Beranda blog Halaman 1261

Guru SMP N Pangkalan Indarung Mogok Ngajar Menjelang UN. Ini Penyebabnya.

Penulis
Redaksi
-
Poto Saat Plt Sekda Muharlius dan Kadis Pendidikan Kuansing Mengunjungi SMP N 06 Pangkalan Indarung.

TELUKKUANTAN, Tribun Riau- Terpuruknya prestasi dunia pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) tahun 2018 ini mengejutkan banyak pihak. Daerah yang terkenal banyak menghasilkan para profesor ini di Riau hanya mampu bertengger pada posisi paling buncit se provinsi.

Beragam cerita yang menjadi penyebab buruknya prestasi itu kini mulai terungkap. Mulai dari kekurangan dana hingga rendahnya mutu tenaga kependidikan. Cerita yang cukup miris terjadi di Desa Pangkalan Indarung, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuansing. Dimana, puluhan guru yang mengajar di SMP Negeri 06 Pangkalan, ramai- ramai mogok mengajar. Ironisnya, mogok itu dilakukan mereka menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) kemarin.

“Mereka mogok sepekan lamanya,” ujar Kades Pangkalan Indarung, Ilut saat berbincang dengan tribunriau.com melalui telepon, Jumat (1/6/18) siang.

Disekolah itu, kata Ilut, ada 13 orang guru. Satu orang berstatus PNS dan satu orang berstatus honor kontrak provinsi. Sedangkan sisanya hanya honor komite. “Jadi yang mogok ini adalah guru honor komite,” kata Ilut.

Guru komite ini, ujar Ilud, hanya digaji Rp250 ribu perbulan. Itupun diambil dari iuran wajib wali murid. Disekolah tersebut ada 98 orang murid. Sedangkan guru honor komite ini tidak semuanya tinggal di desa itu. Sebahagian mereka datang dari luar daerah.

Dengan kondisi ekonomi yang serba sulit saat ini, cetus Ilut, iuran yang telah disepakati wali murid untuk membayar gaji honor komite itu mulai tidak berjalan dengan semestinya. Ada yang bayar juga ada yang tidak. “Nah inilah yang menjadi penyebab mereka mogok. Masalah kesejahteraan mereka tidak terpenuhi,” ucap Ilut.

Jika kondisi seperti itu dibiarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Kuansing, maka dipastikan prestasi pendidikan didaerah itu tidak akan pernah berubah. Terkait permasalahan pendidikan di Desa Pangkalan Indarung itu, kini masyarakat setempat memohon kepada Bupati Kuansing agar segera mengangkat honor komite itu menjadi honor kontrak. Atau guru yang dikirim untuk mengajar anak mereka berstatus honor kontrak, hal ini untuk menjamin kesejahteraan mereka.

Dengan mendesaknya kebutuhan itu, masyarakat berharap agar Bupati Mursini segera menentukan sikap. Menerima honor kontrak merupakan solusi untuk mengatasi kekurangan guru itu. Namun hingga kini Bupati Mursini masih ragu ragu dalam memutuskan persoalan. Sedangkan anggaran untuk honor kontrak itu sudah disetujui dalam pembahasan APBD 2018 ini. (hen)

Listrik Kantor Bupati Diputus, Agusmandar: Kita Baru Nunggak Satu Bulan Sudah Diputus.

Penulis
Redaksi
-

TELUKKUANTAN, Tribun Riau- Pemutusan listrik di Kantor Bupati Kuansing tadi siang, Kamis (31/5/18) mengejutkan sejumlah pegawai yang tengah bekerja. Pemutusan itu dilakukan pihak PLN karena Pemda Kuansing nunggak bayar.

Kata Asisten III, Agus Mandar, Kantor Bupati Kuansing baru nunggak listrik satu bulan saja. ” Untuk tagihan dikantor Bupati memang ada sebulan yang belum dibayar yakni Mei. Sebenarnya pembayaran sedang diproses di BPKAD namun belum cair. Kalau cair harusnya dibayar hari ini,”ujarnya.

Kendatipun sempat diputus, namun aktifitas di kantor Bupati tidak terhenti karena genset yang ada langsung dihidupkan. Sedangkan kantor-kantor lainnya yang menunggak juga padam total.

Menurut Agus Mandar, karena hari ini baru tanggal 31 Mei harusnya belum diputus karena bulan Mei belum berakhir. Tetapi karena sudah diputus terpaksa menggunakan genset.

Untuk pelunasan tunggakan katanya akan diusahakan satu atau dua hari ini paling lambat Senin. ” Karena beberapa hari kedepan libur maka paling lambat senin mendatang, itu kalau proses pencairan dana di BPKAD tuntas Jumat ini,”ujarnya

Sementara itu, Manajer PLN Telukkuantan, Darman belum bisa dihubungi dikantornya karena masih cuti kerja.

Namun berdasarkan informasi dari pihak PLN dilapangan, saat ini PLN Cabang Rengat tengah melakukan pemutihan tunggakan. Jadi semua pelanggan yang ada tunggakan, baik yang sebulan maupun lebih tetap dilakukan pemutusan aliran. PLN memberikan tenggat waktu sampai 21 Juni 2018 untuk membayar tunggakan. “Jika tidak akan dilakukan pembongkaran meteran,” ucap salah seorang petugas lapangan. (hen)

Nunggak Bayar, Listrik Kantor Bupati Kuansing Diputus PLN.

Penulis
Redaksi
-

TELUKKUANTAN, Tribun Riau- Akibat nunggak bayar, pihak PLN putuskan aliran listrik di Kantor Bupati Kuansing siang tadi. Ironisnya pemutusan tersebut dilakukan pihak PLN saat pegawai tengah bekerja.

Akibat pemutusan itu terpaksa aliran listrik menggunakan genset yang ada di kantor tersebut.

Sekda Kuansing, DR Dianto Mampanini saat berbincang dengan tribunriau.com diruangannya tadi siang membenarkan hal tersebut. “Memang tadi pagi itu ada utusan dari PLN datang kesini, waktu itu saya tengah mengadakan rapat dengan sejumlah pegawai diruangan multimedia. Katanya dia datang dari Rengat,” kata Sekda Dianto.

“Terus, oknum pegawai PLN itu marah marah sama ajudan saya. Sampai-sampai ngancam mau mutuskan aliran listrik,” kata Dianto.

Sekda tidak merinci berapa bulan tunggakan tersebut. Namun dirinya mengaku pembayaran tunggakan itu tengah dalam proses. “Saya sudah tandatangani pencairanya. Sekarang masih dalam proses,” ujarnya.

Sekda agak sedikit kesal dengan pemutusan sepihak tersebut. Apalagi dilakukan saat jam kerja. “Kan ada proses ya, ini uang negara. Bukan uang pribadi. Jadi perlu proses pencairannya,. Jadi gak bisa main-main dengan uang negara ini,” ujar Sekda Dianto.

Berdasarkan info yang dirangkum dilapangan, kantor bupati nunggak listrik selama dua bulan. Tunggakan itu terjadi dari bulan April hingga Mei 2018. Tunggakan itu terjadi karena pencairan beberapa bulan belakangan ini belum bisa dilakukan.

Kendatipun sempat diputus, namun beberapa jam kemudian, aliran listrik itu sudah kembali disambung oleh pihak PLN.

Kantor Camat Benai Juga Diputus.

Tidak hanya listrik kantor Bupati Kuansing yang diputus PLN, aliran listrik Kantor Camat Benai juga mengalami hal serupa. Pemutusannya dilakukan PLN tadi siang.

Camat Benai, Yulhendra kepada tribunriau.com mengakui pihaknya nunggak listrik selama dua bulan. “Iya tadi siang putus mereka (PLN). Ini kami datang kesini mau bayar,” ujar Yuhendra saat ditemui di Kantor PLN cabang Telukkuantan tadi sore. (hen)

Kumpulkan Seluruh OPD, Sekda Kuansing Minta Segera Gesa Pelaksanaan Kegiatan.

Penulis
Redaksi
-

TELUKKUANTAN, Tribun Riau- Tak ingin berlarut larut dalam situasi rumit, Sekda Kuansing Dr.H.Dianto Mampanini, mengumpulkan seluruh OPD, camat dan Kabag yang ada dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi, tadi pagi (30/5/18).

Mereka dikumpulkan Sekda Dianto adalah untuk mengevaluasi pencapaian realisasi fisik dan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) periode 28 Mei 2018 ini. Evaluasi tadi pagi dilakukan di ruang multimedia kantor bupati.

Dalam evaluasi itu terungkap, serapan APBD pada hingga 28 Mei 2018 masih terbilang rendah. Berdasarkan laporan akhir bulan Mei ini, realisasi fisik dan keuangan baru sebesar 24,52% atau baru terserap Rp335 miliar dari total anggaran Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp1.3 triliun dalam APBD murni Kuansing 2018.

Minimnya serapan anggaran yang telah memasuki triwulan II ini, Sekda Dianto menegaskan agar seluruh OPD untuk menggesa pelaksanaan kegiatan dan pencairan dana.

Harapan ini ditujukan Sekda Dianto kepada OPD yang serapan anggarannya tergolong masih rendah supaya menggesa kegiatannya. Kendatipun harus digesa kata Dianto, percepatan tersebut tetap harus dilakukan dengan berpegang teguh pada prinsip, cepat, tepat dan selamat.

“Tetap dalam koridor dan tidak boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan,” pesan Dianto Mampanini.

Sementara itu, Kabag Pembangunan Andriyama Putra saat berbincang dengan Tribunriau.com tadi siang mengakui, walaupun realisasi fisiknya baru sebesar 24,52 persen, menurutnya sangat wajar dan lumrah terjadi dikarenakan proyek APBD masih pada tahap lelang.

Dia menambahkan, dari 98 buah paket proyek yang akan dilelang, baru ada 62 buah paket yang sudah masuk ULP dan dalam proses pelelangan saat ini. (hen)

Empat Kades di Singingi Hilir Resmi Dilantik. Ini Pesan Bupati.

Penulis
Redaksi
-

Singingi Hilir, Tribun Riau – Sebanyak empat orang Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Singingi Hilir tadi siang resmi dilantik.

Keempat Kades yang dilantik yakni, Kades Sumber Jaya, Mujiono. Kades Suka Damai, Budi Harianto. Kades Beringin Jaya, Antonius Wahyu Ningrat Dan Kades Suka Maju, Agus Suprianto.

Pelantikan keempat Kades ini berdasarkan, SK Bupati Kuansing nomor : kpts.172/V/2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Mewakili Bupati Mursini, Sekda DR. Dianto Mampanini melantik sekaligus mengambilan sumpah keempat Kades terpilih itu yang diselenggarakan di halaman Mesjid Baiturrahman, Desa Sungai Paku, Rabu sore (30/5/18).

Dalam arahannya, Sekda Dianto Mampanini mengharapkan, kedepannya, program-program masing-masing Kades sudah harus berorientasi pada pembangunan yang bersifat produktif dan pemberdayaan masyarakat. Seperti pembangunan dan pengembangan pasar desa, pembangunan unit-unit usaha desa, baik bidang perhatian, perkebunan, peternakan, perikanan maupun jasa.

“Sejatinya tujuan pembangunan desa itu yakni menanggulangi kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat serta peningkatan ekonomi masyarakat. Sehingga pembangunan sosial ini menjadi penting bagi saudara dalam membangun desa”, ungkap Sekda sembari mengucapkan selamat atas pelantikan keempat Kades itu semoga mereka mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya.

Sekda Dianto menambahkan, dengan membangun pondasi masyarakat itu, adalah kunci keberhasilan dalam membangun Kabupaten Kuantan Singingi sesuai visi pemerintah yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata dia, untuk dapat mencapai hal itu tentunya perlu adanya peran seluruh kepala desa sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan, perlu adanya sinergi antara pemerintah kabupaten dan desa, sehingga arah pembangunan ini sejalan dan seirama.

“Jika perlu nanti, bersama dengan camat, desa-desa di Kabupaten Kuansing ini mampu merumuskan yang namanya produk unggulan kawasan pedesaan di kecamatannya masing-masing. Pola seperti ini akan membuat pembangunan akan lebih efektif dan terarah”, tutup Sekda Dianto. (hen)

Sudah Masuk Semester II , Serapan Anggaran Pemkab Kuansing Baru 24 Persen.

Penulis
Redaksi
-

TELUKKUANTAN, Tribun Riau- Serapan anggaran Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) sampai pertengahan Mei ini baru mencapai 24, 20 persen dari APBD sekitar Rp 1.2 triliun.

Serapan ini baru sebatas belanja pegawai, biaya perjalanan dinas, dan belanja barang dan jasa.

Minimnya serapan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Kabag Pembangunan Pemkab Kuansing, Andri Yama Putra saat berbincang dengan Tribunriau.com, Rabu pagi (30/5/18), dia menyebutkan, salahsatu faktor minimnya serapan itu dikarenakan oleh belum dimulainya pelaksanaan proyek.

Dia menambahkan, dari 98 buah paket proyek yang akan dilelang, baru ada 62 buah paket yang sudah masuk ULP dan dalam proses pelelangan saat ini.

“Jumlah itu diluar e- katalog ya,” ujar Andri.

Secara ideal kata Andri Yama, memasuki semester II ini serapan APBD harus sudah 30-40 persen. Tapi sekarang baru sekitar 24 persen. ” Tapi ini masih ada data yang belum masuk dari beberapa OPD. Belum semua tercatat,” terang Andri.

Belum lama ini , anggota DPRD Kuantan Singingi ( Kuansing ), Rustam Efendi mengaku prihatin dengan kondisi ekonomi pahit yang dialami masyarakat dan pegawai khususnya di Telukkuantan.

Fendi mengatakan, kondisi perekonomian di Teluk Kuantan lesu. Daya beli masyarakat khususnya petani karet turun karena harga yang anjlok dan imbasnya kepada pedagang yang barangnya kurang laku.

“Diharapkan dari belanja pemerintah dan pegawai, serapan anggaran baru 18,7 persen akibatnya pedagang juga kena imbas”ujar Rustam,Rabu ( 16/5//2018) lalu.

Minimnya belanja pemerintah itu kata Fendi, disebabkan oleh kegiatan proyek yang belum berjalan, “Karena itu pembelian barang dan jasa juga belum maksimal termasuk belum dapat menyerap tenaga kerja. Saya bisa perkirakan banyak warga yang kesulitan uang atau tidak ada uang saat memasuki puasa kali ini, karena keluhan ini banyak Saya terima,”ujarnya.

Begitu juga keluhan dari pegawai yang Ia terima menjelang masuknya bulan puasa lalu. Mereka saat ini menantikan cairnya dana honorarium, uang perjalanan dinas dan tunjangan serta uang Kesra agar dapat cair.

“Namun apa yang terjadi, sebagian besar OPD banyak yang tidak bisa mencairkan GU atau ganti uang menjelang puasa.

Padahal kata dia, jika hak-hak pegawai ini cair ditambah operasional kantor, selain pegawai terbantu juga berimbas pada pedagang baik barang dan jasa dari hasil pengeluaran pegawai sendiri.

“Kalau mengharapkan dari petani karet saat ini mereka juga lesu. Sekarang palingan berharap dari petani kelapa sawit untuk mendongkrak ekonomi,”ujarnya.

Menurutnya untuk mendorong serapan dana APBD, dirinya minta Bupati, Wabup, Sekda dan kepala OPD fokus merealisasikan anggaran dan mengurangi kegiatan seremonial. (hen)

Terkait Gaji Mega, Ini Pembelaan Jokowi

Penulis
Redaksi
-

JAKARTA,Tribun Riau- Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut bersuara terkait gaji Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri senilai Rp 112,548 juta yang dipersoalkan berbagai kalangan. Ia mengatakan, pemberian hak keuangan kepada pengurus BPIP berdasarkan analisa dan perhitungan dari Kementerian Keuangan serta Kementerian PAN-RB.

“Sekali lagi itu bukan dari itung-itungan dari kami lho, ya. Itung-itungan dari kementerian. Analisa jabatan di Kemenpan. Kemudian kalkulasi dan perhitungan mengenai besarnya itu di Kemenkeu,” kata Jokowi di Uhamka, Jakarta Timur, Selasa (29/5).

Ia memastikan, terdapat mekanisme yang harus dilakukan untuk memberikan hak keuangan pejabat lembaga. Ia menyebutkan salah satunya berdasarkan analisa jabatan dan beban tugas yang dihadapi. Ia menyebutkan total gaji yang diterima ketua umum PDIP tersebut juga telah meliputi berbagai unsur, termasuk gaji, tunjangan, serta asuransi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menjelaskan rincian penghasilan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri. Menurut dia, gaji pokok Dewan Pengarah BPIP tak berbeda dengan gaji pokok yang diterima para pejabat negara lainnya, yakni sebesar Rp 5 juta.

Ia bahkan menyebut tunjangan jabatan pejabat di BPIP lebih kecil dibandingkan lembaga lainnya, yakni sebesar Rp 13 juta. Sisa hak keuangan lainnya digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan BPIP.

Ini seperti biaya transportasi, pertemuan, komunikasi, dll. Selain itu, terdapat pula asuransi kesehatan dan juga asuransi jiwa masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Sementara, Sri Mulyani menambahkan, lembaga lain yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif mendapatkan tunjangan jabatan hingga puluhan juta. Sri Mulyani menyampaikan, pemberian hak keuangan tersebut berdasarkan kajian terhadap beban tugas yang harus dilakukan oleh para pejabat BPIP. (rci/red)

Bupati Mursini Didesak Pecat Oknum Pegawai Dishub.

Penulis
Redaksi
-

TELUKKUANTAN, Tribun Riau- Himbauan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, bagi oknum PNS yang kedapatan melakukan Pungutan Liar (Pungli) agar dipecat saja. Atas himbauan tersebut, Sekretaris Pospera Provinsi Riau, Khairul Ihsan meminta Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Drs Mursini melaksanakan himbauan Presiden RI. Karena perkara dugaan Pungli ini telah terjadi di Kuansing belum lama ini yang dilakukan oleh oknum pegawai Dishub Kuansing.

“Kami minta kepada pak bupati, dengan segala hormat tolong oknum Dinas Perhubungan ini diberikan sanksi pemecatan dan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” ujar Khairul Ihsan.

Selain meminta Bupati Mursini untuk memecat pelaku Pungli itu, Khairul Ihsan juga mengaku kecewa dan prihatin mendengarkan respon Sekda Kuansing terhadap kasus OTT Pungli tersebut.

Menurut Khairul Ihsan, waktu itu Sekda Kuansing mengatakan, soal ancaman sanksi kepada ASN, tentu melihat seberapa fatal kesalahan oknum tersebut dan memberhentikan PNS lebih sulit daripada merektrut PNS.

“Sebagai masyarakat Kuansing yang anti korupsi, jelas sekali ucapan Sekda ini adalah bentuk pelecehan terhadap semangat daerah ini dalam hal melawan korupsi,” tulis Khairul Ihsan dalam rilisnya yang ditujukan ke Tribunriau.com, Selasa (29/5/18) sore.

Lebih spesifik Khairul menyebutkan, Pungli adalah perbuatan yang jelas jelas melanggar aturan. Semangat negeri ini sangat jelas, tidak ada tempat untuk oknum-oknum pegawai berotak pungli dan maling.

“Kami apresiasi kepada Polres Kuansing yang sudah berhasil mengungkap kasus ini, selanjutnya soal sanksi, kami tidak ingin oknum Dinas Perhubungan ini di diamkan begitu saja, ini masukan kepada Pak Bupati, tirulah kepala daerah lain yang tegas dalam memberikan sanksi terhadap pegawai yang melakukan pungli,” pinta Khairul Ihsan.

Dikatakannya, tidak ada cara lain untuk memutus rantai Pungli selain memecat dan memenjarakannya, sebab jika hanya dirotasi atau diturunkan jadi staf, bukan tidak mungkin oknum tersebut tetap bermain uang dengan mencari cara lain.

“Saya yakin pak bupati sepakat soal ini, jangan sampai Bupati jadi korban ucapan Sekda yang terkesan melindung-lindungi pegawai Pungli, Segera pecat dan penjarakan saja oknum Dinas Perhubungan ini,” pintanya tegas.

Sekedar diketahui, beberapa waktu lalu, Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polres Kuansing melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Kedua pelaku memungut uang secara liar terhadap masyarakat yang melakukan uji KIR kendaraan di Dinas Perhubungan Pemkab Kuansing.

“Kedua PNS itu inisial AL (50) dan S (35), PNS di Dinas Perhubungan Pemkab Kuansing. Mereka tertangkap tangan melakukan pungli terhadap uji KIR kendaraan,” ujar Kapolres Kuantan Singingi AKBP Fibri Karpiananto kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Polisi menjerat kedua pelaku dengan asal 12 huruf a JO pasal 12 A ayat (2) UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi Jo Pasal 55 KUHP. (hen)

Jalin Silaturahmi, Polres Rohul Gelar Buka Puasa Bersama dengan Wartawan

Penulis
Redaksi
-
Foto bersama jajaran Polres Rokan Hulu dengan wartawan di Rohul setelah acara buka bersama
Foto bersama jajaran Polres Rokan Hulu dengan wartawan di Rohul setelah acara buka bersama

ROKAN HULU, Tribun Riau- Kapolres Rokan Hulu (Rohul) AKBP M.Hasyim Risahondua S.Ik, M.Si, dan Wakil Kapolres Rohul Kompol Willy Kartamana AKS, SIP, M.Si, menggelar acara silaturahmi serta buka puasa bersama wartawan.

Kegiatan Bukber di Restoran Sapadia Hotel Pasir Pangaraian, Senin (28/5/2018) malam, diprakarsai‎ Satuan Intelkam Polres Rohul turut dihadiri Kasat Intelkam AKP Aditya Reza Saputra, Kasat Reskrim AKP Harry Avianto, Kasat Lantas AKP Risnan Aldino, Paur Humas Ipda Nanang Pujiono SH, serta personel Polres Rohul.

Kegiatan Bukber diisi tausiyah, Kapolres Rohul AKBP M. Hasyim Risahondua mengatakan silaturahmi dan Bukber puasa Ramadhan merupakan janjinya pasca dilantik menjabat pimpinan Polres Rohul.

Kemudian, AKBP M. Hasyim berharap, dengan silaturahmi dan Bukber puasa Ramadhan, dihadiri sejumlah wartawan di Kabupaten Rohul agar tetap terbangun sinergitas antara jajaran Polres dengan wartawan yang bertugas di Kabupaten Rohul.

“Ini bagian bentuk dari kemitraan antara Polri dengan rekan-rekan dari media. Insya Allah akan dilaksanakan setiap tahun karena ini bentuk dari agenda Polres yang harus kita laksanakan menjalin tali silaturahim dengan wartawan,” harapnya.

Jelas Kapolres AKBP M. Hasyim, dengan menjalin hubungan dengan komunitas media sangat penting sebagai perimbangan, media untuk mengawasi kinerja aparatur polisi, dan polisi berkewajiban memberikan informasi berkaitan dengan kinerja Kepolisian.

M. Hasyim juga mengakui, bahwa dirinya tidak anti kritik. karena, kritik merupakan sebuah masukan dan saran yang baik untuk instansinya agar lebih baik lagi ke depannya.

“Kami berharap, antara Polres Rohul dengan wartawan tetap bersinergi ke depannya,” harap AKBP M. Hasyim Risahondua. (mad)

Viralnya Video Penyobek Al Quran, Ini Kata Polisi

Penulis
Redaksi
-
Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Indra Jafar
Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Indra Jafar

JAKARTA,Tribun Riau- Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Indra Jafar mengatakan, ada sejumlah kejanggalan dalam viralnya video penyobek Alquran yang terjadi di Jalan Gunawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. “Yang viral (video penyobek Alquran) juga belum ketemu orangnya. Kami jadi muncul kecurigaan kenapa saat itu tidak lapor langsung ke polisi,” ujar Indra kepada Republika.co.id, Selasa (29/5).

Menurut Indra, ada unsur kesengajaan dari orang di video tersebut menyebarkan video. Entah karena memang sengaja ingin memecah belah karena kondisi politik yang dikaitkan dengan agama sedang panas, atau mungkin ada tujuan lain.

“Iya betul (ada unsur kesengajaan). Satpam pun juga tidak mengenal sama sekali identitas yang melihat,” kata mantan muadzin Alumni 212 itu.

Namun, polisi masih akan cari tahu siapa pelaku penyobek Alquran untuk mengetahui apa motifnya. “Kita sama-sama masih lacak dan dalami fotonya,” kata Indra.

Polisi masih mendalami kasus viralnya sebuah video berdurasi 27 detik yang menampilkan penyobekan Alquran di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan. Polisi mendalami asal mula tersebarnya video tersebut dari penyebar video itu.

“(Penyebar video) sudah dimintai keterangan,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Iqbal di Markas Besar Polri, Jakarta, Rabu (23/5). (rci/red)

1...1,2601,2611,262...1,425Halaman 1,261 dari 1,425

Terbaru

Populer

© Tribunriau 2024