Tangerang –

Seorang warga Tangerang, Khairul Anam membuat geger setelah memprotes Google lantaran mempotret rumahnya untuk Google Street View (GSV). Khairul bahkan mengungkap pihak Google mengaku mendapatkan izin dari Kantor Staf Presiden (KSP).

Hal tersebut disampaikan Khairul Anam secara langsung. Dia awalnya menjelaskan secara rinci ketika tim dari GSV memasuki kompleks rumahnya sambil membawa kamera.

Ketika itu, Khairul lantas menanyakan kepada tim GSV tersebut terkait surat izin untuk melakukan pemotretan. Saat itu, tim GSV memang menunjukkan sebua surat. Namun, surat itu, kata Khairul, diteken pada 10 Agustus 2018 dan mendapat dukungan dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP)

“Waktu itu ada mobil Honda HR-V masuk kompleks, lengkap dengan kamera dan lain-lain. Waktu saya tanya, dia ngakunya sudah izin satpam, yang tidak tahu apa-apa soal mobil GSV itu. Pas saya minta surat izin, dia menyodorkan surat dukungan dari deputi KSP,” kata Khairul kepada wartawan, Minggu (24/10/2021).

Khairul lantas membeberkan surat tim GSV itu ditandantangani oleh Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo. Akan tetapi diketahui Eko hanya menjabat sampai tahun 2018 dan kini ia sudah tidak menjabat lagi.

“Siapa yang mengeluarkan endorse itu agar @googleindonesia ‘leluasa’ motret sembarang tempat? Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo. Surat dukungan itu diteken 10 Agustus 2018. Surat itu kita foto juga. @googleindonesia #GoogleLanggarPrivasi,” tambahnya.

Yang membuat anehnya lagi, Khairul mengungkap surat itu berupa dukungan Google untuk melaksanakan GSV dalam rangka Asian Games 2018. Khairul pun heran dan mempertanyakan kaitannya dengan kompleks yang dihuninya itu.

“Itu surat dukungan buat Google melaksanakan GSV dalam rangka mensukseskan Asian Games 2018. Apa hubungannya sama kompleks saya?” ujarnya.

Pada saat itu juga, Khairul langsung meminta GSV menghapus foto kompleksnya itu dan kesepakatan pun disetujui. Namun demikian, di hari berikutnya, Khairul mendapati kompleksnya tetap masuk di Google Street View lengkap dengan detail jalan dan teras rumah.

“Lalu saya minta dia hapus hasil foto, dan dia mau karena tahu itu bukan jalan umum, kompleks saya gerbang tunggal, cuman 20-an rumah, bukan jalan umum. Kupikir masalah selesai. Ternyata kemarin dikasih orang kompleks ternyata kompleks kami masuk di Google Street View, lengkap dengan detail jalan, teras rumah, dan lain-lain,” ungkapnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa Indonesia termasuk lembaga-lembaga negara di dalamnya merupakan milik semua. Bukan dikuasai atau hadiah bagi satu kelompok saja.

“Semisal elite negeri yang menyatakan suatu Kementerian Negara lahir diperuntukkan golongan tertentu dan karenanya layak dikuasai oleh kelompoknya. Suatu narasi radikal yang menunjukkan rendahnya penghayatan keindonesiaan,” kata Haedar, seperti dilansir dari Antara, Senin (25/10/2021).

Haedar mengatakan Indonesia sudah 76 tahun merdeka. Menurutnya, semua warga dan elite negeri semakin dewasa dalam berbangsa dan bernegara.

Namun, Haedar menilai masih ada saja yang belum beranjak “akil-balig” dalam berbangsa dan bernegara. Negara Republik Indonesia yang susah payah diperjuangkan kemerdekaannya oleh seluruh rakyat dengan segenap jiwa raga, direngkuh menjadi miliknya.

“Inilah ironi keindonesiaan. Suatu ironi bernegara yang sejatinya berlawanan arus dengan gempita Aku Pancasila, Aku Indonesia, Aku Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati. Ironi sebagai bukti, Indonesia ternyata belum menjadi milik semua,” kata dia.

Dia menjelaskan Indonesia lahir dan hidup untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Haedar mengutip pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI yang menyatakan bahwa pendirian negara Indonesia adalah untuk semua.

“Kita hendak mendirikan suatu negara buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua,” ujarnya.

Menurutnya, ketika ada warga atau elite bangsa atau golongan yang mengklaim Indonesia seolah miliknya dan diperuntukkan bagi diri sendiri atau kelompoknya, maka telah keluar dari fondasi yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa.

“Sama halnya bila muncul asumsi bahwa Negara Indonesia yang tidak dikelola olehnya, maka salah semua. Pandangan, sikap, dan orientasi tindakan yang ironi seperti itu merupakan bentuk disorientasi berbangsa dan bernegara,” kata Haedar.

Maka dari itu, dia mengajak semua orang untuk memunculkan jiwa kenegarawanan dalam berbangsa dan bernegara. Dengan meruntuhkan segala kesombongan diri di atas otoritas Sang Pencipta.

“Sebaliknya, mesti dieliminasi segala wujud nafsu duniawi yang melampaui batas. Nabi mengingatkan, jika manusia diberi satu gunung emas, dia akan meminta gunung yang kedua, setelah diberi yang kedua, dia minta gunung emas ketiga. Hanya kematian yang memutus nafsu keserakahan itu,” tutupnya.

(eva/eva)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mencapai salah satu target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Target tersebut yakni memiliki lebih dari 200 ribu usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Pemprov DKI saat itu menargetkan ada 44 pusat pendampingan UMKM di setiap Kecamatan di DKI Jakarta. Selain itu bercita-cita ingin menghadirkan 200.000 UMKM baru. Kini, target tersebut terlampaui.

“Salah satu janji yang kami tunaikan kita syukuri menumbuhkan 200 ribu pelaku ekonomi mikro kecil baru,” kata Anies, kepada wartawan di Museum Mandiri Jakarta Barat dalam perayaan puncak pelaksanaan rangkaian kegiatan Jakpreneur Fest 2021, Minggu (24/10/2021).

“Alhamdulillah, target tersebut tidak hanya tercapai, tetapi malah terlampaui, yakni ada 281 ribu anggotanya,” imbuhnya.

Meski begitu, Anies menuturkan pihaknya akan membuat target baru. Dirinya meminta bawahannya agar terus meningkatkan pencapaian berikutnya.

“Kami tidak berhenti di angka 281 ribu kami akan terus meningkatkan target ini. Tugas kita bukan sekedar mencapai target, kepada semua selalu saya sampaikan tugas kita adalah melampaui target dan kita akan terus tidak akan berhenti,” ucap Anies.

Lebih lanjut, Anies mengatakan pandemi COVID-19 ini juga menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memulai kembali. Dia merasa bersyukur DKI Jakarta dapat mencapai target tersebut.

“Saya ingin garis bawahi pandemi ini membuat semua kita punya kesempatan dari awal lagi. Kami mensyukuri target 200 ribu UMKM sudah terlampaui dan ikhtiar kita menyiapkan lapangan pekerjaan didorong dengan menumbuhkan enterpreneurship,” ujarnya.

(eva/eva)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Viral di media sosial, surat terbuka mengatasnamakan Kapolsek di jajaran Sulawesi Utara yang ditujukan untuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Surat itu mengadukan kalau Kasubdit Mutjab Biro SDM Polda Sulut AKP Rentha Pardede melakukan pemerasan berupa uang setoran Rp 50 juta per bulan.

Surat terbuka itu diunggah oleh akun Facebook Mawar Hitam dan tertulis pada 21 Oktober 2021. Ada 7 poin pengaduan yang tertulis dalam surat terbuka itu. Selain terkait pemerasan, ada juga ancaman mutasi bagi kapolsek yang menolak membayar setoran tersebut.

Merespons hal itu, Kapolda Sulut, Irjen Pol Nana Sudjana buka suara. Dia menyatakan apa yang tertulis dalam surat terbuka itu tidak benar alias hoaks. Nana, telah menginstruksikan jajarannya untuk mengusut tuntas masalah tersebut.

“Akun tersebut dalam penyelidikan tim Cyber Dit Reskrimsus Polda Sulut,” kata dia.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulut Jules Abraham Abast pun membantah informasi yang disebarkan oleh akun bodong itu. Jules menjelaskan kalau Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulut telah meminta keterangan terhadap kurang lebih 38 Kapolsek jajaran.

“Informasi tersebut hoaks alias bohong,” tegas dia.

“Dan semua menyatakan tidak pernah mengalami seperti apa yang tertuang dalam postingan tersebut. Sehingga tidak benar ada pemerasan yang dilakukan oleh AKP Renthauli Pardede,” sambungnya.

Dari hasil penelusuran sementara, akun yang mengunggah surat terbuka itu merupakan akun palsu. Dia berharap masyarakat bijak dalam bermedia sosial. Serta tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum diketahui kebenarannya.

“Kami berharap masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial, dan tidak mudah percaya pada informasi atau berita yang tidak sesuai kebenarannya,” ujar Jules.

Berikut isi lengkap surat terbuka tersebut:

Kotamobagu, 21 Oktober 2021
KPD YTH: Kapolri

MOHON IJIN JENDERAL,
DGN INI KM PR KAPOLSEK JJRN POLDA SULUT

MEMBERITAHUKAN TTG PERILAKU OKNUM AGT KASUBAG MUTJAB RO SDM AN. AKP RENTHA PARDEDE DIDUGA KUAT MELAKUKAN PEMERASAN THDP PR KAPOLSEK ADAPUN PERILAKU YAITU DGN CARA :

1. KAMI DI WAJIBKAN MELAK SETORAN TIAP BLN BERVARIASI SEKITAR 10-50 JT.

2. KPOLSEK YG SDH D ATAS 6 BLN DI TEROR/D ANCAM DGN PERMINTAAN YG TDK WAJAR, APABILA TDK MAMPU
MASUK DAFTAR MUTASI BRKT.

3. APABILA MINTA MUTASI, PERMINTAAN TDK WAJAR MULAI 50 JT S/D RATUSAN JT, UTK BINTARA MINIMAL 200 JT

4. KM MERASA LOYALITAS THDP TGS PENGABDIAN, PELINDUNG, PENGAYOM, MASY BKN MERUP TGS UTAMA,
MELAINKAN MENCARI UANG UTK MMNUHI PRMINTAANAKP RENTA PARDEDE.

5. KM D MATA MASY SUDAH TDK SIMPATI THDP POLRI KRN BRHDPAN DGN POLISI MOTIVASI UANG.

6. BBRP DR KMI JATUH SAKIT KRN TEKANAN SETORAN.

7. KAMI TAKUT PROTES KRN AKAN D JADIKAN TO OLEH SDM POLDA.

KAMI MOHON BPK KAPOLRI DPT MEMPERHATIKAN KM YG D WIL. BEBAN TUGAS SANGAT BERAT DGN ANGGARAN TERBATAS UTK MENGANKAT CITRA POLRI TERCINTA, KAMI SANGAT TERSIKSA DGN PERBUATAN OKNUM UTK MEMPERKAYA DIRI, MOHON DGN SANGAT UTK D TINDAK LANJUTI JENDERAL.

TTD

KAPOLSEK JJRN

(eva/eva)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berduka. Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori meninggal dunia.

Kabar itu telah dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Adwil) Kemendagri Safrizal ZA.

“Iya benar,” kata Safrizal, ketika dikonfirmasi, Minggu (24/10/2021).

Dari informasi yang diterima, Muhammad Hudori meninggal pukul 22.04 WIB di MRCC Siloam.

“Iya ini saya OTW rumah sakit,” ujar Safrizal.

Jenazah rencananya akan disemayamkan di Rumah Duka Jl. Raya Tengah Gedong Asri A3 Condet Jakarta Timur.

(eva/imk)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Khairul Anam memprotes tindakan Google Street View (GSV) yang memoto kompleks rumahnya di wilayah Tangerang. Alasan Khairul menolak itu karena jalan yang digunakan hanya untuk penghuni dan tidak punya jalan tembus.

“Sekali lagi, kompleks rumah saya tidak punya jalan tembus, hanya satu gerbang, dan hanya digunakan oleh penghuni. Jadi kenapa Google dan mitranya seenaknya memotret rumah, pekarangan dan jalanan kompleks kami?” kata Khairul kepada wartawan, Minggu (24/10/2021).

Khairul menerangkan kompleks rumahnya bukan jalanan umum. Ia pun langsung meminta petugas GSV untuk menghapus foto kompleksnya itu.

Kesepakatan penghapusan foto itu pun disetujui. Namun, di hari berikutnya, Khairul mendapati kompleksnya telah masuk di Google Street View lengkap dengan detail jalan dan teras rumah.

“Lalu saya minta dia hapus hasil foto, dan dia mau karena tahu itu bukan jalan umum, kompleks saya gerbang tunggal, cuman 20-an rumah, bukan jalan umum. Kupikir masalah selesai. Ternyata kemarin dikasih orang kompleks ternyata kompleks kami masuk di Google Street View, lengkap dengan detail jalan, teras rumah, dan lain-lain,” ungkapnya.

Khairul menegaskan kompleks rumahnya tidak punya jalan tembus dan hanya memiliki satu gerbang. Dia pun tidak terima dengan tindakan Google yang memotret rumahnya dan rumah penghuni lainnya tanpa izin.

“Sekali lagi, kompleks rumah saya tidak punya jalan tembus, hanya satu gerbang, dan hanya digunakan oleh penghuni. Jadi kenapa Google dan mitranya seenaknya memotret rumah, pekarangan dan jalanan kompleks kami?” kata Khairul.

Khairul menyebut petugas dari GSV itu membawa surat izin dukungan dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Surat yang diserahkan petugas GSV itu, kata Khairul, diteken oleh Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo. Surat itu diteken pada 10 Agustus 2018.

“Waktu itu ada mobil Honda HR-V masuk kompleks, lengkap dengan kamera dan lain-lain. Waktu saya tanya, dia ngakunya sudah izin satpam, yang tidak tahu apa-apa soal mobil GSV itu. Pas saya minta surat izin, dia menyodorkan surat dukungan dari deputi KSP,” kata Khairul.

“Siapa yang mengeluarkan endorse itu agar @googleindonesia ‘leluasa’ motret sembarang tempat? Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo. Surat dukungan itu diteken 10 Agustus 2018. Surat itu kita foto juga. @googleindonesia #GoogleLanggarPrivasi,” kata Khairul.

Diketahui, Eko pada tahun 2018 menjabat sebagai Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan. Namun kini, ia sudah tidak menjabat lagi.

Khairul mengatakan surat itu berupa dukungan Google untuk melaksanakan GSV dalam rangka Asian Games 2018. Khairul pun heran dan mempertanyakan kaitannya dengan kompleks yang dihuninya itu.

“Itu surat dukungan buat Google melaksanakan GSV dalam rangka mensukseskan Asian Games 2018. Apa hubungannya sama kompleks saya?” ujarnya

Khairul bertanya-tanya mengapa GSV menggunakan surat dukungan KSP untuk masuk ke permukimannya dan melakukan foto-foto dalam konteks Asian Games. Dia pun meminta Google memutus akses atau men-take down hasil pemetaan kompleks miliknya.

“Mereka juga menggunakan surat dukungan deputi KSP dalam konteks Asian Games, untuk masuk ke pemukiman mengambil foto-foto,” ujar Khairul.

“Tolong PT Kelly Service Indonesia dan @googleindonesia untuk men-take down hasil pemetaan kompleks gw. Kompleks gw bukan jalan umum dan tidak ada hubungannya sama kesuksesan Asian Games yang lo jadikan alasan buat foto-foto areal nonpublik seenaknya. #GoogleLanggarPrivasi,” tambahnya.

detikcom telah berupaya mengontak pihak KSP. Namun hingga berita ini terbit, belum ada respons dari pihak KSP.

(whn/eva)

Sumber: DetikNews

Tangerang –

Warga Tangerang bernama Khairul Anam memprotes tindakan Google Street View (GSV) yang memfoto kompleks rumahnya karena melanggar hak privasi. Khairul menyebut petugas dari GSV itu membawa surat izin dukungan dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

“Waktu itu ada mobil Honda HR-V masuk kompleks, lengkap dengan kamera dan lain-lain. Waktu saya tanya, dia ngakunya sudah izin satpam, yang tidak tahu apa-apa soal mobil GSV itu. Pas saya minta surat izin, dia menyodorkan surat dukungan dari deputi KSP,” kata Khairul kepada wartawan, Minggu (24/10/2021).

Khairul menerangkan surat yang diserahkan petugas GSV diteken oleh Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo. Surat itu diteken pada 10 Agustus 2018.

Diketahui, Eko pada tahun 2018 menjabat sebagai Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan. Namun kini, ia sudah tidak menjabat lagi.

“Siapa yang mengeluarkan endorse itu agar @googleindonesia ‘leluasa’ motret sembarang tempat? Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo. Surat dukungan itu diteken 10 Agustus 2018. Surat itu kita foto juga. @googleindonesia #GoogleLanggarPrivasi,” kata Khairul.

Khairul mengatakan surat itu berupa dukungan Google untuk melaksanakan GSV dalam rangka Asian Games 2018. Khairul pun heran dan mempertanyakan kaitannya dengan kompleks yang dihuninya itu.

“Itu surat dukungan buat Google melaksanakan GSV dalam rangka mensukseskan Asian Games 2018. Apa hubungannya sama kompleks saya?” ujarnya.

Selengkapnya di halaman berikutnya

Sumber: DetikNews

Tangerang –

Viral di media sosial seorang warga Tangerang protes karena kompleks rumah difoto oleh google street view (GSV). Warga yang bernama Khairul Anam itu pun menyebut Google telah melanggar hak privasi.

Khairul Anam mulanya memerinci kronologi awal saat tim GSV masuk ke kompleksnya dengan turut serta membawa kamera. Khairul kemudian minta surat izin kepada tim GSV itu. Saat dilihat, kata Khairul, surat yang dibawa GSV diteken pada 10 Agustus 2018 dan mendapat dukungan dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

“Waktu itu ada mobil honda HRV masuk kompleks, lengkap dengan kamera dan lain-lain. Waktu saya tanya, dia ngakunya sudah izin satpam, yang tidak tahu apa-apa soal mobil GSV itu. Pas saya minta surat izin, dia menyodorkan surat dukungan dari deputi KSP,” kata Khairul kepada wartawan, Minggu (24/10/2021).

Khairul menyebut surat yang diserahkan petugas GSV yakni diteken oleh DEPUTI IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo.

“Siapa yang mengeluarkan endorse itu agar @googleindonesia ‘leluasa’ motret sembarang tempat? DEPUTI IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo. Surat dukungan itu diteken 10 Agustus 2018. Surat itu kita foto juga. @googleindonesia #GoogleLanggarPrivasi,” tambahnya.

Khairul mengatakan surat itu berupa dukungan Google untuk melaksanakan GSV dalam rangka Asian Games 2018. Khairul pun heran dan mempertanyakan kaitannya dengan kompleks yang dihuninya itu.

“Itu surat dukungan buat Google melaksanakan GSV dalam rangka mensukseskan Asian Games 2018. Apa hubungannya sama kompleks saya?,” ujarnya.

Pada saat itu, Khairul langsung meminta GSV untuk menghapus foto kompleksnya itu. Kesepakatan penghapusan foto itu pun disetujui. Namun, di hari berikutnya, Khairul mendapati kompleksnya telah masuk di google street view lengkap dengan detail jalan dan teras rumah.

“Lalu saya minta dia hapus hasil foto, dan dia mau karena tahu itu bukan jalan umum, komplek saya gerbang tunggal, cuman 20an rumah, bukan jalan umum. Kupikir masalah selesai. Ternyata kemarin dikasih orang kompleks ternyata kompleks kami masuk di google street view, lengkap dengan detail jalan, teras rumah dan lain-lain,” ungkapnya.

Khairul menegaskan kompleks rumahnya tidak punya jalan tembus dan hanya memiliki satu gerbang. Dia pun tidak terima dengan tindakan Google yang memotret rumahnya dan rumah penghuni lainnya tanpa izin.

“Sekali lagi, kompleks rumah saya tidak punya jalan tembus, hanya satu gerbang, dan hanya digunakan oleh penghuni. Jadi kenapa Google dan mitranya seenaknya memotret rumah, pekarangan dan jalanan kompleks kami?,” kata Khairul.

Khairul heran GSV menggunakan surat dukungan KSP untuk masuk ke permukimannya dan melakukan foto-foto dalam konteks Asian Games. Dia pun meminta Google untuk melakukan pemutusan akses atau men-take down hasil pemetaan kompleks miliknya.

“Mereka juga menggunakan surat dukungan deputi KSP dalam konteks Asian Games, untuk masuk ke pemukiman mengambil foto-foto,” ujar Khairul.

“Tolong PT Kelly Service Indonesia dan @googleindonesia untuk mentake down hasil pemetaan kompleks gw. Kompleks gw bukan jalan umum dan tidak ada hubungannya sama kesuksesan Asian Games yang lo jadikan alasan buat foto-foto areal non publik seenaknya. #GoogleLanggarPrivasi,” tambahnya.

(whn/isa)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Solihin, aktivis lingkungan Bengkalis – Riau menepis permintaan Badan Eksekutif Mahasis (BEM) Universitas Indonesia agar Presiden Jokowi mencopot Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Bagi dia dan para pemuda yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan, kiprah Siti sangat nyata keberpihakannnya dalam membenahi masalah lingkungan di desanya.

“Bertahun-tahun kerusakan lingkungan hidup akibat abrasi dan kebakaran hutan selalu kami rasakan. Sejak tahun lalu desa kami mulai pulih berkat program rehabilitasi yang diprakarsai Ibu Menteri,” tulis Solihin dalam pernyataan tertulis yang dikirim ke detik.com, Minggu (24/10/2021).

Sekitar 10 juta bibit mangrove ditanam secara bertahap di pesisir pantai pulau tempatnya tinggal. Ratusan warga kampung yang kesulitan di masa pandemi, kata Solihi, mendapatkan penghasilan dari kegiatan ini. Lebih dari seribu orang kini mendapatkan manfaat langsung maupun tidak langsung dari program mangrove.

Selain itu, Siti Nurbaya juga terlibat dalam proses pemulihan gambut oleh masyarakat sekitar. Saat ini, ratusan hektare gambut berhasil ditanami dengan tanaman asli hutan jenis geronggang. Akhir September lalu, Menteri Siti Nurbaya dan Presiden Jokowi datang ke Bengkalis untuk ikut menanam mangrove di tepian Pantai Raja Kecik. Sekama negeri ini merdeka, kata Solihin, itu adalah kunjungan pertama seorang menteri dan presiden ke Desa Muntai tempatnya tinggal.

“Kami diberi nafas untuk hidup dan memperbaiki kehidupan. Tapi apakah ketua BEM UI tahu letak kampung kami dan memahami masalah lingkungan hidup di kampung kami?,” sindir Solihin.

Dalam dua tahun terakhir ini, warga desa dan pulau tempatnya tinggal bisa menikmati langit biru. Mereka dapat udara segara tanpa kepulan asap pekat dari hutan yang terbakar. Kalau pun sesekali terjadi kebakaran, kali ini dengan cepat bisa dipadamkan. “Apakah BEM UI pernah ikut berlumpur ikut menanam mangrove di lahan kritis? Atau ikut memadamkan api di lahan gambut yang tengah membara?,” Solihin kembali menyindir.

Simak juga ‘Jokowi Bakal Rehabilitasi 600 Ribu Hektare Hutan Mangrove di Kaltara’:

[Gambas:Video 20detik]

(jat/jat)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

PDIP tengah berdebat panas dengan Partai Demokrat. Debat panas itu berkaitan dengan Pemilu 2009.

Debat panas terkait Pemilu 2009 itu berawal dari sentilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hasto kala itu membandingkan rapat era Jokowi dengan SBY.

Dia menyebut, rapat Jokowi selalu diakhiri dengan pengambilan sebuah keputusan. Hal itu, kata Hasto, berbeda dengan pemerintahan 10 tahun sebelumnya yang terlalu banyak rapat namun tidak mengambil keputusan. Seperti diketahui, sebelum Jokowi, SBY menjadi Presiden RI selama 10 tahun.

Tak terima, Demokrat melalui elitenya, Kamhar Lakumani balas menyerang. Sindiran berbalas sindiran pun dilontarkan Hasto dan Kamhar. Buntutnya, Hasto menyinggung soal Pemilu 2009.

Ada Kecurangan Masif

Hasto menuturkan secara kualitatif terjadi kecurangan secara masif saat Pemilu di era SBY. Dia mengatakan ada manipulasi pada data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2009.

“Kemudian aspek kualitatifnya, bagaimana penyelenggaraan pemilu. Pada 2009 itu kan kecurangannya masif, dan ada tokoh-tokoh KPU yang direkrut masuk ke parpol hanya untuk memberikan dukungan elektoral bagi partai penguasa. Ada manipulasi DPT dan sebagainya,” kata Hasto di DPP PDI Perjuangan, Sabtu (23/10/2021).

Hasto pun menyebut perlu ada kajian akademis agar perbandingan kinerja antara SBY dan Jokowi menjadi objektif. Dia kemudian menawarkan beasiswa kepada siapa pun yang bersedia mengkaji kinerja kepemimpinan SBY dengan Jokowi.

“Saya pribadi menawarkan beasiswa bagi mereka yang akan melakukan kajian untuk membandingkan antara kinerja dari Presiden Jokowi dan Presiden SBY. Sehingga tidak menjadi rumor politik, tidak jadi isu politik, tapi berdasarkan kajian akademis yang bisa dipertanggungjawabkan aspek objektivitasnya,” ujarnya.

Belum Move On

Membalas serangan Hasto, Kamhar menyebut politikus PDIP itu belum move on dari kekalahan. Menurutnya, Hasto hanya ingin mengalihkan topik. Kamhar juga menyebut Hasto tak memiliki integritas untuk membicarakan netralitas KPU dalam pemilu di era SBY.

“Apalagi Hasto kembali mengalihkan topik dari polemik tentang pengambilan keputusan Presiden Jokowi dan presiden pendahulunya ke persoalan Pemilu 2009. Hasto gagal move on untuk menerima kenyataan Paslon yang diusung partainya kalah telak saat Pilpres dalam satu putaran,” ujar Kamhar dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/10/2021).

“Publik masih ingat kontestasi Pilpres 2009 diikuti 2 incumbent, selain Pak SBY juga ada Pak JK yang berpasangan dengan Pak Wiranto. Jadi tak mungkin menggunakan pendekatan kekuasaan. Hasil-hasil survei dari seluruh lembaga survei juga tak jauh berbeda dengan hasil Pemilu saat itu yang memenangkan SBY-Boediono. Jadi Hasto tak usah buat argumen yang ngawur dan so intelek tapi tak punya justifikasi, hanya ilusi,” tuturnya.

Bagaimana sih hasil Pemilu 2009 yang diperdebatkan Hasto vs Kamhar?

Simak hasil Pemilu 2009 di halaman selanjutnya.

Sumber: DetikNews