ACEH, Tribun Riau – PT Kallista Alam didenda Rp 366 miliar karena terbukti membakar lahan seluas 1.600 hektare. Perusahaan sawit ini sebelumnya sudah mengelola lahan di sana seluas 7.000 hektare. Letak kedua lokasi ini hanya berbatasan dengan kanal.
Lokasi perkebunan sawit PT Kallista Alam ini terletak di Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya, Aceh. Untuk masuk ke sana, harus melewati pos pemeriksaan. Setelah mendapat izin dan palang pintu dibuka, kemudian dapat berjalan dengan menyusuri jalan di antara pohon-pohon sawit.
Bentuk pohon sawit yang ditanam di perkebunan ini berbeda dengan sawit umumnya. Batang pohon tidak ada yang lurus alias bengkok. Hal ini diperkirakan karena sawit ditanam di lahan gambut. Selain itu, lokasi penanaman sawit dibagi ke dalam blok-blok dan hanya dipisah dengan kanal.
Beberapa pekerja terlihat berada di sekitar pohon sawit. Selain itu, beberapa alat berada di lokasi untuk membersihkan lahan dan melakukan kegiatan lainnya. Di dalam lahan perkebunan ini, juga terdapat rumah yang diperuntukkan untuk pekerja.
Masuk ke dalam, terdapat plang yang dipajang di dalam blok. Plang itu bertuliskan “Tanah ini milik PT. Kallista Alam tanggal 24 Juni 1997 HGU Nomor : 49/HGU/BPN/97”. Pada beberapa blok lahan, terlihat PT Kallista Alam belum menanam sawit.
“Lahan seluas 7.000 hektare ini tidak bermasalah dan tidak berkonflik. Yang bermasalah hanya lahan yang luasnya 1.600 hektare,” kata Yusri, staff Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, Senin (25/6/2018) lalu.
Untuk menuju ke lahan seluas 1.600 hektare, harus berjalan kaki sekitar 20 menit. Jalan ke sana juga muat ukuran satu mobil. Namun karena kontur tanah yang lembek, dikhawirkan mobil tidak lewat ke sana. Di lahan 1.600 hektare tersebut, kini tiga blok sudah terdapat pohon-pohon sawit.
“Yang 1.600 hektare ini lahan yang dibuka baru oleh PT Kallista Alam. Yang terbakar waktu itu lahan ini,” jelasnya.
Menurutnya, lahan seluas 1600 hektare yang dibakar pada tahun 2010 dan diperkarakan pada 2012 itu kini berstatus milik negara. Seharusnya, di lahan ini tidak boleh dikuasi oleh kelompok atau perorangan. Selain itu, lahan tersebut juga tidak boleh digarap dan harus dikembalikan menjadi rawa gambut.
Direktur Walhi Aceh Muhammad Nur, berharap tanah 1600 hektare yang sebelumnya dibakar itu seharusnya dihutankan kembali dan menjadi kawasan konservasi. Tapi sekarang, di lokasi ini sudah ada beberapa pihak yang menguasai.
“Tapi dengan kondisi hari ini tanah itu terkelola bahwa ada koperasi, ada mantan kombatan GAM yang menguasai. Yang kita lihat selama ini adalah perang soal tanah. Jadi tanah itu jadi rebutan,” kata Muhammad Nur.
“Kalau kami melihat itu pada rebutan tanah. Jadi yang muncul justru bukan pada perkara pidana atau perdata. Bahwa sengketa tanah itu perkara pidana atau perdata itu iya, tapi orang melupakan soal hukum sekarang lebih terjebak pada penguasaan tanah,” ungkap Nur.
Nur berharap lahan seluas 1.600 itu agar di hutankan kembali dan pengelolaannya di bawah Dinas Kehutanan Aceh. “Dia harus memastikan benar-benar berhutan, karena tanah yang terlantar begitu pasti ada bisnis sawit baru yang kepemilikannya dari petani maupun koperasi. Di luar HGU pasti ada petani,” ungkap M Nur.
Belakangan, denda Rp 366 miliar itu dianulis oleh PN Meulaboh. Dunia hukum geger, kok bisa PN menganulir vonis MA. Pemerintah tak terima dan mengajukan banding. (dtc/red)
