PEKANBARU,Tribun Riau- Polda Riau selaku bagian dari Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu, red) perhelatan Pilkada 2018 telah melakukan pemetaan, wilayah mana yang paling rawan atau potensial terjadinya kecurangan dalam pemilihan calon kepala daerah.

Dari 12 Kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Riau, terdapat tiga wilayah yang dinilai rawan, diantaranya Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru dan terakhir Indragiri Hilir (Inhil). Hal itu diungkapkan oleh Kapolda Riau Irjen Nandang.

Kerawanan itu, salah satunya potensi terjadinya politik uang. Bukan tanpa sebab, lantaran tiga daerah tersebut cukup tinggi jumlah pemilihnya. “Money politik dilakukan di tempat yang potensial (Banyak) jumlah pemilihnya. Dalam hal ini, skala provinsi ada tiga, Kampar, Pekanbaru dan Inhil,” kata Nandang.

Mengantipasi hal tersebut, Satgas Money Politik pun sudah digerakkan melakukan pengawasan. Jenderal bintang dua ini menjelaskan, sipenerima atau pemberi bisa dijerat sanksi pidana jika ditemukan melakukan pelanggaran tersebut.

Menurutnya, tidak ada tawar menawar untuk menempuh jalur pidana, demi terciptanya pemilihan yang bersih. “Itu ancamannya tiga tahun, hukuman maksimal. Jika ada ditemukan, laporkan agar bisa ditindaklanjuti,” sebutnya dilansir GoRiau.

Hari ini, Senin (25/6/2018) pagi, Polda Riau sudah melepas personelnya untuk pengamanan Pilkada yang dilangsungkan pada 27 Juni 2018 mendatang. Dalam hal ini, ada 891 aparat dilibatkan dengan dibantu TNI, sebagai bentuk sinergitas agar Pemilu serentak berjalan kondusif.

Kerawanan lainnya, adalah letak geografis lokasi atau wilayah pencoblosan, di mana ada yang harus melewati sungai, bahkan mesti ditempuh berjam-jam perjalanan untuk mengantarkan logistik pemilihan, salah satunya di wilayah Dumai. (grc/red)

PEKANBARU,Tribun Riau- Hingga Minggu (24/6/2018) malam tadi, sejumlah lampu penerangan jalan umum (LPJU) di Kota Pekanbaru masih mati atau mengalami pemutusan oleh pihak PLN karena Pemko Pekanbaru kembali menunggak pembayaran.

Tak pelak kondisi ini berimbas kepada pemgguna jalan yang harus ektra hati-hati dengan kondisi jalan yang gelap gulita dan sangat rawan aksi kriminalitas.

Menanggapi persoalan ini, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sigit Yuwono ST memandang perlu dicarikan solusi terbaik, dan agar tidak saling menyalahkan satu sama lain, terlebih lagi saat ini tahun politik jangan sampai dimanfaatkan pihak tertentu.

“Pemutusan ini seperti tindakan premanisme. Seharusnya PLN jangan hanya karena keterlambatan pembayaran dari Pemerintah Kota Pekanbaru sehingga langsung mengambil tindakan sendiri. Dimana akan berefek banyak. Apalagi sekarang diketahui tahun politik, jangan sampai kejadian ini dimanfaatkan,” ungkap Sigit Yuwono.

Lanjut Politisi Demokrat ini lagi, semua pasti ada solusi dan Pemerintah kota pasti akan membayar tunggakan yang terjadi.

“Pasti ada solusi. Kan sesama pemerintah. Tidak mungkin Pemko akan mengelak membayar, pasti akan dibayar. Hanya menunggu waktunya saja. Jadi jangan hanya memikirkan menang sendirinya saja. Mari duduk bersama Pemko dan PLN untuk mencari solusi seperti apa,” terangnya.

Diketahui ada dua jenis LPJU yang harus dibayarkan Pemko, yakni LPJU yang dimeterisasi dan tidak meterisasi. Sementara jelas Sigit, PLN sendiri tidak memaparkan berapa biaya untuk LPJU yang dimeterisasi dan tidak.

“Yang dimeterisasi sudah jelas berapa yang harus dibayar. Yang belum dimeterisasi kita cari solusinya seperti apa. Berapa banyak yang belum dimeterisasi. Jadi solusinya bukan PLN langsung main putus seperti premanisasi. Dengan matinya LPJU juga berdampak dengan rawannya kriminalitas. Kita kan mencari kondusif Kota Pekanbaru ini. Jadi marilah kita duduk sama-sama pasti ada solusinya. Kita minta sesegera mungkin lampu-lampu jalan dihidupkan kembali jangam setelah ada kejadian saling menyalahkan,” katanya lagi. (hrc/red)