TELUKKUANTAN, Tribun Riau- Terpuruknya prestasi dunia pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) tahun 2018 ini mengejutkan banyak pihak. Daerah yang terkenal banyak menghasilkan para profesor ini di Riau hanya mampu bertengger pada posisi paling buncit se provinsi.
Beragam cerita yang menjadi penyebab buruknya prestasi itu kini mulai terungkap. Mulai dari kekurangan dana hingga rendahnya mutu tenaga kependidikan. Cerita yang cukup miris terjadi di Desa Pangkalan Indarung, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuansing. Dimana, puluhan guru yang mengajar di SMP Negeri 06 Pangkalan, ramai- ramai mogok mengajar. Ironisnya, mogok itu dilakukan mereka menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) kemarin.
“Mereka mogok sepekan lamanya,” ujar Kades Pangkalan Indarung, Ilut saat berbincang dengan tribunriau.com melalui telepon, Jumat (1/6/18) siang.
Disekolah itu, kata Ilut, ada 13 orang guru. Satu orang berstatus PNS dan satu orang berstatus honor kontrak provinsi. Sedangkan sisanya hanya honor komite. “Jadi yang mogok ini adalah guru honor komite,” kata Ilut.
Guru komite ini, ujar Ilud, hanya digaji Rp250 ribu perbulan. Itupun diambil dari iuran wajib wali murid. Disekolah tersebut ada 98 orang murid. Sedangkan guru honor komite ini tidak semuanya tinggal di desa itu. Sebahagian mereka datang dari luar daerah.
Dengan kondisi ekonomi yang serba sulit saat ini, cetus Ilut, iuran yang telah disepakati wali murid untuk membayar gaji honor komite itu mulai tidak berjalan dengan semestinya. Ada yang bayar juga ada yang tidak. “Nah inilah yang menjadi penyebab mereka mogok. Masalah kesejahteraan mereka tidak terpenuhi,” ucap Ilut.
Jika kondisi seperti itu dibiarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Kuansing, maka dipastikan prestasi pendidikan didaerah itu tidak akan pernah berubah. Terkait permasalahan pendidikan di Desa Pangkalan Indarung itu, kini masyarakat setempat memohon kepada Bupati Kuansing agar segera mengangkat honor komite itu menjadi honor kontrak. Atau guru yang dikirim untuk mengajar anak mereka berstatus honor kontrak, hal ini untuk menjamin kesejahteraan mereka.
Dengan mendesaknya kebutuhan itu, masyarakat berharap agar Bupati Mursini segera menentukan sikap. Menerima honor kontrak merupakan solusi untuk mengatasi kekurangan guru itu. Namun hingga kini Bupati Mursini masih ragu ragu dalam memutuskan persoalan. Sedangkan anggaran untuk honor kontrak itu sudah disetujui dalam pembahasan APBD 2018 ini. (hen)
