Bengkalis (Bathin Solapan), Tribunriau – Anggota DPRD Bengkalis Sanusi menjemput aspirasi masyarakat dengan melaksanakan Reses, di Perumnas Tahap 3 Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Kamis sore (01/12/22).
Acara dimulai sekitar pukul 16.00 WIB itu, dihadiri oleh Sekretaris Desa Balai Makam Zainal Abidin, beberapa Ketua RT, Ketua RW 06, tokoh masyarakat, Ustad Arifin Siregar dan segenap warga yang memenuhi tempat kegiatan Reses.
Sekretaris Desa Balai Makam Zainal Abidin mengatakan, bahwa di akhir tahun di bulan Desember ini anggota dewan Sanusi berkenan datang ketengah masyarakat RW 06 Desa Balai Makam dengan mengadakan reses.
“Untuk itu, masyarakat juga harus merapat.Dimana Young Sanusi sudah banyak membantu untuk pembangunan di desa kita ini, terutama untuk normsaliasi parit/kanal.Selanjutnya kita mohonkan bukan hanya normalsasi saja, tetapi pembangunan Turap,” sebut Sekdes.
Sanusi mengatakan, bahwa masalah banjir dan tidak normalnya arus air di parit/kanal bukan hanya masalah warga, tetapi juga masalah anggota dewan.Dikatakannya, bahwa semua program pembangunan yang diusulkanya ke pemerintah dikabulkan semua untuk Desa Balai Makam, yaitu, Perumnas Tahap 1, Tahap 2, Tahap 3 dan Tahap 4.
“Di tahun 2022 ini sejumlah Rp.1,2 Milyar dianggarkan untuk pembangunan di Desa Balai Makam.Berarti separoh anggaran Pokir saya dari 3 Milyar, saya bagi ke Desa Balai Makam,” sebut Sanusi.
Selanjutnya, Ketua RW 06 Iswandi memohon bantuan untuk musalah Al Iklas, kemuduan dari kaum ibu memohon drainase Jl.Kakaktua, semenisasi Jl.Nusantara menuju Satlantas, serta mesinjahit untuk kelompok ibu tahap 3, bantuan untuk mushalla Alfatah, dan BPJS.
Jawaban Sanusi,” masalah drainase perlu kita turun bersama RT untuk melihat secara langsung dimana letak sumber air yang melimpah itu. Karena sebenarnya bukan drainase buatan manusia, yang saya tau itu merupakan kanal yang terbentuk sendirinya dari jaman saya masih kecil.Kanal ini besar dan merupakan alur air dari mana saja khususnya dari Desa Simpang Padang.Untuk menjahit, Ketua Kelompok berhubungan dengan Erwanto dan dilengkapi surat keterangan kelompok dan proposal.Kemudian masalah BPJS merupakan program Internasionsl dari WHO, setiap warga berhak mendapat layanan kesehatan, melalui APBN yang dibayarkan pemerintah ke BPJS,” kata Sanusi.(jlr).
