Pemprov DKI Jakarta akan mencari pinjaman dana dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembangunan ITF Sunter di Jakarta Utara. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kuswanto mengatakan total pinjaman yang dibutuhkan senilai Rp 4,02 triliun.
“ITF Sunter lagi dicoba mencari pinjaman reguler ke PT SMI. (nominalnya) Rp 4,02 triliun,” kata Asep kepada wartawan, Senin (25/10/2021).
Asep berharap dana pinjaman dari PT SMI dapat dicairkan pada Januari 2022. Dengan begitu, pihaknya dapat melanjutkan pembangunan ITF Sunter.
“Mudah-mudahan Insyaallah di Januari 2022 pendanaan pinjaman dari PT SMI bisa kita peroleh sehingga pembangunan ITS Sunter bisa berlanjut di 2022,” ujarnya.
Selain ITF Sunter, Pemprov DKI akan membangun ITF di tiga lokasi lain. Untuk pembangunan ITF di Jakarta Barat saat ini, JakPro selaku penyelenggara bersama mitra kerja samanya tengah menyusun studi kelayakan.
Sedangkan untuk pembangunan ITF di Jakarta Timur dan Selatan saat ini Sarana Jaya selaku penyelenggara tengah mencari mitra strategis. Nantinya, lokasi ITF akan ditetapkan oleh mitra strategis.
“Jadi lahan tidak disediakan oleh Pemprov DKI tapi disediakan oleh mitra strategis Sarana Jaya,” imbuhnya.
Sebelumnya, JakPro melalui anak usahanya, PT Jakarta Solusi Lestari (PT JSL), tengah mempersiapkan pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSE) makro atau Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara. Rencananya, pekerjaan prakonstruksi ITF dijalankan pada akhir 2021.
“JakPro dan PT JSL akan segera memulai pekerjaan prakonstruksi pada akhir tahun ini. Mohon doa dan dukungannya agar proyek ini dapat berjalan lancar dan menjadi solusi bagi Ibu Kota dan warga Jakarta, ‘Maju Kotanya Bahagia Warganya’,” kata Plt Direktur Utama PT JSL Aditya Bakti dalam keterangan tertulis, Jumat (1/10/2021).
Aditya menjelaskan, pembangunan ITF Sunter masuk Proyek Strategis Nasional (PSN). ITF Sunter merupakan mandat Pemprov DKI Jakarta kepada Jakpro melalui Pergub 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara di Dalam Kota/ Intermediate Treatment Facility (ITF).
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menantang Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menulis buku tentang relasi Islam dan haluan negara. Menurutnya, hal ini untuk melengkapi kehadiran buku ‘Relasi Islam dan Negara’ yang telah ditulis Arsul Sani sebelumnya.
Bamsoet menilai Arsul Sani sebagai politisi, akademisi, sekaligus juga tokoh agama sangat tepat mengupas sejauh mana agama memandang keberadaan haluan atau perencanaan dalam kehidupan manusia, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Perlu dikaji relasi Islam dengan haluan negara atau PPHN. Apakah sebuah negara yang tidak punya rencana jangka panjang dan membiarkan terjadinya perubahan haluan pada setiap pergantian presiden itu lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (25/10/2021).
Menurutnya, perlu dikaji juga apakah membiarkan proyek pembangunan yang dibiayai ratusan miliar bahkan puluhan triliun uang rakyat kemudian dibiarkan mangkrak karena perbedaan selera, visi, misi dan prioritas presiden lama dan presiden baru sesuai dengan ajaran Islam atau tidak.
“Karena menurut saya, membiarkan negara tanpa arah dan tanpa haluan serta mengabaikan kesejahteraan rakyat melalui ketidaksinambungan pembangunan yang sedang berjalan, jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam. Akibatnya, bisa menyeret kepada ketidakpastian pembangunan dan penggunaan anggaran negara yang tidak efisien yang berpotensi menimbulkan kerugian negara,” imbuhnya dalam diskusi peluncuran buku ‘Relasi Islam dan Negara’/
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan melalui buku ‘Relasi Islam dan Negara’, Arsul Sani mengupas politik atau pengaturan negara termasuk urusan yang bersifat umum, yang berada di ranah ijtihad umat Islam. Ditegaskannya, Indonesia bukanlah negara sekuler, bukan pula negara agama.
Prinsip dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengamanatkan bahwa nilai-nilai moral agama harus menjadi rujukan dan sumber inspirasi dalam kehidupan bernegara, dengan tetap menjaga konsensus dan komitmen untuk menghormati kemajemukan dalam kehidupan beragama.
“Buku ini menyajikan gambaran mengenai paradigma hubungan Islam dan negara dalam berbagai sudut pandang, yang disusun dalam lima bagian. Bagian pertama menggambarkan dinamika pemikiran Islam dan negara dari zaman klasik sampai kontemporer, menghadirkan perspektif hubungan Islam dan negara dari para pemikir Islam yang mewakili berbagai arus pemikiran, mulai dari Al Farabi, Al Mawardi, Al Ghazali, Ibnu Khaldun, dan beberapa pemikir Islam ternama lainnya, hingga pemikiran cendekiawan muslim tanah air Nurcholis Majid,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini memaparkan, bagian kedua membahas pengalaman dan praktek bernegara pada zaman klasik Islam. Salah satunya mengulas Konstitusi Madinah, yang telah berhasil membangun integrasi dan kohesi sosial dalam kemajemukan masyarakat Madinah.
Sementara pada bagian ketiga, mengulas bagaimana negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim, antara lain Malaysia, Brunei, Iran, Arab Saudi, Turki, Maroko, Tunisia, dan Mesir, memaknai hubungan Islam dan pemerintahan/negara, serta dinamika politik Islam.
Bagian keempat buku ‘Relasi Islam dan Negara’ mengajak pembaca menyelami lebih dalam mengenai peran Islam dalam konsensus bernegara di Indonesia. Pandangan Arsul Sani dalam memaknai hubungan Islam dengan Pancasila, NKRI, kebhinekaan, dan berbagai konsensus kebangsaan lainnya, mengantarkan pembaca pada kedewasaan dalam keberagamaan.
“Bermuara pada kesepahaman bahwa hubungan Islam dan negara bukanlah sebuah kontestasi untuk saling dibenturkan, melainkan sebuah sinergi yang saling menguatkan. Sejarah mencatat, hubungan antara Islam dan negara tidak selalu berjalan mulus, selalu ada dinamika seiring laju peradaban dan perkembangan zaman,” jelas Bamsoet.
Dewan Pakar KAHMI ini menerangkan pada bagian kelima buku ini secara khusus membahas artikulasi syariat Islam dalam produk legislasi. Sejatinya, sebagai produk legislasi, syariat Islam telah menjadi bagian dari hukum nasional di Indonesia, misalnya tentang perkawinan, peradilan agama, zakat, haji, wakaf, hingga perbankan syariah.
“Hadirnya berbagai undang-undang tersebut adalah manifestasi tanggung jawab negara untuk memfasilitasi warga negara dalam menjalankan ibadah, dan bukan bentuk campur tangan negara terhadap kehidupan agama, apalagi dimaknai secara sempit sebagai keberpihakan negara pada Islam sebagai agama mayoritas,” pungkas Bamsoet.
Turut hadir menjadi narasumber antara lain Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Guru Besar Sejarah Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Azyumardi Azra, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Dr. Lili Romli, serta Pakar Komunikasi/Informasi Politik Abdul Rahman Makmun.
Bengkalis, Tribunriau – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Projo Kabupaten Bengkalis bekerjasama dengan PGPI (Persatuan Gereja Pentakosta Indonesia) dan BKAG (Badan Kerjasama Antar Gereja), mengadakan kegiatan vaksinasi Sinovac dosis 1 khusus untuk umat Kristen, di Puskesmas Pinggir Jl.Gajahmada Sebanga Duri, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Senin (25/10/21).
Kegiatan itu dihadiri oleh Ketua Umum DPP Projo yang juga selaku Wakil Menteri Desa Tertinggal Budi Arie beserta rombongan, Gubernur Riau Syamsuar, Ketua DPD Projo Riau Sony Silaban, Bupati Bengkalis Kasmarni, Assisten I Setda Bengkalis Andris Wasono, Kepala Dinas PMD Yuhelmi, Kadis Pendidikan Edi Sakura, Kadis Kesehatan dr Ersan Saputra, Kadis Nakertrans Kolijah, Kapolres Bengkalis AKBP Hendra Gunawan, Kapolsek Mandau AKP J.Lumbantoruan, Kapolsek Pinggir Kompol Maitertika, Danramil 04/0303 Mandau Kapten H.Sitorus, Camat Mandau Riki Rihardi, Camat Bathin Solapan Aulia Army, Camat Pinggir Azuar, Kepala Puskesmas Pinggir dr Nazie beserta para perawat, Ketua BKAG Bengkalis Pdt Ir. Renhart Siahaan, Ketua PGPI Bengkalis Pdt Samuel Gultom, Ketua DPC Projo Bengkalis sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Sabarman Damanik beserta segenap panitia dan lainnya.
Menurut Ketua Panitia Pelaksana, Vaksinasi ini gratis dari Jokowi dimulai pukul 08.00 WIB dikawal personil Polsek Pinggir dan Koramil 04/0303 Mandau, masyarakat sudah berdatangan ke Puskesmas Pinggir pada pukul 07.30 WIB dengan membawa nomor antrian, yang sebelumnya sudah diberikan panitia melalui pengurus gereja masing-masing.
“Informasi sebelumnya pak Muldoko dan Air Langga datang juga hari ini, tetapi kedua menteri itu tidak datang karena ada tugas yang tak bisa ditinggalkan, yang datang hanya Wakil Menteri Desa Tertinggal.Kegiatan Vaksinasi gratis ini dilakukan selama 2 hari.Hari ini di Puskesmas Pinggir ini hanya dosis 1 disuntikkan kepada 500 orang.Besok di Mandau City Swalayan (Manci) sebanyak 1.500 dosis kita sediakan untuk masyarakat umum,” terang Sabarman.
Setelah pukul 11.30 WIB, Ketua Umum Projo dan Wamen Desa Tertinggal datang beserta rombongan didampingi Gubernur Riau Syamsuar, dan disambut oleh Bupati Bengkalis Kasmarni beserta unsur Forkopimda Bengkalis memasuki area vaksinasi.
Bupati Kasmarni mengucapkan selamat datang di bumi Bengkalis negeri junjungan kepada Ketum Projo dan juga kepada gubernur. “Kami memohon kepada bapak Budi agar memperhatikan kondisi kami di Bengkalis ini, yangmana baru sekitar 27% masyarakat yang sudah di vaksin, jauh dibawah Kota Dumai dan Pekanbaru.Kami mohon dengan setulushati bapak, agar dibantu untuk Bengkalis, paling tidak mencapai 70% masyarakat di vaksin. Sekalilagi, ribuan terimakasih kami ucapkan atas kedatangan bapak, semoga kunjungan bapak ini bukan pertana dan terakhir di Bengkalis, kami masih mengharapkan kedatangan bapak lagi demi kemajuan Kabupaten Bengkalis kedepan,” ujar Kasmarni.
Lalu, Ketua Umum DPP Projo Budi Arie mengingatkan kepada semua hadirin dan khususnya kepada DPC Projo Bengkalis, bahwa vaksinasi tidak boleh diperjualbelikan.”Kalau ada dari Projo yang memperjualbelikan vaksin lapor sama saya,” tegas Budi.
Dilanjutkanya, Semoga dengan diadakannya vaksinasi ini, Kabupaten Bengkalis bisa nihil kasus positif, rakyat terbebas dari vaksin, negara makin kuat, perekonomian akan semakin pulih.
“Untuk kota sudah beres semuanya, untuk desa belum lagi, saya sudah sampaikan sama Presiden Joko Widodo, bahwa pelaksanaan vaksinasi di kota dengan di desa sangat berbeda.Apalagi masyarakat yang di desa pedalaman dan perkebunan produktif, mereka perlu mendapatkan vaksinasi untuk kesehatan mereka,” ujar Budi.
Dijelaskannya, bahwa pekerjaannya sebagai Wamendes, dan selaku Ketum DPP Projo hanya sebagai hobby saja.Dan rajinnya ia turun ke desa-desa meninjau vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia, untuk memastikan rakyat di desa itu bisa mendapat vaksinasi.
“Karena saya pro masyarakat desa, saya sudah ke Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah lainnya di Indonesia,” ungkap Budi.
Ditambahkannya, Polri, TNI, Pemprov Riau, Pemkab Bengkalis, Projo dan elemen masyarakat lainnya, agar bersatu padu untuk gerakan mempercepat proses vaksinasi covid-19 secara nasional.
“Karena roda bangsa kita paling utama adalah gotong royong, bila semua sudah bersatupadu dan gotongroyong, maka semua masalah bisa kita hadapi bersama.Kepada bapak/ibu semuanya, setelah kita terbebas dari covid-19 ini nanti, maka roda perekonomian kita akan semakin pulih, negara kuat dan kita songsong indonesia maju,” tutup Budi.(jlr).
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan hasil survei Median pada 30 Mei-3 Juni 2021 yang mengemukakan sebanyak 49 persen responden berpandangan Pancasila belum dilaksanakan dengan baik dan benar.
Dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, hari ini, Bamsoet juga menuturkan beberapa indikatornya adalah masih maraknya kasus korupsi (25 persen), kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan (15,4 persen), belum tegaknya hukum yang berkeadilan (3,6 persen), serta diskriminasi dan intoleransi (2,7 persen).
Ia juga memaparkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, dari sekitar 1.298 koruptor yang ditangkap KPK, sebanyak 86 persennya atau sekitar 1.116 koruptor merupakan lulusan perguruan tinggi.
“Sangat ironis. Bisa jadi hal ini tidak lepas karena ketiadaan kurikulum Pancasila sebagai mata pelajaran wajib yang diajarkan dari mulai tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. MPR RI bersama BPIP mendesak Kemendikbud untuk memasukkan kembali Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi,” tutur Bamsoet dalam keterangannya, Senin (25/10/2021).
Ketua DPR ke-20 ini juga menambahkan hasil survei Komunitas Pancasila Muda dengan responden kaum milenial dari 34 provinsi yang dilaksanakan pada Mei 2020, mencatat masih ada 19,5 persen responden yang merasa tidak yakin bahwa nilai-nilai Pancasila relevan dalam kehidupan mereka. Pancasila dianggap sekadar istilah yang tidak dipahami maknanya.
“Padahal saat ini bangsa Indonesia telah menginjakkan kaki pada periode bonus demografi dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 akan mencapai 319 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persennya, atau sebanyak 223 juta jiwa adalah kelompok usia produktif yang didominasi kaum muda, yang akan menjadi tulang punggung pembangunan nasional,” ungkapt Bamsoet.
Ia menilai fenomena lain dari pandemi moral yang dihadapi adalah hadirnya efek samping dari kemajuan teknologi dan arus globalisasi.
Hingga akhir Maret 2021, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 76,8 persen artinya jumlah pengguna internet telah mencapai 212,35 juta user. Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat 85,62 persen pemuda Indonesia adalah pengguna aktif internet.
“Tingginya angka penetrasi internet generasi muda ini belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagai gambaran, menurut catatan Kementerian Tenaga Kerja tahun 2018, sekitar 90,61 persen generasi muda menggunakan internet hanya untuk bermedia sosial. Menjadikan literasi teknologi yang mereka kuasai sebagai sebuah kemubaziran,” jelas Bamsoet.
Bamsoet menerangkan, tingginya angka penetrasi internet juga tidak diimbangi dengan tingkat ‘keadaban’ yang memadai. Hasil riset Digital Civility Index yang dirilis tahun 2021, menyebutkan etika dan tingkat keadaban warganet di Indonesia semakin rendah.
Indonesia berada di peringkat ke-29 dari 32 negara yang disurvei. Faktor yang memperburuk skor Digital Civility Index Indonesia adalah berita bohong (hoax) dan penipuan di internet (sebesar 47 persen), ujaran kebencian (27 persen), serta diskriminasi (13 persen).
“Lebih buruk lagi, tingginya tingkat penetrasi internet juga berbanding lurus dengan peningkatan kejahatan siber. Sebagai perbandingan, pada periode Januari hingga Agustus 2019, jumlah serangan siber di Indonesia mencapai 39,3 juta. Sedangkan pada periode Januari hingga Agustus 2021, naik drastis menjadi hampir 190 juta serangan siber. Artinya, pada masa pandemi Covid-19, kejahatan siber naik lebih dari 4 kali lipat,” ujar Bamsoet.
Lebih lanjut, Bamsoet mengungkapkan pandemi moral juga diakibatkan pandemi COVID-19 yang tak hanya berdampak pada kesehatan dan ekonomi, sehingga nilai nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan jati diri bangsa mulai terpinggirkan. Dampak kerusakannya bisa jauh lebih dahsyat, sebagai ancaman kasat mata yang tidak terdeteksi diagnosa medis.
“Selain menggencarkan vaksinasi kesehatan memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, MPR RI juga menggencarkan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI untuk mencegah sekaligus memutus mata rantai penyebaran radikalisme dan demoralisasi generasi bangsa,” pungkas Bamsoet.
Turut hadir dalam sosialisasi empat pilar tersebut jajaran rektorat UIN Syarif Hidayatullah, antara lain Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Arief Subhan, Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Ikhwan, Sub Bagian Bina Bakat dan Minat Mahasiswa Arief Arianto, dan Ketua Senat Mahasiswa Muhammad Sahrul.
Saksi dan keluarga korban saat menunjukkan pintu rumah yang sudah dirusak oleh maling.
RUPAT, Tribunriau- Makin merajalela, tak kenal waktu, di siang bolongpun, maling di Rupat Kabupaten Bengkalis berani beraksi.
Aksi maling nekat tersebut tepatnya di RT 14 RW 07, Kelurahan Tanjung Kapal, Kecamatan Rupat, sekitar pukul 12.00 WIB.
Saat itu, pemilik rumah, Junaida sedang bepergian ke rumah saudaranya yang berada di Pangkalan Nyirih.
Salah seorang saksi yang juga saudara korban, sebut saja Jul mengatakan kepada awak media ini bahwa rumah saudaranya sudah dibobol maling.
“Rumah kakak saya sudah terbuka pintunya, lalu saya mengecek benar rumah kakak saya sudah terbuka pintu dan engselnya sudah rusak, sekitar pukul 14.00 WIB hari Minggu (24/10), saya pun masuk ke dalam rumah mengecek barang-barang yang ada di rumah itu, ada 2 unit honda, satu unit yang hilang Supra X, Tangki racun satu buah, adapun satu buah kulkas belum sempat diambil namun kulkasnya sudah bergeser di luar pintu dapur belakang,” ujar Jul menceritakan apa yang ia temui di lokasi.
Warga yang menemukan motor milik korban di semak-semak tak jauh dari rumah korban.
Mengetahui itu, ia menghubungi kakaknya melalui telepon genggam sekitar jam 16.00 WIB dan saudara Jul juga melaporkan kepada ketua RT 14, Arianto bahwa rumah kakaknya dibongkar maling.
Tidak lama berselang sorenya itu Junaida pemilik rumah pulang dari desa Pangkalan Nyirih, melihat rumahnya sudah berantakan, Junaida janda 43 tahun ini mengecek barang-barang yang ada di rumahnya, benar satu unit honda Supra hilang dan satu buah tangki pompa juga raib.
Pada hari berikutnya Senin (25/10), sekitar pukul 09.00 WIB, warga beserta ketua RT sepakat untuk mencari barang yang hilang di kawasan kebun sawit.
Alhasil, honda supra dengan tangki semprot tersebut ditemukan di rondokkan di bawah parit agak ditutup dengan semak sedikit, lalu Junaida bersama ketua RT dan warga membawa pulang ke rumah Junaida.
Junaida berharap kepada pelaku pencuri agar jangan mengulangi lagi, “Saya belum ada rencana melaporkan kejadian ini ke pihak yang terkait,” ujarnya yang lega akhirnya menemukan kembali barang-barangnya.
“Saya mengucapkan terimakasih kepada warga dan ketua RT yang sudah berupaya mencari di kebun maupun di semak-semak,” ungkap Junaida.
Ketua RT Arianto ketika dimintai tanggapan membenarkan adanya laporan dari warga yang rumahnya dibongkar maling.
“Benar bahwa rumah kakaknya (Junaida, red) dibongkar maling yang tidak bertanggung jawab, saat itulah kami dengan warga sepakat mencari, baik dalam kebun sawit maupun dalam semak, sehingga ditemukan honda dengan tangki semprot itu lebih kurang 50 meter jaraknya dari rumah warga,” ujarnya.
Bukan hanya itu saja, lanjut Ketua RT, warganya juga sering kehilangan getah karet yang masih di dalam tempurung, pencuri leluasa mengambil getah dari batangnya, begitu juga sawit.
“Sering warga saya kehilangan sawit, bukan hanya sepuluh kali, jika warga menemukan pencuri mohon jangan bertindak sendiri mari kita bijak, kita foto video sipelaku, laporkan pada saya agar kita rapat bersama warga, pelakunya ini kira-kira mau diapain, dilaporkan atau kita bertindak sendiri,” tegas ketua RT 14.
Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (JakPro) Widi Amanasto mengatakan grup Korean pop (K-Pop) asal Korea Selatan BTS berencana menggelar konser di Jakarta International Stadium (JIS). PDIP lempar kritik ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan JakPro.
“Pertanyaannya sederhana, JakPro tupoksinya sudah bergeser?” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, kepada wartawan, Senin (25/10/2021).
Gembong mengatakan menyelenggarakan konser bukan tupoksi JakPro selaku BUMD Pemprov DKI. Gembong curiga ada perintah dari Anies soal wacana konser BTS di JIS.
“Kalau JakPro menyelenggarakan konser itu kan JakPro sudah keluar dari tupoksi yang dia miliki. Tapi akhirnya apakah ada penugasan kan kita nggak tau juga, jangan-jangan ini penugasan diberikan Gubernur ke JakPro. Kepentingannya apa kan sudah bisa ditebak,” ujarnya.
Meski demikian, PDIP menilai harus ada penjelasan lebih rinci soal wacana konser di JIS itu. Gembong juga menyoroti tugas JakPro yang kerap bergeser.
“Ini soal tupoksi karena JakPro diikat dengan peraturan daerah, kalau keluar dari tupoksinya kan mesti ada dasarnya. Dasarnya misal penugasan. (Penugasan) Bisa saja dilakukan. Jadi jakpro sebagai kepanjangan tangannya Gubernur. Sekarang kan banyak yang dikerjakan JakPro keluar dari tupoksinya, misal TIM, kalau tupoksi kan itu sudah keluar dari tupoksinya,” sambung dia.
Sebelumnya, Direktur Utama JakPro Widi Amanasto mengatakan sudah menjalin komunikasi awal dengan pihak manajemen BTS, dan mendapat tanggapan yang cukup baik.
“Sudah ada komunikasi, baru komunikasi awal ya dan mereka ada waktu kosong sebenarnya di bulan tertentu di tahun depan,” ujar Widi.
“Respons mereka ya tertarik pastinya ke Indonesia, dan tidak hanya BTS. Jadi nanti kita akan bikin event setiap bulan. Ini kan tertutup, jadi suaranya jauh lebih bagus dari sound system yang kita buat beda,” ujar Widi.
Pemprov DKI Jakarta selesai melakukan penelitian untuk menelusuri kandungan paracetamol di Teluk Jakarta. Bagaimana hasilnya?
“Kajiannya memang kita sudah selesai untuk yang paracetamol. Memang nilai yang kita peroleh tidak sebesar yang ada atau yang dirilis oleh BRIN,” kata Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (25/10/2021).
Asep menuturkan, berdasarkan hasil uji sampel ditemukan kandungan paracetamol sebesar 200 nanogram per liter (ng/L). Meskipun tak memerinci lokasi pengambilan sampel air, angka ini berbeda dari temuan BRIN yang melaporkan konsentrasi tertinggi paracetamol sebesar 610 ng/L di Teluk Angke.
“Tapi Ada (kandungan paracetamol), sekitar 200 nanogram per liter. Kalau BRIN kan 600 ng/L,” ujarnya.
Asep mengatakan saat ini pihaknya tengah menginvestigasi penyebab Teluk Jakarta terkontaminasi oleh paracetamol. Dugaan sementara, pencemaran disebabkan oleh limbah perusahaan.
Dia juga memastikan akan menindaktegas perusahaan yang terbukti mencemari lingkungan.
“Kita kan sedang melakukan investigasi. Mudah-mudahan kalau hasil investigasinya sudah bisa diselesaikan maka kita akan melakukan penindakan kepada perusahaan yang terkait,” jelasnya.
DLH DKI sebelumnya mengambil sampel air laut di dua lokasi tersebut pada Sabtu (2/10). Air laut yang diambil itu dibawa ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Dinkes DKI Jakarta untuk diuji laboratorium selama 14 hari.
Penelitian yang dimuat dalam jurnal Science Direct, Agustus 2021, menganalisis sampel yang dikumpulkan di empat lokasi Teluk Jakarta dan satu lainnya di pantai utara Jawa Tengah.
Adapun para peneliti berasal dari School of Pharmacy and Biomolecular Sciences, University of Brighton, Lewes Road, Brighton, United Kingdom Centre for Aquatic Environments, University of Brighton, Lewes Road, Brighton, United Kingdom, dan Research Center for Oceanography, Indonesian Institute of Sciences (LIPI/BRIN).
Pelat nomor ‘RFS’ pada mobil Alphard milik Rachel Vennya diduga tidak sesuai dengan spesifikasi kendaraan. Rachel Vennya diminta membawa serta mobilnya itu ke Polda Metro pada Selasa (26/10) besok.
“Kita minta datang dan membawa kendaraan yang digunakan di malam hari saat di Polda Metro Jaya,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo di Gedung Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (25/10/2021).
Mobil Alphard warna hitam berpelat B-139-RFS Miliknya Rachel Vennya ini menuai sorotan usai ditumpanginya seusai pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Kamis (21/10). Pelat kendaraan RFS di mobil tersebut tidak sesuai.
Sedianya Rachel Vennya bakal diperiksa hari ini. Namun, pemeriksaan itu urung dilakukan usai Rachel Vennya mengaku memiliki kegiatan lain.
Pemeriksaan pun diundur menjadi hari Selasa (26/10). Pemeriksaan selebgram itu bakal dilakukan di Gedung Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya mulai pukul 10.00 WIB.
“Yang bersangkutan tidak bisa datang. Surat sudah diterima dia tidak bisa datang karena masih ada kegiatan dan rencananya kita tunggu kedatangannya besok pagi,” tutur Sambodo.
Video seorang pria di Lampung dibegal ramai beredar di media sosial (medsos). Dalam video, pria yang dikenal dengan panggilan Ustadz Nasihin itu dihadang sejumlah orang.
Dalam video tersebut, disertai tulisan ‘Perjalanan di Lampung Ustad Nasihin Kena Begal‘. Sejumlah orang yang menghadang menggunakan penutup muka.
Video tersebut ternyata juga diunggah di kanal YouTube Ustadz Nasihin pada 13 Oktober 2021. Video tersebut telah ditonton sebanyak 234.621 kali.
Video di YouTube berdurasi 16 menit 36 detik. Sementara video yang beredar durasinya jauh lebih pendek yakni 3 menit 30 detik.
Dalam video yang beredar, tampak Nasihin yang menumpangi mobil dihadang sejumlah orang. Nasihin dihampiri sejumlah orang yang meminta uang.
Kelompok penghadang tersebut meminta uang senilai Rp 100 ribu. Nasihin tidak terima dimintai uang Rp 100 ribu karena dia melintas di jalan umum.
Kemudian orang-orang yang menghadang itu meminta ponsel dan tas Nasihin. Nasihin lalu diminta turun dari jalan jika tidak memberi uang atau mobilnya akan dirusak.
Nasihin lalu turun dari mobil dan terlibat keributan dengan pihak yang menghadangnya. Nasihin menggunakan silat dan membuat lawannya mental bahkan hingga kaku tak bergerak.
Polda Lampung akan memanggil Nasihin terkait video tersebut. Dia dijadwalkan dipanggil hari ini di Ditreskrimum Polda Lampung.
“Pemanggilan (untuk) melakukan klarifikasi kebenaran atas peristiwa dalam video tersebut,” kata Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad, Senin (25/10/2021).
Polisi ingin melakukan konfirmasi terhadap video yang viral tersebut. Polisi memanggil Nasihin sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Bahwasannya dengan video tersebut bukan mendidik melainkan penuh rekayasa yang membuat citra Lampung menyeramkan dan merugikan masyarakat Lampung pada umumnya,” ungkapnya.
Pandra mengatakan polisi terus melakukan tindakan preventif, patroli demi menciptakan keamanan hingga penindakan terhadap pelaku kejahatan. Dia menjelaskan pemanggilan terhadap Nasihin ini sebagai bagian dari langkah presisi.
“Pemanggilan yang bersangkutan sebagai upaya prediksi terhadap potensi kejahatan, responsif ini makanya kita lakukan klarifikasi, dan transparansi yakni proses dilakukan dengan keterbukaan,” ujar dia.
“Kalau hanya untuk tingkatkan konten atau follower, jangan membuat gaduh. Dengan dia membuat konten seperti itu kan muncul kesan Lampung tidak aman,” imbuhnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara mengenai langkah Indonesia mengamankan vaksin COVID-19. Jokowi menyebut Indonesia telah bergerak untuk mendapatkan vaksin sejak awal pandemi.
“Saat pandemi baru saja menjangkau Indonesia tahun lalu, pemerintah bergerak mencari jalan untuk mendapatkan vaksin yang bahkan masih dalam penelitian. Ketika vaksin Covid-19 akhirnya diluncurkan oleh beberapa perusahaan farmasi dunia, Indonesia telah mendapatkan komitmen untuk menerimanya,” kata Jokowi di akun Instagramnya seperti dilihat detikcom, Senin (25/10/2021).
Jokowi juga mengunggah foto ilustrasi tentang total vaksin COVID-19 yang sudah didapatkan Indonesia. Total vaksin yang sudah diperoleh Indonesia mencapai 280.527.920 dosis per 4 Oktober 2021.
“Hari ini, ratusan juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku dan jadi telah kita dapatkan. Ada yang langsung, ada yang dalam kerangka kerjasama dengan lembaga dunia, juga ada yang berupa bantuan dari negara sahabat. Vaksin-vaksin itu didistribusikan ke seluruh negeri untuk seluruh rakyat yang perlu kita lindungi,” ujar Jokowi.
Jokowi berharap pandemi COVID-19 segera berakhir. Vaksinasi dan protokol kesehatan menjadi dua kunci utamanya.
“Vaksinasi massal dan kedisiplinan masyarakat menjalankan protokol kesehatan sejauh ini adalah upaya maksimal kita mengakhiri pandemi ini,” ujar Jokowi.
