Ditambahkannya, prinsip penetapan Dapil salah satunya adalah berkelanjutan. Mengingat di Kota Dumai tidak ada perubahan yang signifikan, maka Dapil disesuaikan dengan pelaksanaan Pemilu tahun 2014 lalu, dengan jumlah penduduk Kota Dumai ketika itu sebanyak 277.995 orang.

Sementara berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, penduduk di Kota Dumai hanya mengalami penambahan sebanyak 3 ribu orang. Artinya, tidak ada perubahan jumlah kursi di DPRD Kota Dumai, karena jumlah penduduknya belum mencapai angka 300 ribu.

“Jika jumlah penduduk lebih dari 300 ribu, maka jumlah kursi di DPRD Dumai bisa bertambah menjadi 35 kursi,” terangnya.

Edi Indra membeberkan, untuk Dapil I itu meliputi Kecamatan Dumai Kota dengan jatah sebanyak 5 kursi DPRD Kota Dumai. Sedangkan Dapil II meliputi Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Medang Kampai dengan jumlah 8 kursi. Sedangkan Dapil III meliputi Kecamatan Bukit Kapur dan Kecamatan Sungai Sembilan dengan jumlah 8 kursi dan Dapil IV meliputi Kecamatan Dumai Selatan dan Kecamatan Dumai Barat dengan jumlah 9 kursi.

Uji publik ini akhirnya disepakati peserta undangan, sehingga hasil tersebut akan disampaikan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Riau. Selanjutnya pihak terkait menandatangani berita acara bersama-sama.(R24/SR/tn)

Alumni Facebook ‘Tebus Dosa’ Atasi Dampak Buruk Medsos

JAKARTA, Tribunriau – Sekolompok ahli teknologi yang dulu bekerja di Facebook dan Google menciptakan sebuah perkumpulan. Tujuannya, untuk memperingatkan dunia atas efek buruk dari ponsel cerdas dan media sosial. Mereka menamai perkumpulan itu sebagai Center for Humane Technology.

Salah satu kekhawatiran yang ingin diperbaiki organisasi ini adalah efek yang ditimbulkan ponsel cerdas dan medsos terhadap depresi di otak anak-anak.

“Superkomputer terbesar di dunia ada di dalam dua perusahaan yaitu Google dan Facebook, lantas ke mana kami mengarahkan benda itu? Kami mengarahkannya ke otak manusia, ke anak-anak,” jelas Tristan Harris, mantan ahli etika Google yang kini mengepalai grup alumni itu.

Roger McNamee, yang juga ikut dalam Center for Humane Technology, melihat hal ini adalah kasus yang sudah mendesak. Pria yang menjadi investor di masa-masa awal Facebook itu menilai pencegahan harus dilakukan sekarang juga.

“Facebook punya daya tarik ke otak kalian, terutama untuk rasa takut dan amarah. Dan dengan ponsel cerdas, mereka ada di setiap kali kita bangun,” tutur McNamee.

Bahaya ini juga sudah disadari oleh kelompok investor lain. Wall Street bulan lalu meminta Apple mengkaji dampak kesehatan dari produknya dan merancang penggunaan iPhone dan iPad agar lebih mudah dibatasi.

Bukan cuma Apple, desakan kepada Facebook dan Google pun bermunculan. Publik meminta mereka untuk membatasi layanan mereka ke anak-anak.

Penebusan dosa

Aliansi ini pada dasarnya adalah aksi ‘penebusan dosa’ dari para ahli teknologi yang dulu ikut membesarkan Facebook dan Google di masa awal.

Mereka melihat dampak yang ditimbulkan dari ponsel cerdas dan media sosial mulai mencemaskan sehingga merasa bertanggung jawab untuk menghentikannya.

“Kami dulu ada di dalam. Kami tahu apa yang jadi ukuran perusahaan. Kami tahu cara mereka berbicara, dan kami tahu teknisnya,” ujar Harris.

Pekerjaan pertama yang akan mereka tempuh adalah melobi regulator Amerika Serikat dan menyiarkan kampanye ke 55.000 sekolah umum. Gerakan ini juga dibantu oleh kelompok pengawas media bernama Common Sense Media.

Selain Harris dan McNamee setidaknya ada beberapa bekas eksekutif Silicon Valley yang sudah diketahui ikut bergabung dalam aliansi ini. Mereka adalah Sandy Parakillas, bekerja sebagai manajer operasional di Facebook; Lynn Fox, mantan eksekutif komunikasi di Apple dan Google; Dave Morin, bekas eksekutif Facebook; Justin Rosenstein, pencipta tombol ‘Like’ Facebook; dan Renee DiResta, pakar teknologi bot.

Tindakan pertama yang akan diambil oleh Center for Humane Technology adalah membuat kampanye besar dengan target anak-anak. Model kampanye mereka akan mengikuti kampanye anti-rokok.

Selain membuat kampanye, organisasi ini juga akan menempuh proses legislasi dengan melobi senator AS agar membuat undang-undang baru yang berfokus pada riset dampak teknologi terhadap kesehatan anak-anak dan larangan terhadap penggunaan bot digital tanpa proses identifikasi.

“Ini kesempatan bagiku untuk mengoreksi sebuah kesalahan,” pungkas McNamee, seperti dikutip CNBC.(CNN Indonesia)

Dibangun dengan Dana Rp 5,39 Miliar, Syamsuar Berharap Menjadi Pemicu Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat


SIAK, Tribunriau – Pasar Rakyat Tualang dibangun di atas lahan seluas 1.299 meter persegi dengan fasilitas 198 lapak. Pasar yang lengkap dengan fasilitas ruang pojok Asi, mesin ATM dan MCK, yang baru diresmikan Bupati Siak, Drs H Syamsuar MSi ini ternyata dibangun dengan dana Rp 5,39 Miliar bersumber dari APBN melalui Kementerian Perdagangan RI.

Bupati Siak menyebutkan pasar rakyat ini diharapakan dapat menjadi pemicu dan memancing pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Siak.

“Pemkab Siak memiliki salah satu program prioritas bidang perdagangan, salah satunya adalah mengupayakan pembangunan pasar yang baik dan bagus di setiap kecamatan,” kata Syamsuar, Rabu (7/2/2018).

Sementara itu, Kepala Dinas Pasar dan Industri Siak, Wan Ibrahim mengatakan, pedagang yang akan berjualan di Pasar Rakyat Tualang diambil dari pasar Km 4 Perawang dan masyarakat tempatan.

Pasar ini juga dilengkapi ruangan khusus bagi ibu yang ingin menyusui bayinya, baik bagi pembeli, pedagang, ataupun pengunjung pasar.

Ruangan seluas 3X4 meter yang terletak di lantai dua pasar itu dilengkapi beberapa fasilitas penunjang di antaranya kursi, meja ganti popok untuk bayi, dan wastafel.

Pojok ASI tersebut merupakan wujud dari komitmen Pemkab Siak sebagai kota layak anak. Selain itu juga tersedianya anjungan tunai mandiri (ATM) agar membantu kelancaran transaksi jual beli.(GR/tn)

Polres Rohil Gelar Sosialisasi Satgas Saber Pungli di Bagansiapiapi

ROHIL,Tribunriau- Guna mengsosialisasikan penegakan hukum terkait pencegahan dan penegakan hukum terkait pungutan liar,Polres Rohil menggelar sosialisasi saber pungutan liar (Pungli) di Kabupaten Rokan Hilir, Rabu (07/01/2018) di Gedung Serba Guna Bagansiapiapi.

Acara di buka Waka Polres Kompol Dr.Wawan SH MH dan di hadiri Sekretaris Daerah H Drs Surya Arfan dan,Asisten III Muzakar,Waka Polsek Bangko AKP Dodi,Camat Sinaboi Hasyim,Camat Bangko Julianda,Camat Pekaitan Syarifudin,para Lurah,penghulu,kepala sekolah dan oerangkat desa.

Dalam sambutannya Wakapolres Rohil Kompol Dr. Wawan . SH.,MH menegaskan bahwa Tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) adalah menyosialisasikan pencegahan praktik pungli,tujuannya untuk mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat praktik tersebut.”Disini kami berikan info aktual tentang praktik pungli dan bagaimana mencegahnya secara tegas, terpadu, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera,” katanya.

Perwira bunga satu ini juga mengatakan praktek pungli merupakan pemaksaan. Para pelakunya sengaja menciptakan sistem birokrasi berbelit, yang ujungnya meminta suatu imbalan.”Dan juga meminta uang, ini merupakan suatu kejahatan yaitu pemerasan,pungli itu pungutan ditempat seharusnya tidak ada biaya ini suatu kejahatan.” katanya.

Oleh sebab itu kata Mantan Wakapolres Meranti ini mengingatkan kepada masyarakat agar tidak tergantung terhadap praktik ini. Apalagi ketika mengurus surat, perizinan, dan sebagainya.

Kegiatan saber pungli ini katanya lagi bertujuan sebagai upaya pencegahan agar jangan sampai terjadi pungutan liar di tengah masyarakat terutama sekali di kantor pelayanan publik atau tempat pelayanan masyarakat seperti,pelayanan Skck,Sim,Samsat,Reskrim,serta pelayanan di pemerintahan daerah seperti,Kantor Camat,Uptd Pendidikan,Puskesmas,Kelurahan atau Kepenghuluan,da di Sekolah-sekolah Sd,Smp,Sma sederajat

“Kita berharap melalui sosislisasi ini,semua peserta yang ikut sosialisasi ini dapat bekerja melakukan pencegahan dilapangan sehingga segala bentuk pungli dilapangan sehingga dapat diminalisir serta dapat di cegah secepatnya.”Pesannya.

Tak lupa kata Waka Polres Rohil mengucapkan terima kasih atas kehadiran para undangan guna mengikuti acara ini, walaupun dari daerah yang jauh seperti perkaitan dan sinaboi namun tetap menghadiri acara ini dan semoga acara sosialisasi ini dapat di praktekkan di lapangan dan jangan hanya senimonial saja.

“Kita ingin acara sosialisasi ini dapat di praktekan terutama sekali di wilayah kerja pelayanan publik dan tidak ada lagi yang namanya pungli dilapangan.”Pungkasnya.

Sementara Sekretaris Daerah H Drs Surya Arfan Msi memberikan apresiasi atas giat yang di lakukan polres Rohil guna mencegah serta memberantas pungli di rohil terutama sekali di jajarannya yang bertugas di pelayanan publik seperti rumah sakit dinas perhubungan serta camat dan penghulu untuk tidak melakukan pungli.

“Kita berikan apresiasi kepada polres rohil yang menggelar acara sosialisasi satgas saber pungli ini apalagi polres rohil belum lama ini mendapat penghargaan dari polda riau atas kinerjanya memberantas pungli ini,dan kepada seluruh pegawai saya berharap terutama sekali yang bekerja di pelayanan publik untuk tidak melakukan pungli,” pesannya. (to)

Bongkar Konspirasi di Balik Kasus e-KTP, SBY: Saya Akan Lakukan Jihad untuk Keadilan


JAKARTA, Tribunriau – Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan melakukan jihad untuk mencari keadilan dalam kasus korupsi e-KTP yang melibatkan Setya Novanto sebagai terdakwa. Dia merasa dirugikan dalam pengungkapan kasus tersebut.

“Saya akan lakukan jihad untuk keadilan,” kata SBY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa (6/8).

Dia mengatakan akan menyampaikan pengaduan hukum secara resmi. SBY menilai, pengaduan ini terkait pencemaran nama baik dan dampaknya sangat luas.

Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan, pengaduan kepada Polri yang disampaikannya sebagai seorang warga negara. Dengan pengaduan ini, SBY menyatakan masih percaya dengan aparat kepolisian dan Presiden Joko Widodo.

“Saya masih percaya pada Kabareskrim, Kapolri dan Presiden. Mudah-mudahan untuk menindaklanjuti apa yang saya adukan nanti,” katanya.

Jika pengaduannya kalah kali ini, Mantan Presiden RI keenam ini menilai ada konspirasi besar di balik pengusutan kasus tersebut. Namun dia tak ingin ambil pusing dan berharap menjadi catatan sejarah.

“Saya bisa kalah, kalau yang saya hadapi ini sebuah konspirasi besar, apakah bagian kekuasaan, money power atau uang. Kalau saya kalah paling tidak sejarah mencatat SBY cari keadilan dan warga negara itu kalah. Itulah jihad saya,” ujarnya.

SBY juga menilai ada keganjilan terkait tuduhan terhadap anaknya, Edhie Baskoro (Ibas) dalam catatan terdakwa korupsi e-KTP Setya Novanto. SBY menyebut Ibas juga telah difitnah atas kasus ini. Nama Ibas disebutkan oleh Setnov dalam secarik kertas di buku catatannya. Dalam buku catatan itu, ada satu lembar tertulis nama bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dan Ibas.

“Tuduhan pada ibas yang secara ganjil ditunjukkan dalam catatan Novanto,” katanya.(Cnn/tn)

RI Menangkan Sengketa Biodiesel dengan Uni Eropa, Kabar Baik Bagi Industri Kelapa Sawit di Riau


PEKANBARU, Tribunriau – Menteri Perdagangan Enggartiasto (Mendaga) Lukita menyatakan bahwa Indonesia berhasil memenangkan sengketa biodiesel dengan Uni Eropa (UE).

Pernyataan tersebut setelah adanya hasil akhir putusan Panel Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) WTO yang memenangkan enam gugatan Indonesia atas UE.

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau, Tengku Neni Mega Ayu, mengatakan, Kabar ini sejurus membawa angin segar bagi sektor perkebunan kelapa sawit di tanah air, khususnya Provinsi Riau.

“Keputusan Organisasi Perdagangan Eropa (WTO) yang memenangkan Indonesia dalam sengketa biodiesel dengan Uni Eropa menjadi kabar baik bagi industri kelapa sawit dalam negeri. Buktinya periode 7-13 Februari 2018, harga tandan buah segar mengalami kenaikan harga sebesar Rp50,10 per kilogram,” katanya, Selasa (6/2/2018), di Pekanbaru.

Menurutnya, kemenangan ini juga berpeluang menggairahkan lagi produksi biodiesel di Indonesia. Yang mana, WTO telah menyatakan, Indonesia tidak terbukti menerapkan dumping produksi biodiesel, seperti yang dituduhkan oleh Uni Eropa.

“Sebelumnya pasar ekspor Indonesia sempat mengalami kelesuan akibat pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) atas biodiesel,” urainya.

Adapun penetapan harga TBS kelapa sawit di Riau selama periode 7-13 Februari 2018, sebagai berikut : kelapa sawit umur 3 tahun Rp1.350,17; kelapa sawit umur 4 tahun Rp1.506,63; kelapa sawit umur 5 tahun Rp1.611,75; kelapa sawit umur 6 tahun Rp1.660,15; kelapa sawit umur 7 tahun Rp1.723,22.

Selanjutnya, kelapa sawit umur 8 tahun Rp1.777,01; kelapa sawit umur 9 tahun Rp1.834,69; kelapa sawit umur 10 tahun-20 tahun Rp1.885,31; kelapa sawit umur 21 tahun Rp1.841,04.

Kemudian, kelapa sawit umur 22 tahun Rp1.796,05, kelapa sawit umur 23 tahun Rp1.751,78, kelapa sawit umur 24 tahun Rp1.733,93, dan kelapa sawit umur 25 tahun Rp1.662,53.(GR/tn)

Kapolres Dumai Silaturahmi ke NU dan Muhammadiyah


Dumai, Tribunriau – Kapolres Dumai AKBP Restika Pardamean Nainggolan SIK, melaksanakan silaturahmi dengan Tokoh Agama Pengurus Nadhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Dumai, Senin (5/2/2018).

Kapolres berharap dukungan para tokoh agama NU dan Muhammadiyah dalam menciptakan rasa aman dan kondusif selama pelaksanaan pemilu 2018 nanti dan agar tidak terjadi pertikaian.

“Kita akan rutinkan pertemuan dan silaturahmi dengan tokoh agama dalam rangka bersama menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia,” kata Kapolres.

Tokoh agama dan pengurus Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah Dumai agar dapat membantu tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menangkal paham radikal dan isu agama. 
   
Disebutkan, tokoh agama diharap tidak segan untuk menghubungi Polri dan memberi masukan soal agama, pendidikan dan lainnya karena dari dua organisasi Islam ini dianggap telah berpengalaman.

Sebagai organisasi besar, NU dan Muhammadiyah dengan pengikut banyak ini diharapkan selama tahun politik agar bersama menjaga kekompakan dan persatuan.

“Agar tidak terprovokasi terhadap isu dapat memecah belah ketertiban masyarakat antar umat beragama, suku bangsa dan antar golongan,” sebutnya.

Pertemuan dan silaturahmi Kapolres Restika dimulai dengan mengunjungi tokoh agama dan Pengurus NU di lapangan Futsal Arema Jalan Arifin Achmad Gang Ikhlas Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur, yang disambut sejumlah pengurus NU, diantaranya, Ketua Suriah NU H Jafar, Sektetaris NU Zamzibar, Dewan Suriah NU H. Rahmad Afifi.

Usai di NU, dilanjutkan dengan silaturahmi ke Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Dumai bertempat di Aula Panti Asuhan Halimatusa’diah Jalan Janur Kuning Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur, yang diterima langsung Asisten II Setdako Dumai Syamsudin, Ketua Muhammadiyah Dumai Syawir Kasim, Bendahara Syaipul, dan sejumlah pengurus pimpinan daerah Al Ikhwan, Al Ridho dan M  Rais.(Ant/tn)

Terbaru

Populer