PEKANBARU,Tribun Riau- Hingga Minggu (24/6/2018) malam tadi, sejumlah lampu penerangan jalan umum (LPJU) di Kota Pekanbaru masih mati atau mengalami pemutusan oleh pihak PLN karena Pemko Pekanbaru kembali menunggak pembayaran.
Tak pelak kondisi ini berimbas kepada pemgguna jalan yang harus ektra hati-hati dengan kondisi jalan yang gelap gulita dan sangat rawan aksi kriminalitas.
Menanggapi persoalan ini, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sigit Yuwono ST memandang perlu dicarikan solusi terbaik, dan agar tidak saling menyalahkan satu sama lain, terlebih lagi saat ini tahun politik jangan sampai dimanfaatkan pihak tertentu.
“Pemutusan ini seperti tindakan premanisme. Seharusnya PLN jangan hanya karena keterlambatan pembayaran dari Pemerintah Kota Pekanbaru sehingga langsung mengambil tindakan sendiri. Dimana akan berefek banyak. Apalagi sekarang diketahui tahun politik, jangan sampai kejadian ini dimanfaatkan,” ungkap Sigit Yuwono.
Lanjut Politisi Demokrat ini lagi, semua pasti ada solusi dan Pemerintah kota pasti akan membayar tunggakan yang terjadi.
“Pasti ada solusi. Kan sesama pemerintah. Tidak mungkin Pemko akan mengelak membayar, pasti akan dibayar. Hanya menunggu waktunya saja. Jadi jangan hanya memikirkan menang sendirinya saja. Mari duduk bersama Pemko dan PLN untuk mencari solusi seperti apa,” terangnya.
Diketahui ada dua jenis LPJU yang harus dibayarkan Pemko, yakni LPJU yang dimeterisasi dan tidak meterisasi. Sementara jelas Sigit, PLN sendiri tidak memaparkan berapa biaya untuk LPJU yang dimeterisasi dan tidak.
“Yang dimeterisasi sudah jelas berapa yang harus dibayar. Yang belum dimeterisasi kita cari solusinya seperti apa. Berapa banyak yang belum dimeterisasi. Jadi solusinya bukan PLN langsung main putus seperti premanisasi. Dengan matinya LPJU juga berdampak dengan rawannya kriminalitas. Kita kan mencari kondusif Kota Pekanbaru ini. Jadi marilah kita duduk sama-sama pasti ada solusinya. Kita minta sesegera mungkin lampu-lampu jalan dihidupkan kembali jangam setelah ada kejadian saling menyalahkan,” katanya lagi. (hrc/red)
