Jakarta –

Petugas Satpol PP kembali mengamankan manusia silver di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel). Total ada 19 orang yang diamankan, 2 di antaranya merupakan anak usia di bawah lima tahun (balita).

“Laki-laki dewasa 10 orang. Perempuan dewasa 4 orang. Anak anak: laki-laki 13 tahun, perempuan 14 tahun, laki-laki 3 tahun, perempuan 6 tahun, laki-laki 3 tahun,” kata Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Tangsel, Muksin Al-Fachry kepada detikcom, Selasa (28/9/2021).

Muksin menyebut, 19 manusia silver yang diamankan hari ini tersebar di beberapa lokasi di Tangsel. Selain itu, sejumlah manusia silver tersebut diketahui bukanlah merupakan warga Tangsel.

“Razia Perempatan Muncul, Pamulang, Gaplek, Rempoa-Gintung, Bintaro plaza, Graha Bintaro, Alam Sutera. Dewasa laki-laki ber-KTP Tangsel 6 orang yang luar Tangsel 4 orang. Perempuan dan anak-anak di luar KTP Tangsel,” sebut Muksin.

Berdasarkan keterangan para manusia silver itu, Muksin menyebut setiap harinya mereka mampu meraup keuntungan hingga Rp. 300 ribu. Mereka mulai beraktivitas mulai pukul 15.00 hingga pukul 22.00 WIB.

“Pendapatan sehari Rp. 80 ribu sampai Rp 300 ribu selama 3 jam. Setiap harinya jam 3 sore sampe jam 10 malam manusia silver bergerak rata-rata mereka bergerak hanya 3 jam,” ungkap Muksin.

Lebih lanjut, Muksin mengatakan, para manusia silver yang masih di bawah umur kini dibawa pihak Kementerian Sosial (Kemensos) ke Balai Melati Bambu Apus, Jakarta Timur. Sementara itu, bagi manusia silver yang umurnya sudah dewasa dibawa ke Dinas Sosial Tangsel untuk diberikan pembinaan.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Sumber: DetikNews

Banda Aceh –

Seorang pria di Pidie Jaya, Aceh, HM, ditangkap polisi karena diduga membuat komentar menghina personel Brimob yang gugur ditembak teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, Bharatu (Anm) Muhammad Kurniadi Sutio. Pelaku masih diperiksa polisi.

“Pelaku kita tangkap tadi siang di wilayah Pidie Jaya dan sekarang sudah dibawa ke polres. Dia warga Pidie Jaya,” kata Kasat Reskrim Polres Pidie Jaya Iptu Dedy Miswar saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (28/9/2021).

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kata Dedy, HM mengaku tidak mengetahui komentarnya itu salah. HM disebut langsung menghapus komentar tersebut beberapa menit kemudian.

“Dia ngaku nggak tahu yang dia komen itu salah. Setelah dia sadar, langsung dihapus. Kalau pengakuan dia, postingan itu paling ada sekitar 5 menit,” jelas Dedy.

Menurut Dedy, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap HM. Dia bakal dijerat dengan UU ITE.

Sebelumnya, komentar menghina personel Brimob yang gugur ditembak teroris KKB di Papua, Bharatu (Anm) Muhammad Kurniadi Sutio, viral. Dilihat detikcom, Selasa (28/9), dalam unggahan itu terlihat foto Bharatu Kurniadi. Foto tersebut disertai tulisan soal Bharatu Kurniadi yang telah gugur saat bertugas.

“Telah gugur, pahlawan muda putra Aceh yang bertugas di Papua,” demikian tulisan dalam unggahan itu.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Sumber: DetikNews

Maros –

Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah mendalami laporan wanita inisial IMS (25) yang mengaku diperkosa oknum anggota DPRD Kabupaten Maros dari Fraksi PPP, inisial SS (36). Polisi telah memeriksa teman dekat IMS sebagai saksi yang mengetahui kasus ini.

“Ada beberapa saksi diperiksa teman dekat korban dan orang yang mengetahui kasus ini ditangani Polda Sulsel,” kata Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol E Zulpan saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (28/9/2021).

Zulpan menambahkan, polisi juga telah melakukan pemeriksaan tersendiri terhadap IMS yang mengaku sebagai korban. Nantinya SS selaku terlapor juga akan diperiksa.

“Pasal yang dikenakan kasus pencabulan. Penyidik masih memeriksa beberapa saksi dan korban dan setelah itu akan ditingkatkan statusnya manakala mengarah ke pembuktian,” terangnya.

Namun Zulpan belum mengungkapkan lebih jauh terkait jadwal pemeriksaan SS.

“Saya belum tahu penyidik kapan jadwalnya. Iya kan arahnya pasal yang disangkakan pasal pencabulan jadi pasti akan diperiksa,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, IMS melaporkan SS ke Mapolda Sulsel atas dugaan pemerkosaa. IMS mengaku jika dirinya merupakan kader muda PPP DPC Maros yang telah mengenal SS sejak tahun 2018.

Kejadian dugaan pemerkosaan SS kepada IMS terjadi pada Desember 2019, dimana saat itu IMS bekerja sebagai marketing di perusahaan trading dan menawarkan SS untuk berinvestasi Rp 50 juta. SS lalu menjebak IMS untuk bertemu di salah satu hotel di Makassar dan diduga melakukan pemerkosaan.

“Pada saat itu dia bilang, ‘bisa kita ketemu di hotel Dalton Dinda’,” kata IMS dalam pengakuannya, Sabtu (25/9/2021) lalu.

IMS mengaku diperkosa oleh SS berkali-kali, dengan dalih akan memberikan IMS dana untuk investasi di perusahaan tempat IMS bekerja. Hingga akhirnya IMS hamil dan dipaksa oleh SS untuk menggugurkan kandungannya. Simak berita selengkapnya di sini.

PPP Sulsel telah dimintai komentar terkait peristiwa ini, tapi Ketua DPW PPP Sulsel Imam Fauzan Amir Uskara mengaku belum mengetahui.

“Saya belum tahu, saya belum tahu,” ucap Fauzan kepada detikcom.

Sementara itu, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) meminta aparat keamanan bertindak.

“Itu kan baru laporan ya, delik aduan. Kami serahkan kepada aparat hukum untuk bertindak profesional dan proporsional,” kata Awiek, kepada wartawan, Senin (27/9).

Awiek mengatakan pihaknya juga memberikan atensi khusus kepada DPW Sulawesi Selatan untuk mengawasi kasus ini. Awiek mengatakan kader itu akan dipecat jika terbukti bersalah.

“Tentu kami juga memerintahkan DPW PPP Sulsel atensi terhadap kasus ini. Jika dari hasil penyelidikan terbukti benar maka akan ada sanksi. Kalau terbukti secara hukum pasti kita pecat,” ujarnya.

(nvl/nvl)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Warga Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat yang membuat aduan ke Komnas HAM bertambah lagi. Hari ini ada sejumlah warga Bojong Koneng yang mengadu ke Komnas HAM terkait dugaan penggusuran oleh Sentul City.

“Di sini kita bersama dengan sekitar 20 warga dari berbagai RT juga beberapa lawyer yang mendampingi kita secara kolektif melaporkan tindakan sewenang-wenang dan minta perlindungan kepada Komnas HAM,” kata kuasa hukum perwakilan warga Bojong Koneng, Alghiffari Aqsa di Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/9/2021).

Alghiffari menuturkan kasus sengketa lahan ini bukan hanya persoalan yang dialami oleh Rocky Gerung saja, melainkan persoalan warga Bojong Koneng. Dia mengatakan banyak kekerasan dan perampasan hak warga Bojong Koneng yang terjadi di sana.

“Ini bukan hanya kasus Rocky Gerung yang kita laporkan tapi juga kasus-kasus yang lain. Bahwa ada kekerasan yang terjadi yang dilakukan oleh korporasi yang melanggar HAM, bahwa ada upaya perampasan tanah ataupun land grabing dari mafia tanah ataupun korporasi besar atau pengembang besar terhadap tanah warga, baik warga yang sudah puluhan tahun yang tinggal di sana ataupun warga yang punya etikat baik dalam membeli tanah kepada para penggarap ataupun warga yang lain,” ujarnya.

Alghiffari menyampaikan pihaknya membawa sejumlah bukti yang akan diserahkan ke Komnas HAM. Bukti tersebut antara lain dokumen berupa surat tanah dan beberapa bukti terjadinya kekerasan. Komnas HAM juga diminta untuk turun langsung melakukan pemantauan.

“Jadi bukti yang kita bawa ke sini ada dokumen terkait tanah, kemudian ada bukti kekerasan juga dan juga ada beberapa dokumen terkait dan surat kepada Komnas HAM untuk meminta perlindungan dan tindakan dari Komnas HAM agar turun ke Bojong Koneng memperhatikan kasus ini, tidak dianggap sebagai kasus individu semata tapi kasus kolektif yang terkait dengan warga desa,” tuturnya.

“Ada banyak RT RW dan ratusan, kemarin kita sudah menyampaikan ada sekitar 6 ribu orang yang bisa terdampak dari penggusuran yang akan dilakukan Sentul city,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Alghiffari mengatakan warga Bojong Koneng sudah memiliki surat pernyataan oper alih garapan lahan sebelum sertifikat Hak Guna Bangun (HGB) milik Sentul City keluar. Untuk itu, Warga Bojong Koneng kata Alghiffari tidak hanya melaporkan Sentul City tetapi juga pihak-pihak terkait yang menerbitkan HGB Sentul City.

“Mereka ada, sebelum HGB itu ada, infrastruktur pemerintahan berjalan di sana, bahkan tanah adat pun tidak bisa disertifikatkan harus mendapatkan rekomendasi dari korporasi tertentu, itu dari BPN (Badan Pertanahan Negara) begitu. Jadi hak untuk mendapatkan tanah dan kepastian hukum dari masyarakat Bojong Koneng ini tidak diperoleh, inilah yang kami persoalkan melalui Komnas HAM,” ujarnya.

“Jadi tidak hanya Sentul City nya tapi seluruh instrumen negara yang terkait permasalahan ini kita laporkan kepada komnas ham,” imbuhnya.

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo mengaitkan hilangnya patung Soeharto serta patung tokoh-tokoh militer terdahulu dari Markas Kostrad, Gambir, Jakarta Pusat, dengan penyusupan paham komunisme di tubuh TNI. Kostrad memberikan penjelasan bahwa pembongkaran patung merupakan inisiatif mantan Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letnan Jenderal TNI (Purn) Azmyn Yusri Nasution.

“Bahwa tidak benar Kostrad mempunyai ide untuk membongkar patung Pak Harto, Pak Sarwo Edhie, dan Pak Nasution yang ada dalam ruang kerja Pak Harto di Museum Dharma Bhakti di Markas Kostrad,” ujar Kepala Penerangan Kostrad Kolonel Inf Haryantana dalam keterangan, Senin (28/9/2021).

Azmyn Yusri Nasution merupakan penggagas pembuatan patung Soeharto dkk. Pembuatan patung dilakukan kala Azmyn Yusri Nasution menjabat Pangkostrad, sejak 9 Agustus 2011 hingga 13 Maret 2012.

Selanjutnya, Azmyn Yusri Nasution berinisiatif menemui Pangkostrad Letjen Dudung Abdurachman untuk meminta izin membongkar patung-patung tersebut.

“Letnan Jenderal TNI (purn) Azmyn Yusri Nasution meminta untuk patung-patung yang telah dibuatnya untuk dibongkar demi ketenangan lahir dan batin, sehingga pihak Kostrad mempersilakan,” sambung Haryanta.

Dudung Abdurachman sendiri angkat bicara terkait pembongkaran patung itu. Dudung menyebut Azmyn Yusri Nasution merasa berdosa karena membuat patung Soeharto dkk.

“Kini patung tersebut, diambil oleh penggagasnya, Letjen TNI (Purn) AY Nasution yang meminta izin kepada saya selaku Panglima Kostrad saat ini. Saya hargai alasan pribadi Letjen TNI (Purn) AY Nasution, yang merasa berdosa membuat patung-patung tersebut menurut keyakinan agamanya. Jadi, saya tidak bisa menolak permintaan yang bersangkutan,” tutur Dudung.

Dudung menepis jika pengambilan patung itu disimpulkan TNI melupakan peristiwa G-30S-PKI. Dudung menegaskan pihaknya tak pernah melupakan peristiwa itu.

“Jika penarikan tiga patung itu kemudian disimpulkan bahwa kami melupakan peristiwa sejarah pemberontakan G-30S-PKI tahun 1965, itu sama sekali tidak benar. Saya dan Letjen TNI (Purn) AY Nasution mempunyai komitmen yang sama tidak akan melupakan peristiwa terbunuhnya para jenderal senior TNI AD dan perwira pertama Kapten Piere Tendean dalam peristiwa itu,” kata Dudung.

(isa/dnu)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI dan partai politik di Indonesia berdasarkan survei indikator lebih rendah dibanding DPD. Partai NasDem meminta para kader mereka untuk tidak berperilaku menyesatkan partai.

Kader NasDem harus mengetahui takaran-takaran toleransi dan batas-batas kepatutan di masyarakat. Sebab, jika batas kepatutan dilangkahi bisa mempermalukan diri sendiri.

“Tidak sedikit saudara-saudara kita, kader-kader kita, yang terjebak dengan permasalahan karena melakukan tindakan melebihi kewajaran di masyarakat,” kata Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali dalam keterangannya, Senin (27/9/2021).

“Peristiwa itu harus menjadi pelajaran buat kita semua, buat saya, yang diberikan kekuasaan oleh rakyat untuk jangan lupa diri dan melakukan perilaku yang menyesatkan partai, serta mempermalukan diri sendiri,” sambung dia mengingatkan.

Pesan tersebut disampaikan dalam Workshop Nasional Fraksi NasDem di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (26/9). Menurut Ahmad Ali, ada beberapa perilaku yang menyebabkan tingkat kepercayaan publik ke DPR dan partai rendah, yakni koruptif, eksklusif, dan suka berbohong.

“Perilaku ini yang membuat kita semakin berjarak dengan masyarakat. Perilaku ini yang membuat lembaga DPR semakin dijauhi oleh rakyat,” sebutnya.

Acara workshop Fraksi NasDem itu digelar sejak 24 September 2021 hingga hari ini. Pesertanya adalah anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari 10 provinsi, yakni Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Ahmad Ali juga mengajak NasDem dan seluruh kadernya untuk memperbaiki diri. Pendekatan kembali dengan masyarakat harus terus dilakukan.

“Maka, partai politik bersama anggotanya harus mulai berbenah diri, melakukan pendekatan, dan mengubah perilaku,” ucap Ketua Fraksi Partai NasDem DPR itu.

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menemukan 66 kasus positif COVID-19 selama pembelajaran tatap muka (PTM) digelar di sekolah Jakarta. Pemprov DKI Jakarta akan melakukan sinkronisasi data demi mencocokkan data konfirmasi positif COVID-19 dengan milik Kemenkes.

“Kami akan sinkronkan datanya. Data dari Kemenkes sangat penting (jadi) akan kami cocokkan Kembali,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (27/9/2021).

Riza menyadari potensi penularan COVID-19 bisa terjadi di mana saja. Kendati demikian, dia tetap berharap tak ada temuan klaster COVID-19 di sekolah usai data berhasil disinkronkan.

“Mudah-mudahan tidak terjadi klaster sekolah. Kita tahu potensi penularan, penyebaran bisa di rumah, bisa di perjalanan, bisa di sekolah dan di tempat lain, tempat anak bermain,” sebutnya.

Politikus Gerindra itu juga meminta agar pihak sekolah dan orang tua dapat memastikan keselamatan anak. Keduanya, sebutnya, harus memastikan penerapan protokol kesehatan COVID-19 berjalan, baik di rumah maupun lingkungan sekolah.

“Kami minta kerja sama semua pihak para pendidik, orang tua, keluarga di rumah dengan yang di sekolah serta semua elemen masyarakat,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut kasus COVID-19 di sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) lebih sedikit dari yang sebelumnya diberitakan. Sebagai contoh di DKI Jakarta, hanya ditemukan 66 kasus positif COVID-19 dari sejumlah sekolah yang melakukan PTM pada periode 1-21 September.

“Dari 22 sekolah itu ada 8 yang tidak ada (COVID-19) sama sekali. Yang lain kalau adapun, kalau angkanya kecil-kecil itu bukan klaster. Karena klaster kita definisikan kalau penyebarannya terjadi di sekolah,” kata Budi, Senin (27/9).

Total ada 2.113 subjek yang diperiksa. Dengan ditemukannya 66 kasus positif, ini membuat tingkat kasus COVID-19 di sekolah DKI Jakarta selama PTM sebanyak 3,12 persen.

Adapun, kasus positif COVID-19 terbanyak dilaporkan terjadi di SMP PGRI 20 Duren Sawit, Jakarta Timur dengan 21 kasus.

(isa/isa)

Sumber: DetikNews