TELUKKUANTAN, Tribun Riau- Serapan anggaran Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) sampai pertengahan Mei ini baru mencapai 24, 20 persen dari APBD sekitar Rp 1.2 triliun.
Serapan ini baru sebatas belanja pegawai, biaya perjalanan dinas, dan belanja barang dan jasa.
Minimnya serapan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Kabag Pembangunan Pemkab Kuansing, Andri Yama Putra saat berbincang dengan Tribunriau.com, Rabu pagi (30/5/18), dia menyebutkan, salahsatu faktor minimnya serapan itu dikarenakan oleh belum dimulainya pelaksanaan proyek.
Dia menambahkan, dari 98 buah paket proyek yang akan dilelang, baru ada 62 buah paket yang sudah masuk ULP dan dalam proses pelelangan saat ini.
“Jumlah itu diluar e- katalog ya,” ujar Andri.
Secara ideal kata Andri Yama, memasuki semester II ini serapan APBD harus sudah 30-40 persen. Tapi sekarang baru sekitar 24 persen. ” Tapi ini masih ada data yang belum masuk dari beberapa OPD. Belum semua tercatat,” terang Andri.
Belum lama ini , anggota DPRD Kuantan Singingi ( Kuansing ), Rustam Efendi mengaku prihatin dengan kondisi ekonomi pahit yang dialami masyarakat dan pegawai khususnya di Telukkuantan.
Fendi mengatakan, kondisi perekonomian di Teluk Kuantan lesu. Daya beli masyarakat khususnya petani karet turun karena harga yang anjlok dan imbasnya kepada pedagang yang barangnya kurang laku.
“Diharapkan dari belanja pemerintah dan pegawai, serapan anggaran baru 18,7 persen akibatnya pedagang juga kena imbas”ujar Rustam,Rabu ( 16/5//2018) lalu.
Minimnya belanja pemerintah itu kata Fendi, disebabkan oleh kegiatan proyek yang belum berjalan, “Karena itu pembelian barang dan jasa juga belum maksimal termasuk belum dapat menyerap tenaga kerja. Saya bisa perkirakan banyak warga yang kesulitan uang atau tidak ada uang saat memasuki puasa kali ini, karena keluhan ini banyak Saya terima,”ujarnya.
Begitu juga keluhan dari pegawai yang Ia terima menjelang masuknya bulan puasa lalu. Mereka saat ini menantikan cairnya dana honorarium, uang perjalanan dinas dan tunjangan serta uang Kesra agar dapat cair.
“Namun apa yang terjadi, sebagian besar OPD banyak yang tidak bisa mencairkan GU atau ganti uang menjelang puasa.
Padahal kata dia, jika hak-hak pegawai ini cair ditambah operasional kantor, selain pegawai terbantu juga berimbas pada pedagang baik barang dan jasa dari hasil pengeluaran pegawai sendiri.
“Kalau mengharapkan dari petani karet saat ini mereka juga lesu. Sekarang palingan berharap dari petani kelapa sawit untuk mendongkrak ekonomi,”ujarnya.
Menurutnya untuk mendorong serapan dana APBD, dirinya minta Bupati, Wabup, Sekda dan kepala OPD fokus merealisasikan anggaran dan mengurangi kegiatan seremonial. (hen)
