Beranda blog Halaman 1242

Kelanjutan Reklamasi, Ini Kata Anies

Penulis
Redaksi
-
Anies Baswedan
Anies Baswedan

JAKARTA,Tribun Riau – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan masih melakukan proses verifikasi terkait kelanjutan penanganan pulau reklamasi. Proses verifikasi dilakukan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang pengelolaan pesisir.

“Pemda lakukan proses verifikasi dan semuanya kita akan lakukan pemanggilan. Tapi setelah lengkap kita umumkan,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (9/7/2018).

Anies belum memutuskan bangunan di pulau reklamasi akan dirobohkan atau tidak. Pihaknya masih menunggu proses verifikasi.

“(Dirobohkan atau tidak) nanti kita lihat dari hasil verifikasi,” ucap Anies.

Anies juga akan menyerahkan draf raperda kembali ke DPRD usai verifikasinya lengkap. Dia menyerahkan hal tersebut ke tim gubernurnya.

“Sesudah draf raperda lengkap, nanti kita akan menentukan, satu adalah tentang status mereka yang mempunyai izin dan pekerjaan. Itu ada dua belas yang belu. Kedua yang sudah dibangun nanti kita akan ada rencana yang dimasukkan dalam perda pemanfaatan. Itu kerja tim gubernur dalam kajian pesisir,” sebut Anies.

Sebelumnya, usai menyegel pulau reklamasi, Anies membentuk BKP Reklamasi Pantura Jakarta melalui Pergub Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Badan tersebut diketuai oleh Sekda DKI.

Kedudukan, tugas, dan fungsi BKP diatur dalam Pasal 3 dan 4 Pergub Nomor 58 Tahun 2018 ini. BKP Pantura Jakarta merupakan lembaga ad hoc non-perangkat daerah, berkedudukan di bawah gubernur, dan bertanggung jawab kepada gubernur.

“BKP Pantura Jakarta mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan reklamasi pantura Jakarta, pengelolaan hasil reklamasi pantura Jakarta, dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta serta memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka penyelenggaraan reklamasi pantura Jakarta, dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta,” demikian bunyi Pasal 4 Pergub ini. (dtc/red)

Sanksi Menunggu TGB, Demokrat tak Dukung Jokowi?

Penulis
Redaksi
-
Gubernur NTB, Zainul Majdi atau TGB
Gubernur NTB, Zainul Majdi atau TGB

JAKARTA,Tribun Riau – Partai Demokrat membuka kemungkinan akan memberikan sanksi kepada TGH Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) yang mendukung Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai presiden selama 2 periode. Lantas, apakah ini berarti Demokrat tidak mendukung Jokowi di Pilpres 2019?

Pernyataan ini disampaikan oleh Waketum Demokrat Syarief Hasan terkait ada/tidaknya sanksi bagi TGB. Sebab, Demokrat belum menyatakan sikapnya di Pilpres 2019.

“Sanksi pasti tetap ada dan itu akan dibahas Dewan Kehormatan,” ujar Syarief kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/7/2018).

Pembahasan soal capres hingga koalisi masih akan dibahas Demokrat siang ini di kediaman sang ketum, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat ini belum diketahui secara pasti arah koalisi dan capres yang akan diusung Demokrat.

Soal sikap dukungannya ke Jokowi, TGB memberikan alasan terkait percepatan pembangunan di NTB, khususnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Dia khawatir pembangunan itu mandek ketika ada pergantian kepemimpinan.

“Jadi keputusan apa pun itu harus mempertimbangkan kemaslahatan bangsa, umat, dan akal sehat. Keseluruhan dari tiga hal ini, menurut saya, pantas dan fair kalau kita beri kesempatan kepada Bapak Presiden Jokowi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang selama 4 tahun ini beliau mulai,” kata TGB saat berkunjung ke redaksi Transmedia, Rabu (4/7).

Sikap politiknya belum disampaikan secara resmi kepada Demokrat. Dukungan terhadap Jokowi adalah sikap TGB secara personal dan tidak mewakili Demokrat.

“Saya belum bicara ke partai, karena memang ini sikap pribadi saya. Kan kalau partai ada mekanismenya dan di Partai Demokrat itu, mekanisme (dukungan) melalui Majelis Tinggi Partai, dan saya salah satu anggota Majelis Tinggi,” ucap TGB kepada wartawan di lingkungan Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu (8/7).

Jadi, apakah sanksi yang menanti TGB merupakan sinyal Demokrat tak akan merapat ke Jokowi? (dtc/red)

Soal Pengangkatan Guru Honor Jadi PNS, Ini Kata Kemendikbud

Penulis
Redaksi
-

JAKARTA, Tribun Riau- Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad menyebut, pengangkatan 100 ribu guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2018, diserahkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Termasuk teknis pelaksanaannya, bahkan rencana pengangkatan juga dibuat Kemenpan RB.

“Teknisnya bisa ditanyakan ke Kemenpan RB,” ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Senin (9/7). Hamid mengatakan, pengangkatan para guru non-PNS ini menunggu keputusan pemerintah. “Tunggu keputusan pemerintah melalui Kemenpan RB dalam waktu dekat ini,” katanya

Sebelumnya, Kemendikbud telah menyerahkan data kekurangan guru di seluruh Indonesia kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (KemenPAN-RB). Adapun data guru yang diserahkan yaitu sebanyak 730 ribu guru, mencakup guru level TK hingga SMA dan SLB.

Pemerintah sempat menyatakan tidak ada jalur khusus bagi guru honorer dalam perekrutan CPNS tahun 2018. Bagi guru honorer kategori 1 (K1) dan K2 memiliki kesempatan yang sama pada perekrutan CPNS. Kedua kategori harus melalui seleksi yang terdiri dari seleksi administrasi, tes CPNS, hingga kesediaannya untuk ditempatkan di seluruh Indonesia.

Untuk diketahui, guru honorer kategori 1 (K1) merupakan tenaga honorer yang pembiayaan upahnya langsung dibiayai APBD. Tenaga honorer yang masuk dalam daftar K1 merupakan pegawai yang sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 5/2010, yaitu tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari 2005, secara terus menerus.

Guru honorer K1 ini disebut memiliki peluang langsung diangkat menjadi PNS. Adapun kelompok guru honorer kategori 2 (K2) adalah tenaga honorer yang diangkat per 1 Januari 2005. Bedanya, mereka tidak dapat upah dari ABPD/APBN seperti honorer K1. (rci/red)

Jika Bukan Miskin, Warga Diharapkan Beli Gas Melon Non Subsidi

Penulis
Redaksi
-

JAKARTA, Tribun Riau- Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, Djoko Siswanto berharap elpiji tiga kilogram nonsubsidi yang dikeluarkan Pertamina bisa menjadi alternatif masyarakat. Sehingga, penggunaan elpiji subsidi (gas melon) bisa tepat sasaran.

Djoko menjelaskan, jika selama ini para masyarakat mampu membeli gas melon karena alasan lebih praktis dan kecil, harapannya dengan adanya gas elpiji tiga kilogram nonsubsidi bisa memenuhi kebutuhan mereka.

“Jadi, yang mampu gak usah beli yang ijo (bersubsidi). Ini juga menjadi salah satu cara mengendalikan gas melon bisa tetap dikonsumsi oleh yang membutuhkan,” ujar Djoko di Gedung DPR, Senin (9/7).

Djoko menjelaskan hingga kini pemerintah dan Pertamina sedang mencari cara untuk mendistribusikan gas melon. Ia mengatakan, ada beberapa opsi seperti BLT, memakai kartu miskin, ataupun barcode yang menjadi salah satu opsi distribusi tertutup.

“Tapi ini masih dikaji, gimana caranya. Ini kan mekanismenya perlu verifikasi dan penyesuaian data lagi,” ujar Djoko.

Djoko menjelaskan, dalam waktu dekat uji coba distribusi tertutup ini akan dilakukan. Uji coba bisa dilakukan di daerah kepulauan seperti Batam dan Bali.

“Kalau ada yang nonsubsidi diharapkan pertumbuhannya, orang miskin kan berkurang kan, nah ini bisa mencegah orang yang gak berhak supaya gak subsidi ini,” ujar Djoko.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) mulai 1 Juli 2018 melakukan uji coba penjualan LPG tiga kilogram nonsubsidi Bright Gas. Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas’ud Khamid mengungkapkan, ada peluang market dalam penjualan LPG nonsubsidi.

“Ini diluncurkan untuk mengambil posisi market dimana ada pelanggan yang perlu tiga kilogram nonsubsidi karena mereka mampu yang sebelumnya belum kita siapkan. Kita melihat ada nice market di situ,” kata Khamid di Fairmount Hotel Jakarta, Rabu (4/7).

Untuk itu, kata dia, Pertamina melakukan uji coba menjual LPG tiga kilogram nonsubsidi sebanyak lima ribu unit. Total LPG nonsubsidi tersebut disebar sebanyak 3.500 unit di Jakarta dan 1.500 unit di Surabaya.

Khamid memastikan pertamina menargetkan penjualan gas nonsubsidi tersebut di lokasi-lokasi elite tapi juga membutuhkan. “Ya, itu pasti seperti di apartemen dan mal-mal. Lalu kemarin distribusi di tujuh apartmen, nanti kita lihat respons nya, kalau bagus ya kita tambah,” ujar Khamid. (rci/red)

Harga Sedang Telur Naik, Mendag Malah Bilang Sudah Turun

Penulis
Redaksi
-

JAKARTA, Tribun Riau- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita membantah adanya kenaikan harga telur ayam. Harga komoditas pangan itu dinilainya justru sudah menurun.

“Telur nggak (naik harganya), telur sudah turun,” katanya Ahad (8/7) malam.

Pernyataan Mendag tersebut berbeda dengan catatan laman Info Pangan Jakarta yang menyatakan harga rata-rata telur ayam di Jakarta pada Senin (9/7) mencapai Rp 27.060 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp 26 ribu per kg.

Kenaikan harga telur, kata Mendag, merupakan fluktuasi harga normal. Menurutnya, kenaikan harga tidak sampai Rp 2.000 per kg. “Ya fluktuasi Rp 1.000 – Rp 2.000 per kg, nggak ada soal,” ujar dia.

Meski demikian, ia mengakui adanya kenaikan harga daging ayam. Saat ini, rata-rata harga daging ayam di Jakarta dijual sebesar Rp 36.763 per ekor, naik Rp 1.000 dari hari sebelumnya. Kenaikan harga daging ayam tersebut terjadi meski sebelumnya Kemendag telah meminta tambahan pasokan.

“Ayamnya saja (yang harganya naik) karena (harga) pakannya juga naik,” kata Enggar.

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Pertanian, ada surplus daging ayam sebanyak 517.819 ton tahun ini. Angka tersebut berdasarkan prognosa ketersediaan produksi daging ayam tahun ini sebesar 3.565.495 ton, sedangkan kebutuhan konsumsi sebesar 3.047.676 ton. (rci/red)

Masalah Cawapres Prabowo, Ini Keyakinan PKS

Penulis
Redaksi
-
Mencari Cawapres Prabowo di Pilpres 2019
Mencari Cawapres Prabowo di Pilpres 2019

JAKARTA,Tribun Riau- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali menilai pertemuan antara Waketum Partai Demokrat dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto merupakan hal baik. Pertemuan itu membuka peluang semakin banyaknya partai yang bergabung dengan koalisi oposisi.

Namun ia yakin, Prabowo akan memilih pasangan cawapres dari kader PKS. “Dengan hubungan yang telah lama terjalin, PKS yakin satu dari sembilan kader yang diajukan akan dapat mewujudkan #2019GantiPresiden,” ujar Mardani dilansir Republika, Ahad (8/7).

Menurut Mardani, masih terdapat berbagai kemungkinan terkait pasangan ideal untuk Pilpres 2019. Gabungan partai koalisi tentunya ingin menemukan pasangan ideal guna mengalahkan kubu Presiden Jokowi. “PKS sejak awal mengedepankan pola musyawarah untuk menentukan pasangan ideal yang dapat memenangkan Pilpres 2019,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak membantah partainya melirik Ketua Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai salah satu cawapres yang akan mendampinginya.

Hal tersebut didasari pertimbangan untuk mencari sosok yang mewakili pemilih dari generasi muda. “Kenapa saya mengatakan kita pun melirik saudara AHY, masalahnya adalah bahwa bagian dari pemilih yang usia di bawah 45 tahun besar sekali. Jadi kalau antara pemilih dan calon di atas itu hubungan emosionalnya terlalu jauh ini tidak baik juga,” ujar Prabowo saat diwawancarai wartawan di Kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (6/7).

Namun untuk kepastian nama cawapresnya, Prabowo mengatakan masih harus digodok dengan partai politik mitra koalisi Gerindra yakni PAN dan PKS. Sementara nama AHY yang mengemuka usai pertemuan Prabowo dengan perwakilan Partai Demokrat Syarief Hasan, Kamis (5/7). Menurut Prabowo pertemuan itu masih dalam penjajakan. (rci/red)

Banjir di Jepang, Jumlah Korban Terus Bertambah

Penulis
Redaksi
-
Wilayah yang diterjang banjir di Kurashiki, Perfektur Okayama, Jepang bagian Barat
Wilayah yang diterjang banjir di Kurashiki, Perfektur Okayama, Jepang bagian Barat

TOKYO, Tribun Riau- Jumlah korban tewas akibat banjir Jepang bertambah menjadi 64 orang pada Ahad (8/7). Sungai-sungai yang meluap memaksa beberapa juta penduduk mengungsi dari rumah mereka.

Hujan deras menghantam beberapa wilayah di Jepang barat dengan intensitas tiga kali hujan biasa. Hujan memicu tanah longsor dan banjir, sehingga menjebak banyak orang yang berlindung di atas atap rumah mereka.

“Kami belum pernah mengalami hujan seperti ini sebelumnya. Ini adalah situasi bahaya yang ekstrem,” kata seorang pejabat di Badan Meteorologi Jepang (JMA).

Media nasional Jepang NHK mengatakan, sedikitnya 64 orang telah dinyatakan tewas dan 44 lainnya masih hilang. Di antara korban yang hilang adalah seorang bocah lelaki berusia 9 tahun yang diyakini terperangkap tanah longsor di rumahnya.

Pemerintah Jepang telah mendirikan pusat manajemen darurat di kantor perdana menteri. Sekitar 54 ribu petugas penyelamat dari militer, polisi, dan departemen pemadam kebakaran juga telah dikirim ke wilayah terdampak.

“Masih banyak orang yang hilang dan yang lain membutuhkan bantuan, kami bekerja melawan waktu,” kata Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.

Curah hujan setinggi 300 mm diperkirakan akan terjadi pada Senin (9/7) pagi di tiga prefektur. Perintah evakuasi masih berlaku untuk sekitar 2 juta orang, meskipun hujan telah berhenti dan banjir telah surut di beberapa daerah. Peringatan longsor telah dikeluarkan di sejumlah prefektur nasional.

Jalan-jalan ditutup dan layanan kereta api telah dihentikan di bagian barat Jepang. Layanan kereta peluru Shinkansen yang sebelumnya ditangguhkan pada Jumat (7/7), telah dilanjutkan dengan jadwal terbatas.

Perusahaan mobil, termasuk Mazda Motor Corp dan Daihatsu Diesel Manufacturing Co, telah menghentikan operasi beberapa pabriknya pada Sabtu (7/7), karena kekurangan suku cadang. Perusahaan elektronik Panasonic Corp mengatakan satu pabrik di Okayama, Jepang barat, tidak dapat dijangkau karena penutupan jalan. (rci/red)

Kotak Kosong Menang di Pilkada Makassar, Ini Kata Ketua KPU

Penulis
Redaksi
-

MAKASSAR,Tribun Riau- Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Misna M Hattas, mengatakan Pilkada Kota Makassar akan diulang pada 2020. Pilkada ulang dilakukan karena kolom kosong dipastikan memenangkan pemungutan suara Pilkada Kota Makassar 2018.

Sebagaimana diketahui, rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Kota Makassar telah dilakukan pada Sabtu (7/7). Dari pleno tersebut diketahui kolom kosong unggul dari pasangan calon (paslon) tunggal, Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi atau yang biasa disebut dengan pasangan Appi-Ciccu.

Kolom kosong tercatat memperoleh lebih dari 50 persen suara sah. Sementara itu, Appi-Ciccu memperoleh 47 persen suara sah. “Dengan demikian, akan ada pilkada ulang pada 2020 nanti. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016,” ujar Misna dilansir Republika, Ahad (8/7).

Berdasarkan aturan itu, jika kolom kosong menang di Pilkada, maka akan dilakukan pemilihan ulang di tahun berikutnya. Pemilihan ulang juga bisa digelar dalam pilkada periode selanjutnya. “Karena 2019 adalah tahun politik nasional, di mana diselenggarakan pemilu untuk caleg dan capres, maka pilkada ulang di Makassar digelar pada 2020,” tutur Misna.

Dia pun menambahkan, dari tiga daerah di Sulsel yang memiliki calon tunggal di Pilkada Serentak 2018, hanya Kota Makassar saja yang dimenangkan oleh kolom kosong. Dua daerah lain, yakni Pilkada Kabupaten Bone dan Pilkada Kota Enrekang, paslon tunggal tetap unggul dari kolom kosong.

Di Kabupaten Bone, paslon Andi M Fahsar M Padjalangi-Ambo Dalle unggul dari kolom kosong. Sementara itu, di Kabupaten Enrekang, paslon Muslimin Bando-Asman juga unggul dari kolom kosong.

Sebanyak 16 daerah tercatat hanya memiliki satu paslon (paslon tunggal) di Pilkada Serentak 2018. Dengan begitu, 16 paslon tunggal melawan kotak kosong dalam pemungutan suara Pilkada pada 27 Juni lalu. Selain ketiga daerah di atas, paslon tunggal juga ada di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak.

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philip J. Vermonte melihat, fenomena kemenangan kolom kosong atas pasangan calon (paslon) tunggal di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Makassar memiliki sisi positif. Hasil ini menunjukkan, pemilih semakin dewasa dengan tidak menerima begitu saja paslon yang diajukan partai.

Keadaan terjadinya calon tunggal pun bukan tanpa sebab. Philip menjelaskan, kondisi ini terhadi karena ada persoalan politik yang membuat calon lain tidak dapat maju.

Termasuk, di antaranya karena partai politik yang tidak dapat menangkan aspirasi masyarakat. “Partai sudah harus sadar, ini era baru di mana aspirasi masyarakat lebih penting dari suara partai,” tutur Philip dalam diskusi media Evaluasi Pilkada Serentak 2018 di Hotel Atlet Century, Jakarta, Senin (2/7).

Philip tidak menampik bahwa penggunaan politik identitas dan suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) masih lumrah terjadi pada Pilkada Serentak 2018. Sebab, masyarakat di tingkat daerah merasa kesulitan dalam menilai secara rasional terkait rekam jejak paslon. Tidak hanya menilai tiap sosok paslon, mereka juga harus memperhatikan kekurangan dan kelebihan partai pengusung maupun koalisinya. (rci/red)

Pengurus PWRI Dumai Segera Dilantik

Penulis
Redaksi
-
Ferry, Ketua Umum PWRI Kota Dumai
Ferry, Ketua Umum PWRI Kota Dumai

DUMAI,Tribun Riau- Pengurus Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) akan segera dilantik, sebelumnya, Pengurus Provinsi telah memberikan mandat kepada salah seorang wartawan di Kota Dumai, Ferry untuk membentuk kepengurusan PWRI Dumai.

“Saya bersyukur Alhamdulillah karena ini amanah yang dititipkan Allah kepada saya karena mendapatkan tugas ini,” ujar Ferry dalam rilisnya yang diterima Tribunriau.com baru-baru ini.

Dijelaskan Ferry, pihaknya tengah mempersiapkan acara pelantikan. “Kita berharap secepatnya pelantikan terlaksana dan bisa berjalan lancar,” jelasnya.

PWRI ini, lanjut Ferry, adalah salah satu organisasi wartawan, meskipun belum diakui Dewan Pers, namun tidak mematahkan semangat rekan-rekan untuk tergabung dalam organisasi tersebut.

Organisasi yang kini sudah diakui oleh Dewan Pers adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Namun banyak juga organisasi wartawan yang sifatnya nasional maupun daerah yang sudah dibentuk oleh rekan-rekan wartawan yang belum tergabung di 3 organisasi yang sudah diakui Dewan Pers tersebut. (rls)

Tak Bisa Atasi Begal dan Jambret?, Ini Sanksi untuk Kapolres

Penulis
Redaksi
-
Wakapolri Komjen Pol Syafruddin
Wakapolri Komjen Pol Syafruddin

JAKARTA,Tribun Riau – Wakapolri Komjen Syafruddin menekankan kasus kejahatan jalanan seperti begal dan jambret jadi perhatian Polri. Kapolres yang tidak bisa mengatasi kejahatan itu akan diganti.

“Karena itu harus diselesaikan, harus dihentikan seperti itu peredaran miras, hentikan street crime harus berhenti. Nanti kita akan evaluasi penilaian, pimpinan-pimpinan, komandan-komandan wilayah yang street crime-nya tidak berhenti, kita ganti, kan gampang saja,” kata Syafruddin di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Kamis (5/7/2018).

Syafruddin mengatakan pemberhentian pimpinan wilayah jika begal dan jambret tidak teratasi itu sudah diberlakukan. Sebab, begal dan jambret ini meresahkan masyarakat.

“Masalah street crime harus diselesaikan dan tidak boleh ada dan itu gampang menyelesaikan, tidak memerlukan pikiran itu hanya memerlukan kehadiran fisik dan investigasi lebih luas dan mendalam,” imbuhnya.

Aksi penjambretan belakangan ini marak terjadi di Jakarta. Salah satu yang menjadi korban penjambretan adalah Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarief Burhanuddin saat bersepeda pada Minggu (24/6). Polisi berhasil menangkap dua pelaku bernama Frangki dan Agustina.

Salah seorang pelaku bernama Frangki ditembak mati karena berusaha melawan petugas. Dari penangkapan kasus ini, polisi juga berhasil membongkar sindikat besar penjambret yang diduga bermarkas di Teluk Gong, Jakarta Utara.
Baca juga: Polisi Tembak Mati Jambret Penumpang Bajaj di Latumenten
Bukan hanya Dirjen PUPR, rombongan Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno pun menjadi korban penjambretan saat mengunjungi Jakarta Fair di PRJ, Minggu (17/6) lalu. Ponsel suster yang merawat anaknya, Sulaiman, raib.

Yang teranyar, penumpang ojek online bernama Warsilah (37) menjadi sasaran penjambret di Jalan Ahmad Yani, Jakarta Pusat, Minggu (1/7). Akibat kejadian itu, korban meninggal dunia di tempat. (dtc/red)

1...1,2411,2421,243...1,425Halaman 1,242 dari 1,425

Terbaru

Populer

© Tribunriau 2024